HUBUNGAN SOSIAL ANTAR AGAMA – PENYERANGAN OLEH MASSA ORGANISASI ISLAM TERHADAP AHMADIYAH – TINJAUAN KONFLIK ANALISIS

 

HUBUNGAN SOSIAL ANTAR AGAMA PENYERANGAN

OLEH MASSA ORGANISASI ISLAM TERHADAP AHMADIYAH

TINJAUAN KONFLIK ANALISIS

 

Muhammad Reza Rustam (1006834712)

Kajian Wilayah Jepang

Universitas Indonesia

Petta_puank@yahoo.co.id

1. Pendahuluan

Permasalahan antar kelompok agama baru-baru ini menjadi perhatian dari berbagai pihak dan kalangan di Indonesia. Pemerintah dan lembaga-lembaga tertentu yang berada di Indonesia  melakukan berbagai usaha dalam menjawab permasalah hubungan antar kelompok agama ini, yang pada dasarnya adalah wilayah yang terbungkus oleh lingkungan multikultural. Akan tetapi, dalam pandangan masyarakat awam, langkah yang ditempuh oleh pihak-pihak yang harus bertanggung jawab tersebut, terkesan tidak memberikan hasil. Hal ini dinilai dari fakta dan realita yang ada, terutama yang diketahui dari berbagai media massa, bahwa masalah konflik antar kelompok ini tidak pernah menemukan titik temu untuk menyatakan damai.

Salah satu masalah yang sangat sensitif, berhubungan dengan konflik antar kelompok ini, adalah permasalahan konflik antar pemeluk  agama. Bahkan dalam beberapa kasus telah terjadi proses kriminalisasi terhadap kelompok-kelompok minoritas oleh kelompok dominan, dengan mempermasalahkan penodaan suatu agama dan mengganggu ketertiban umum. Penulis menyusun makalah ini berdasarkan beberapa alasan dan tujuan yang dipaparkan dalam latar belakang dan permasalahan.

 

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki struktur masyarakat yang majemuk yaitu, terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, kelompok, dan agama dalam kelompok masyarakat muncul praktek-praktek eksklusif sosial. Praktek eksklusif berdasar agama ini menyebabkan pengabaian, pengasingan dan pencabutan hak atas orang atau sekelompok orang berdasarkan oleh pemahaman ajaran agama. Praktek eksklusif ini sering menimpa kelompok minoritas yaitu kepercayaan dan kelompok sekte keagamaan yang berbeda dari apa yang telah ditentukan oleh negara. Pihak yang mempunyai daya untuk melakukan praktek eksklusif sosial terhadap kaum minoritas ini adalah kaum dominan (kelompok agama yang berkuasa) demi memperoleh kekuatan dan perhatian dari penguasa. Pluralitas agama di Indonesia di satu sisi menjadi kekayaan bangsa namun di sisi lain menjadi ancaman yang berbahaya karena dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial di masyarakat, bahkan disintegrasi nasional.

Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk membahas bagaimana hubungan antar agama-agama yang ada di Indonesia. Penulis mengangkat masalah hubungan antar kelompok agama ini dari sudut pandang kerangka analisis sosiologis, yaitu teori konflik.

 

1.2. Permasalahan

Di beberapa wilayah Indonesia, integritas masyarakat masih tertata dengan kokoh. Kerjasama dan toleransi antar pemeluk agama terjalin dengan baik, berdasarkan kepada rasa solidaritas, persaudaraan, kemanusiaan, kekeluargaan dan kebangsaan. Namun hal ini hanya sebagian saja karena pada kenyataannya masih terjadi konflik yang disebabkan berbagai faktor yang kemudian menyebabkan disintegrasi dalam masyarakat. Konflik agama yang terjadi di masyarakat Indonesia disebabkan oleh pertikaian karena tidak dilegitimasikan sebagai agama nasional di Indonesia dan aliran menyimpang yang dianggap kaum mayoritas itu, Contohnya pada hari minggu, 6 februari 2011 terjadi tekanan terhadap kaum minoritas ahmadiyah, di kecamatan Cikeusik Pandeglang, Banten  oleh sebuah organisasi massa Islam berupa tindakan kekerasan yang bahkan dianggap melanggar HAM.

Permasalah konflik dan tindakan kekerasan ini kemudian mengarah kepada pertanyaan mengenai kebebasan memeluk agama serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam UUD 1945.[1]

Hal ini lah yang dilihat sebagai masalah dalam tulisan ini, yaitu tentang konflik agama di kecamatan Cikeusik Pandeglang, Banten yaitu tindakan kekerasan terhadap kaum minoritas dan mengenai kebebasan memeluk agama dan beribadah dalam konteks relasi sosial antar agama. Penulis mencoba memberikan analisis untuk menjawab masalah ini dilihat dari sudut pandang kerangka analisis sosiologis: teori konflik.

Di sini timbul dua pertanyaan, yaitu 1). mengapa konflik agama bisa terjadi, padahal ketentuan dan peraturan tentang kebebasan memeluk agama dan menjalankannya sudah diatur di dalam UUD 1945 ? 2). Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tindakan kekerasan dan praktek eksklusif sosial terjadi pada konflik ahmadiyah dan organisasi massa Islam di Indonesia ?

 

1.3. Kerangka Konseptual

Dalam melihat hubungan antar agama ini, terdapat dua kerangka analisis yang dipakai oleh sosiolog, yaitu Struktural Fungsional dan Teori Konflik.

1. Struktural Fungsional

Pendekatan ini menitikberatkan pada fungsi agama dalam struktur yang saling kait mengait di masyarakat. Teori ini merujuk kepada pendapat Durkheim, yaitu terdapat tiga fungsi utama agama: a). sebagai perekat sosial, b). sebagai kontrol sosial, c). sebagai pemberi makna dan tujuan.

 

2. Teori Konflik

Kata konflik berasal dari kata kerja bahasa latin configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) karena salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. [2]

Mengutip dari Narwoko dan Suyanto (2004 : 117) Teori konflik lebih menitikberatkan analisisnya pada asal-usul tercipta nya suatu aturan atau tertib sosial. Teori ini tidak bertujuan untuk menganalisis asal-usul terjadinya pelanggaran peraturan atau latar belakang seseorang berperilaku menyimpang. Perspektif konflik lebih menekankan sifat pluralistik dari masyarakat dan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi di antara berbagai kelompoknya.[3]

Analisis ini menggarisbawahi peran agama dalam menciptakan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Marx berpendapat bahwa agama hanya alat untuk menanamkan kesadaran palsu (false consciousness) agar supaya orang-orang dapat menerima permasalahan sosial di dunia ini dan berharap terus pada datangnya dunia yang lebih baik. Agama juga dipandang sebagai alat bagi kaum elite politik untuk mempertahankan kekuasaannya karena agama, kekuasaan, dan politik memiliki hubungan yang erat. Perebutan kekuasaan dalam suatu negara akan terus berlangsung, karena itu agama-agama berlomba untuk semakin mendekatkan diri dengan sumber-sumber kekuasaan dari masa ke masa.

Dalam tulisan ini, penulis menganalisis relasi (hubungan) antar agama dari sudut pandang teori konflik. Teori ini membantu menjelaskan penyebab dari pola-pola relasi yang konfliktual antar kelompok agama. Pendekatan ini juga dapat menjelaskan dua fenomena yang bersifat paradoks, yaitu agama yang di satu sisi merupakan perekat sosial namun di sisi lain merupakan penyebab utama terjadinya disintegrasi.

 

 

2. Pembahasan

2.1. Sejarah Ahmadiyah

Secara demografis, pergerakan Jemaat Ahmadiyah telah menyebar ke beberapa negara. Ahmadiyah mengaku memiliki cabang di 174 negara yang tersebar di Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, Australia, dan Eropa. Dalam situs Ahmadiyah tertulis, saat ini jumlah anggota mereka di seluruh dunia lebih dari 150 juta orang. Ahmadiyah adalah gerakan yang lahir pada tahun 1900, yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Inggris di India. Didirikan untuk menjauhkan kaum Muslim dari agama Islam dan dari kewajiban jihad dengan gambaran atau bentuk khusus sehingga tidak lagi melakukan perlawanan terhadap penjajahan dengan nama Islam. Gerakan ini dibangun oleh Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiyani. Corong gerakan ini adalah Majalah Al-Adyan yang diterbitkan dalam bahasa Inggris.

Mirza Ghulam Ahmad hidup pada tahun 1835-1908. Dia dilahirkan di Desa Qadian, di wilayah Punjab, India, tahun 1835. Dia tumbuh dari keluarga yang terkenal suka khianat kepada agama dan negara. Begitulah dia tumbuh, mengabdi kepada penjajahan dan senantiasa menaatinya. Ketika dia mengangkat dirinya menjadi nabi, kaum muslimin bergabung menyibukkan diri dengannya sehingga mengalihkan perhatian dari jihad melawan penjajahan Inggris. Oleh pengikutnya, dia dikenal sebagai orang yang suka menghasut atau berbohong, berpenyakit dan pencandu narkotik.

Pemerintah koloni Inggris banyak berbuat baik kepada mereka sehingga dia dan pengikutnya pun memperlihatkan loyalitas kepada Pemerintah koloni Inggris. Di antara yang melawan dakwah Mirza Ghulam Ahmad adalah Syaikh Abdul Wafa’, seorang pemimpin Jami’ah Ahlul Hadis di India. Beliau mendebat dan mematahkan hujjah Mirza Ghulam Ahmad, menyingkap keburukan yang disembunyikannya, kekufuran serta penyimpangan pengakuannya.

Ketika Mirza Ghulam Ahmad masih juga belum kembali kepada petunjuk kebenaran, Syaikh Abul Wafa’ mengajaknya ber-mubahalah (berdoa bersama) agar Allah mematikan siapa yang berdusta di antara mereka dan yang benar tetap hidup. Tidak lama setelah, Mirza Ghulam Ahmad menemui ajalnya tahun 1908.

Pada awalnya, Mirza Ghulam Ahmad berdakwah sebagaimana para dai Islam yang lain sehingga berkumpul di sekelilingnya orang-orang yang mendukungnya. Selanjutnya dia mengklaim bahwa dirinya adalah seorang mujaddid (pembaru). Pada tahap berikutnya dia mengklaim dirinya sebagai Mahdi Al-Muntazhar dan Masih Al-Maud. Lalu setelah itu mengaku sebagai nabi dan menyatakan bahwa kenabiannya lebih tinggi dan agung dari kenabian Nabi Muhammad SAW.[4]

Melihat kepada masalah hubungan antar agama ini, yang menjadi pertanyaan mendasar adalah: mengapa konfik bisa terjadi?, tentu pertanyaan itu harus bisa dijawab terlebih dahulu untuk mencari langkah yang tepat untuk menanggulangi masalah-masalah yang erat kaitannya dengan masyarakat yang multi-budaya.

Menjawab pertanyaan ini, penyusun mencoba menguraikan analisis berdasarkan teori konflik Marx, yang mana dikatakan bahwa di dalam suatu masyarakat dapat dijumpai hal yang dianggap baik oleh suatu golongan atau kelompok, tetapi bersifat relatif, yang berarti kebaikan itu belum tentu baik pula di mata masyarakat lain (golongan atau kelompok lain). Manusia cenderung untuk berusaha mendapatkan hal-hal yang dianggap baik (menurut hemat mereka sendiri). Karena itulah bisa menimbulkan persaingan antara individu satu dengan individu yang lain atau kelompok yang satu dengan kelompok lain, yang mencakup suatu proses untuk mendapatkan kekayaan, kekuasaan, atau kedudukan. Dan biasanya suatu yang dianggap baik ini adalah sesuatu yang menyangkut kepentingan kelompok yang berkuasa (atau bisa dikatakan kelompok yang dominan). Marx menganggap bahwa proses pertikaian ini adalah proses pertentangan kelas.[5]

Agama menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya disintegrasi. Marx mengatakan bahwa analisis konflik menggarisbawahi peran agama dalam menciptakan ketidaksetaraan dalam masyarakat.[6] Namun, sesuai dengan ketentuan hak asasi, agama adalah sebuah kebebasan bagi pemeluknya untuk menentukan keyakinan dan kepercayaannya. Berbicara mengenai HAM, berarti membicarakan hal yang terkait dengan kebutuhan biologis (sandang, papan, pangan) dan juga terpenuhinya kebutuhan mental spiritual (rohani), yaitu kepercayaan atau agama.[7]

Agama terkait dengan keyakinan, yang mana keyakinan ini sangat dijunjung tinggi dan dijaga oleh penganutnya. Seseorang dijadikan pemeluk agama yang sama dengan orang tuanya sejak lahir. Sosialisasi terhadap agama mencakup nilai-nilai, aturan, tata cara, upacara/ritual dan sebagainya yang harus dituruti. Dalam kelompok agama tersebut, kesucian agama dipegang oleh suatu kekuasaan otoritas yang dimiliki oleh pemuka-pemuka agama (ulama atau paus), yang terkadang perkataan (fatwa) dari para pemuka agama ini tidak terbantahkan dan diikuti oleh semua penganutnya

Penanaman tentang agama ini dimulai sejak lahir dan anak-anak, melalui jalur sistem pendidikan nasional. Norma dan aturan agama tersebut sudah menjadi hal yang lumrah dalam pola pikr masyarakat umumnya. Hal inilah kemudian yang dapat memicu konflik apabila sedikit saja ada gerakan yang menentang arus dari norma dan aturan-aturan tersebut. Konflik ini kemudian mengarah kepada tindakan kekerasan kepada kelompok-kelompok tertentu yang dianggap menyimpang atau melanggar norma agama yang telah berlaku di suatu masyarakat. Hal ini bisa kita lihat contoh pada kasus Pandeglang, Banten kecamatan Cikeusik  penyerangan kediaman pimpinan Ahmadiyah yang mengakibatkan 3 orang tewas dan 7 orang luka-luka.

uraian di atas menegaskan implikasi dari teori konflik, yang mengatakan bahwa agama dapat menjadi pemicu ketidaksetaraan dalam masyarakat. Di satu pihak mengatakan hal itu benar namun pihak yang lain tidak berpendapat demikian sehingga memicu konflik.

Mengenai kebebasan memeluk agama dan menjalankannya, tentu menjadi pertanyaan kembali, apa faktor yang menyebabkan konflik tetap saja terjadi meskipun peraturan, ketentuan, serta UUD 1945 tentang kebebasan beragama telah ditetapkan. Seharusnya, sesuai logika, tentu dengan adanya UUD 1945 tentang kebebasan beragama, tidak mungkin terjadinya konflik. Namun kenyataan serta data-data yang ada berkata berbeda.

 

2.2 Aspek teologis dan sosiologis

Secara umum kajian tentang agama setidaknya terbagi ke dalam dua dimensi, yakni teologis dan sosiologis. Kajian agama dalam corak teologis berangkat dari adanya klaim tentang kebenaran mutlak ajaran suatu agama dalam  doktrin-doktrin keagamaaan yang diyakini berasal dari Tuhan, kebenarannya juga diakui berada di luar jangkauan kemampuan pikiran manusia sehingga semata-mata menjadi ajaran yang cukup diimani saja, pokoknya iman. Oleh karena itu, teologi sebagai suatu disiplin ilmu yang mengkaji agama, tidak pernah bisa beranjak dari frame di atas  yaitu keimanan mutlak terhadap kebenaran ajaran agama yang di yakininya. Bahkan, misi sesungguhnya dari teologi adalah mempertahankan doktrin agama dengan menggunakan istilah yang rasional-filosofis, sehingga tidaklah mengerankan jika ahli filsafat agama juga ikut ambil bagian dalam tugas ahli teologi ini ( Shcarf, 1997) .[8]

Berbeda dari dimensi teologis, dimensi sosiologis melihat agama sebagai salah satu dari institusi sosial, sebagai subsistem dari sistem sosial yang mempunyai fungsi sosial tertentu, misalnya sebagai salah satu pranata sosial, social instituion. Karena posisinya sebagai subsistem, maka eksistensi dan peran agama dalam suatu masyarakat tak ubahnya dengan posisi dan peran subsistem lainnya, meskipun tetap mempunyai fungsi sosial tertentu, misalnya sebagai salah satu pranata sosial, social institution. Dalam konteks kajian sosiologis seperti ini  agama tidak dilihat berdasar apa dan bagaimana isi ajaran dan doktrin keyakinannya, melainkan bagaimana ajaran dan keyakinan agama itu di lakukan dan mewujud dalam perilaku keberagamaan manusia dalam dunia realitas seperti itulah yang kemudian di kenal dengan Sosiologi Agama.[9]

Meski demikian sesungguhnya dimensi (doktrin) teologi tidak pernah berdiri sendiri, terlepas dari jaringan institusi atau institusi sosial yang mendukung eksistensinya  kepentingan sosial, ekonomi, dan politik selalu menyertai pemikiran teologis yang berkembang dalam suatu masyarakat, dari sinilah muncul kajian empiris terhadap fenomena keberagamaan manusia. Kajian agama yang bercorak sosiologis ini meletakkan agama dan keberagamaan manusia semata – mata sebagai gejala sosial (Abdullah, 1996) .[10]

Sebagai contoh, dari data Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun 2008, pada bulan Juni 2008, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang membatasi gerak langkah anggota dan pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Masalah yang dianggap sebagai penodaan agama ini diawali oleh konflik antar masyarakat dan kemudian berlanjut ke pengadilan. Pada tingkat tertentu, sudah jelas bahwa Majelis Ulama Indonesia dan beberapa organisasi massa keislaman dan kelompok kepentingan memiliki andil besar untuk mendorong proses munculnya tuduhan penodaan agama Islam di tingkat masyarakat sipil. Hal ini kemudian menyebabkan sebagian kasus konflik di tingkat masyarakat (umumnya di lingkungan masyarakat yang tidak mengerti tentang masalah multi-budaya) jatuh kepada usaha penyerangan atau tindakan kekerasan kepada kelompok minoritas  Ahmadiyah  tersebut.[11]

Penyebab terakhir yang mungkin bisa menjadi bahan renungan adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang makna pluralisme. Oleh karena, masyarakat lebih mementingkan apa yang baik untuk agama atau golongan yang mereka sendiri. Di sini lah dituntut kebijakan dari pemerintah untuk mengambil langkah dalam menyelesaikan malasah ini. Seyogyanya pemerintah mengambil langkah untuk menanamkan makna pluralisme tersebut kepada masyarakat melalaui sistem pendidikan nasional dan dimulai dari usia dini.

 

3. KESIMPULAN DAN SARAN

 

Dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, ditarik beberapa kesimpulan mengenai masalah yang terjadi antara agama-agama di Indonesia (dalam sudut pandang teori konflik), antara lain sebagai berikut:

1. Di Indonesia masih banyak terjadi konflik yang disebabkan oleh agama itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh kurangnya toleransi antar umat beragama karena masih merasa agama yang mereka anut adalah yang paling benar.

2. Di bebarapa daerah Indonesia masih terdapat organisasi masyarakat Islam yang dominan di beberapa daerah Indonesia yang dapat menyebabkan timbulnya suatu keadaan yang memarginalkan kelompok lain.

3. Banyak aturan-aturan baru dari suatu agama yang membuat rumit agama itu sendiri sehingga menimbulkan pertentangan dengan norma-norma yang ada, yang mengakibatkan konflik.

4. Penyebab utama terjadinya konflik agama adalah disebabkan oleh pengaruh kelompok agama itu sendiri yang sangat dominan di masyarakat. Selain itu agama juga menjadi alat bagi kaum elite tertentu untuk mempertahankan kekuasaannya.

Dari sekian banyak kasus yang telah diuraikan, pemerintah sudah berupaya mengeluarkan kebijkan-kebijakan untuk menangggulangi atau menyelesaikan konflik tersebut. Namun, penerapan upaya tersebut kurang maksimal karena masih banyak sifat egois dari masing-masing penganut agama yang fanatik sehingga implementasi dari peraturan yang dimaksudkan memerlukan sosialisansi dan pemanhaman dari semua pihak. Saran dari penyusun dalam menghadapi masalah hubungan antar agama ini adalah kembali kepada diri individu masing-masing. Karena umat antar agama seharusnya memiliki keterbukaan dalam menanggapi dan melihat perbedaan yang ada di antara mereka. Selain itu, sangat diharapkan kebijakan dari pemerintah untuk mengambil langkah dalam menyelesaikan malasah konflik yang terjadi antar agama-agama di Indonesia.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Narwoko, J.Dwi dan Suyanto, Bagong. Sosiologi : Teks pengantar & terapan. Jakarta: Kencana, 2004

Soekanto, Soerjon. Teori Sosiologi : Tentang Pribadi Dalam  Masyarakat. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982

Thayib, Anshari dkk. HAM dan Pluralisme Agama. Surabaya: Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan (PKSK), 1997

http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik diakses pada tanggal 14 februari 2011

 


[1] Republik Indonesia, Undang‐undang Dasar 1945, pasal 29.
[2] http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik diakses tanggal 14 Februari 2011.
[3] J.Dwi Narwowko dan Bagong Suyanto, “Sosiologi : Teks pengantar & terapan”, (Jakarta, Kencana, 2004), h.240.
[4] http://oase.kompas.com/read/2011/02/14/12050819/Ahmadiyah.Islam.atau.Bukan
[5] Soerjono Soekanto, “Teori Sosiologi: Tentang Pribadi dalam Masyarakat”, (Jakarta, Gahlia  Indonesia, 1982), h.7.
[6] Lucia Ratih Kusumadewi, “Sosial antar Kelompok Agama di Indonesia”, (Bahan ajar, mata kuliah sistem sosial Indonesia, FISIP UI), h.2
[7] H.A. Masyhur Effendi, “Ham dan Integritas Nasional (Sebuah Harapan)”, dalam Ham dan Pluralisme Agama, (Surabaya: Pusat Kajian dan Strategi dan Kebijakan, 1997), h.11.
[8] J.Dwi Narwowko dan Bagong Suyanto, “Sosiologi : Teks pengantar & terapan”, (Jakarta, Kencana, 2004), h.117.
[9] ibid
[10] Ibid., h.241
[11] Ibid., h.10

This entry was posted on Friday, June 24th, 2011 at 3:55 pm and is filed under Paper. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.