Oleh: Najmu Laila

 

Francis Bacon beberapa abad lampau pernah berkata bahwa, knowledge is power. Bahwa Ilmu Pengetahuan adalah kekuatan, dan salah satu cara memperoleh ilmu pengetahuan adalah melalui pendidikan. Seperti kata Paulo Freire, pendidikan harus menjadi praksis yang membebaskan, termasuk dari kejahatan ekonomi dan kekuasaan[1]. Itulah yang kemudian melandasi pemikiran bahwa suatu institusi pendidikan, terutama perguruan tinggi, haruslah diberikan otonomi yang seluas-luasnya, baik dari segi kurikulum, pendanaan, maupun kebijakan pendidikan. Jika meminjam istilah Satryo Soemantri Brodjonegoro, perguruan tinggi haruslah mempunyai otonomi karena tanpa otonomi, perguruan tinggi hanyalah layaknya sebuah kantor[2].

Menurut konstruksi hukum, ide otonomi bagi perguruan tinggi tersebut hanya akan dapat tercapai apabila perguruan tinggi berbentuk Badan Hukum. Maka lahirlah apa yang kemudian kita kenal dengan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Badan Hukum Pendidikan (BHP).

Transfromasi Bentuk Perguruan Tinggi Negeri

Berbicara dalam konteks perguruan tinggi negeri, setidaknya terdapat tiga bentuk pengelolaan yang berkembang saat ini[3]. Pertama bentuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) konvensional yang berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional. Bentuk kedua adalah BHMN dengan mengacu pada PP No. 60/1999 tentang Pendidikan Tinggi dan PP No 61/1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum. Bentuk ini diterapkan oleh tujuh PTN, yaitu UI, ITB, UGM, IPB, USU, UPI, dan Unair. Ketiga, bentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang bersandar pada UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP No 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU. Universitas Diponegoro dan Universitas Padjadjaran adalah perguruan tinggi negeri yang menganut bentuk BLU ini.


Sebelum bertransformasi menjadi sebuah Badan Hukum Milik Negara (BHMN), semula PTN berbentuk unit yang berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Kelemahan yang paling mendasar dari bentuk PTN adalah, bahwa kedudukannya yang sub ordinatif dengan Depdiknas membuat tata kelola perguruan tinggi cenderung tidak dapat berjalan secara efektif karena kental dengan nuansa manajemen yang serba birokratis dan sentralistik. Selain itu, akan sangat sulit bagi masyarakat untuk meminta akuntabilitas dari PTN.

Konsep BHMN menjawab persoalan tersebut melalui pemberian otonomi bagi perguruan tinggi dalam segala aspek penyelengaraannya, yaitu dalam hal ini, otonomi tata kelola manajerial dan aset, otonomi pengelolaan keuangan serta otonomi keilmuan dan akademis. Melalui otonomi pengelolaan, setiap BHMN dapat mengoptimalisasi sumber daya yang dimilikinya untuk dapat bersaing di tataran global, sesuai dengan karakteristiknya masing-masing.

Namun pada kenyataannya, bentuk BHMN pun ternyata memiliki berbagai kelemahan. Kelemahan yang paling mendasar adalah tidak adanya pembatasan yang jelas mengenai proporsi sumber-sumber pendanaan dan kewajiban pembiayaan pendidikan. Akibatnya, PT BHMN dapat dengan leluasa menarik dana pendidikan dari masyarakat. Terbukti dengan maraknya PT BHMN yang membuka berbagai jalur penerimaan mahasiswa baru yang didasarkan pada besar kecilnya sumbangan pendidikan. Akibatnya, aksebilitas pendidikan di perguruan tinggi negeri menjadi sulit terjangkau bagi kalangan dari ekonomi lemah. Apabila hal tersebut dibiarkan berlangsung, maka dalam jangka panjang dampak yang akan terjadi adalah kesenjangan yang makin lebar antara kelompok kaya dan miskin, sekaligus menggerogoti mutu pendidikan di PT BHMN.

Kemudian lahirnya sebuah bentuk Badan Hukum Pendidikan, melalui UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (atau yang lebih sering disebut dengan UU BHP) sebagai salah satu jawaban atas segala kelemahan yang terdapat dalam konsep BHMN. Menurut Prof. Eko Prasojo, pada awalnya perumusan dan naskah akademis UU BHP hanya dimaksudkan untuk PTN tertentu saja. Namun dalam proses politis di DPR, maka BHP disahkan untuk menjadi bentuk bagi semua instusi pendidikan di Indonesia, tanpa terkecuali[4].

Akibatnya, terjadi penyeragaman bentuk dan tata pengelolaan institusi penyelenggara pendidikan di seluruh Indonesia. Penyeragaman tersebut bertolak dari sebuah pemikiran bahwa setiap penyelenggara pendidikan mempunyai kemampuan yang sama. Hal tersebut tentu saja hal yang tidak menghargai keanekaragaman dan menafikkan kenyataan yang ada bahwa masih terjadi ketimpangan mutu pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor terjadi banyaknya penolakan atas UU BHP.

Selain itu, dalam tataran paragdimatik UU BHP disinyalir merupakan upaya pemerintah untuk menegasikan peran dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pendidikan bagi setiap warga negara. Melalui UU BHP, pendidikan ditempatkan sedemikian rupa menjadi sebuah barang privat (private goods) yang mempunyai dua ciri utama, yaitu untuk memperolehnya diperlukan persaingan (rivalry) dan tidak tersedia untuk siapa pun (excludability). Hal tersebut tentu saja tidak koheren dengan cita-cita luhur para pendiri bangsa sebagaimana termaktub di dalam konstitusi kita untuk menjadikan pendidikan sebagai barang public (public goods). Bahwa pendidikan merupakan salah satu hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh UUD 1945.

Judicial Review UU BHP oleh MK

UU BHP ternyata tidak berumur panjang. Dengan dikabulkannya permohonan judicial review UU BHP oleh Mahkamah Kontitusi, maka berakhir pulalah riwayat UU BHP tersebut.

Secara singkat, MK memiliki empat alasan untuk membatalkan UU BHP[5]. Pertama, UU BHP dipandang mempunyai banyak kelemahan baik secara yuridis, kejelasan maksud dan keselarasan dengan UU yang lain. Kedua, UU BHP memiliki asumsi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia mempunyai kemampuan yang sama untuk menghimpun dana. Ketiga, pemberian otonomi kepada PTN akan berakibat beragam. Karena lebih banyak PTN yang tidak mampu menghimpun dana karena terbatasnya pasar usaha di tiap daerah. Keempat, dan yang menjadi alasan yang paling mendasar adalah bahwa UUU BHP tidak menjamin tercapainya tujuan pendididikan nasional dan menimbulkan kepastian hukum. Bahwa UU BHP bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) dan pasal 31 UUD 1945.

Putusan MK ini kemudian disikapi secara beragam. Bagi kalangan mahasiswa dan kalangan lain secara umum putusan tersebut tentu saja merupakan hadiah luar biasa yang disambut dengan penuh suka cita. Namun bagi kalangan perguruan tinggi, putusan ini memberikan bayang-bayang kembalinya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bercorak birokratis-sentralistik seperti pada era PTN dahulu.

Namun, bagaimana sebenarnya implikasi putusan MK yang membatalkan UU BHP tersebut? Meminjam ungkapan prof. Eko Prasojo, setidaknya ada 2 implikasi yang terjadi.

Pertama, Implikasi yuridis-normatif. Pencabutan UU BHP akan membuat perguruan tinggi negeri terancam kehilangan dasar hukumnya. Terlebih dengan dikeluarkannya PP No. 17/2010 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan yang mencabut PP No. 60/1999 dan PP No. 61/1999. Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa pembentukan BHMN didasarkan pada PP No. 60/1999 dan PP No. 61/1999. Dengan dicabutkan kedua PP tersebut, maka BHMN sudah tidak lagi memiliki dasar hukum.

Persiapan perguruan tinggi negeri untuk menjadi badan hukum tidaklah terjadi dalam masa yang singkat, tetapi sudah mulai dirintis sejak 10 tahun yang lalu, sejak pelaksanaan PT BHMN. Pembatalan UU BHP dan berbagai peraturan pemerintah yang mengatur mengenai BHMN, tak pelak membuat kalangan perguruan tinggi menjadi kalang kabut. Terjadi kekosongan hukum yang berimplikasi pada setidaknya tiga hal, yaitu masalah keputusan-keputusan organ PT BHMN yang tidak lagi memiliki dasar wewenang, masalah finansial, dan masalah kejelasan status hukum pegawai (tenaga pendidik dan tenaga kependidikan) dalam PT BHMN.

Kedua, Implikasi stratejik. Point penting dari putusan MK adalah jaminan konstitusional perlindungan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Hal tersebut membuka kesadaran baru bahwa negara harus memberikan dukungan kepada PT BHMN dan tidak boleh melepaskan tanggung jawab atas pembiayaan pendidikan.

Penutup

Terlepas dari segala kontroversi yang ada, pembatalan UU BHP ini dapat menjadi momentum yang tepat bagi kita semua untuk membenahi sistem pendidikan nasional Indonesia. Berbagai bentuk penyelenggaraan yang pernah diterapkan hendaknya dimaknai sebagai transformasi menuju bentuk ideal perguruan tinggi, untuk terus berproses dalam perbaikan yang tanpa henti. Sebagai mahasiswa, kita tentu saja berharap bahwa pendidikan berkualitas dan terjangkau dapat dinikmati seluruh anak bangsa, tanpa terkecuali. Semoga.

 
 

[1] Teuku Kemal Fasya. PTN dan Komersialisasi Pendidikan. Diakses dari situs : http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.03.04.02150776&cha

 

[2] Satryo Soemantri Brodjonegoro. Terobosan untuk Tingkatkan Wibawa PT, diakses dari situs : http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.04.07.01120896&cha

 

[3] Tatang Muttaqin ,UU BHP dan Prospek Pengelolaan Pendidikan Tinggi. Senin, 28 September 2009 21:00 WIB

[4] Hal tersebut disampaikan oleh Prof. Eko Prasojo dalam salah satu diskusi mengenai UU BHP yang diselenggarakan oleh BEM UI.

[5] Putusan MK No. 11-12-21-123-136/PUU-VII/2009.

 

 

Leave a Reply

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.