Bebas

SKM untuk Republik

Efek Globalisasi Dunia Dalam Kesehatan

Dua beban ganda kesehatan yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia menjadi masalah serius yang perlu menjadi perhatian oleh pada pemangku kebujakan di negri ini. Terlebih saat ini adanya penyakit lama yang muncul kembali menjadi hal yang perlu diwaspadai oleh masyarakat Indonesia. Permasalahan kesehatan yang terjadi Indonesia merupakan kejadian yang salah satunya disebabkan oleh adanya efek globalisasi dunia. Perubahan gaya hidup, bebasnya informasi yang didapat akan menyebabkan pergeseran budaya yang ada di Indonesia. Pergeseran budaya ini akan mempengaruhi pula perilaku kesehatan pada masyarakat umumnya.

Pada dasarnya, globalisasi diharapkan dapat meningkatkan sosial ekonomi dan mempengaruhi status derajat kesehatan suatu negara. Namun jika terjadi sebaliknya, efek globalisasi akan menimbulkan dampak negatif terhadap status derajat kesehatan masyarakat. WHO (World HeajfeeHealth Organization) sebagai organisasi kesehatan dunia mengungkapkan bahwa setiap negara didunia hendaknya dapat mengidentifikasi efek globalisasi mana yang dapat berdampak negatif danberdampak positif.

ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan salah satu efek adanya globalisasi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. AFTA merupakan kerjasama bilateral maupun multilateral yeng menguntungkan secara ekonomi. Terdapat 4 sektor yang menjadi bagian kerjasama bilateral maupun multilateral ini yakni:

  1. Arus pasar bebas untuk barang dan jasa
  2. Arus pasar bebas untuk pembelian barang dan jasa di luar negeri
  3. Arus pasar bebas untuk investasi dan perdagangan
  4. Arus pasar bebas untuk bekerja secara professional melewati batas-batas Negara

Arus pasar bebas ini akan mempengaruhi pula akan mobilitas penduduk lintas negara. Adanya mobilisasi penduduk ini akan bepengaruh pula pada mobilitas penyakit terutama penyakit menular. Dalam jangka panjang, efek globalisasi ini akan berimbas pada penyakit tidak menular, hal ini dikarenakan adanya pergeseran budaya terutama dalam perilaku.

“Nawacita” Sebagai Sarana Pembangunan Kesehatan Indonesia

Dalam upaya penguatan perubahan untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, maka dalam Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tergabung dalam Kabinet Kerja, dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut NAWACITA. Kesembilan prioritas itu adalah sebagai berikut

  1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
  2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
  3. Membangun Indonesia dari pinggiran dangan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
  4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
  5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
  6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
  7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik
  8. Melakukan revolusi karakter bangsa
  9. Memperteguh ke-Bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam kesembilan agenda prioritas pemerintahan diatas, secara tersirat terdapat upaya-upaya pembangunan dalam sektor ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan. Upaya pemerintah ini semata-mata untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia (IPM) yang masih tergolong rendah. Indonesia menempati urutan ke 107 dari 170 negara, hal ini menggambarkan bahwa kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) Indonesia masih tergolong rendah. Keluarga yang sejahtera, kecukupan sandang pangan serta memiliki rumah idaman menjadi hidup sehat menjadi impian semua warga negara di dunia termasuk pula negara Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang didunia. Ukuran suatu negara dapat dikatakan maju apabila angka indeks pembangunan manusia yang tinggi. Terdapat tiga poin indeks pembangunan manusia sebagai tolok ukur kemajuan suatu negara antara lain pendidikan, kesehatan dan pengeluaran. Perlu adanya keseriusan dalam membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM, sebab IPM memiliki manfaat berikut ini bagi negara:

  1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk)
  2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara
  3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

 

Pembangunan Kesehatan Berwawaskan “Nawacita”

Pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia menjadi pekerjaan besar Kementrian Kesehatan dan para Policy Maker di negara ini. Peluang pembangunan kesehatan dalam nawacita terbuka lebar dalam poin ketiga dan kelima yakni.

