PEMBANGUNAN KESEHATAN BERKELANJUTAN

Human Development Index

Dalam hal kesejahteraan, menurut data GNI (Gross National Index) dalam laporan MDG’s tahun 2008 menyebutkan bahwa Indonesia menempati urutan ke 142 dari 209 negara di dunia. GNI merupakan ukuran penghasilan suatu negara yang dihitung dari nilai pasar total dari barang dan jasa yang dihasilkan. Hal ini sangat miris jika terjadi di Indonesia, karena Indonesia merpakan suatu negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun dalam segi pendidikan, nampaknya Indonesia telah mencapai angka yang baik dalam hal membebaskan angka melek huruf.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang didunia, ukuran suatu negara dapat dikatakan maju apabila angka HDI (Human Development Index) atau sering disebut indeks pembangunan manusia yang tinggi. Terdapat tiga poin indeks pembangunan manusia sebagai tolok ukur kemajuan suatu negara antara lain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Keluarga yang sejahtera, kecukupan sandang pangan, memiliki rumah idaman, hidup sehat merupakan impian semua warga negara di dunia termasuk pula masyarakat Indonesia.

Dalam komitmen menaikkan angka HDI di Indonesia, pemerintah Indonesia bersama negara-negara yang begabung dalam PBB (Persyarikatan Bangsa Bangsa), muncul komitmen bersama untuk memperbaiki angka HDI yang masih tergolong rendah. Indonesia menempati urutan ke 107 dari 170 negara, hal ini menggambarkan bahwa kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) Indonesia masih tergolong rendah. Komitmen atar negara tersebut ditandatangani pada bulan September tahun 2000 di New York. Komitmen tersebut bernama Millenium Development Goals yang terdiri dari delapan target untuk memperbaiki kualitas suatu negara dalam hal pendidikan, kesehatan dan kesejehteraan. Komitmen tersebut bernama Millenium Development Goals yang terdiri dari delapan target untuk memperbaiki kualitas suatu negara dalam hal pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

Delapan komitmen Millenium Development Goals antara lain memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem; mewujudkan pendidikan dasar untuk semua; mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; menurunkan angka kematian anak; menurunkan angka kesehatan ibu; memberantas HIV dan AIDS, malaria serta penyakit lainnya; memastikan kelestarian lingkungan; promote Global Partnersip For Development. Namun komitmen bersama itu hanya berlaku 15 tahun (2000-2015).

Namun hingga akhir tahun 2015 Indonesia berpeluang gagal untuk mencapai sasaran MDG’s, bahkan beberapa provinsi di jawa saja masih memiliki tugas yang berat dalam mencapai target MDG’s, yakni Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Target yang berpeluang gagal tersebut antara lain penurunan angka kematian ibu; penurunan angka kematian balita; penurunan angka AIDS-HIV; serta cakupan air minum dan sanitasi. Maka dari itu perlu adanya pembangunan berkelanjutan untuk Indonesia yang lebih baik. Pembangunan berkelanjutan tersebut bernama Sustainable Development Goal’s (SDGs).

 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

                   Pembangunan global yang berkelanjutan atau yang lebih dikenal dengan SDG’s (dalam bahasa Indonesia dibaca esdiji) yang berisi 17 kesepakatan pembangunan berkelanjutan bersama yang disepakati oleh sekurangnya 193 negara dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat. Pada agenda tersebut, Indonesia diwakili oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla. Kesepakatan tersebut berlaku mulai tahun 2016 yang secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) yang telah berlangsung dari tahun 2000-2016. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) berlaku selama 15 tahun dari tahun 2015-2030.

Sustainable Development Goals berisi tujuh belas tujuan transformatif yang telah disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali. Proses perumusan SDGs berbeda dengan proses perumusan MDGs, dalam perumusan SDGs mengedepankan prinsip “tidak ada seorangpun yang ditinggalkan”. SDGs juga mengandung prinsip yang menekankan kesetaraan antar negara dan antar warga negara, berlaku secara universal pada negara anggota PBB baik negara maju, negara berkembang maupun negara miskin. Ketujuh belas tujuan SDGs antara lain menghapus kemiskinan; mengakhiri kelaparan; kesehatan dan kesejahteraan; kualitas pendidikan yang baik; kesetaraan gender; air bersih dan sanitasi; akses ke energi yang terjangkau; pertumbuhan ekonomi; inovasi dan infrastruktur; mengurangi ketimpangan; pembangunan berkelanjutan; konsumsi dan produksi berkelanjutan; mencegah dampak perubahan iklim; menjaga sumberdaya laut; menjaga ekosistem darat; perdamaian dan keadilan; serta revitalisasi kemitraan global.

 

PEMBANGUNAN KESEHATAN

                   Indonesia yang sehat tercipta dari provinsi yang sehat; provinsi yang sehat tercipta dari kabupaten yang sehat; kabupaten yang sehat tercipta dari kecamatan yang sehat; kecamatan yang sehat berasal dari desa yang sehat; desa yang sehat tercipta dari keluarga yang sehat, analogi tersebut menjelaskan secara tersirat bahwa terciptanya suatu negara yang sehat berasal dari kelompok masyarakat yang paling kecil dalam suatu negara, yakni sebuah keluarga. Sadar akan hal ini, pemerintah telah mengupayakan program yang mengarah pada meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat dengan mengedepakan upaya promotif dan preventif. Sebab dengan adanya pemberdayaan masyarakat ini dapat menciptakan masyarakat yang mandiri dalam upaya kesehatannya. Upaya promotif dan preventif menjadi prioritas sebab upaya ini dapat dilakukan secara mudah dan murah.

Upaya pembangunan kesehatan dari daerah telah tergambar pada rumusan Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam Rumusan Nawacita tersebut terdapat poin membangun Indonesia dari daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan Republik Indonesia. Hadirnya UU Desa menjadi angin segar bagi pembangunan desa dan pembangunan kesehatan pada khususnya. Dengan adanya desentralisasi, maka pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengelola desa agar dapat berkembang. Proses desentralisasi harus dilakukan secara berkesinambungan, sebab masih terdapat tantangan bersama untuk menciptakan keserasian program antara Daerah dan Pusat karena kewenangan dalam desentralisasi mencakup semua aspek dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian hingga evaluasi. Belum lagi konflik kepentingan dengan adanya raja-raja kecil di daerah yang terkadang membuat sistem desentralisasi ini harus mendapat perhatian khusus.

 

Sumber

Hoelman BM, dkk. 2015. Panduan SDGs Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dab Pemangku Kepentingan Daerah. Jakarta: International NGO Forum on Indonesian Development.

Stalker P, 2008. Kita Suarakan MDGs Demi Pencapaiannya di Indonesia. Jakarta: Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Manusia.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail