Sep 262019
 

Kemendikbud Sebut Opsi Tambah Rombel dan Kelas untuk PPDB 2019

Penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMPN-SMAN 2019 tidak berjalan mulus. Banyak kegaduhan di daerah. Pemicunya, setiap daerah memiliki karakter demografi, jumlah siswa, hingga daya tampung sekolah yang berbeda-beda.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak menampik adanya karut-marut dalam PPDB sistem zonasi tersebut. Namun, itu lebih banyak dipicu daerah yang melakukan modifikasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. “Persoalannya karena di kuota zonasi 90 persen ini banyak variasinya. Yang dipastikan adalah anak di dalam zonasi itu harus masuk,” ujar Inspektur Jenderal Kemendikbud Muchlis Rantoni Luddin kemarin (18/6).

Jika daya tampung sekolah tidak dapat memadai, kata Muchlis, bisa ditempuh opsi melebarkan zonasi di daerah. “Jangan terlalu kaku. Wajib melapor ke dinas pendidikan (dispendik) daerah setempat,” tandasnya.

Mendikbud Muhadjir Effendy menjelaskan, peluang siswa dalam satu zonasi adalah sama. Sekolah harus bisa menampung. Jika kurang, harus ada penambahan rombongan belajar (rombel), penambahan kelas, hingga pelebaran zonasi.
Menghilangkan komedo selamanya cukup dengan cara ini! Bukan cuman kulit yang bermasalah ternyata
Cukup lakukan setiap hari di malam hari
Setelah beberapa kali penggunaan teratur, ini yang keluar
Kenali sejak dini tanda-tanda terserang parasit dalam tubuh
Rambut rontok teratasi hanya dengan sekali penggunaan….
Hanya terbuat dari bahan alami yang membantu memelihara akar rambut !
Ditemukan, ramuan jitu untuk menumbuhkan anak rambut!!
Cukup lakukan ini dirumah…

Jumlah calon peserta yang melebihi daya tampung harus dilaporkan ke dispendik setempat. “Itu kewenangan dispendik. Sesuai juknis menyalurkan kelebihannya ke sekolah lain yang masih dalam satu zonasi. Jika dalam satu zonasi sudah penuh, akan disalurkan ke sekolah lain luar zonasi terdekat,” terangnya.

Muhadjir menegaskan bahwa pendekatan zonasi tersebut bertujuan memberikan akses yang setara kepada peserta didik. Tidak melihat latar belakang kemampuan maupun sosial ekonomi. “Jika ada seorang anak dari keluarga ekonomi tidak mampu dan tidak bisa bersekolah di dalam zonanya, mereka akan berpotensi putus sekolah,” ungkap mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.

Namun, praktik di lapangan, sebagian orang tua siswa merasa dirugikan dengan pelaksanaan sistem zonasi. Sebab, nilai dan prestasi belajar anaknya menjadi tidak berarti. Yang penting rumah dekat sekolah. Jangankan berburu sekolah favorit, masuk ke sekolah negeri biasa pun terasa susah.

Permasalahan di Daerah
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, pendekatan zonasi mengakibatkan adanya sekolah yang kekurangan siswa. “Ada sekolah di Wonogiri dan Purbalingga yang jumlah siswanya tidak sesuai target. Kelasnya masih ada yang kosong,” ucapnya saat ditemui di Pacific Place kemarin.

Menurut politikus PDI Perjuangan itu, sistem zonasi tidak

mempertimbangkan masalah yang dihadapi setiap daerah. Padahal, infrastruktur, fasilitas, hingga sarana dan prasarana sekolah belum sepenuhnya merata. Pola perilaku dan mindset masyarakat juga tidak bisa seketika diubah. “Jadi bikin masyarakat kaget,” katanya.

Ganjar menuturkan, dibutuhkan proses bertahap untuk memperbaikinya. Dia mengusulkan adanya modifikasi dari Peraturan Mendikbud 51/2018 yang menampung anak-anak berprestasi melalui jalur prestasi dengan kuota 5 persen dan perpindahan orang tua 5 persen. “Kalau di dalam satu zona siswa yang berprestasi banyak, kami berikan kebijakan dengan lokalitas itu sebesar 20 persen dari kuota jalur zonasi 90 persen. Agar tidak ada kecemasan antara siswa maupun orang tuanya,” jelas Ganjar.

Sementara itu, pengamat pendidikan dari Center of Education Regulation

and Development Analysis (Cerdas) Indra Charismiadji mempertanyakan komunikasi antara pusat dan daerah terkait dengan PPDB sistem zonasi. Akibatnya, terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Indra, PPDB berbasis zonasi merupakan solusi atas rendahnya kenaikan tingkat angka partisipasi murni (APM) pendidikan dasar maupun menengah. Padahal, anggaran pendidikan yang digelontorkan setiap tahun tidak kurang dari Rp 500 triliun. Kenaikan APM yang tidak sampai 1 persen dengan anggaran lebih dari Rp 500 triliun, menurut Indra, tidak ideal.

Pemicu rendahnya APM itu, kata Indra, sekolah negeri yang umumnya

gratis atau berbiaya rendah justru dinikmati anak-anak dari keluarga menengah ke atas. Itu tidak terlepas dari kalah bersaingnya mereka (anak-anak dari keluarga menengah atau menengah ke bawah) untuk masuk sekolah negeri.

Sumber :

https://egriechen.info/

 Posted by at 18:06

Sorry, the comment form is closed at this time.