a. Membangun Indonesia dari pinggiran dangan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Desa merupakan akar pemerintahan terkecil dalam sebuah negara dan menjadi ruh sebuah negara untuk menuju negara yang maju. Desa yang sehat akan mempengaruhi kecamatan yang sehat, kecamatan yang sehat akan mempengaruhi kabupaten yang sehat, kabupaten yang sehat akan mempengaruhi provinsi yang sehat serta provinsi yang sehat akan mempengaruhi derajat kesehatan negara Indonesia. Pentingnya pembangunan kesehatan ditingkat desa seharusnya menjadi hal yang wajib untuk mendapat perhatian lebih para pembuat kebijakan. Namun saat ini dengan hadirnya UU Desa menjadi angin segar bagi pembangunan desa dan pembangunan kesehatan pada khususnya. Pembagian alokasi dana kesehatan pada desa tergantung pada sang Policy Maker, sebagai contoh di Kabupaten Wonosobo yang memiliki sebuah Peraturan Daerah yang mengharuskan alokasi untuk kesehaatan di tingkat daerah sebesar 10% dari APBD. Untuk pengalokasian dana kesehatan ditingkat desa yang tertulis dalam APBDes, mengacu pada APBD dan APBN. Hadirnya desentralisasi menjadi sebuah keuntungan bagi desa dalam menentukan kemajuan wilayahnya sesuai dengan gaya kepemimpinan sang Kepala Desa. Proses desentralisasi harus dilakukan secara berkesinambugan dan tidak meningkat sekaligus. Yang menjadi tugas rumah tangga bersama adalah bagaimana menciptakan keserasian program antara Daerah dan Pusat karena kewenangan dalam desentralisasi mencakup semua aspek dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian hingga evaluasi. Belum lagi konflik kepentingan dengan adanya raja-raja kecil di daerah yang terkadang membuat sistem desentralisasi ini harus mendapat perhatian khusus.

b. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia

Dua beban ganda kesehatan di Indonesia menjadi hal yang perlu menjadi perhatian lebih bagi pemerintah. Sebab penyakit Re-Emerging Disease mulai muncul di Indonesia yang mebuat beban negara bertambah dengan hadirnya penyakit lama yang muncul kembali tersebut. Hal ini menyebabkan munculnya istilah baru dalam beban kesehatan negara, yakni Triple Burden Disease. Konsep HL. Blum mengungkapkan bahwa munculnya sebuah penyakit dikarenakan adanya empat faktor yang berpengaruh, yakni genetik, perilaku, kingkungan dan pelayanan kesehatan. Dalam peningkatan upaya kesehatan harus dimulai dari kualitas pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia khususnya pada penguatan sumber daya manusia. Sebab menurut WHO, 80% keberhasilan pembangunan kesehatan ditentukan oleh sumber daya kesehatan. Menurut PPSDM Kesehatan Kementrian Kesehatan, terdapat permasalahan tenaga kesehatan di Indonesia, yakni:

  1. Jumlah tenaga kesehatan yang masih kurang
  2. Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata
  3. Mutu atau kualitas yang belum mewadahi
  4. Kualifikasi tenaga kesehatan masih banyak yang belum D3 (Vokasi).

Dengan adanya peningkatan sumberdaya kesehatan ini maka diharapkan masyarakat Indonesia mendapat hak nya untuk hidup sehat. Namun dalam melahirkan tenaga kesehatan juga perlu diperhatikan kualitas Perguruan Tinggi pencetak tenaga kesehatan ini. Perlu adanya kerjasama lintas sektor antara Kemenkes, Kemenristek Dikti, Organisasi Profesi dan Asosiasi Perguruan Tinggi untuk ikut mengawal dalam menciptakan tenaga kesehatan yang berkompeten.

 

Rencana Strategis Kemenkes 2015-2019

Pembangunan kesehatan masyarakat menjadi hal yang penting dalam upaya meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia yang akan berimbas pada indikator negara maju. Perlu adanya kebijakan yang mengarah pada upaya kesehatan masyarakat untuk mendukung kemajuan suatu negara. Kebijakan mengenai penguatan upaya kesehatan masyarakat telah tertuang dalam Rencana Strategis Kementrian Kesehatan tahun 2015-2019. Namun perlu adanya kerjasama lintas sektor untuk mengawal rentra tersebut, mengingat kebijakan mengenai kesehatan telah berada dibawah naungan daerah/desentralisasi. Renstra Kemenkes ini diperkuat dengan adanya Rencana Pembanguanan Jangka Menengah Nasional tahun 2005-2025 bidang kesehatan. Dalam RPJMN tersebut nampak adanya penguatan pada sektor promotif dan preventif yang notabene menjadi upaya kesehatan berbasis masyarakat mengedepankan pemberdayaan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Kementrian Kesehatan melakukan revitalisasi fungsi Puskesmas. Dalam revitalisasi fungsi Puskesmas tersebut terdapat 5 poin yang menjadi fokus utama Kementrian Kesehatan yakni

  1. Peningkatan Sumber Daya Manusia
  2. Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen Puskesmas
  3. Peningkatan pembiayaan
  4. Peningkatan Sistem Informasi Puskesmas
  5. Pelaksanaan akreditasi Puskesmas

Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian para tenaga kesehatan yakni adanya upaya peningkatan sumber daya manusia. Melalui upaya peningkatan sumberdaya manusia yang tertuang dalam renstra tersebut Kementrian Kesehatan tersebut, terdapat 5 jenis tenaga kesehatan yang menjadi prioritas yakni tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga kefarmasian dan analis kesehatan. Pembagian kelompok jenis tenaga kesehatan yang menjadi prioritas Kemenkes ini telah tertuang dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yakni sebagai berikut

  1. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga
  2. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan terdiri atas sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan dan mikrobiolog kesehatan.
  3. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi terdiri atas nutrisionis dan dietisien
  4. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

 

 

SKM hadir menjawab tantangan kesehatan bangsa

Kebutuhan upaya promotif dan preventif menjadi hal yang wajib untuk dilaksanakan dan menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesehatan. Hal ini dikarenakan upaya promotif dan preventif merupakan upaya yang cukup efektif dan efesien untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia. Upaya promotif dan preventif yang efektif sebaiknya dilakukan oleh masyarakat sendiri, sebab dengan adanya pemberdayaan masyarakat ini dapat menciptakan masyarakat yang mandiri dalam meningkatkan derajat kesehatannya. Tetapi karena tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang berbeda beda, maka dari itu perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan dan pendampingan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Tenaga kesehatan yang paling dibutuhkan saat ini yakni tenaga kesehatan teknis yang dapat segera melakukan aktifitasnya dimasyarakat. Seorang Sarjana dirasa tepat dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan ditingkat dasar, sebab seorang sarjana memiliki 4 dimensi keluaran seorang sarjana. Dalam Kerangka Kualifikasi Kurikulum Nasional Indonesia, seorang Sarjana ditempatkan pada posisi level 6, hal ini dimaksudkan untuk adanya batasan dimensi disetiap jenjangnya. Menurut Naskah Akademik Kesehatan Masyarakat, tedapat beberapa dimensi yang dapat dikuasai oleh seorang Sarjana yakni sebagai berikut

a. Dimensi Ilmu

Seorang sarjana mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dengan memanfaatkan IPTEKS pad bidangnya dalam menyelesaikan suatu masalah dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadap

b. Dimensi Penelitian

Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam serta memformulasikannya penyelesaian masalah prosdural.

c. Dimensi wawasan

Mampu mengambil keputusan berdasarkan data dan fakta serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi.

d. Dimensi sikap

Mampu bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sendiri dan dapat diberi tanggung jawab  atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) muncul untuk menjawab tantangan kesehatan masyarakat berbasis komunitas ini. Sarjana Kesehatan Masyarakat lahir dari rahim kedokteran pencegahan yang dahulu bernama IKM-IKP (Ilmu Kesehatan Masyarakat-Ilmu Kedokteran Pencegahan) yang dibawah naungan Fakultas Kedokteran. Seiring berjalannya pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat, terdapat 8 bidang ilmu yang terdapat pada dasar ilmu SKM yakni:

  1. Epidemiologi
  2. Administrasi Kebijakan Kesehatan
  3. Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku
  4. Biostatistik
  5. Gizi Kesehatan Masyarakat
  6. Kesehatan Lingkungan
  7. Kesehatan Reproduksi
  8. Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Dalam Naskah Akademik Kesehatan Masyarakat terdapat lingkup kerja yang diharapkan dan dimiliki oleh seorang SKM, lingkup kerja ini tidak dimiliki oleh tenaga kesehatan lainnya. Lingkup kerja SKM yakni sebagai berikut:

  1. Mampu melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama dengan melakukan pengawasan status kesehatan, diagnosis dan investigasi masalah dan gangguan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.
  2. Mampu mengembangkan dan menerapkan kebijakan operasional dan perencanaan program untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama.
  3. Mampu melaksanakan pendidikan pemberdayaan masyarakat tentang kesehatan dan mobilisasi masyarakat untuk identifikasi dan mengatasi masalah kesehatan masyarakat di tingkat pertama.
  4. Mampu melaksanakan pengawasan dan pengendalian efektifitas, aksesibiltitas dan kualitas pelayana kesehatan masyarakat tingkat pertama.
  5. Mampu mengkomunikasikan hasil kerjanya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama.

