Kapital Sosial Sebagai Ukuran Keberhasilan Program CSR Bagi Masyarakat

Latar Belakang dan Perumusan Masalah

Semua kegiatan perusahaan, terutama kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, akan memberikan dampak lingkungan pada lingkungan dan dampak sosial pada kehidupan manusia. Dampak pada lingkungan yang membuat kualitas lingkungan menurun atau rusak, misalnya pembukaan hutan untuk perkebunan, penebangan hutan untuk diambil kayunya, penambangan, akhirnya akan menimbulkan persoalan sosial antara lain konflik antara perusahaan dengan masyarakat, kemiskinan, penggusuran masyarakat dari wilayah adat atau hutan adat.

Upaya PT Lapindo Brantas mencari sumber gas alam di Sidoarjo –karena kelalaian dan tidak bertanggung jawab– malah menyemburkan lumpur panas. Lumpur panas itu telah menenggelamkan lebih dari 10.000 rumah, 600 ha sawah, belasan pabrik, dan lebih dari 20.000 orang harus mengungsi. Selain menimbulkan kerugian ekonomi trilyunan rupiah, kelalaian PT Lapindo Brantas telah mencabut masyarakat dari hubungan dan ikatan sosial yang sudah lama terbentuk.[1]

PT Lapindo Brantas berjanji kepada masyarakat akan menanggung semua kerugian akibat kelalaiannya. Sayangnya janji tetap janji. Sampai akhir April 2007, janji itu belum terpenuhi. Perilaku itu membuat masyarakat tidak percaya lagi pada PT Lapindo Brantas. Meskipun berkali-kali korban lumpur panas Lapindo Brantas berdemonstrasi menuntut ganti rugi, PT Lapindo Brantas tidak peduli. Sampai akhirnya, Presiden RI harus menegaskan PT Lapindo Brantas harus membayar ganti rugi secara tunai kepada 13.000 keluarga korban.[2]

Hubungan sosial warga Buyat Pante, Minahasa, Sulawesi Utara, tercabik-cabik akibat persoalan pencemaran limbah tambang (tailing) dari PT Newmont Minahasa Raya yang dibuang di Teluk Buyat. Masyarakat terbagi dua, kelompok pro-PT NMR dan kelompok kontra-PT NMR. Persaudaraan terputus. Sebanyak 68 keluarga, yang merasa menjadi korban pencemaran Teluk Buyat dan tidak percaya pada PT NMR maupun pemerintah, memutuskan pindah ke Duminanga, kurang lebih 130 km dari Buyat Pante. Ada 23 keluarga yang memutuskan tetap tinggal di Buyat Pante[3] (Hills dan Welford, 2005).

Konflik antara PT Freeport Indonesia dengan masyarakat lokal, terutama masyarakat adat Amungme yang gunungnya “diambil” untuk ditambang tembaga dan emasnya, tidak pernah selesai sampai sekarang ini. Berkali-kali warga Papua berdemonstrasi di kator PT Freeport Indonesia. Konflik baru-baru ini terjadi antara PT Freeport Indonesia dengan masyarakat yang menambang emas dari tailing di Sungai Aikwa. Lagi-lagi Presiden RI harus memberikan pernyataan agar persoalan itu diselesaikan.[4] Bulan Maret 2007 kurang lebih 400 masyarakat adat Amungme dan Kamoro, dua suku yang terkena dampak kegiatan PT Freeport Indonesia, menuntut pekerjaan. Mereka menuduh PT Freeport Indonesia tidak pernah memberikan perhatian pada masyarakat adat.[5]

Konflik sosial juga muncul antara perusahaan perkebunan besar dengan masyarakat lokal sekitar perkebunan. Masyarakat adat Dayak Benuaq bulan Desember 1998 menduduki base-camp PT London Sumatera Internasional di Desa Muara Nayan, Kalimantan Timur, menuntut agar tanah adat mereka yang dikuasai perusahaan perkebunan itu dikembalikan (Basyar, 1999).

Pabrik pulp dan kertas di Porsea, Sumatera Utara, PT Inti Indorayon Utama yang kemudian berubah menjadi PT Toba Pulp Lestari Tbk, sudah bermasalah dengan masyarakat sekitarnya sejak akan memulai pembangunan pabrik, yang mengganggu ekosistem Danau Toba, sampai sekarang. Masyarakat yang didukung organisasi nonpemerintah bidang lingkungan sempat menuntut PT IIU ke pengadilan walaupun akhirnya kalah (Anto, 2001).

Beberapa contoh kasus konflik antara perusahaan dengan masyarakat lokal menggambarkan ada ketidakpercayaan masyarakat pada perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka. Persoalan terjadi karena di era Orde Baru, dimulai tahun 1965 ketika Indonesia membuka investasi asing pertama yaitu kepada Freeport McMooran, posisi perusahaan sangatlah dilindungi negara yang otoritarianis teknokratis menggunakan kekuatan militer. Kekuasaan sangat sentralistik ada pada Soeharto sebagai presiden. Pelaku bisnis sangat sadar negara bisa membantu mereka dengan kredit, kontrak karya, konsesi, izin-izin, dan bahkan monopoli (Robinson, 1982).

Dengan dukungan kuat dari negara, perusahaan yang beroperasi di Indonesia hanya bertujuan mencari keuntungan sebanyak mungkin. Mereka hanya bertanggung jawab pada pemilik modal. Mereka tidak peduli pada lingkungan, apalagi penegakan peraturan lingkungan sangat lemah, dan pada masyarakat. Hay dan Gray (1977) menyebutnya tahapan “manajer yang memaksimalkan keuntungan” (profit maximizing manager).

Para pemilik modal yang merangkap sebagai pengelola bisnis atau manajer percaya “apa yang baik untuk saya baik untuk negara saya.” Sehingga ia merasionalisasi nilai yang dianutnya bahwa mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin akan baik untuk masyarakat. Baginya uang dan kekayaan adalah tujuan hidup paling penting. Ketika berhubungan dengan konsumennya, ia tidak terlalu peduli akan kualitas produk, keamanan, atau informasi yang cukup dan benar mengenai produk atau layanannya. Ia melihat buruh adalah komoditi yang bisa dibeli dan dijual di pasar (Hay dan Gray, 1977). Belum muncul kesadaran sosial para pebisnis ketika itu.

Pada tahapan kedua, berdasarkan penahapan Hay dan Gray (1977) disebut trusteeship manager, barulah para manajer atau pengelola perusahaan dipegang oleh profesional bukan lagi pemilik perusahaan atau modal, mempertimbangkan pentingnya konsumen, karyawan, pemasok, pemberi kredit, komunitas, termasuk penanam modal.

Tahapan ketiga, tahapan “kualitas kehidupan” (quality of life) masyarakat menyatu dengan barang-barang dan layanan. Para manajer setuju mengutamakan diri sendiri dan interes kelompok penting tetapi interes masyarakat juga penting dalam pengambilan keputusan. Kira-kira ia akan beropini, “Apa yang baik untuk masyarakat juga baik untuk perusahaan kita.” Uang penting tetapi orang-orang lebih penting daripada uang (Hay dan Gray, 1977: 140). Mulailah para pebisnis menjalankan tanggung jawab sosialnya atau corporate social responsibility (CSR) pada masyarakat.

Meskipun CSR sulit didefinisikan untuk kebutuhan praktis, perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di Asia tidak punya pilihan lain kecuali menunjukkan komitmennya melaksanakan CSR-nya. Salah satu alasan kuat, menurut Zinkin (2004), adalah karena perusanaan multi nasional perlu membangun kembali kepercayaan (trust) yang telah hilang akibat globalisasi dan meningkatnya kecenderungan menghukum perusahaan-perusahaan dengan perilaku yang tidak bertanggung jawab.

Seharusnya program CSR bisa membantu masyarakat bangkit dari kemiskinan. Seharusnya program CSR bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat pada perusahaan. Ketika muncul kepercayaan, konflik antara perusahaan dan masyarakat sekitarnya bisa diredam. Program CSR seperti apa yang bisa membangun kepercayaan dan mengangkat masyarakat dari kemiskinan? Program CSR meningkatkan kapital sosial masyarakat yang bisa membangun kepercayaan dan mengangkat masyarakat dari kemiskinan.

Tujuan Penelitian

Kebanyakan keberhasilan program CSR diukur berdasarkan manfaat yang diterima oleh perusahaan, seperti peningkatan penjualan, peningkatan citra perusahaan, dan peningkatan keuntungan finansial (Rowley dan Berman, 2000; Moser, 1986; Tuzzolino dan Armandi, 1981; dan organisasi bisnis BITC maupun ISO). Sedikit sekali keberhasilan program CSR dinilai berdasarkan seberapa besar dampaknya pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan mencari dan membuat ukuran (indeks) keberhasilan program CSR berdasarkan manfaatnya bagi masyarakat dengan menggunakan teori kapital sosial.

Pertanyaan Penelitian

1. Komponen apa saja yang menjadi dasar penting dalam mengukur program CSR?

2. Komponen kapital sosial apa saja yang bisa digunakan untuk mengukur peningkatan kesejahteraan masyarakat?

3. Apakah ada hubungan antara keberhasilan program CSR dengan meningkatnya kapital sosial masyarakat?

4. Komponen kapital sosial penting apa saja yang bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan program CSR meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

5. Bagaimana bisa mengukur keberhasilan program CSR dengan menggunakan teori kapital sosial?

6. Parameter apa saja yang bisa digunakan untuk membangun satu indeks pengukuran keberhasilan program CSR berdasarkan peningkatan kapital sosial masyarakat?

Kerangka Pemikiran

Corporate social responsibility (CSR) atau kadang disebut juga corporate social responsiveness adalah satu konsep yang masih terus berkembang. Ada banyak definisi CSR (Sacconi, 2006; Sahlin-Andersson, 2006; Kotler dan Lee, 2005; Fukuyama, 1995; Anderson, 1989; Friedman, 1982). Tidak ada satu definisi yang disepakati apakah oleh para peneliti di perguruan tinggi maupun praktisi bisnis.

Salah satu yang banyak diacu oleh para pebisnis adalah definisinya Kotler dan Lee (2005) yaitu: “Corporate social responsibility is a commitment to improve community well-being through discretionary business practices and contribution of corporate resources” (p.3). Terjemahannya kira-kira: “Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui pilihan praktek bisnis dan sumbangan dari sumber daya perusahaan.”

Kotler dan Lee (2005) mengajukan enam pilihan melaksanakan inisiatif sosial perusahaan atau inisiatif menjalankan program CSR yang semuanya terkait dan terfokus pada perusahaan bukan pada masyarakat. Mengapa perusahaan melaksanaan program CSR tetap bermotivasi untuk memenuhi peraturan (karena pemerintah mengharuskan), menaikkan penjualan dan meluaskan pangsa pasar, menguatkan posisi merk, meningkatkan citra dan pengaruh perusahaan, meningkatkan daya tarik (terutama karyawan atau calon karyawan), menurunkan biaya operasional, menarik bagi investor.

Lima dari enam usulan kegiatan CSR Kotler dan Lee juga tidak terlalu jauh dari mencari manfaat bagi perusahaan bukan masyarakat yaitu (1) Alasan promosi; (2) Alasan berhubungan dengan pemasaran; (3) Corporate social marketing; (4) Filantropi atau sumbangan langsung; (5) Menyediakan waktu karyawan untuk kerja sosial; dan (6) Praktek tanggung jawab sosial perusahaan.

Kebanyakan evaluasi program CSR lebih banyak dikaitkan dengan manfaatnya bagi perusahaan seperti diuraikan Kotler dan Lee (2005). Dari enam model praktek CSR Kotler dan Lee, hanya satu yang melihat manfaat bukan untuk perusahaan yaitu perusahaan melaksanakan praktek bisnis dan investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melindungi lingkungan. Kotler dan Lee memberikan contoh Starbucks, warung kopi ala Amerika, bekerja sama dengan Conservation International mendukung petani kopi mengurangi dampak lingkungan sambil menyejahterakan petani.

Sacconi (2006) melihat CSR sebagai perluasan corporate governance dari sebuah perusahaan. Melalui CSR ini, mereka yang memimpin perusahaan (wirausahawan, direktur, dan manajer) memiliki tanggung jawab yang mencakup mulai dari memenuhi “fiduciary duties” terhadap pemilik perusahaan hingga memenuhi “fiduciary duties” serupa terhadap semua “stakeholders” perusahaan.

Fiduciary duties adalah kewajiban akibat relasi kepercayaan dan pemberian hak antara dua pihak. Atau dengan kata lain kewajiban atau tanggung jawab melaksanakan otoritas demi kebaikan mereka yang telah memberikan hak otoritas itu. Pemilik perusahaan telah memberikan otoritas kepada manajer, dengan demikian manajer berkewajiban melaksanakan otoritas itu untuk kebaikan pemilik perusahaan, misalnya.

Sacconi melihat stakeholders dalam dua jenis. Pertama stakeholders dalam cakupan yang sempit adalah mereka yang memiliki interes karena mereka telah berinvestasi dalam perusahaan itu (dalam bentuk kapital manusia, kapital finansial, kapital sosial atau kepercayaan, kapital fisik atau lingkungan, atau pengembangan teknologi khusus, dan lain-lain) sehingga meningkatkan nilai total yang dihasilkan oleh perusahaan. Stakeholder dalam makna lebih luas adalah individu-individu atau kelompok yang tertarik terlibat karena mereka mengalami efek eksternal yang positif atau negatif, dari transaksi yang dilakukan perusahaan, meskipun mereka tidak secara langsung terlibat dalam transaksi itu itu, sehingga mereka tidak berkontribusi atau secara langsung merasakan nilai, dari perusahaan.

Intinya, Sacconi melihat definisi CSR melebihi konsep kewajiban pada mono-stakeholder (stakeholder tunggal) menjadi multistakeholder di mana perusahaan berutang kewajiban pada semua stakeholders, termasuk pemilik perusahaan.

Friedman (1982) menilai definisi CSR yang diterima banyak orang, seperti diuraikan di atas –yaitu bahwa staf perusahaan dan pemimpin buruh memiliki social responsibility atau tanggung jawab sosial yang melampaui tanggung jawab melayani kepentingan para pemegang saham perusahaan itu– salah konsepsi mendasar mengenai karakter dan sifat alam ekonomi bebas. Bagi ekonomi seperti itu satu-satunya tanggung jawab sosial bisnis adalah memanfaatkan sumber dayanya dan melaksanakan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan keuntunganya dengan tetap mengikuti aturan main.

Jika pebisnis adalah pelayan masyarakat bukannya karyawan dari pemilik saham maka di dalam demokrasi, tidak lama lagi, mereka dipilih dan ditunjuk oleh publik. Lama sebelum itu terjadi, kekuasaan mengambil keputusannya telah diambil dahulu oleh publik (Friedman, 1982: 134).

Friedman juga mengritik pendapat yang menyatakan bisnis harus memberikan kontribusi mendukung kegiatan karitas dan khususnya perguruan tinggi. Menurut Friedman tidak pada tempatnya menggunakan dana perusahaan di dunia persaingan bisnis ini. Perusahaan adalah piranti para pemilik saham.

Para praktisi bisnis, organisasi bisnis, dan lembaga internasional, juga berupaya medefinisikan CSR berdasarkan kebutuhan praktis mereka. Organisasi bisnis dan lembaga internasional itu antara lain World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Business in the Community (BITC), Bank Dunia.

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) mengakui dengan sepenuh keyakinan CSR adalah agenda kebijakan global. Tetapi tidak ada definisi CSR yang diterima secara universal. Secara luas CSR adalah perilaku etis perusahaan terhadap masyarakat. Secara khusus, hal itu bermakna manajemen dengan bertanggung jawab berhubungan dengan stakaholder, yang memiliki interes resmi di dalam bisnis itu.

Definisi yang lebih formal dari hasil dialog dengan pebisnis dan bukan pebisnis yang diadakan oleh WBCSD tahun 1998, CSR adalah komitmen tanpa henti dari bisnis untuk berperilaku etis dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup pekerja dan keluarganya, termasuk juga masyarakat lokal dan masyarakat umum.

WBCSD menghubungkan CSR dengan konsep pembangunan berkelanjutan, yang sudah lebih dahulu dikembangkan. CSR adalah bagian tidak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan. Perusahaan bertanggung jawab dalam tiga bidang yaitu tanggung jawab perusahaan terhadap finansial, lingkungan, dan sosial. Lebih jauh WBCSD melihat ada lima isu prioritas CSR yaitu hak azasi manusia, hak pekerja, perlindungan lingkungan, hubungan dengan pemasok, dan pelibatan masyarakat. Ada dua isu yang berhubungan, sebagai potongan melintang lima isu itu, yaitu hak para pihak (stakeholder) dan pemantauan/pemeriksaan kinerja CSR (Watts dan Holme, 1999).

BITC, sebuah gerakan yang unik dari 750 perusahaan di Inggris yang berkomitmen meningkatkan “sumbangan” positif mereka pada masyarakat, melihat entitas bisnis harus memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab bisnis atau corporate responsibility (CR) atau corporate social responsibility (CSR) didefinisikan sebagai sebuah proses di mana sebuah perusahaan menjalankan, mengukur, dan melaporkan komitmennya untuk meningkatkan dampak positifnya pada masyarakat dan lingkungan[6]. Tanggung jawab itu dikelola di dalam perusahaan melalui kegiatannya, produk/layanan dan melalui interaksinya dengan para pihak (key stakeholder) seperti karyawan, pelanggan, penanam modal, dan penyuplai.

BITC percaya untuk menjadi bisnis yang berhasil dan berkelanjutan, tanggung jawab ini harus terintegrasi ke dalam jantung bisnis dan tidak bisa sebagai sebuah fungsi atau tanggung jawab terpisah.

Bank Dunia mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, untuk bekerja bersama karyawan, keluarga mereka, masyarakat lokal dan masyarakat keseluruhan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka menjadi lebih baik, sedemikian rupa sehingga baik untuk bisnis dan baik untuk pembangunan[7].

Lebih jauh Bank Dunia menguraikan CSR sebagai sebuah konsep yang sukarela di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan ke dalam kegiatan bisnis dan ketika berinteraksi dengan stakeholder. Tujuan utama dari kebijakan CSR sebuah perusahaan adalah mengembangkan solusi yang inovatif, secara ekonomi memungkinkan, dan kehati-hatian di dalam proses kegiatan bisnis inti untuk membuat perlindungan lingkungan dan kondisi sosial menjadi lebih baik. Agar sungguh-sungguh diakui, strategi CSR perusahaan harus diintegrasikan ke dalam semua bidang dan fungsi utama dari perusahaan. Perusahaan bisa melaksanakan tanggung jawabnya di luar kegiatan utama bisnisnya, misalnya melalui kerja sama membangun dengan otoritas publik mengembangkan peraturan dan standar atau mencegah korupsi dan suap-menyuap[8].

Definisi lebih luas dari CSR, seperti direkomendasikan Bank Dunia, termasuk prinsip-prinsip berikut ini: (1) CSR sifatnya sukarela; (2) CSR melebihi peraturan-peraturan yang ada; (3) CSR adalah mengenai persoalan sosial dan lingkungan di dalam praktek utama bisnis, seperti pengelolaan lingkungan, standar buruh, hubungan dengan konsumen yang adil dan lainnya; (4) CSR bukanlah sebuah sumbangan atau filantropi. Dorongan paling penting adalah skenario saling menguntungkan bagi bisnis dan stakeholder-nya; (5) CSR sebuah komplemen bukan pengganti peraturan-peraturan.

Business for Social Responsibility –sebuah organisasi nir-laba global yang bertujuan membantu anggotanya (perusahaan-perusahaan komersil) mencapai keberhasilan bisnis dengan menghargai nilai-nilai etis, orang-orang, masyarakat, dan lingkungan—mendefinisikan CSR sebagai menjalankan bisnis dengan mematuhi atau melewati keharusan etika, legal, komersial, dan harapan publik seperti yang dituntur masyarakat. CSR dilihat oleh pemimpin perusahaan lebih dari sekedar kumpulan praktik-praktik terpisah atau sikap sekali-sekali saja, atau inisiatif yang dimotivasi oleh pemasaran, public relation atau keuntungan bisnis. Tetapi CSR lebih dilihat sebagai sebuah kebijakan komprehensif, praktek, dan program yang diintegrasikan melalui kegiatan bisnis, dan proses pengembilan keputusan yang didukung dan dihargai oleh manajemen di tingkat yang tinggi[9].

Untuk keperluan penelitian dan pengajaran, Schick, Wokutch, dan Conners (1985) mencoba menstruktur literatur-literatur mengenai CSR lebih sistimatis dan eksplisit dalam sebuah kerangka kerja logis.

Mereka membagi CSR ke dalam dua kategori yaitu mikro dan makro. Di bawah kategori pandangan mikro unit analisisnya adalah perusahaan bisnis. Jadi perspektif mengenai CSR terbentuk dari perspektif perusahaan. Kategori mikro bisa dibagi menjadi dua sub-kategori klasikal dan manajerial. Sub-kategori klasikal dengan perspektif yang sempit (narrow) dan luas (broad). Pespektif luas terbagi menjadi lebih diskret dan kurang diskret. Perspektif manajerial terbagi menjadi dua berdasarkan stakeholder (para pihak) dan sosial. Definisi atau konsep CSR berdasarkan para pihak terbagi berdasarkan jenis para pihaknya yaitu yang langsung dan tidak langsung. Para pihak yang tidak langsung terbagi dua menjadi yang eksplisit dan berdasarkan isu.

Sedangkan kategori makro definisi CSR muncul dari perspektif masyarakat bukan dari individu di dalam perusahaan. Berdasarkan model ini kepentingan masyarakat diartikulasikan dan diteruskan melalui piranti perencanaan pemerintah untuk menyesuaikan dengan unit produksi ekonomi individu dan metoda produksi dengan kepentingan masyarakat. Contoh perspektif model makro ini adalah model ekonomi negara komunis. Apa yang baik bagi seluruh masyarakat digeneralisasi juga baik untuk individu bagian dari masyarakat (Schick, Wokutch, dan Conners, 1985).

Definisi klasik sempit, perusahaan hanya punya satu tujuan yaitu memaksimalkan kekayaan para pemilik modal, stakeholder satu-satunya. Jadi fungsi bisnisnya adalah ekonomi dan satu-satunya pembatas perilaku perusahaan adalah aturan legal. Etika, apakah tertuang di dalam aturan legal atau tidak, tidak menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Semua konsep dan definisi klasik dari CSR, yang tidak memasukkan atau mempertimbangkan dimensi etika dalam pembahasan mengenai bagaimana perusahaan melaksanakan bisnisnya, masuk ke dalam kategori ini.

Definisi yang lebih luas, tidak seperti definisi klasik sempit, memasukkan perilaku sesuai dengan etika agar bisa dijalankan ketika mencari keuntungan atau ketika berhubungan dengan pemasok, karyawan, pelanggan, dan pihak lain yang relevan sebagai stakeholder perusahaan.

Definisi atau konsep sub-kategori manajerial bisa dilihat dari sudut pandang stakeholder atau sosial. Meskipun tujuan utama setiap bisnis tetap ekonomi dan yang menerima keuntungan adalah pemilik modal, berdasarkan pandangan sub-kategori manajerial perusahaan juga memiliki tujuan non-ekonomi yang harus dicapai bersama dengan tujuan ekonomi atau sebagai tambahan.

Definisi atau konsep CSR dalam sub-kategori sosial tidak memfokuskan pada stakeholder atau isu tertentu. Perusahaan yang bertanggung jawab sosial akan mengambil aksi membuat dunia tempat yang lebih baik yang melintasi sekedar memuaskan stakeholder tertentu.

Stakeholder bisa dibagi menjadi direct stakeholder dan indirect stakeholder. Direct stakeholder atau para pihak langsung adalah grup yang terlibat langsung dalam transaksi ekonomi dengan perusahaan itu. Mereka misalnya karyawan, pelanggan, pemberi kredit, dan pemasok. Model dan konsep CSR berdasarkan sub-kategori ini memerlakukan grup ini melebihi aspek legal, pasar, dan membutuhkan pandangan etis.

Indirect stakeholder atau para pihak tidak langsung terdiri dari grup yang tidak memiliki hubungan langsung dengan perusahaan, tetapi meskipun demikian, tetap memberikan dampak pada perusahaan atau terkena dampak dari perusahaan. Mereka adalah berbagai tingkatan pemerintah, kelompok pembela lingkungan, komunitas sekitar perusahaan. Konsep CSR berdasarkan sub-kategori ini secara eksplisit perusahaan memiliki tanggung jawab pada stakeholder tidak langsung ini.

Secara konseptual CSR bisa dilihat dari dua sudut pemikiran mendasar yaitu dari sudut etika dan manajemen atau strategi bisnis. Dari sudut etika, pertama CSR bisa dilihat murni hanya berdasarkan etis, yaitu perusahaan tidak mengharapkan mendapatkan sesuatu dari program CSR-nya. Program CSR-nya murni sebagai tanggung jawab. Kedua, perusahaan akan mendapatkan manfaat balik dari program CSR-nya. Manfaat balik ini bisa tangible atau intangible. Ketiga, program CSR sangat terkait dengan investasi yang baik. Ketika perusahaan bertanggung jawab, pasar (modal) akan bereaksi positif. Keempat, program CSR perusahaan bertujuan menghindari pengaruh politik eksternal atau dengan kata lain perusahaan menjalankan tanggung jawab sosialnya untuk menghindari tuntutan pemerintah (Wan-Jan, 2006).

Dari sudut manajemen atau strategi bisnis, sesuai dengan pemikiran Saconni (2006) pengelola perusahaan (manajer) adalah agen dari stakeholder jadi manajer harus memberikan prioritas melayani stakeholder dengan memaksimalkan keuntungan finansial. Manajer tidak boleh melakukan sesuatu yang akan mengakibatkan pengurangan keuntungan. Pemikiran serupa datang dari artikel Milton Friedman di New York Times Magazine edisi tanggal 13 September 1970. Dengan tegas Friedman menuliskan judul “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits,” untuk artikelnya itu.

Menurut Wan-Jan (2006) definisi ideal CSR yang bisa diterima oleh para praktisi bisnis yang mengutamakan aspek manajemen dan keuntungan sekaligus mengandung unsur etika adalah terkait dengan tanggung jawab perusahaan pada stakeholder. CSR adalah bagaimana memerlakukan stakeholder secara etis.

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa unsur penting dari CSR. Perusahaan memiliki tanggung jawab agar bisnisnya tidak merugi. Perusahaan bertanggung jawab tidak merusak lingkungan. Dan perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial sebagai bagian dari masyarakat.

Mengikuti pemikiran tanggung jawab pada stakholder, stakeholder berdasarkan urutan kepentingannya adalah pemilik modal atau pemilik perusahaan, karyawan, para mitra bisnis antara lain pemasok, konsumen, masyarakat sekitar perusahaan, dan masyarakat umum. Manajemen perusahaan bertanggung jawab bukan saja memberikan keuntungan kepada pemilik perusahaan dan mitra bisnisnya, tetapi juga menyejahterakan karyawan, menjual produk atau layanan yang terbaik bagi konsumen, membantu menyejahterakan masyarakat lokal sekitar perusahaan.

Dengan demikian program CSR yang baik, jika dikaitkan dengan masyarakat lokal, adalah program CSR yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai stakeholder perusahaan. Terlebih bagi perusahaan ekstraktif, yang mengekstrak sumber daya alam seperti pertambangan, perkebunan, atau perhutanan, tanggung jawabnya kepada masyarakat sekitar wilayah operasinya semakin besar. Perusahaan yang memberikan keuntung kepada pemiliknya dari kegiatan mengekstrak sumber daya alam, tidak bisa dibilang bertanggung jawab secara sosial atau etika jika program CSR-nya tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sekitar wilayah operasionalnya.

Praktek CSR di Indonesia

Di Indonesia terlihat ada peningkatan sumbangan perusahaan. Survei kedermawanan perusahaan di Indonesia yang dilakukan PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center), organisasi nir-laba yang memberikan layanan dalam bentuk penelitian, pelatihan, advokasi, dan penyebaran informasi di bidang filantropi, akhir 2001 lebih dari Rp 115 miliar dana sumbangan diberikan oleh 180 perusahaan untuk 279 kegiatan sosial yang terekam media massa. Satu kegiatan rata-rata mendapatkan dana sumbangan Rp 413 juta. (Saidi dan Abidin, 2003).

Survei PIRAC tahun 2002 terhadap 266 perusahaan di 10 kota Indonesia menunjukkan dari 66% perusahaan yang bersedia mengungkapkan jumlah sumbangannya, rata-rata satu perusahaan menyumbang Rp 60 juta per tahun. Perusahaan multinasional menyumbang paling besar yaitu Rp 236 juta per tahun, dibandingkan perusahaan nasional Rp 45 juta, dan perusahaan lokal Rp 16 juta (Saidi dan Abidin, 2003).

Survei PIRAC menunjukkan 93% perusahaan yang disurvei mengaku pernah memberikan sumbangan dalam tiga tahun terakhir. Pemberian sumbangan itu sifatnya insidentil atau sekedar merespon permintaan sumbangan. Berdasarkan kategori PIRAC, bentuk sumbangan seperti itu belum bisa dikatakan bentuk filantropi (Saidi dan Abidin, 2003).

Memang sebagian besar kegiatan CSR korporat di Indonesia berupa pemberian dana, terutama dana untuk membantu korban bencana atau sumbangan-sumbangan sosial. Misalnya PT British American Tobacco Indonesia memberikan dana bantuan untuk korban tsunami Rp 9 miliar. Dana sebesar itu untuk biaya program CSR selama tiga tahun.[10]

Sejumlah perusahaan besar, misalnya PT Toba Pulp Lestari, PT International Nickel Indonesia Tbk, yang menjadi langganan konflik dengan masyarakat akibat persoalan lingkungan, memiliki motivasi menjalankan program CSR untuk mengurangi friksi dengan komunitas lokal.[11]

PT Unilever Indonesia Tbk lebih termotivasi melaksanakan program CSR, melalui Yayasan Unilever Indonesia Peduli, karena memiliki keyakinan ada keselarasan antara pertumbuhan perusahaan dengan kebutuhan masyarakat bukan sekedar “memadamkan api.” PT HM Sampurna termotivasi melaksanakan program CSR karena berharap bisa meningkatkan citra perusahaan dan merk. Motivasi serupa juga menggerakan PT LG Electronics Indonesia melaksanakan program CSR-nya.[12]

Di Indonesia, praktek CSR oleh sedikit perusahaan, yang telah memikirkan etika dan tanggung jawab, telah memberikan sumbangan pada pemenuhan hak-hak azasi manusia. Indonesia mungkin bisa mendapatkan manfaat dari praktek CSR tetapi Indonesia tidak bisa tergantung pada CSR untuk menyelesaikan persoalan eksploitasi, bencana lingkungan dan standar perburuhan, terutama ketika korporat dengan modal Barat tidak tahan menghadapi pengaruh tekanan dari kelompok pembela lingkungan atau buruh dan komunitas (Kemp, 2001).

Mengukur CSR

Menganalisis atau sekedar mengukur apakah kegiatan sosial sebuah perusahaan bisa dikategorikan tanggung jawab sosial perusahaan atau tidak sangat sulit. Moser (1986) memberikan contoh berikut ini:

Sebuah perusahaan besar di kawasan metropolitan membentuk “Social Responsibility Fund” (dana tanggung jawab sosial). Sebuah komite dibentuk yang terdiri dari perwakilan berbagai perwakilan kelompok, organisasi keagamaan, dan perusahaan, yang akan memutuskan pemanfaatan dana paling tepat. Proyek pertama adalah mengonversi bangunan apartemen yang telah diterlantarkan menjadi perumahan untuk yang berpenghasilan rendah. Proyek itu hampir selesai ketika koalisi keluarga menengah mengajukan tuntutan agar perusahaan menghentikan proyek itu. Konflik itu mendapat liputan media nasional, kemungkinan proses pengadilan akan berlangsung tahunan (Moser, 1986: 69-70).

Pertanyaannya: apakah perusahaan itu berperilaku sebagai perusahaan yang bertanggung jawab sosial?

Atau kasus lainnya:

Sebuah perusahaan mengumumkan akan mensponsori pembangunan stadion softball di kota kecil tempat perusahaan itu berada. Perusahaan akan memelihara stadion itu sepanjang dibutuhkan masyarakat. Dalam sebuah wawancara, presiden perusahaan menyatakan bahwa keputusan mendukung pembangunan stadion didasarkan pada keyakinan perusahaan softball adalah aktivitas yang sangat positif dan sehat bagi masyarakat. Banyak karyawan perusahaan aktif terlibat dalam liga softball lokal. Dalam bulan setelah pengumuman itu, lebih dari 20 permohonan sponsor dari organisasi nir-laba, organisasi layanan masyarakat, diterima perusahaan itu. Semuanya ditolak (Moser, 1986: 69).

Pertanyaannya: apakah perusahaan itu telah melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai perusahaan?

Dari dua contoh itu terlihat gamblang sulit sekali menentukan tanggung jawab sosial perusahaan. Penilaian bisa sangat subyektif sekali. Moser (1986) mengusulkan sebuah model sebagai kerangka kerja analisis CSR. Model ini hasil kerja Fakultas Pascasarjana Manajemen di Universitas Clark, Worcester, Massachusetts, Amerika Serikat.

CSR didefinisikan sebagai fungsi dari empat elemen berbeda yaitu hukum (Law), intensi (Intent), informasi penting (Salient Information), dan efisiensi (Efficiency).

CSR = f (Law, Intent, Salient Information, Efficiency)

Hukum mengacu pada peraturan lokal dan negara terkait dengan praktek perilaku organisasi. Intensi atau maksud bisa didefinisikan sebagai tujuan pasti atau langsung yang menjadi pedoman mencapai tujuan. Dan informasi penting (salient) didefinisikan sebagai prior knowledge. Intent dan salient information lebih sering daripada tidak, masuk di dalam konteks hukum, ketika hukum umum semakin menekankan intensi individu dan pengetahuan sebagai elemen akhir pertimbangan atau keputusan. Efisiensi terutama mengacu praktek dan perilaku sebuah organisasi dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya miliknya (Moser, 1986: 70).

Tuzzolino dan Armandi (1981), menggunakan dasar teori piramida Maslow, mengajukan piranti konseptual kerangka hiraki kebutuhan organisasi untuk menilai kinerja tanggung jawab sosial organisasi dengan masuk akal. Ada lima kebutuhan (needs) dalam konsep kerangka hirarki kebutuhan yang diajukan yaitu (1) fisiologis (physiological); (2) keamanan (safety); (3) afiliatif (affiliative); (4) penghargaan (esteem); (5) aktualisasi diri (selfactualization) yang merupakan fungsi dari (1), (2), (3), (4).

Tahun 2002 lebih dari 80 perusahaan yang tergabung dalam BITC merancang Corporate Responsibility Index (CRI)[13]. CRI, yang diluncurkan tahun 2003, dikembangkan untuk menolong perusahaan agar semakin meningkatkan tanggung jawab sosialnya. CRI menjadi tolok ukur bagi perusahaan yang berkomitmen mengelola, mengukur, dan melaporkan dampak mereka pada masyarakat. CRI adalah piranti manajemen strategis untuk meningkatkan kapasitas bisnis mengembangkan, mengukur, mengomunikasikan praktek CSR terbaik.

CRI, yang sifatnya sukarela, adalah piranti untuk mengukur dan membandingkan apa yang dilakukan perusahaan sebagai tanggung jawabnya dengan mengevaluasi strategi bisnis yang bertanggung jawab, integrasi strategi itu ke dalam bisnis, pemanajemenan tanggung jawab perusahaan di dalam kinerja organisasi dalam bidang sosial dan lingkungan. Intinya CRI mengukur bagaimana perusahaan beroperasi dengan penuh tanggung jawab pada komunitas

Angka CRI yang baik menunjukkan perusahaan berhasil menerjemahkan nilai-nilai perusahaan ke dalam sistem dan program manajemen, dan mampu mengukur dan melaporkan bagaimana hal itu dilakukan.

Salah satu bagian dari CRI adalah Community Index, yang bisa diukur terpisah dari index lain yang menyusun CRI[14]. Community Index, yang diluncurkan 11 September 2006, mengukur peran perusahaan di masyarakat dan bagaimana peran mereka memberikan dampak pada masyarakat. Community Index adalah piranti untuk menolong perusahaan memahami, mengukur, dan meningkatkan tanggung jawab mereka di masyarakat. Sebanyak 80 perusahaan menyertakan diri dalam pengukuran Community Index tahun 2006.

Apa yang membuat perusahaan bermakna atau bernilai di masyarakat? Menurut BITC, berdasarkan pengalaman mereka, ketika sebuah perusahaan mencari karyawan, membeli (purchase), dan berinvestasi, perusahaan itu dapat menciptakan peluang untuk membangun komunitas sekaligus membangun bisnis yang lebih kuat[15].

Ada enam faktor yang membuat perusahaan bernilai di masyarakat yaitu dengan (1) merefleksikan komunitas lokal di dalam profil tempat kerja dan mesingkirkan hambatan kepada karyawan; (2) melibatkan karyawan dalam kegiatan komunitas dan menargetkan 25% staf melibatkan diri dengan sukarela; (3) mendengarkan dan terlibat aktif dalam dialog sungguh-sungguh dengan komunitas, dan publik mengenai hal yang menjadi kepedulian bersama; (4) meninjau kemungkinan belanja dan peluang mendapat suplai dari lokal, membangun pendidikan lokal, dan pelatihan terutama di wilayah yang tertinggal; (5) bekerja dengan organisasi komunitas dan organisasi derma untuk menyumbangkan dukungan seperti keahlian dan keterampilan staf, sumbangan uang tunai, sumbangan dalam bentuk barang; (6) bekerja sama dengan perusahaan lain, mengukur pada bisnis dan masyarakat dan mengomunikasikan dampaknya[16].

International Organization for Standardization (ISO) sejak tahun dua tahun terakhir ini menyiapkan seri ISO 26000 standar untuk social responsibility (bukan corporate social responsibility) atau tanggung jawab sosial. ISO 26000 ini menurut rencana akan diluncurkan tahun 2008[17]. Tanggal 29 Januari-2 Februari 2007 diadakan pertemuan ISO Working Group on Social Responsibility di Sydney, Australia. Masih ada sekali lagi pertemuan Working Group sebelum ISO 26000 menjadi final[18]. ISO 26000 bukan ditujukan hanya untuk perusahaan tetapi untuk organisasi secara umum, termasuk organisasi pemerintah dan organisasi nonpemerintah.

Isu-isu inti yang akan menjadi pertimbangan ISO 26000, yang disepakati dalam pertemuan Sydney, dikelompokkan menjadi empat yaitu: (1) lingkungan; (2) HAM dan perburuhan; (3) organizational governance dan fair operating practices; (4) isu konsumen dan keterlibatan masyarakat/pengembangan masyarakat. Working Group akan menyusun rancangan semantara ketiga berdasarkan empat pengelompokan itu. Bulan November 2007 rancangan sementara ketiga akan diedarkan untuk mendapatkan komentar. Meskipun tidak mengukur kinerja tanggung jawab sosial organisasi (termasuk organisasi pemerintah, bisnis, dan organisasi nonpemerintah), paling tidak ISO 26000 akan menjadi pedoman pelaksanaan tanggung jawab sosial yang bisa diterima oleh dunia global.

Kapital Sosial

Bagaimana menjelaskan mengapa satu komunitas ketika mampu bekerja sama dengan baik bisa mencapai tujuan bersama sedangkan komunitas lain yang tidak bisa bekerja sama tidak mampu mencapai tujuan bersama? Mengapa ada perbedaan antara satu komunitas dengan komunitas lainnya dalam keberhasilan mereka mencapai tujuan bersama? Para ahli menjelaskannya dengan konsep kapital sosial (social capital).

Teori kapital sosial, menurut John Field (2003), sangat “straightforward,” sangat gamblang. Tesis intinya bisa dijelaskan dengan dua kata “relationship matter,” urusan hubungan. Dengan membangun koneksi satu dengan lainnya, dan menjaga koneksi bertahan, orang-orang bisa bekerja bersama-sama mencapai sesuatu yang muskil jika coba dicapai sendiri-sendiri, atau kalaupun bisa tercapai akan sangat sulit. Di dalam jaringan mereka membentuk nilai-nilai dan norma-norma bersama. Semakin banyak seseorang mengenai orang lain yang meyakini dan menganut nilai-nilai sama maka semakin besar kapital sosialnya.

James S Coleman (1988), sosiolog dari University of Chicago, mencoba mengintegrasikan konsep kapital sosial ke dalam teori sosial dengan teori ekonomi. Ia mengklaim kapital sosial dengan kapital manusia bisa saling melengkapi. Coleman mendefinisikan kapital sosial sebagai norma-norma perilaku, hubungan sosial dan funsional antara individu-individu dan kelompok-kelompok, yang mungkin memfasilitasi tindakan aktor sosial. Coleman mengaitkan kapital sosial dengan hubungan sosial dan kelembagaan (Coleman, 1988).

Robert D Putnam (1993) adalah ilmuwan yang mempopularkan kapital sosial dari sesuatu benda yang abstrak dari sudut pandang teori ekonomi maupun sosial menjadi terminologi yang gamblang. Putnam mendefinisikan kapital sosial sebagai “sifat organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma-norma, jaringan kerja, yang meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan terkoordinasi” (Putnam, 1993: 169). Ada tiga komponen kapital sosial menurut Putnam yaitu jaringan sosial, norma-norma, dan kepercayaan sosial. Putnam mengaitkan kapital sosial dengan lembaga sosial.

Kalau kapital fisik mengacu pada obyek secara fisik yang nyata dan kapital manusia mengacu pada milik individu yang ada di dalam dirinya, maka kapital sosial mengacu pada hubungan antar-individu yaitu jaringan sosial dan norma-norma saling menghargai dan saling percaya yang muncul dari individu-individu itu (Putnam, 2000).

Saling percaya bisa digambarkan seperti A bersedia melakukan sesuatu untuk B tanpa mengharapkan balasan segera dan mungkin A tidak kenal dengan B tetapi A percaya satu waktu nanti B akan membantunya. A dan B saling berharap bantuan atau manfaat yang diberikan saat ini akan mendapat ganjarannya kemudian. Ketika norma “timbal-balik” ini ada, sifat oportunis bisa diatasi dan tindakan kolektif diperkuat.

Fukuyama (2001) di dalam salah satu artikelnya, ia mendefinisikan kapital sosial sebagai “sebuah norma informal yang ada yang mempromosikan kerja sama antara dua atau lebih individu. Norma yang menentukan kapital sosial ini bisa dari sebuah norma timbal-balik antara dua teman hingga yang lebih kompleks dan menguraikan doktrin, seperti kekristenan dan konfusionisme. Norma-norma itu harus muncul di dalam hubungan aktual sesama manusia: norma timbal-balik ada sebagai potensi di dalam transaksi saya dengan teman saya. Kepercayaan, jaringan, masyarakat madani (civil society), dan lain-lain, yang diasosiasikan dengan kapital sosial, semuanya epifenomenal (akibat dari), muncul sebagai hasil dari kapital sosial bukan sebagai kapital sosial itu sendiri.” (p.7).

Untuk menunjukkan tingkatan kapital sosial Fukuyama (1995) menekankan pada kepercayaan (trust). Menurut Fukuyama kepercayaan adalah harapan yang muncul di dalam komunitas yang berperilaku jujur, dan bekerja sama secara regular, yang didasarkan pada norma-norma bersama di antara anggota komunitas. Norma itu bisa berupa pertanyaan mendalam mengenai Tuhan dan keadilan, tetapi bisa juga norma sekular seperti standar profesional dan kode etik perilaku (p.26).

Kapital sosial, menurut Fukuyama (1995), adalah kemampuan yang muncul dari adanya kepercayaan di masyarakat atau di sebagian masyarakat. Kapital sosial bisa mewujud di dalam kelompok sosial lebih kecil dan paling dasar, keluarga, maupun kelompok besar dari berbagai rupa kelompok, negara, dan semua kelompok di antaranya. Kapital sosial berbeda dengan bentuk kapital manusia (human capital) yang biasanya terbentuk dan diteruskan melalui mekanisme budaya seperti keagamaan, tradisi, atau kebiasaan lama (Fukuyama, 1995: 26).

Norma-norma itu harus mengarahkan pada kerja sama di dalam kelompok dan karena itu berhubungan dengan nilai-nilai bersifat tradisional seperti kejujuran, memegang komitmen, dapat diandalkan dalam melaksanakan tugas, saling timbal-balik, dan lainnya.

Lawang (2005), yang menambat kapital sosial pada struktur sosial (mikro, mezo, dan makro), melihat ketika kapital sosial tinggi akan membantu mengatasi masalah dengan efisien dan efektif.

Putnam (1993), Fukuyama (1995), Narayan dan Pritchett (1997) melihat ketika kapital sosial tinggi akan membawa masyarakat pada keberhasilan ekonomi.

Kapital sosial secara inheren bisa berada di tingkat individu, di tingkat organisasi, atau di tingkat negara. Perusahaan dan masyarakat bisa dilihat sebagai organisasi yang bisa mengembangkan kapital sosial perusahaan dan kapital sosial masyarakat. Menurut Putnam (2000) yaitu setiap organisasi memiliki hubungan yang memungkinkannya berkolaborasi dan bekerja sama (memanfaatkan jaringan, saling percaya, norma, dan nilai-nilai) untuk mencapai keuntungan bersama. Kapital sosial bisa berada di dalam perusahaan antar-berbagai organisasi atau bisa juga di luar persoalan seperti penyuplai, pelanggan, dan juga pembuat peraturan.

Leenders dan Gabbay (1999: 483) menuliskan di bab awal dan penutup bukunya bahwa kapital sosial perusahaan mengacu pada seperangkat sumber daya, nyata maupun virtual, yang menjadi milik pengelola perusahaan melalui hubungan sosial pengelola itu, memfasilitasi untuk mencapai tujuan.

Nahapiet dan Ghoshal (1998) dan Tsai dan Ghoshal (1998) berargumen kapital sosial yang terbangun di dalam sebuah perusahaan bisa menjadi fasilitator memunculkan kondisi yang dibutuhkan untuk pertukaran dan kombinasi sumber daya seperti akses pada mitra untuk mengombinasi dan bertukar sumber daya, antisipasi nilai interaksi, dan motivasi untuk mengombinasi dan bertukar sumber daya.

Fukuyama (2001, 1995) banyak menggunakan contoh kasus-kasus perusahaan atau organisasi masyarakat untuk menjelaskan mengenai kapital sosial, misalnya berbagai perusahaan dunia, gereja, organisasi Ku Klux Klan.

Narayan dan Pritchett (1997) menulis ada lima manfaat yang akan didapat dengan meningkatnya kapital sosial yaitu: (1) Memajukan pemerintah; (2) Meningkatkan tindakan kerja sama komunitas dan memecahkan persoalan lokal menyangkut “common property” atau “kepemilikan bersama”; (3) Menguatkan pertalian atau hubungan antar-individu yang mempercepat penyebaran inovasi; (4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas aliran informasi dan mengurangi biaya transaksi; dan (5) Menyatukan risiko dan memungkinkan rumah tangga mengejar kegiatan yang memberikan manfaat lebih tinggi dengan risiko yang lebih tinggi pula. Narayan dan Prichett (1997) menyimpulkan meningkatnya kapital sosial berpengaruh pada pendapatan keluarga paling tidak antara 20-30%.

Berdasarkan pemikiran Narayan dan Pritchett di atas, bisa disimpulkan jika kegiatan CSR mampu meningkatkan kapital sosial maka bisa disimpulkan program CSR atau kegiatan CSR memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Sejalan dengan meningkatnya kapital sosial, tingkat kepercayaan masyarakat pada perusahaan juga akan meningkat. Ketika kepercayaan itu meningkat dengan sendirinya akan mencegah, mengurangi, atau mengatasi konflik antara masyarakat dengan perusahaan, atau antara masyarakat dengan masyarakat, atau antara perusahaan dengan pemerintah daerah.

Mengukur Kapital Sosial

Bagaimana mengukur kapital sosial? Salah satu kelemahan konsep kapital sosial adalah tidak adanya konsensus bagaimana mengukurnya. Kebanyakan ahli mengukur kapital sosial dengan dua pendekatan umum. Pertama kapital sosial diukur melalui sensus grup atau keanggotaan grup di dalam masyarakat tertentu. Kedua kapital sosial diukur menggunakan data survei mengenai kepercayaan dan keikutsertaan sipil (civil engagement).

Narayan dan Pritchett (1977) mengonstruksi pengukuran kapital sosial secara kuantitatif menggunakan survei skala besar. Luke Keele (2005) mengembangkan pengukuran makro kapital sosial. Keele mengukur (1) kehidupan berorganisasi komunitas (community organizational life); (2) keterlibatan dalam persoalan publik (engagement in public affairs); (3) kerelawanan komunitas (community volunteerism); (4) kesosialan informal (informal sociability); (5) kepercayaan sosial (social trust).

Melalui penelitian intensif, Bank Dunia ikut mengembangkan piranti pengukuran kapital sosial yang dinamakan Social Capital Assessment Tool (SOCAT) dan Social Capital Integrated Questionnaire (SC-IQ).[19]

SOCAT adalah instrumen multiaspek yang dirancang untuk mengumpulkan data kualitatif maupun kuantitatif kapital sosial di tingkat rumah tangga, komunitas, dan organisasi. Menurut Bank Dunia, fitur penting dari piranti ini adalah informasi yang rinci mengenai struktural dan kognitif dari kapital sosial yang penting untuk menghubungkan informasi kapital sosial dengan kemiskinan dan kesejahteraan rumah tangga.[20]

SC-IQ bertujuan mengumpulkan data kuantitatif mengenai berbagai dimensi kapital sosial sebagai bagian dari survei rumah tanggal yang lebih besar, misalnya survei penghasilan dan pengeluaran rumah tangga. Secara khusus, SC-IQ memasukkan enam dimensi yaitu kelompok dan jaringan; kepercayaan dan solidaritas; tindakan kolektif dan kerja sama; informasi dan komunikasi; kohesi sosial dan inklusi; penguatan dan tindakan politik. Piranti ini telah diujicobakan di Albania dan Nigeria.[21]

Fukuyama mengukur kapital sosial dengan mengukur tingkat kepercayaan. Ia mendefinisikan kepercayaan sebagai ekspektasi atau harapan yang muncul di dalam masyarakat yang teratur, berperilaku jujur, dan bisa bekerja sama, didasarkan pada norma-norma umum bersama, pada bagian dari komunitas itu. Norma-norma itu bisa saja yang “bernilai” dalam seperti sifat Tuhan atau keadilan, tetapi bisa juga mencakup norma sekular seperti standar profesional dan pedoman perilaku. Fukuyama memberikan contoh, kita mempercayai dokter tidak akan menyelakakan karena kita berharap si dokter bekerja mengikuti sumpah Hippocrates dan standar profesi kedokteran (Fukuyama,1995: 26).

Apa hubungannya antara kapital sosial dengan kepercayaan? Kapital sosial adalah sebuah kemampuan yang muncul dari hasil penyebaran kepercayaan di masyarakat atau di sebagian dari masyarakat. Adanya derajat kepercayaan yang tinggi aka memungkinkan munculnya berbagai bentuk variasi hubungan sosial. Sebaliknya, menurut Fukuyama (1995), orang-orang yang tidak saling percaya akhirnya bisa juga bekerja sama tetapi hanya berdasarkan sistem aturan dan perundangan formal, yang harus dinegosiasikan dahulu, disepakati, ditegakkan, kadang dengan langkah-langkah paksaan.

Masyarakat yang memiliki tingkat “kepercayaan tinggi,” seperti masyarakat Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat, dengan kapital sosial besar akan mampu membangun dunia bisnis yang besar. Sedangkan masyarakat dengan tingkat “kepercayaan rendah” seperti dicontohkan Fukuyama (1995) Taiwan, Hongkong, Perancis, dan Italia, lebih banyak memunculkan bisnis keluarga yang sulit menjadi bisnis berskala besar. Bagi bisnis keluarga yang ingin menjadi besar di masyarakat yang derajat “kepercayaan rendah,” harus ada campur tangan negara yang membantu perusahaan keluarga melalui pemberian subsidi, pedoman, dan bahkan hak kepemilikan.

Fukuyama (2001) mengukur kepercayaan dengan mengukur mengukur radius kepercayaan. Bagi sebagian grup radius kepercayaan bisa melebar hingga keseluruh grup. Kondisi ini terjadi di keluarga. Grup tertentu, terutama yang berukuran besar, bercirikan adanya hirarki internal, pembagian kerja, perbedaan status, dan fungsional. Meskipun grup seperti ini memiliki interes bersama, tetapi radius kepercayaannya sempit. Fukuyama memberikan contoh American Association of Retired People. Kebanyakan anggota AARP hanya berkontribusi membayar iuran tahunan, menerima terbiatan berkala, dan kecil kemungkinan kerja sama antar-anggota untuk isu yang tidak berhubungan dengan isu pensiun. Sebaliknya ada grup, misalnya gereja, dengan radius kepercayaan melebihi besarnya grup itu.

Hubungan Program CSR dan Kapital Sosial

CSR dan kapital sosial adalah dua konsep sosial-ekonomi yang masih berkembang. Kebanyakan studi dan referensi membahas CSR terpisah dengan kapital sosial. Hampir tidak ada, untuk mengatakan tidak ada sama sekali, peerreview jurnal yang mencoba menghubungkan CSR degan kapital sosial. Beberapa organisasi, antara lain One NorthEast, lembaga pengembangan regional untuk wilayah timur laut Inggris, melakukan studi bagaimana program atau proyek berbasis masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Studi kasus program dan proyek berbasis masyarakat di Timur Laut Inggris, yang dilakukan oleh Durham University, Miles Strategic Consulting Ltd, dan White Young Green Ltd, mengindikasikan program dan proyek itu telah memberikan kontribusi penting pada kemakmuran ekonomi dari komunitas mengalami kesulitan ekonomi, dan telah berkontribusi pada proses keterlibatan dalam ekonomi[22].

Bagaimana perusahaan Electrolux melalui program CSR-nya, sebagai salah satu studi kasus, bisa membangun kapital sosial stakeholders-nya, termasuk masyarakat yang menjadi sumber utama karyawannya. Studi kasus Electrolux menyimpulkan ada hubungan antara CSR dan kapital sosial melalui proses hubungan dengan stakeholder. Dari hasil dan diskusi, bisa dilihat bahwa membangun kapital sosial adalah penting bagi pembentukan kapital ekonomi dalam berbagai cara[23].

Studi lain yang dilakukan oleh Perinni (2006) menganjurkan studi CSR untuk perusahaan besar sebaiknya menggunakan teori stakeholder, sedangkan penelitian CSR pada perusahaan kecil dan menengah bisa menggunakan konsep kapital sosial.

Kapital sosial sebagai teori sosial-ekonomi sudah diterima sebagai satu ukuran kapital yang mampu meningkatkan kehidupan masyarakat (Field, 2003; Coleman, 1998; Putnam, 1993; Putnam, 2000; Fukuyama, 1995; Fukuyama, 2001; Narayan dan Pritchett, 1997; Nahapiet dan Ghoshal, 1998; Tsai dan Ghoshal, 1998; dan Bank Dunia). Dengan menggunakan indikator kapital sosial, bisa dikembangkan piranti pengukuran keberhasilan program CSR dari sudut pandang manfaat bagi masyarakat.

Melalui penelitian kualitatif dan kuantitatif bisa dikembangkan piranti pengukuran keberhasilan program CSR yang lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya keuntungan bagi perusahaan.

Referensi

Anto, J. 2001. Limbah Pers di Danau Toba. Yogyakarta dan Medan: LP3Y dan Yayasan Kippas.

Basyar, Abdul Hakim. 1999. Perkebunan Besar Kelapa Sawit. Jakarta: Environmental Law Alliance Worldwide dan Center for Environment and Natural Resources Policy Analysis.

Coleman, J. S. 1988. “Social Capital in the Creation of Human Capital.” American Journal of Sociology, Vol. 94: 95-120.

Field, John. 2003. Social Capital. London and New York: Routledge.

Friedman, Milton. 1970. “The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profit.” The New York Times Magazine, edisi 13 September 1970. <http://www.umich.edu/~thecore/doc/Friedman.pdf>

Friedman, Milton. 1982. Capitalism and Freedom. Chicago: The University of Chicago Press. Edisi cetak ulang dari 1962.

Fukuyama, Francis. 1995. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York: A Free Press Paperbacks Book.

Fukuyama, Francis. 2001. “Social Capital, Civil Society and Development.” Third World Quarterly, Vol. 22, No. 1, pp. 7-20.

Hay, Robert dan Gray Ed. 1974. “Social Responsibilities of Business Managers.” Academy of Management Journal (pre-1986) 17: 135-143

Hills, Jonathan dan Welford, Richard. 2005. “Profit, Pollution and Prison: A Case Study of Gold Mining in Indonesia.” Corp. Soc. Responsib. Environ. Mgmt. 12: 105-113.

Keele, Luke. 2005. “Macro Measures and Mechanics of Social Capital.” Political Analysis Vol 13: 139-156.

Kemp, Melody. 2001. Corporate Social Responsibility in Indonesia. Quixotic Dream or Confident Expectation? A Technology, Business and Society Programme Paper Number 6 of United Nations Research Institute for Social Development.

Lawang, Robert. M.Z. 2005. Kapital Sosial Dalam Perspektif Sosiologik. Suatu Pengantar. Depok: FISIP UI Press. Cetakan kedua.

Leenders, R.Th.A.J. dan Gabbay, S.M. 1999. CSC: An Agenda for the Future. Di dalam “Corporate Social Capital and Liability” Editor: Roger Th.A.J. Leenders dan Shaul M Gabbay. Boston: Kluwer Academic.

Moser, Martin R. 1986. “A Framework for Analyzing Corporate Social Responsibility.” Journal of Business Ethics, 5: 69-72

Nahapiet, Janine dan Ghoshal, Sumantra. 1998. “Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage.” Academy of Management Review, Vol. 23, No. 2: 242-266.

Narayan, Deepa dan Pritchett, May. 1997. Cents and Sociability: Household Income and Social Capital in Rural Tanzania. World Bank Research Working Paper No 1796. Washington DC: World Bank <http://www.worldbank.org/html/dec/Publications/Workpapers/WPS1700series/wps1796/wps1796.pdf> Diakses tanggal 5 April 2007.

Perrini, Francesco. 2006. “SMEs and CSR Theory: Evidence and Implications from an Intalian Perspective.” Journal of Business Ethics, Vol. 67: 305-316.

Putnam, R. D. 1993. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press.

Putnam, R. D. 2000. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon and Schuster

Robinson, R.J. 1982. “The Transformation of the State in Indonesia.” Bulletin of Concerned Asian Scholars: Vol.14

Rowley, Tim dan Berman, Shawn. 2000. “A Brand New Brand of Corporate Social Performance.” Business and Society, Vol. 39, No 4: 397-418.

Sahlin-Andersson, Kerstin. 2006. “Corporate Social Responsibility: A Trend and a Movement, But of What and for What?” Corporate Governance, Vol. 6, No 5, pp. 595-608.

Saidi, Zaim dan Abidin, Hamid, ed. 2003. Sumbangan Sosial Perusahaan. Jakarta: Piramedia.

Sacconi, Lorenzo. 2006. “A Social Contract Account for CSR as an Extended Model of Corporate Governance (I): Rational Bargaining and Justification.” Journal of Business Ethics, 68: 259-281.

Schick, Allen G., Wokutch, Richard E., dan Conners, Sandra B. 1985. “An Integrating Framework for the Teaching and Researching of Corporate Social Responsibility.” Business and Society, Vol. 24, No. 1: 32-39.

Tsai, Wenpin dan Ghoshal, Sumantra. 1998.”Social Capital and Value Creation: the Role of Intrafirm Networks.” Academy of Management Journal, Vol. 41, No. 4: 464-476.

Tuzzolino, Frank dan Armandi, Barry R. 1981. “A Need-hierarchy Framework for Assessing Corporate Social Responsibility.” Academy of Management Review, Vol. 6, No. 1: 21-28.

Wan-Jan, Saiful Wan. 2006. “Defining Corporate Social Responsibility.” Journal of Public Affairs, Vol. 6: 176-184.

Watts, Phil dan Holme, Lord. 1999. Corporate Social Responsibility: Meet Changing Expectations. Geneve: World Business Council for Sustainable Development.

Zinkin, John. 2004. “Maximising the ‘Licence to Operate’: CSR from Asian Perspective.” The Journal of Corporate Citizenship, Vol. 14: 67-80.


[1] Berita dan informasi terkini mengenai lumpur panas di Sidoarjo bisa dibaca setiap hari di berbagai media massa. Informasi ini diambil dari situs yang dikelola oleh ahli geologi di http://hotmudflow.wordpress.com/

[2] Presiden memimpin rapat kabinet terbatas khusus membahas lumpur panas Sidoarjo tanggal 4 April 2007. Rapat memutuskan Lapindo Brantas wajib membayar ganti rugi tunai untuk semua warga yang rumahnya terendam lumpur panas. Informasi bisa dibaca di berbagai surat kabar nasional, di antaranya Harian Kompas tanggal 5 April 2007 menulis berita dengan judul “Lapindo Wajib Bayar Tunai” di halaman 15.

[3] Tanggal 8-13 Agustus 2005, saya berada di Manado, Buyat, dan Duminanga untuk bertemu dengan Dr Rignolda Djamaludin, Direktur Kelola yang mendampingi warga Buyat Pante yang memutuskan pindah ke Duminanga, dengan warga Buyat Pante yang memutuskan tinggal, dan dengan mereka yang pindah ke Duminanga

[4] Lihat Gatra Online di http://www.gatra.com/2006-03-03/artikel.php?id=92712, diakses tanggal 5 April 2007

[5] Lihat berita The Jakarta Post “Hundred of Papuans demand employment in Timika,” <http://www.thejakartapost.com/Archives/ArchivesDet2.asp?FileID=20070321.G04>, diakses 5 April 2007

[6] Lihat FAQ di situ BITC <http://www.bitc.org.uk/resources/faq.html> Diakses tanggal 29 Mei 2007

[7] Lihat situs Bank Dunia di <http://go.worldbank.org/9UTIQB6HZ0> Diakses tanggal 31 Mei 2007

[8] Lihat artikel Piotr Mazurkiewicz “Corporate Environmental Responsibility: Is a Common CSR Framework Possible?” di <http://siteresources.worldbank.org/EXTDEVCOMSUSDEVT/Resources/csrframework.pdf>

[10] Lihat Warta Ekonomi di http://www.wartaekonomi.com/search_detail.asp?aid=7911&cid=18&x=CSR, Diakses tanggal 5 April 2007

[11] Lihat Warta Ekonomi di http://www.wartaekonomi.com/search_detail.asp?aid=5266&cid=24&x=CSR. Diakses tanggal 5 April 2007

[12] Ibid

[13] Lihat situs BITC <http://www.bitc.org.uk/what_we_do/cr_index/cr_index_background.html> Diakses tanggal 29 Mei 2007

[16] Ibid

[17] Lihat situs resmi pembahasan ISO 26000 di <http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/830949/3934883/3935096/home.html> Diakses tanggal 31 Mei 2007

[21] Ibid

[22] Laporan hasil studi yang dikerjakan Durham University (ICRRDS), Miles Strategic Consulting Ltd., dan White Young Green Ltd., untuk One NorthEast, Regional Development Agency for North East of England, tahun 2005 bisa diakses di <http://www.onenortheast.co.uk/lib/liReport/989/Social%20CapitalFinalExecutive%20Summary0405.pdf> Diakses tanggal 14 Juni 2007.

[23] Ibid

This entry was posted on Sunday, October 5th, 2008 at 1:36 am and is filed under Social Capital. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.