Ditulis Oleh:

ANDHIKA BHAGASKARA, DINNISA ADIRISNUR, ELVAPUTRI TIOMARTHA, FILZA RIANY ANANDA, IBRAHIM AJI NUGROHO, RIZALDIN NURMAN

Poster  

ABSTRAK

 

Pembahasan ini dilatarbelakangi oleh Mata Kuliah Pelayanan Publik dan E-Government yang ingin mengetauhi jenis pelayanan publik yang kurang sesuai dengan aturan yang ada. Praktik pungli tengah menjadi perbincangan yang cukup menarik bagi semua kalangan. Sebenarnya budaya pungli sendiri telah ada sejak lama. Namun, pungli baru mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah menjelang akhir tahun 2016. Pemerintah sampai membentuk tim Saber Pungli atau tim Sapu Bersih Pungli. Dengan adanya gagasan pembentukan tim tersebut, maka pemerintah berupaya untuk mengurangi kegiatan atau praktik itu sendiri. Kasus pungli merebak setelah terjadi praktik pungli di salah satu kementerian. Setelah itu pungli menjadi sorotan khusus di Indonesia.

Salah satu praktik pungli yang terjadi dan menjadi fokus pembahasan dari kelompok kami adalah praktik pungli di jembatan timbang Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. Kejadian bermula saat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan sidak kepada jembatan timbang di Kabupaten Magelang. Kejadian tersebut terjadi pada 27 April 2014 di jembatan timbang milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Jawa tengah. Saat melakukan sidak tersebut, Ganjar menemukan sopir truk yang sedang memberikan pungli kepada petugas jaga jembatan timbang. Setelah ruang kantor digeledah, ditemukan sejumlah uang yang berada di dalam laci meja. Diperkirakan uang yang ditemukan mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Hal ini membuat Ganjar marah besar kepada seluruh petugas yang ada di jembatan timbang malam itu. Ganjar lalu menghubungi Kepala Dinas terkait dan meminta petugas jaga jembatan timbang pada malam itu untuk dihukum atau diproses sesuai dengan aturan.

 

Permasalahan:

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan, yaitu : Bagaimanakah gambaran pungli yang terjadi di jembatan timbang, Apa penyebab adanya pungli di jembatan timbang, Apa hambatan dalam penyelesaian masalah pungli di jembatan timbang, Apa strategi penyelesaian masalah pungli di jembatan timbang.

 

Analisis

Salah satu virus penyakit atau patologi korupsi dalam pelaksanaan aktivitas pelayanan publik adalah tumbuh suburnya aktivitas percaloan dimana fenomena ini telah memberikan gambaran bahwa hampir  tidak ada unit kerja terutama bagi negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia yang bebas dari percaloan. Virus patologi korupsi  lainnya adalah pungutan liar (pungli), penyuapan dan lain-lain. Pengurusan sesuatu kebutuhan dengan melalui percaloan akan memungkinkan melahirkan suatu kesepakatan yang bertentangan dengan nilai etika, moralitas, rasionalitas, keimanan dan bahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud kesepakatan itu mungkin bisa berbentuk penyuapan dan pungli. Penyuapan adalah suatu bentuk sogokan untuk mempermudah, pembebasan, keringanan dan lain sebagainya. Sedangkan pungli adalah suatu bentuk penerimaan yang tidak ada landasan aturan yang jelas dan untuk kepentingan dirinya sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia selalu berusaha meningkatkan faktor-faktor yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan atas dirinya sendiri, walaupun faktor-faktor tersebut sangat sulit memperolehnya dengan jalan yang jujur dan benar. Dalam kondisi seperti itu akan terjadi pertentangan antara keinginan atau kebutuhan dengan faktor-faktor pemenuhan kepuasan kehidupan itu sendiri atau dengan kata lain terjadi pertentangan/konflik antara kebutuhan batin dengan kebutuhan fisik. Pada keadaan yang lebih makro, konflik bukan saja bisa terjadi antara perasaan dan kebutuhan manusia tetapi dapat terjadi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, karena perebutan faktor pemuas kehidupan yang sangat terbatas dan memperolehnya memerlukan teknik dan metode tertentu, baik sesuai norma-norma maupun yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.

Pungli adalah jenis pelanggaran hukum yang masuk kategori korupsi. Meski demikian, praktek pungli jamak terjadi di dalam birokrasi di Indonesia karena lemahnya pengawasan dikalangan instansi pemerintahan. Meski sejumlah lembaga pengawasan internal dan eksternal telah di bentuk, budaya pungli dikalangan birokrasi tidak kunjung berkurang apalagi dihilangkan. Pada umumnya, pungli dilakukan petugas pelayanan publik kategori kelas rendah. Motifnya adalah untuk menambah penghasilan akibat gaji resmi para birokrat rata-rata masih tergolong rendah. Bila birokrasi tingkat tinggi bisa melakukan korupsi untuk menambah penghasilannya, maka birokrasi tingkat rendah melalui pungli. Adanya kesempatan, lemahnya pengawasan dan rendahnya etika birokrat menjadi faktor pendorong suburnya perilaku korup melalui pungli.

Dalam proses pelayanan publik, posisi masyarakat sangat rentan menjadi korban pungli karena daya tawar yang rendah. Masyarakat dipaksa menyerahkan sejumlah uang tambahan karena ketiadaan lembaga pengawasan yang efektif untuk memaksa birokrat yang kerap melakukan pungli. Masyarakat juga tidak mendapatkan lembaga pengaduan yang bonafit karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap citra para birokrat. Selain itu, pengaduan masyarakat kerap kali tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari inspektorat sebagai pengawas internal. Pada sisi lain, masyarakatpun kerap menyumbang kontribusi terhadap tumbuh suburnya praktek pungli dengan cara membiasakan diri memberi uang tanpa mampu bersikap kritis melakukan penolakan pembayaran diluar biaya resmi. Budaya memberi masyarakat untuk memperlancar urusan dengan birokrat susah untuk dihilangkan karena telah berlangsung selama berabad-abad. Sejak zaman feodal, masyarakat terbiasa member upeti kepada raja dan aparat kerajaan.

Menindak lanjuti laporan masyarakat dan keluhan supir truk pengangkut komoditas, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo langsung turun ke lokasi untuk tangkap tangan para terduga petugas Dinas Perhubungan Kota Magelang, Jawa Tengah. Alhasil, Gubernur Jawa Tengah ini pun berhasil tangkap tangan petugas Dishub yang melakukan pungli. Dan yang baru-baru ini terjadi, tertangkapnya oknum PNS Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Laut dalam operasi tangkap tangan (OTT) Mabes Polri dan Polda Metro Jaya terkait pungli yang juga di hadiri Presiden Jokowi patut diberi apresiasi. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memerangi penyakit-penyakit oknum aparat yang dapat merugikan masyarakat. Yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah bahwa celah untuk melakukan pungli itu terbuka lebar dan hidup di dalam masyarakat. Pimpinan instansi terkait yang menyangkut segala persoalan perizinan dan administrasi mustahil tidak mengetahui. Pada hakikatnya, pungli bukanlah kegiatan sepihak, melainkan terjadi karena adanya hubungan, misalnya antara aparat pemerintah dengan pengusaha. Oleh karena interaksi itulah , maka kemungkinan pungli itu terjadi. Ironisnya, keluhan serupa juga dirasakan oleh para PNS yang notabene adalah sejawat atau sesama aparat birokrasi pada saat menyelesaikan urusan kepegawaian, seperti usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usul jabatan struktural dan fungsional, cuti, bantuan kesejahteraan dan sejenisnya. Keluhan itu seringkali dikaitkan dengan adanya budaya amplop yang harus disediakan jika mereka berurusan di BKD, BKN atau instansi terkait lainnya.

Di era Otonomi Daerah, adakalanya dengan dalih untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pemerintah provinsi, kabupaten dan kota mengeluarkan banyak Perda retribusi. Akan tetapi, banyaknya retribusi yang berlebihan justru bersifat counter productif karena menimbulkan ekonomi biaya tinggi, menimbulkan ketidak nyamanan publik, mulai dari rasa memberatkan sampai munculnya kecurigaan bahwa pemerintah daerah telah melakukan pungli dengan cara yang legal. Meski pemerintah daerah melegalkan, mungkin saja Perda restribusi itu bertentangan dengan produk hukum nasional seperti Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri. Dengan adanya fenomena pungli yang semakin menggurita ini, pemerintah bergerak cepat dalam memberantas pungli. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli yang bertindak sebagai payung hukum pembentukan Tim Sapu Bersih Pungli. Tim ini tidak hanya dilakukan diluar institusi penegakan hukum, tapi juga menyasar kepada lembaga penegak hukum itu sendiri dan juga akan menyasar pungli yang dilakukan oleh calo, preman dan organisasi kemasyarakatan. Selain melakukan tindakan, Tim Saber Pungli juga akan mengkaji apakah ada aturan yang mendukung terjadinya pungli. Tim ini juga akan menyisir regulasi yang dobel, tumpang tindih, regulasi yang tidak efektif dan merugikan masyarakat. Tim Saber Pungli dalam operasinya dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Kejaksaan Agung dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dipastikan akan bahu membahu dalam mengawal pemberantasan pungli, baik itu di pusat maupun daerah. Disamping itu perlu kerjasama dengan masyarakat untuk aktif dalam mendukung pemberantasan pungli baik itu berupa laporan, masukan atau terlibat langsung dalam mencari tempat-tempat terjadinya pungli. Semoga dengan adanya Tim Saber Pungli dan pelibatan masyarakat yang aktif, reformasi birokrasi  yang beretika dan bermoral dapat sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan yang lebih penting lagi adalah masyarakat dapat menikmati pelayanan publik yang praktis, mudah dan tidak ada peluang pungli lagi.

 

Kesimpulan

Pungli dan korupsi pada umumnya adalah persoalan klasik, secara umum pungli diartikan sebagai pungutan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar aturan, oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas. Menurut KPK, pungli termasuk gratifikasi yang merupakan kegiatan melanggar hukum dimana pelakunya dapat dikenakan pidana penjara maupun pidana denda. Pungli yang terjadi pada jembatan timbang yaitu pengemudi angkutan barang memberikan atau diminta memberikan uang kepada petugas jembatan timbang dengan tujuan kendaraannya yang overload (kelebihan tonase) dapat lolos dari penimbangan dan selanjutnya dapat melanjutkan perjalanan.

Pungli pada jembatan timbang disebabkan oleh tiga unsur, petama yaitu pemberi (supir) yang bertujuan meloloskan kendaraannya yang overload, kedua yaitu penerima (petugas) yang bertujuan memperkaya diri sendiri, dan ketiga yaitu pemerintah sebagai pengawas yang kurang optimal dalam pengawasan, kontrol, dan penindakan.

Lebih jauh bila kasus ini diulas dari segi pemerintahan, dalam fungsinya sebagai pelayan publik (public servent), pungli pada jembatan timbang mengakibatkan hubungan antar sektor pemerintahan terganggu, sedangkan dari sisi sosiologi hukum, pungli menyebabkan jalan rusak dan selanjutnya mengakibatkan bengkaknya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.

Penyelesaian masalah pungli di jembatan timbang dapat dilakukan antara lain:

  1. Mengoptimalkan fungsi  pengawasan, yang mana secara umum mekanisme pengawasan dengan strategi pengawasan dari dalam (inwardlooking- strategy) selama ini lebih dominan, dikombinasi dengan strategi pengawasan dari keluar (outward-looking strategy), atau mudahnya dapat diartikan sebagi pembenahan kelembagaan internal dan eksternal.  Hal ini tepat dilakukan karena pengawasan iksternal yang dilakukan oleh para birokrat umumnya masih belum juga mampu menghentikan fenomena itu, maka disarankan agar beberapa kelompok masyarakat turut melakukan pengawasan secara acak, untuk selanjutnya pelaku pungli yang pada akhirnya berhasil ditangkap diberi sanksi yang berat.

Selain itu bila perlu agar para pejabat benar-benar mengawasi anak buahnya, maka jika ada seorang anak buah yang terhukum karena melakukan pungli, para pejabat-atasan tersebut juga turut dikenai sanksi dengan cara dipecat dari statusnya sebagai pegawai negeri.

  1. Melibatan instansi selain Dishub dalam mengelola jembatan timbang juga dapat meminimalisir terjadinya praktik pungli, karena bagaimanapun juga penempatan personil dari instansi lain akan secara langsung memberikan pengawasan kepada petugas-petugas yang ada di jembatan timbang. Regulasi terkait retribusi serta sanksi yang mencegah pungli di jembatan timbang sudah ada.Sumber daya manusia dan infrastruktur juga telah disediakan oleh pemerintah. Pengawasan pun juga sudah diatur mekanismenya.
  2. Menerapkan kebijakan zero tolerance pada pelanggar baik pemberi (supir) dan penerima (petugas) sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku, dengan maksud tidak lagi memberikan teguran semata, namun lebih kepada pemberian shock therapy, khusunya pelaku maupun dan efek jera bagi siapapun yang memiliki keiinginan untuk melakukan tindakan tersebut.
  3. Penegakkan hukum (low enforcement) berdasarkan regulasi serta aturan yang berlaku, yang semestinya jika regulasi dipatuhi dan dijalankan oleh para birokrat di lapangan, tidak akan ada pungutan liar yang dilakukan oleh petugas di jembatan timbang, akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah bahwa pungutan liar bukan semata-mata murni karena ulah nakal petugas jembatan timbang, melainkan juga didukung oleh kesadaran pengusaha/sopir truk yang rendah sehingga fenomena pungli terjadi.

 

Dari sisi eksternal birokrasi, supir truk yang membawa muatan melebihi kapasitas juga memiliki kecenderungan untuk melakukan suap kepada para petugas di jembatan timbang untuk “memudahkan” perjalanannya. Perilaku dan mental koruptif seperti ini sudah barang tentu mendorong petugas untuk menerima suap, karena itu perlu dilakukan edukasi untuk menanamkan kesadaran kepada para sopir, termasuk para pengasaha yang mempekerjakan mereka, tentang dampak buruk yang luar biasa besarnya dari tindakan suap tersebut.

Bagaimana jenis dan bentuk edukasi yang akan diberikan pada penguna jasa jembatan timbang perlu dilakukan penelitian mendalam tentang sikap dan perilaku mereka dalam mentaati ketentuan-ketentuan dalam pengendalian muatan angkutan barang sehingga materi edukasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan.

Saran

Banyak alternatif pilihan solusi untuk mempersempit ruang gerak dan celah terjadinya pungli, beberapa alternatif tersebut antaranya lain;

  1. Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam manajemen pengelolaan jembatan timbang
  2. Penerapan sistem e-payment/e-billing dalam pengelolaan retribusi dari hasil sanksi overload tonase di jembatan timbang
  3. Kerjasama dengan pihak swasta yang memiliki kompetensi di bidang ini, melalui konsep Public Privet Partnership (PPP), sama seperti yang dilakuakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) yang bekerja sama dengan PT. Comuterline Jabotabek dalam mengelola trayek kreta listrik Jabotabek.

 

Masih banyak lagi yang lainny, namun demikin semua solusi tersebut tidak pernah akan berhasil bila tidak didasari dengan perubahan mental setiap stakeholedernya, untuk itu peran serta para tokoh agama dalam membina karakter setiap pemeluk agama juga perlu di perhitungkan.

 

Daftar Pustaka

Basah, Sjahran. (1985). Eksistensi Dengan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia. Bandung: Alumni.

Boediono, B. (2003). Pelayanan Prima Perpajakan. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Gie, T. L. (1993). Ensiklopedia Administrasi. Jakarta: Gunung Agung.

Lijan Poltak Sinambela, d. (2006). Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.

Manurung, L. (2009). Nasion Vol 6 Nomor 2. Jakarta: PPSN.

Sujata, A., Masthuri, B., Winarso, Fernandes, D. D., & Widyawati, S. (2002). Ombudsman Indonesia: Masa lalu, Sekarang, dan Masa Mendatang. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional.

Thoha, M. (2008). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

 

Website:

  1. http://www.ombudsman.go.id
  2. http://www.academia.edu/9167465/public_service
  3. http://www.kompasiana.com/bachtiar_endra/Pelayanan-publik-pajak_550fef67813311b62cbc694b
  4. http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%208%20JRV%203%20NO%203%20PROTECT.pdf

Written by Dara Aisyah