Perlu adanya kompetensi yang jelas untuk membedakan tenaga kesehatan satu dengan lainnya. Kompetensi tenaga kesehatan diperlukan untuk mebuat ciri khas kemampuan tenaga kesehatan dalam melakukan intervensi permasalahan kesehatan. Dalam sisi kompetensi seoramg sarjana kesehatan masyarakat, 8 kompetensi utama yang dimiliki oleh seorang SKM yakni:

  1. Mampu melakukan kajian dan analisis situasi
  2. Mampu mengembangkan kebijakan dan Perencanaan Program
  3. Mampu Berkomunikasi Secara Eefektif
  4. Mampu memahami budaya setempat
  5. Mampu melaksanakan pemberdayaan Masyarakat
  6. Memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat
  7. Mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen
  8. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan berfikir sistem.

Melihat rumpun ilmu kesehatan masyarakat inilah maka tidak dapat dipungkiri seorang SKM merupakan Tenaga Kesehatan Masyarakat yang telah tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa SKM merupakan prioritas utama dan menjadi bagian dalam revitalisasi Puskesmas yang tertuang dalam Renstra Kemenkes 2015-2019. Perlu adanya upaya-upaya pengawalan dalam rangka implementasi Renstra Kemenkes ini, baik dalam merumuskan kebijakan daerah seperti sistem kesehatan daerah (SKD) dalam upaya mengimplementasikan Peratuan Presiden No.72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN) maupun kebijakan daerah/lokal terkait. Banyaknya kepentingan Stakeholder dalam rangka desentralisasi dan otonomi daerah berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah, bahkan otonomi desa melalui UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, selain juga harus memperhatikan UU no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No.36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesahatan akan sangat dimungkinkan dapat mengubah arah haluan RPJMN 2015-2019 dan SKN no.72 tahun 2012 yang telah disyahkan dan ditetapkan sebagai acuan nasional dalam pembangunan kesehatan di daerah.

Menurut badan kesehatan dunia (WHO), indikator keberhasilan pembangunan kesehatan delapan puluh persen (80%) ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM) kesehatan. Oleh sebab itu, SKM adalah tenaga kesehatan masyarakat yang merupakan sub sistem SDM kesehatan dalam sistem kesehatan. Sebagai gambaran aplikatif, ada beberapa daerah yang dapat dijadikan contoh atau teladan dalam inovasi menyusun SKD yang melibatkan tenaga kesehatan masyarakat (SKM) di beberapa kebijakan daerahnya. Daaerah tersebut adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomer 4 tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah. Perda tersebut menjadi payung hukum tenaga kesehatan sekaligus menegaskan bahwa tenaga kesehatan masyarakat (penyuluh kesehatan masyarakat, ahli epidemiologi lapangan, dan ahli kesehatan masyarakat) menjadi salah kebutuhan tenaga kesehatan yang perlu diupayakan bersama dengan tenaga kesehatan lainya untuk menjadi tenaga kesehatan membantu Camat di Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Kecamatan dan membantu Lurah untuk UKM tingkat Kelurahan.

Selain DKI Jakarta, Kebijakan daerah yang secara tegas menempatkan jenis tenaga kesehatan masyarakat untuk mengisi pelayanan kesehatan tingkat primer di Desa dan Kecamatan dalam inovasi UKM bersama tenaga kesehatan lain adalah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Hadirnya UU Desa No. 6  tahun 2014 memberikan kekuatan baru dalam era otonomi daerah sampai ke level desa, oleh karena itu diperlukan sebuah regulasi atau acuan pembangunan kesehatan didaerah sebagai deskripsi dan perpanjangan tangan SKN. Atas dasar analisis permasalahan dan kebutuhan, Kabupaten Wonosobo telah menyusun Sistem Kesehatan Daerah yang juga telah ditetapkan menjadi sebuah Perda No. 6 tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo. Perda tersebut memiliki inovasi berupa Pos UKM di tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan yang setidaknya di isi oleh Jenis Tenaga Kesehatan Masayarakat selain tenaga kesehatan lain.
Demikian sedikit ulasan singkat mengenai peran dan fungsi SKM sebagai salah satu jenis tenaga kesehatan yang merupakan bagian sub sistem kesehatan dalam SDM Kesehatan sebagai salah satu komponen dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.

 

Penulis

  1. Purwo Setiyo Nugroho, SKM.

Magister Epidemiologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia

  1. Agus Samsudrajat S, SKM.

Administrasi Kebijakan Kesehatan, MIKM Universitas Diponegoro

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail