PPN KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

Pak Hendryie seorang pedagang sedang mengamati ruko miliknya yang sedang dibangun. Bangunan ruko direncanakan berdiri 3 lantai dengan luas keseluruhan 600 m2 .  Saat sedang mengamat-amati rukonya itu, 2 orang petugas pajak mendatanginya  dan memberitahu bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pak Hendryie terutang PPN atas kegiatan membangun sendiri.  sebagai warga yang awam tentang Pajak,  Pak Hendryie tentu bingung bagaimana ruko yang dibangun olehnya dapat terutang Pajak.

Cerita diatas adalah sebuah ilustrasi yang sangat sering terjadi di sekitar kita. Tentunya kita bertanya bagaimana bisa, kegiatan membangun yang kita lakukan dikenakan pajak. namun kita juga harus tahu bahwa sebuah aturan tentu memiliki dasar dalam pembuatannya, seperti halnya dengan PPN kegiatan Membangun sendiri ini (selanjutnya disebut KMS). Berdasarkan memori penjelasan UU PPN disebutkan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai KMS adalah dengan pertimbangan sebagai berikut :

  • sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penghindaran pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
  • untuk memberikan perlakuan yang sama dan untuk memenuhi rasa keadilan antara pihak yang membeli bangunan dari Pengusaha Real Estate atau yang menyerahkan pembangunan gedung kepada pemborong dengan pihak yang membangun sendiri;

tentu diantara kita masih ada yang belum mengerti dasar pertimbangan diatas. Penulis mencoba menggambarkan sebagai berikut. Ketika kita hendak membeli rumah, atas pembelian rumah yang kita lakukan dikenakan Pajak pertambahan nilai sebesar 10% oleh pihak penjual yang kegiatan  utamanya bukan sebagai real estate. Bila penjual hendak menghindari pengenaan PPN  tersebut dan membuat transaksi tersebut bukan sebagai penjualan namun kegiatan membangun sendiri, dengan demikian potensi PPN dapat dihindari oleh pihak penjual dan sebaliknya bagi negara akan kehilangan potensi pendapatan dari PPN. Dengan adanya PPN KMS, negara tetap dapat menjaring potensi pajak yang ada.

Namun kita bertanya, hal ini pasti dirasa tidak adil bagi seluruh masyarakat karena setiap mereka melakukan KMS akan dikenakan PPN. Tentu saja tidak, ada beberapa syarat KMS yang dikenakan PPN

Syarat KMS yang dikenai PPN (PMK 39/2010 )adalah sebagai berikut :

  • membangun sendiri dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain
  • bangunan yang dibangun sendiri diperuntukkan bagi tempat tinggal, tempat usaha atau tempat tinggal untuk usaha.
  • KMS dilakukan oleh kontraktor dan atas kegiatan membangun tersebut tidak dikenakan PPN dan kontraktor/ pemborong tersebut bukan merupakan PKP
  • Batasan bangunan yang dikenakan PPN KMS adalah dengan kriteria konstruksi terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan atau baja, KMS diperuntukkan bagi tempat tinggal atau kegiatan usaha dan luas keseluruhan paling sedikit adalah 300 m2

Persyaratan tersebut mungkin sudah sangat jelas khususnya untuk kasus diatas. Pak Hendryie seorang pedangang yang kegiatan usahanya bukan sebagai pemborong, melakukan kegiatan membangun sendiri untuk kegiatan usaha dan luas bangunan keseluruhan adalah  600 m2 sehingga sudah seharusnya dikenakan PPN atas KMS.

 

selanjutnya bagaimana tata cara perhitungan PPN KMS ini akan dibahas pada bagian lain tulisan ini.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *