Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak (PPN)

Barang Kena Pajak ( Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ) :

Semua barang pada prinsipnya merupakan Barang Kena Pajak (dikenakan PPN) kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 itu sendiri.
Barang Kena Pajak tersebut terdiri dari barang berwujud (bergerak dan tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (merek dagang, paten, hak cipta, dll).
Yang diatur secara rinci oleh Undang-Undang PPN adalah barang-barang yang tidak dikenakan PPN (negatif list), yaitu di Pasal 4A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.
Dengan demikian, secara otomatis barang-barang lainnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP).
  1. Jenis-Jenis Barang Tidak Kena Pajak (Pasal 4A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 1 s.d. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 ) :
a. Barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya ( minyak mentah, gas bumi, pasir dan kerikil, bijih besi, bijih timah, bijih emas, dsb).
b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak (beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam baik beriodium maupun tidak beriodium).
c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya (baik dikonsumsi di tempat maupun dibawa pulang, tidak termasuk katering).
d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.
  1. Penyerahan BKP ( Pasal 1A angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ) :
a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian (antara lain jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran).
b. Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu Perjanjian Sewa Beli dan Perjanjian Leasing (Capital Lease atau Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi).Yang terutang PPN adalah penyerahan barangnya, sedangkan penyerahan jasanya (jasa pembiayaan) tidak terutang PPN.
c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pedagang Perantara dan Penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang.
d. Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak.
e. Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang tersisa pada saat pembubaran perusahaan. (Khusus atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN Masukan yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan).
f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari Kantor Pusat ke Kantor Cabang (perwakilan/kantor pemasaran) atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Kantor Cabang (dalam hal berada dalam wilayah Kantor Pelayanan Pajak yang berbeda)
g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.
  1. Bukan Penyerahan BKP/Tidak dikenakan PPN (Pasal 1A angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000) :
a. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Namun demikian, jasa makelar merupakan Jasa Kena Pajak.
b. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang.
c. Penyerahan Barang Kena Pajak dari Kantor Pusat ke Kantor Cabang atau sebaliknya dan antar Kantor Cabang, dalam hal berada dalam wilayah Kantor Pelayanan Pajak yang sama atau berada dalam wilayah Kantor Pelayanan Pajak yang berbeda tetapi telah memperoleh ijin pemusatan tempat pajak terutang dari Direktur Jenderal Pajak. (lihat Sentralisasi Tempat Pajak Terutang)

Jasa Kena Pajak ( Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 )

Apa yang dimaksud dengan Jasa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ?

Jasa adalah ( Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ) :

Setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum
Yang menyebabkan suatu barang/fasilitas/kemudahan/hak tersedia untuk dipakai
Termasuk menghasilkan barang berdasarkan pesanan dengan bahan dan petunjuk pemesan.
Contoh : Jasa konsultan, jasa sewa, jasa konstruksi, jasa perantara, dll.
Pada prinsipnya semua jasa merupakan Jasa Kena Pajak (JKP), kecuali yang dinyatakan lain oleh Undang-Undang PPN itu sendiri.
Dengan demikian, yang diatur secara rinci dalam Undang-Undang PPN adalah jasa-jasa yang bukan merupakan Jasa Kena Pajak, yaitu di Pasal 4A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.
Dan secara otomatis jasa-jasa lainnya merupakan Jasa Kena Pajak.
  1. Sebutkan jenis-jenis Jasa Tidak Kena Pajak menurut Pasal 4A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 ! 
  2. Sebutkan jasa perbankan yang tidak dikenakan PPN menurut SE – 15/PJ.5/1990 !
  3. Sebutkan jasa-jasa yang dilakukan oleh Bank tetapi merupakan Jasa Kena Pajak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 !
  4. Apa  yang dimaksud dengan Penyerahan Jasa Kena Pajak menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ?
  1. Jenis-Jenis Jasa Tidak Kena Pajak ( Pasal 4A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 )
Jasa di bidang pelayanan kesehatan medis.
Jasa di bidang pelayanan sosial.
Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko.
Jasa di bidang perbankan, jasa asuransi, dan jasa sewa guna usaha dengan hak opsi (capital lease).
Jasa di bidang keagamaan.
Jasa di bidang pendidikan.
Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan (Pajak Daerah).
Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan.
Jasa angkutan umum di darat dan di air.
Jasa di bidang tenaga kerja.
Jasa di bidang perhotelan (telah dikenakan Pajak Daaerah).
Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan secara umum.
  1. Jasa Perbankan yang tidak dikenakan PPN ( SE – 15/PJ.5/1990 )
Jasa penghimpunan dana (giro, deposito, tabungan dan lain-lain);
Jasa penyaluran dana (perkreditan) ; dan
Jasa di bidang lalu lintas keuangan giral dan kartal.
  1. Jasa-jasa di atas merupakan kegiatan jasa yang merupakan usaha pokok bank, dan sesuai dengan UU Tentang Perbankan tidak diperbolehkan dilakukan oleh lembaga usaha non bank.
  2. Jasa-Jasa Yang Dilakukan Oleh Bank Tetapi Merupakan Jasa Kena Pajak ( Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 )
Jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (penyewaan safe deposit box).
Jasa penitipan (safe Custody) yaitu ; jasa penyimpanan, penjagaan, dan pemeliharaan surat-surat berharga. (SE – 25/PJ.53/1995 )
Jasa anjak piutang ( 292/KMK.04/1996 )
Jasa wali amanat ( SE – 03/PJ.32/1996 )
  1. Penyerahan Jasa Kena Pajak ( Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ) :
Yaitu ; setiap kegiatan pemberian JKP, termasuk pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma atas Jasa Kena Pajak.
Sama halnya dengan pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atas BKP, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atas JKP juga harus dikenakan PPN.
Sebagai contoh ; Perusahaan jasa konstruksi (kontraktor) membangun bangunan untuk dipakai sendiri. Dalam hal ini, perusahaan tersebut harus mengenakan PPN kepada dirinya sendiri sebesar 10% dari harga pokok (biaya bangunan tersebut).

11 thoughts on “Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak (PPN)

  1. siska on

    Untuk seperti stasiun tv, pemasangan iklan2 yang ada kena PPn nggak pak? Misal iklan instansi2 pemerintah & iklan2 perusahaan. Terimakasih

  2. Edy Salim on

    Yth Pak Henry,

    Saya mencoba memahami kutipan di bawah dengan lebih seksama..

    “pasal 4A ayat 3 huruf G; jasa pendidikan termasuk jasa yang tidak dikenakan PPN PP nomor 144 tahun 2000 pasal 5, pasal 10 : Jenis jasa di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi : a. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional; dan b. Jasa penyelenggaraan pendidikan Iuar sekolah, seperti kursus-kursus.

    sepanjang kegiatan Anda diluar dari poin diatas, maka kegiatan tersebut termasuk sebagai jasa kena pajak”

    Saat ini, trend pendidikan sudah mengarah kepada pendidikan jarak jauh secara elektronik. Perusahaan saya sendiri berbentuk PT dan memiliki infrastruktur untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh secara elektronik. Ada universitas yang hendak menggunakan infrastruktur tersebut agar universitas tersebut bisa memberikan layanan pendidikan jarak jauh secara elektronik kepada mahasiswa’nya..

    Dalam hal ini, apakah dalam invoice kami kepada universitas tersebut akan mengenakan PPN?

    Mohon pencerahannya.. Terima kasih.

  3. imanigo on

    izin pa…. kalo besi beton dan genting kena pajak atau tidak? mohon pencerahannya.. trims…

  4. Profile photo of henry.truman

    pasal 4A ayat 3 huruf G; jasa pendidikan termasuk jasa yang tidak dikenakan PPN PP nomor 144 tahun 2000 pasal 5, pasal 10 : Jenis jasa di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi : a. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional; dan b. Jasa penyelenggaraan pendidikan Iuar sekolah, seperti kursus-kursus.

    sepanjang kegiatan Anda diluar dari poin diatas, maka kegiatan tersebut termasuk sebagai jasa kena pajak

  5. Annisa on

    Dear pak Henry, mohon bantuannya untuk jawaban atas permasalahan ini:

    apakah penggunaan jasa dari lembaga suatu universitas (misalnya Lembaga lingkungan hidup universitas A untuk membuat RKL/RPL suatu proyek) yang digunakan bukan untuk kepentingan pendidikan itu termasuk jasa yang tidak kena PPN atau termasuk Jasa tidak kena pajak?

    terima kasih.

  6. sartika paputungan on

    untuk pembuatan laporan pajak bulanan perusahaan itu seperti ap??

  7. arif on

    saya ada beli alat potong sawit dimalaysia .untuk kebutuhan se diri.. apakah dikenakan paka pph dan ppn juga?

  8. Profile photo of henry.truman

    mbak patricia, jasa bebas PPN itu beda makna nya dengan jasa tidak dikenakan PPN Untuk jasa dibidang pelayanan kesehatan medis yg tidak dikenakan PPN adalah

    * Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
    * Jasa dokter hewan
    * Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi;
    * Jasa kebidanan dan dukun bayi;
    * Jasa paramedis dan perawat;
    * Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.
    * jasa psikologi dan psikiater;
    * jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.
    

    tidak dikenakannya PPN ini dilihat dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak yang memberi jasa

  9. Patricia on

    Dear Pak Henry,

    untuk jasa bebas PPN, salah satunya Jasa di bidang pelayanan kesehatan medis.

    Jasa ini dilihat dari pelaku yang memberikan jasa atau dari ijin usaha yang dimiliki oleh badan tersebut..?

    Terima kasih sebelumnya..

    Regards,

    Patricia

  10. Nina on

    Untuk perusahaan perdagangan umum, selain PPN apakah dikenakan PPH? berapa % dari harga jual?

  11. slamet on

    apakah pengadaan makanan dan minuman yang siap saji untuk rapat dalam rangka pelatihan penyuluhan di instansi badan koordinasi penyuluhan provinsi jawa tengah dikenakan Pajak Petambahan Nilai/PPN ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>