Proposal Penelitian: Memahami Kondisi Ekslusi dan Inkslusi Sosial Tuna Netra

Posted by on March 21st, 2009 under Home
 •  No Comments

A. Latar belakang dan permasalahan

World Health Organization (WHO) memperkirakan di wilayah Asia Tenggara ada sekitar 15 juta tuna netra atau sepertiga dari populasi tuna netra di dunia.[1] Indonesia merupakan negara yang tingkat kebutaannya tertinggi di Asia Tenggara, dengan laju prevalensi kebutaan kurang lebih 1,47%.[2] Setiap menitnya empat orang menjadi buta di Indonesia. Jumlah ini terus meningkat dengan tingkat kenaikan 0,1% setiap tahunnya.[3]

Berapa banyak jumlah populasi tuna netra di Indonesia tidak ada angka yang pasti. Data resmi yang tersedia (tahun 2000), jumlah tuna netra di Indonesia adalah 2.948.761.[4]

Ada persoalan besar yang dihadapi tuna netra. Tuna netra adalah kelompok populasi yang tereksklusi dari kehidupan sosial. Tunanetra tereksklusi akibat keterbatasnnya tereksklusi karena tidak memiliki akses ke pasar kerja. Kalau pun mendapat pekerjaan, penghasilan dari pekerjaannya itu rendah. Mereka juga terputus dari layanan yang seharusnya bisa mereka akses. Misalnya, tidak semua jalan di kota-kota Indonesia ada trotoarnya. Kalau pun ada, trotoarnya tidak dirancang untuk tunanetra.

Eksklusi sosial adalah proses yang menghalangi atau menghambat individu dan keluarga, kelompok dan kampung dari sumber daya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat dengan utuh. Proses ini terutama sebagai konsekuensi dari kemiskinan dan penghasilan yang rendah, tetapi bisa juga dampak dari faktor lain seperti diskriminasi, tingkat pendidikan yang rendah, dan merosotnya kualitas lingkungan. Melalui proses inilah individu atau kelompok masyarakat untuk beberapa periode waktu kehidupan terputus dari layanan, jejaring sosial, dan peluang berkembang yang sebenarnya dinikmati sebagian besar masyarakat (Pierson, 2002).

Ahli lain, Somerville (1998) melihat ada dua makna eksklusi sosial. Yang pertama berkaitan dengan terputus atau tereksklusi dari pasar tenaga kerja di negara-negara kapitalis maju. Ketika menjalani proses restrukturisasi ekonomi di negara-negara kapitalis maju mengakibatkan sebagian populasi kehilangan pekerjaan untuk jangka waktu lama. Makna kedua, berbeda dengan yang sebelumnya, berkaitan dengan penolakan atau penyangkalan status sosial kewarganegaraan kelompok tertentu. Argumen umumnya terfokus pada proses stigmatisasi dan pembatasan atau penindasan melalui peraturan dan penegakan hukum, dan bentuk-bentuk diskriminasi institusi.

Paling tidak, menurut Pierson (2002), ada lima kekuatan yang mendorong terjadinya proses eksklusi sosial yaitu (1) kemiskinan dan penghasilan rendah; (2) tidak ada akses ke pasar kerja; (3) lemahnya atau tidak ada dukungan sosial dan jaringan sosial; (4) efek dari kawasan dan lingkungan sekitar; (5) terputus dari layanan. Kelima komponen mengeksklusi individu atau kelompok orang.

Tuna netra, berdasarkan definisi Pierson yang diuraikan di atas, adalah kelompok yang tereksklusi.

Eksklusi digital

Umat manusia paling tidak sudah mengalami empat revolusi berbeda yaitu revolusi komunikasi bicara (speech), menulis (writing), cetak (printing), dan yang keempat telekomunikasi (telecommunication). Setiap revolusi berkaitan dengan gaya hidup dilihat dari perkembangan teknologi yang berbeda. Speech yang terjadi pada masyarakat berburu dan pengumpul (huntung-and-gathering) adalah tanda-tanda yang memungkinkan masyarakat waktu itu mencapai tujuan bersama. Menulis menjadi dasar masyarakat pertanian menyebarkan informasi. Cetak menjadi dasar penyebaran pustaka dan pendidikan masal bagi masyarakat industri. Telekomunikasi – melalui kabel, radio, telegraf, telepon, televisi, dan teknologi terbaru saat itu – adalah dasar bagi masyarakat informasi atau information society (Bell, 1989).

Revolusi selanjutnya adalah revolusi digital. Revolusi teknologi digital, yang memunculkan telepon digital, telepon selular, televisi digital, dan Internet, membawa masyarakat informasi pada dimensi baru kehidupan lama. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi membentuk masyarakat baru yaitu masyarakat informasi atau information society (May, 2003).

Menurut Loader (1998) masyarakat informasi adalah masyarakat dengan paradigma sosial dan ekonomi yang dimensi waktu dan ruangnya baru yang berbeda dengan dimensi waktu dan ruang tradisional. Dan tenaga pendorong pembangunan bukan lagi modal dan tenaga kerja tetapi informasi dan pengetahuan.

Dua dekade terakhir ini dunia mengalami revolusi digital yaitu pertumbuhan pesat teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communication Technology – ICT) dalam sistem digital yang mengubah cara orang-orang berpikir, berperilaku, berkomunikasi, bekerja, dan menghidupi diri. Revolusi digital ini menyediakan cara baru menciptakan pengetahuan, mendidik orang-orang, dan menyebarkan informasi. Revolusi ini menstruktur ulang bagaimana praktek ekonomi dan bisnis dijalanan, bagaimana pemerintahan dijalankan, komunikasi dijalankan, dan politik dilibatkan. Revolusi ini membuka peluang meningkatkan standar hidup bagi jutaan orang di dunia, termasuk menyelesaikan konflik dan membawa perdamaian dunia.[5]

Revolusi digital dalam ICT, yang melahirkan antara lain Internet dan telepon selular, dalam dua dekade terakhir sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi memasuki sendi-sendi kehidupan sehari-hari masyarakat mulai dari pola kerja, konsumsi, pendidikan, kegiatan politik, sampai struktur komunitas.

ICT tidak hanya mempengaruhi kehidupan sehari-hari tetapi mengubah gaya hidup, pola kerja, cara mengonsumsi, dunia pendidikan, kegiatan politik, dan struktur komunitas. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi mentransformasi struktur sosial menjadi struktur sosial yang baru sama sekali.

Jam kerja tidak lagi mulai pukul 09.00 pagi sampai 17.00. Dengan memanfaatkan ICT bekerja bisa kapan saja, dari mana saja, dan di mana saja tidak lagi terikat waktu. Seorang ahli program komputer di Indonesia bisa saja bekerja untuk perusahaan di Amerika tanpa harus tinggal di Amerika.

Perusahaan yang memanfaatkan ICT, terutama Internet, misalnya perusahaan Google dan Yahoo di Amerika Serikat atau Indosat dan Telkomsel di Indonesia, menikmati kemajuan pesat. Amazon.com, toko buku di Internet, adalah contoh perusahaan dengan kesadaran penuh memanfaatkan Internet. Fenomena Amazon.com mendorong perubahan pada toko buku tradisional. Barnes and Noble, toko buku tradisional yang sudah berdiri tahun 1873[6], “dipaksa” tidak hanya menjual buku di toko tradisional tetapi juga menjual buku di Internet karena tidak ingin ketinggalan Amazon.com dalam memanfaatkan ICT. Barnes and Noble menjadi toko buku online terbesar di dunia mengalahkan Amazon.com.

Perilaku berbelanja juga berubah. Di dunia maya Internet orang-orang berbelanja online. Membeli bunga saat ini tidak perlu lagi ke toko bunga fisik, cukup membuka toko bunga virtual Indokado.com, perusahaan asli Indonesia yang menjual rangkaian bunga, kue, dan kado di Internet. Mereka yang berbelanja bunga tidak hanya orang yang tinggal di wilayah Republik Indonesia tetapi mereka yang tinggal di Amerika Serikat, Australia. Indokado.com bisa mengantar bunga pesanan ke berbagai kota dunia.

Pemanfaatkan teknologi komunikasi telepon selular tanpa kabel lebih jauh lagi merasuk ke kehidupan sehari-hari. Di kota-kota besar piranti telepon selular bukan lagi barang mewah. Piranti telepon selular tersedia mulai dari yang berteknologi sederhana sampai berteknologi canggih yang bisa digunakan mengakses Internet. Penggunanya mulai dari ekskutif perusahaan multimedia sampai pedagang sayur-mayur di pasar induk Kramat Jati.

Teknologi telepon selular mengubah cara orang berkomunikasi. Di mana saja, kapan saja, mereka yang tersambung ke jaringan telepon selular bisa saling berhubungan dua arah. Bahkan mereka berkomunikasi tidak hanya bertukar suara tetapi juga bertukar gambar diam, gambar bergerak, dan teks.

Sebagian besar masyarakat di dunia tidak bisa mengakses ICT. Mereka tidak bisa mengakses ICT karena kondisi sosial, ekonomi, atau fisik membatasi kapabilitas mereka mengakses ICT dan mendapatkan manfaat ICT. Sebagian lainnya tidak bisa mengakses ICT karena memilih untuk tidak mengakses. Apakah mereka yang tidak bisa mengakses ICT bisa dikategorikan sebagai kelompok atau individu yang tereksklusi akibat perkembangan ICT?

Di tingkat kebijakan, Pemerintah Inggris menamakan masyarakat informasi ini e-society yang terbagi menjadi delapan tingkatan atau delapan kelompok berdasarkan kapabilitas mereka mengakses ICT (Longley, et.al. 2008). Delapan kelompok itu adalah kelompok e-unengaged (Group A); e-marginalized (Group B); becoming engaged (Group C); e for entertainment and shopping (Group D); e-independents (Group E); instrumental e-users (Group F); e-business users (Group G); e-expert (Group H).

Castells (1996), yang lebih memilih istilah informational society daripada information society, melihat telah muncul ketidaksamaan dan eksklusi sosial di seluruh dunia dalam mengakses ICT. Apakah Group A dan Group B bisa dikategorikan sebagai kelompok yang mengalami eksklusi di dunia masyarakat informasi?

ICT menjadi sumber daya baru atau peluang ekonomi dan sosial yang baru karena pemanfaatan ICT mampu membawa individu maupun kelompok masyarakat pada hidup yang lebih baik. Apakah Group A dan Group B menjadi tereksklusi karena tidak bisa mengakses sumber daya baru ini?

Sayangnya tidak semua orang bisa mengakses sumber daya baru ICT. Internet World Stats tahun 2000 melaporkan sekitar 1,4 miliar dari 6,7 miliar orang di dunia tahun 2008 memiliki akses dan memanfaatkan sumber daya Internet, salah satu ICT. Di Asia dengan populasi mencapai 56,6% dari populasi dunia, jumlah mereka yang memiliki akses pada sumber daya Internet sekitar 578,5 juta orang.[7]

Internet World Stats melaporkan tahun 2000 pengguna Internet di Indonesia hanya 2 juta. Pada tahun yang sama pengguna Internet di Malaysia lebih banyak dibandingkan pengguna Internet di Indonesia yaitu 3,7 juta. Data terakhir, 30 Juni 2008, jumlah pengguna Internet di Indonesia naik menjadi 25 juta melewati Malaysia yang hanya 14,904 juta. Data APJI (Asosiasi Penyedia Jasa Internet) menunjukkan pemakai Internet di Indonesia 25 juta dan pelanggan layanan jasa Internet hanya 2 juta orang.[8] Di Asia Indonesia berdasarkan jumlah pengguna Internet berada di urutan ke-5, di bawah Korea Selatan (34,8 juta pengguna Internet), India (60 juta), Jepang (94 juta), dan Cina (253 juta).[9]

Pertumbuhan pengguna Internet Indonesia dari tahun 2000 sampai 2008 mencapai 1.150%. Suatu pertumbuhan yang luar biasa, meskipun penetrasi (persentasi dari populasi) pengguna Internet hanya 10,5%. Bandingkan dengan Korea Selatan penetrasi pengguna Internetnya 70,7% dengan laju pertumbuhan 82,9% pada periode 2000-2008. Penetrasi pengguna Internet di Jepang mencapai 73,8% dan laju pertumbuhan 99,7%. Artinya masih besar peluang Indonesia untuk tumbuh melampaui Korea Selatan dan Jepang karena masih banyak warganegara Indonesia yang belum memanfaatkan Internet.

Jika populasi penduduk Indonesia tahun 2008 sekitar 238 juta jiwa, kurang lebih ada sekitar 213 juta penduduk Indonesia tidak memiliki akses Internet. Apakah mereka bagian dari warganegara Indonesia yang tereksklusi dari dunia digital? Ada kesenjangan yang jauh atau terjadi “digital divide.” Apakah “digital divide” ini menghasilkan eksklusi sosial di masyarakat?

Jumlah pengguna telepon selular lebih banyak dibandingkan pengguna Internet karena piranti komunikasi selular lebih mudah dijangkau daripada piranti Internet. Diperkirakan populasi piranti telepon selular tahun 2008 di Indonesia kurang lebih 90 juta. Transaksi perbankan di BNI melalui telepon selular meningkat hingga 92% pada tahun 2007.[10] Satu orang bisa memiliki lebih dari satu telepon selular. Meskipun demikian masih ada sebagian besar warganegara Indonesia yang tidak memiliki akses ke sumber daya baru bernama teknologi komunikasi tanpa kabel ini.

Mereka yang tidak bisa mengakses ICT dengan berbagai alasan, antara lain status sosial, miskin dan pendapatan rendah, cacat tubuh termasuk tuna netra, orang lanjut usia, bisa disebut sedang mengalami proses eksklusi sosial. Kelompok masyarakat yang saat ini sudah tereksklusi akan semakin tereksklusi dari manfaat ICT. Tuna netra karena kondisi fisiknya menyebabkan mereka tereksklusi di dalam masyarakat informasi menjadi terkeksklusi dua kali.

Jaggi (2003) dan Barja dan Gigler (2004) menyebutkan kelompok atau individu yang tidak bisa mengakses ICT atau tereksklusi dari sumber daya baru ini sedang mengalami kemiskinan informasi atau information poverty atau ICT poverty di masyarakat informasi.

Kemiskinan informasi menurut definisi Barja dan Gigler (2004) adalah ketidakadaan kapabilitas dasar (basic capabilities) yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam masyarakat informasi. Kapabilitas dasar itu berhubungan dengan aset-aset yang dimiliki individu atau kelompok dan kapabilitas individu atau kelompok itu memanfaatkan aset-aset. Individu dan kelompok yang memiliki aset-aset itu dan memiliki kapabilitas memanfaatkannya akan menentukan kapabilitasnya memanfaatkan peluang ICT.

Aset-aset itu antara lain aset fisik untuk ICT (seperti komputer atau telelpon selular); aset manusia (layanan kesehatan dan pendidikan yang mendasar untuk ICT); aset sosial (jaringan sosial untuk ICT); aset ekonomi (pemanfaatan ICT yang produktif).

Teori kemiskinan informati menurut Chatman, yang melihat dari sudut pandang perilaku individu, bisa dilihat dari enam hal yaitu (Rowley dan Hartley, 2008): (1) Orang-orang yang dikategorikan sebagai miskin informasi merasa diri mereka tidak memiliki sumber daya yang bisa menolong mereka; (2) Kemiskinan informasi sebagian berhubungan dengan perbedaan kelas. Kondisi miskin informasi ini dipengaruhi oleh orang luar yang memiliki akses istimewa pada informasi; (3) Kemiskinan informasi ditentukan oleh perilaku melindungi diri yang digunakan ketika merespon norma-norma sosial; (4) Mekanisme kerahasiaan dan juga membohongi diri sendiri akibat rasa tidak percaya pada maksud dan kemampuan orang lain memberikan informasi bermanfaat; (5) Sebuah keputusan mengambil risiko mengungkap persoalan sesungguhnya sering diambil karena persepsi konsekuensi negatif lebih besar daripada manfaatnya; (6) Pengetahuan baru akan diperkenalkan dengan selektif kepada dunia informasi orang-orang miskin. Sebuah kondisi yang mempengaruhi proses ini adalah relevansi dari informasi itu dalam merespon persoalan dan kepedulian sehari-hari.

Lumiers dan Schimmel (2004) melihat informasi sebagai barang utama (primary good), sumber daya yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup sehari-hari, dan produk yang bisa dipedagangkan. Perkembangan industri informasi telah membagi masyarakat menjadi dua kelompok yaitu mereka yang memiliki akses dan kapasitas memanfaatkan teknologi informasi modern dengan mereka yang tidak yang diistilahkan sebagai digital divide atau kesenjangan digital. Kesenjangan ini terjadi tidak hanya antara negara-negara di dunia, tetapi juga terjadi di dalam satu negara dan antara satu orang dengan lainnya. Kesenjangan digital ini menjadi bagian dari persoalan kemiskinan informasi.

Kriteria yang menentukan tingkatan kemiskinan informasi atau kekayaan informasi seseorang adalah informasi itu sendiri, infostruktur, dan tingkat pemahaman informasi (information literacy). Mereka yang miskin informasi tidak memiliki cukup informasi atau tidak memiliki kesempatan mendapatkan informasi yang tepat.

Bagi orang paling miskin di dunia, kemiskinan informasi tidak menjadi persoalan mereka karena persoalan mereka sehari-hari adalah bagaimana bertahan hidup, bagaimana mendapatkan air bersih, dan rumah. Mereka tidak berpikir untuk menuntut informasi, telepon, media, atau Internet.

Intinya mereka yang tidak memiliki akses dan kemampuan memanfaatkan sumber daya ICT bisa dikategorikan sebagai kelompok yang miskin informasi di dalam masyarakat informasi. Barja dan Gigler (2004) menjelaskan kemiskinan informasi dan komunikasi juga mempengaruhi dimensi kehidupan lainnya.

Informasi bukan hanya sumber pengetahuan tetapi juga sumber daya spesial yang bisa memajukan kebebasan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Bisa dikatakan bahwa akses dan pemanfaatan informasi dan komunikasi adalah kondisi dasar untuk pembangunan karena memberikan dampak pada setiap dimensi kehidupan. Demikian juga, kemiskinan informasi dan komunikasi hanya satu dimensi dari kemiskinan tetapi memberikan dampak pada semua dimensi lainnya. Untuk alasan itulah, upaya pengurangan kemiskinan informasi dan komunikasi saling tergantung dengan dimensi lainnya (Gigler, 2005).

Di sisi lain, pengaruh ICT pada dimensi kehidupan lainnya membuka peluang pemanfaatan ICT bisa membantu membantuk masyarakat keluar dari proses eksklusi. Penelitian kualitatif Departemen for Communities and Local Government, Pemerintah Inggris, menunjukkan pentingnya teknologi digital dalam menguatkan individu maupun komunitas. Misalnya, pemanfaatan teknologi jaringan sosial membantu mengatasi keterisolasian dan ketidakmampuan individu atau komunitas, sehingga bisa menguatkan modal sosial.[11]

Sejumlah publikasi melihat memberikan akses dan memanfaatkan ICT bisa membantu mengatasi eksklusi sosial (Selwyn, 2002; Worcman, 2002; Estivill, 2003; Foley, et. al., 2003; Roy dan Raitt, 2003; Savidis, et. al., 2006; Chris, 2007; Mansel, et.al., 2007).

Di sisi lain, penelitian awal Bure (2005) mengenai penggunaan telepon selular dan Internet oleh tuna wisma di Scotland Tengah menunjukkan digital inklusi tidak selalu membawa pada inklusi sosial.

Beberapa negara maju yang sadar akan kondisi eksklusi digital mengeluarkan kebijakan untuk mencegah jurang eksklusi ganda: tereksklusi secara social (termasuk ekonomi, politik, dan budaya) dan secara digital. Pemerintah Inggris, antara lain, mengeluarkan kebijakan e-inclusion dengan tujuan memanfaatkan ICT untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif.

Tetapi tidak selalu pemanfaatan ICT oleh individu dan kelompok yang tereksklusi secara social, ekonomi, politik, dan budaya, bisa membawa mereka keluar dari status eksklusi itu (Bure, 2005).

Di Indonesia, Program CTLC (Community Training and Learning Center) Microsoft Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Mitra Netra, bisa membantu tuna netra memaksimalkan potensi individu. Program serupa dengan organisasi petani menunjukkan penerapan Internet membantu meningkatkan penghasilan petani. CTLC menyediakan akses piranti komputer dan Internet bagi petani organik di Desa Pancasari (Gianyar), Bojonegoro, dan Prapat. Petani belajar mengoperasikan piranti komputer yang tersambung ke Internet. Program ini membantu petani mengakses informasi pertanian penting dan bahkan lebih jauh mengakses pasar langsung ke pembeli tanpa melalui pedagang perantara.[12]

B. Pertanyaan penelitian

1. Siapa (individu, kelompok masyarakat), di mana, bagaimana (bentuk dan moda eksklusi) , mengapa dan kapan tuna netra tereksklusi?

2. Siapa, di mana, bagaimana, mengapa, dan kapan tuna netra keluar dari proses eksklusi atau menjadi inklusi?

3. Bagaimana dan mengapa akses pada ICT penting untuk keluar dari eksklusi?

4. Apa maknanya bagi tuna netra ketika mendapatkan akses pada ICT?

C. Tujuan penelitian

Selama ini penelitian dampak Internet hanya pada lima domain yaitu mengenai digital divide atau kesenjangan digital; komunitas dan kapital sosial; partisipasi politik; organisasi dan institusi ekonomi lainnya; dan ketelibatan budaya dan keragaman budaya (DiMaggio, et. al., 2001). Penelitian ini bertujuan memahami, mendeskripsikan eksklusi sosial yang terjadi pada kelompok tuna netra dan bagaimana tuna netra memanfaatkan ICT untuk keluar dari kondisi eksklusi sosialnya.

D. Kerangka konseptual

Memahami proses eksklusi sosial tidak cukup hanya dengan mengukur tingkat kemiskinan atau tingkat pendapatan individu atau kelompok masyarakat saja. Menurut Room (1995) ada lima faktor kunci yang juga penting untuk memahami eksklusi sosial. Lima faktor kunci itu adalah:

-Multidimensional. Eksklusi sosial tidak dapat hanya diukur berdasarkan pendapatan tetapi harus juga menggunakan indicator standar hidup yang lebih luas.

-Dinamis. Menganalisis eksklusi sosial berarti memahami proses dan mengidentifikasi faktor yang memicu individu atau kelompok masyarakat masuk ke dalam eksklusi sosial atau keluar dari eksklusi sosial.

-Kolektif. Eksklusi sosial bukan hanya mengenai standar hidup individu saja tetapi juga mengenai adanya (atau tidak adanya) sumber daya kolektif di dalam lingkungan tempat tinggal atau komunitas. Kurangnya atau tidak adanya sumber daya kolektif misalnya fasilitas di komunitas tidak tersedia atau tidak memadai. Misalnya, sekolah rusak, buruknya transportasi umum, dan lainnya.

-Relasional. Pemahaman mengenai kemiskinan terutama difokuskan pada persoalan distribusi, tidak adanya sumber daya di tingkat individu atau rumah tanggal. Jauh berbeda dengan eksklusi sosial yang lebih banyak focus pada persoalan relasional atau tidak adanya partisipasi sosial, integrasi sosial, dan kekuasaan.

-Bencana (catastrophic). Eksklusi sosial adalah sebuah bencana terpisah dari masyarakat, sebagai konsekuensi dari banyak ketercerabut yang lama dari semua yang diuraikan di atas.

Mengikuti pemikiran Room di atas, penelitian ini mencoba memahami eksklusi dan inklusi sosial tuna netra dari kerangka relasional dinamik (relational dynamic framework) antar-individu maupun antar-lembaga atau antara lembaga dan individu (Abrams dan Christian, 2007).

E. Metoda penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk mencari makna suatu fenomena sosial. Creswell (2003) mengemukakan (1) penelitian kualitatif dapat mengambil data ketika informan sedang bekerja atau melakukan kegiatan; (2) penelitian kualitatif memungkinan mendapatkan data baru yang dibutuhkan melalui pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul pada saat wawancara, dan termasuk mendapatkan dokumen pendukung tertulis; (3) penelitian kualitatif memberi kelulasaan bagi peneliti menentukan sumber data yang bisa muncul pada saat proses pengambilan data; dan (4) memungkinkan munculnya pandangan peneliti saat menginterpretasi data.

Proses pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan sumber dana dan menggunakan sumber data tertulis.

Lokasi penelitian di Jakarta. Informan adalah tuna netra yang tergabung dalam Yayasan Mitra Netra.

F. Daftar pustaka

Abrams, Dominic dan Christian, Julie. 2007. A Relational Analysis of Social Exclusion. Di dalam “Multidisciplinary Handbook of Social Exclusion Research.” Editor: D Abrams, J Christian, dan D Gordon. Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd.

Barja, Gover dan Gigler, Bjorn-Soren. 2004. “The Concept of Information Poverty and How to Measure it in the Latin American Context.” Pp. 11-28. Di dalam Digital Poverty: Latin American and Carribean Perspectives. Diedit oleh Hernan Gaperin dan Judith Mariscal, Lima, Peru: REDIS-DIRSI.

Bell, Daniel. 1989. “Communication Technology: For Better or for Worse?” Pp. 89-103. Di dalam The Information Society: Economic, Social, and Structural Issues. Diedit oleh Jerry L. Salvaggio, Hillsdale, New Jersey Hove dan London: Lawrence Erlbaum Associates.

Bure, Claire. 2005. “Digital Inclusion Without Social Inclusion: The Consumption of Information and Communication Technologies (ICTs) within Homeless Subculture in Scotland.” The Journal of Community Informatics, Vol. 1., Iss. 2.: 116-133.

Castells, M. 1996. The Information Age: Economy, Society & Culture, Vol. 1: The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell.

Creswell, John W. 2003. Research Design. Second Edition. Thousand Oak London, New Delhi: Sage Publication Inc.

DiMaggio, Paul, Eszter Hargittai, W Russell Neuman, John P Robinson. 2001. “Social Implication of the Internet.” Annual Review of Socioloy, 27: 307-336.

Estivill, Jordi. 2003. Concepts and Strategies for Combating Social Exclusion: An Overview. Geneve: International Labour Organization.

Foley, Paul, Ximena Alfonso, Karl Brown, dan John Fisher. 2003. Connecting People: Tackling Exclusion? An Examination of the Impact on and Use of the Internet by Socially Excluded Groups in London. London: Greater London Authority.

Gigler, B.S. 2005. “Enacting and Interpreting Technology from Usage to Well-being: Experiences of Indigenous People with ICT.” Pp. 124-164. Di dalam Empower Marginal Communities with Information Networking. Diedit oleh Hakikur Rahman. Hershey, Pen.: Idea Group.

Jaggi, Anil. 2003. “Transforming Regional Economies and Communities with ICT Developing Countries: An Indian Perspective.” Pp. 181-194. Di dalam Closing the digital divide: transforming regional economies and communities with information technology. 1st ed. Diedit oleh Stewart Marshall, Wallace Taylor, Xinghuo Yu, Westport: Praeger Publishers

Loader, B.D., ed. 1998. Cyberspace Divide: Equity, Agency and Policy in the Information Society. London dan New York: Routledge.

Longley, Paul, Webber, Richard, dan Li, Chao. 2006. The UK Geography of the E-Society: A National Classification. London: Centre for Advanced Spacial Analysis, University College London.

Lumiers, Esther M. dan Schimmel, Martijn. 2004. “Information Poverty: A Measureable Concept?” Pp. 47-61. Di dalam Information Ethics in the Electronic Age: Current Issues in Africa and the World, diedit oleh Tom Medina, Johannes J. Britz. Jefferson, North Carolina: McFarland.

Mairs, Chris. 2007. “Inclusion and Exclusion in the Digital World.” The Computer Journal, Vol. 50. No. 3: 274-280.

Mansell, Robin, Chrisanthi Avgerou, Danny Quah, Roger Silverstone. Eds. 2007. The Oxford Handbook of Information and Communication Technologies.

May, Christopher, ed. 2003. Key Thinkers of the Information Society. London dan New York: Routledge.

Millar, Jane. 2007. Social Exclusion and Social Policy Research: Defining Exclusion. Di dalam “Multidisciplinary Handbook of Social Exclusion Research.” Editor: D Abrams, J Christian, dan D Gordon. Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd.

Pierson, John. 2002. Tackling Social Exclusion. London and New York: Routledge.

Room, G. (ed.) 1995. Beyond the Threshold: the Measurement and Analysis of Social Exclusion. Bristol: The Policy Press.

Rowley, Jennifer dan Hartley, Richard. 2008. Organizing Knowledge: An Introduction to Managing Access to Information. Edisi ke-4. Manchester, Inggris: Ashgate.

Roy, Loriene dan Raitt, David. 2003. “The Impact of IT on Indigenous Peoples.” The Electronic Library, Vol. 21., No. 5.: 411-413.

Savidis, Antony, Dimitris Grammenos, Constantine Stephanidis. 2006. “Developing Inclusive E-learning System.” Univ Access Inf Soc Vol. 5.: 51-72.

Selwyn, Neil. 2002. “’E-stabilishing’ an Inclusive Society? Technology, Social Exclusion and UK Government Policy Making.” Journal of Social Policy: 31: 1-20.

Somerville, Peter. 1998. “Explanations of social exclusion: where does housing fit in?” Housing Study, Vol. 13, No. 6: 761-780.

Worcman, Karen. 2002. “Digital Division is Cultural Exclusion. But is Digital Inclusion Cultural Inclusion?” D-Lib Magazine, Vol.8, No. 3 (http://www.dlib.org/dlib/march02/worcman/03worcman.html)


[1] Lihat laporan WHO “Noncommunicable diseases and mental health” di <http://www.searo.who.int/LinkFiles/Documents_rd_report-05-ncd.pdf> Diakses terakhir 16 Maret 2009

[2] Lihat juga dokumen proyek WHO “Strategic Plan for Vison 2020: The Right to Sight” di <http://whqlibdoc.who.int/searo/2000/SEA_Ophthal_117.pdf> Diakses terakhir 16 Maret 2009

[3] Lihat situ Mitranetra di <http://mitranetra.or.id/news/index.asp?lg=2&id=1910061926&mrub=6> Diakses terakhir tanggal 16 Maret 2009

[4] Proyek WHO “Strategic Plan for Vison 2020: The Right to Sight” di <http://whqlibdoc.who.int/searo/2000/SEA_Ophthal_117.pdf> Diakses terakhir 16 Maret 2009

[5] Lihat informasi di web site World Summit on the Information Society di <http://www.itu.int/wsis/basic/faqs.asp> Diakses tanggal 2 Desember 2008

[6] Lihat situs Barnes and Noble di <http://www.barnesandnobleinc.com/our_company/history/bn_history.html> Diakses tanggal 1 Desember 2008

[7] Lihat data statistik di Internet World Stats di <http://internetworldstats.com/stats3.htm#asia> Diakses tanggal 26 November 2008.

[8] Lihat situs APJI di <http://www.apjii.or.id/dokumentasi/statistik.php?lang=ind> Diakses tanggal 26 November 2008.

[9] Lihat <http://internetworldstats.com/stats3.htm#asia> Diakses tanggal 26 November 2008

[11] Lihat publikasi hasil riset Office for Public Management Ltd., Department for Communities and Local Government, Oktober 2008, di <http://www.communities.gov.uk/documents/communities/doc/1061725.doc> Diakses tanggal 2 Desember 2008.

[12] Lihat artikel di The Jakarta Post “Balinese farmer use IT to grow their business,” di <http://old.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20060619.N03> Diakses tanggal 2 Desember 2008.

Resolusi Konflik Khusus Kasus Lingkungan

Posted by on March 16th, 2009 under Community Development
 •  No Comments

Semua aktivitas ekstraktif menambang pasti memunculkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat lokal maupun antar-masyarakat lokal. Kegiatan ekstraksi mineral akan selalu diikuti dengan protes sosial. Bab III buku “Konflik antara Korporasi dengan Komunitas Lokal: Sebuah Kasus Empirik pada Industri Geotermal di Jawa Barat” karya Dr Dody Prayogo, menguraikan hasil penelitian empirik sebab-sebab konflik terkait dengan kegiatan penambangan.

Penyebab munculnya konflik berdasarkan studi empiris dari lapangan bulan Agustus 2006 maupun teoritis adalah (1) ketimpangan atau kesenjangan ekonomi dan social antara warga komunitas lokal dengan perusahaan; (2) perubahan politik; (3) eksploitasi; (4) dominasi yaitu hubungan tidak setara antara perusahaan dan masyarakat lokal; (5) pemberdayaan masyarakat lokal; (6) tekanan demografi dan ekonomi terkait dengan kepadatan penduduk dan tingkat pendapatan penduduk. Enam variabel penyebab konflik ini relatif sama pada kasus-kasus konflik pertambangan lainnya.

Dari enam variabel itu ada tiga variabel yang sangat signifikan yaitu ketimpangan, perubahan politik, dan tekanan demografi/ekonomi. Variabel eksploitasi berdasarkan studi empiris ini tergolong cukup signifikan. Variabel pemberdayaan kurang signifikan. Dan variabel dominasi tidak signifikan.

Pada bab selanjutnya, Bab IV, Prayogo menjelaskan mengenai resolusi konflik dengan berbagai teori. Konflik bagi masyarakat, dari hasil wawancara, memberikan manfaat terutama yang terkait dengan kebutuhan ekonomi. Sekitar 81% responden mengatakan konflik ada manfaatnya. Responden mengatakan “manfaat” konflik sebagai “sarana penyampaian aspirasi” (45%); “terbentuknya kesepakatan baru” (32%); dan “tekanan pada perusahaan” (23%).

Bagaimana cara menyelesaikan konflik, jawabannya bias dikatergorikan dalam tiga kelompok yaitu (1) rembug atau konsensus; (2) memberi prioritas pada komunitas lokal; dan (3) perbaikan program community development (yang sudah berjalan). Komunitas masih menilai rembug atau mencapai konsensus adalah penyelesaian konflik paling baik.

Dua bab ini tidak melihat unsur lingkungan di dalam konflik terkait kegiatan pertambangan. Mengapa selalu terjadi konflik dalam kegiatan ekstraktif pertambangan?

Pembahasan

Bebbington et. al. (2008) berpendapat ada dua kata yang bias menjelaskannya yaitu contentious (menimbulkan perdebatan) dan ambiguous (ambigu atau mendua). Contentious karena tambang sering membawa dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi yang merugikan bagi banyak orang dan hanya memberikan keuntungan bagi sedikit orang. Ambigu karena perasaan umum yang kuat tidak pernah berubah (pada masyarakat) seharusnya tambang bisa memberikan manfaat lebih. Dampak pada lingkungan juga menjadi benih konflik.

Uraian dalam dua bab di atas tidak melihat konflik terkait dengan kegiatan pertambangan sebagai konflik lingkungan. Konflik lingkungan sering controversial, melibatkan banyak pihak, ada banyak persoalan yang saling berhubungan. Ketika konflik lingkungan tidak dilihat sebagai konflik lingkungan, resolusi konflik tidak memasukkan kerusakan lingkungan yang akan ditanggung oleh pemerintah atau oleh masyarakat untuk jangka yang panjang, bergenerasi-generasi (Ko, 2007).

Misalnya, kasus lumpur panas Lapindo Brantas. Kerusakan lingkungan yang masif tidak dimasukkan dalam resolusi konflik antara masyarakat yang tempat tinggalnya tenggelam dengan Lapindo Brantas. Ganti rugi hanya didasarkan pada nilai properti milik masyarakat yang tidak bisa dimanfaatkan lagi.

Penyelesaian konflik juga akan memberikan dampak pada kelompok masyarakat lain yang tidak terlibat dalam konflik. Mengambil contoh lumpur panas Lapindo Brantas, memang konflik antara masyarakat yang lahannya tenggelam mencapai kesepakatan resolusi. Tetapi masyarakat petambak udang di pesisir Teluk Madura, misalnya, yang tidak terlibat dalam proses resolusi konflik akan merasakan dampaknya dalam jangka waktu dekat. Dalam jangka waktu ke depan masih akan terjadi konflik baru yang tidak terkait langsung dengan kasus tersemburnya lumpur panas tetapi terkait dengan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari tersemburnya lumpur panas itu.

Konsekuensinya, menurut Ko (2007), konflik lingkungan membutuhkan mediator yang memahami persoalan lingkungan terkait dengan aspek teknis dan sains. Penyelesaian konflik juga harus memperhitungkan potensi dampak pada pihak yang tidak ikut dalam proses penyelesaian konflik. Jika tidak diperhitungkan, dampaknya pada pihak yang tidak terlibat, akan memunculkan konflik baru di kemudian hari. Dampak lingkungan harus dimasukkan dalam pertimbangan proses resolusi konflik lingkungan agar tercapai keadilan yang sesungguhnya dan berjangka panjang (Foley, 2007).

Proses resolusi konflik lingkungan yang tidak memasukkan norma-norma dan nilai-nilai lingkungan. Resolusi konflik Lapindo Brantas dengan masyarakat korban tidak memasukkan nilai-nilai lingkungan (budaya dan social), sehingga kerugian rusaknya alam tidak dikuantifikasi dalam proses ganti rugi. Karena itu, mediator dalam proses resolusi konflik lingkungan haruslah paham dan berani memasukkan nilai-nilai dan norma-norma itu. Dengan kata lain, mediator tidak bisa lagi netral ketika memediasi kasus konflik lingkungan. Mediator harus berpihak pada lingkungan yang dirugikan. Memang pendapat ini masih bisa diperdebatkan panjang lebar.

Karena konflik lingkungan sifatnya khas, resolusi konfliknya harus diadaptasi dan dimodifikasi agar memasukkan karakteristik seperti kompleksitas persoalan, ketidakpastian saintifik, melibatkan banyak pihak dan banyak persoalan, semuanya ada pada tataran publik dan politik (Foley, 2007).

Kesimpulan

Resolusi konflik sosial terkait dengan perusahaan ekstraktif yang berpotensi merusak lingkungan perlu menggunakan pendekatan yang berbeda dengan resolusi konflik umumnya. Meskipun tetap menggunakan metoda penyelesaian konflik seperti mencapai konsensus, tetapi konflik terkait dengan lingkungan memiliki karakteristik berbeda dibandingkan konflik sosial lainnya.

Konflik lingkungan seringkali berimbas pada pihak yang tidak terlibat dalam proses resolusi konflik. Konflik lingkungan meninggalkan kondisi lingkungan yang rusak yang mungkin baru dirasakan dalam jangka waktu yang lama.

Resolusi konflik lingkungan memerlukan mediator yang memahami persoalan lingkungan dan melihat jauh ke masa depan. Resolusi konflik lingkungan harus memasukkan kerusakan lingkungan dalam proses mediasi.

Jadi pendekatan proses resolusi konflik lingkungan akan berbeda dengan proses resolusi konflik sosial lainnya dari segi dimensi waktu, ruang, dan pihak yang terlibat.

Referensi

Bebbington, Antony, Leonith Hinojosa, Denise Humphreys Bebbington, Maria Luisa Burneo, Ximena Warnaars. 2008. “Contention and Ambiguity: Mining and the Possibilities of Development.” The Brooks World Poverty Institute Working Paper 57 <http://ssrn.com/abstract=1297212>

Foley, Tony. 2007. “Environmental Conflict Resolution: Relational and Environmental Attentiveness as Measures of Success.” Conflict Resolution Quarterly, Vol. 24, No. 4.

Ko, Joan. 2007. “The Features of Environmental Conflicts and How These Impact on Their Mediation.” Conflict Resolution e-Journal: Vol 1, Juni 2007.

Prayogo, Doddy. 2008. Konflik Antara Korporasi dengan Komunitas Lokal: Sebuah Kasus Empirik pada Industri Geotermal di Jawa Barat. Depok: FISIP UI Press.