poster-compressed-kelompok-4

Poster PDF : postercompressed-kelompok-4

Full version-Makalah PDF : uas-pelayanan-publik-egov-kelompok4

KETERKAITAN ANTARA PELAYANAN PUBLIK DAN E-GOVERNMENT DENGAN BPJS KESEHATAN  (KASUS BPJS KESEHATAN DI RS PMI BOGOR)-KELOMPOK 4 (EKSTENSI ADM.NEGARA 2015)

DIBUAT OLEH :
KELOMPOK 4 (EKSTENSI ADM.NEGARA 2015)
1.ANDIKA KURNIA PUTRA
2.KRISTINA NATALIANA S
3. MUTIA KHAIRUNNISA
4. PRATIWI SEKAR SARI
5. REZA FEBRIAN

ABSTRAK
Pembahasan ini dilatarbelakangi mata kuliah pelayanan publik dan e-government untuk mengetahui ketidaksesuaian jenis pelayanan publik dengan aturan yang ada. Pelayanan BPJS Kesehatan kini tengah marak diperbincangkan. Banyak pelayanan BPJS Kesehatan yang tidak sesuai dengan aturan maupun visi misi dari BPJS Kesehatan itu sendiri.
Salah satu fokus pembahasan kelompok kami yaitu kasus pelayanan BPJS Kesehatan di RS PMI Bogor yang baru saja terjadi pada bulan Oktober 2016. Kasus itu terjadi pada awalnya karena tutupnya loket BPJS Center di RS PMI Bogor yang tidak sesuai jadwal atau tutup jauh lebih cepat. Tepat pada saat tutupnya loket tersebut, terdapat pasien dengan kondisi gawat darurat harus dirujuk ke rumah sakit lain yang memiliki fasilitas MRA. Untuk pengurusan rujukan tersebut, dibutuhkan surat rujukan dari loket tersebut. Berdasarkan hasil analisis kelompok kami, ditemukan berbagai ketidaksesuaian antara pelayanan BPJS Kesehatan di RS PMI Bogor dengan konsep mengenai pelayanan publik yang seharusnya dan juga dengan profil dari BPJS Kesehatan itu sendiri.

MASALAH
a. Keterkaitan antara Pelayanan Publik dengan Pelayanan BPJS Kesehatan di RS PMI Kota Bogor
b. Keterkaitan antara E-Goverment dengan Pelayanan BPJS Kesehatan di RS PMI Kota Bogor
c. Hambatan yang di alami masyarakat dalam memanfaatkan Pelayanan BPJS Kesehatan di RS
PMI Kota Bogor
d. Solusi untuk memperbaiki Pelayanan BPJS Kesehatan di RS PMI Kota Bogor

ANALISIS

a. Keterkaitan dengan Pelayanan Publik
Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS) adalah program Pemerintah dalam bentuk pelayanan publik. Program ini wajib diikuti oleh seluruh masyarakat umum tanpa memandang suku, ras, agama, budaya, gender, golongan dan satus ekonomi. Tujuan dari program ini adalah agar seluruh masyarakat dapat memperoleh pengobatan yang murah karena di subsidi oleh pemerintah.
Pelayanan BPJS di RS PMI Kota Bogor masih tergolong tidak menjalankan pelayanan publik dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari studi kasus Seorang Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tengah dirawat di Rumah Sakit PMI Bogor terpaksa terhambat untuk dirujuk ke rumah sakit lain dikarenakan petugas BPJS Center RS PMI Bogor tidak bisa melayani pengurusan surat rujukan pemindahan rumah sakit karena BPJS Center di RS PMI Bogor tutup lebih cepat dari waktu yang ditentukan, yaitu pukul 12.00 WIB, padahal seharusnya mereka tutup pukul 15.00 WIB.
Kejadian ini tidak mencerminkan pelayanan publik yang baik seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diuraikan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.prosedur-bpjs

Sumber : Prosedur Pelayanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan https://bpjs-kesehatan.go.id/

b. Keterkaitan dengan E-Government
Pelayanan BPJS di RS PMI Kota Bogor dapat dikatakan tidak baik dalam hal pelayanan yang berorientasi pada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari studi kasus Seorang Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tengah dirawat di Rumah Sakit PMI Bogor terhambat dirujuk ke rumah sakit lain dikarenakan petugas BPJS Center RS PMI Bogor tidak bisa melayani pengurusan surat rujukan pemindahan rumah sakit karena BPJS Center di RS PMI Bogor tutup lebih cepat dari waktu yang ditentukan, yaitu pukul 12.00 WIB, padahal seharusnya mereka tutup pukul 15.00 WIB.
Apabila dikaitkan dengan konsep e-government yang ada, sesuai menurut Indrajit (2005), mengemukakan e-government adalah usaha penciptaan suasana penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan obyektif bersama (shared goals) dari sejumlah komunitas yang berkepentingan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kepuasan yang terbaik kepada pengguna jasa atau untuk memberikan kepuasan maksimal. Dan juga kegunaan dan peran e-government pada asensinya merupakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (information and communication technologi=ICT) dalam administrasi publik. E-gov di bangun sebagai upaya untuk merevitalisasi organisasi dan manajemen pemerintahan. Hal ini dimaksudkan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara prima, dalam pengelolaan pelayanan publik.
Pada kasus ini tidak terlihat usaha penciptaan suasana penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai, tidak memberikan kepuasan kepada pengguna jasa atau pasien BPJS Kesehatan tersebut, dan tidak ada penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam prosedur perujukan ini dimana mengakibatkan tidak menjalankan fungsinya secara prima dalam keadaan seperti pada kasus pelayanan BPJS di RS PMI Bogor ini.

c. Hambatan
Berikut kekurangan yang dari layanan kesehatan BPJS Kesehatan:
Untuk keadaan non darurat, peserta diharuskan memeriksakan penyakitnya ke faskes 1 terlebih dahulu, berupa puskesmas atau klinik. Setelah itu apabila harus ke rumah sakit, maka pasien BPJS baru dapat ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Tetapi di asuransi selain BPJS/swasta, pasien dapat langsung ke rumah sakit yang bekerja sama tanpa harus ke puskesmas atau klinik terlebih dahulu.

d. Solusi
1) Untuk RS rujukan, perlu dibentuk emergency contact layanan 24 jam yang komitmen untuk menerima setiap panggilan pra rujukan
2) Menciptakan sistem pemantau kinerja Pegawai juga sangat dibutuhkan bagi pihak BPJS karena dengan adanya sistem pemantau kinerja pegawai tersebut, pegawai-pegawai yang “bandel” dapat segera ditindak tegas.
3) Perlu dibangunnya komitmen antara RS dan juga fasilitas kesehatan diluar RS untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat secara bertanggung jawab

KESIMPULAN
a. Pelayanan BPJS di RS PMI Kota Bogor masih tergolong tidak menjalankan pelayanan publik dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari studi kasus Seorang Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tengah dirawat di Rumah Sakit PMI Bogor terpaksa terhambat untuk dirujuk ke rumah sakit lain dikarenakan petugas BPJS Center RS PMI Bogor tidak bisa melayani pengurusan surat rujukan pemindahan rumah sakit karena BPJS Center di RS PMI Bogor tutup lebih cepat dari waktu yang ditentukan, yaitu pukul 12.00 WIB, padahal seharusnya mereka tutup pukul 15.00 WIB.
b. Pada kasus ini tidak terlihat usaha penciptaan suasana penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai, tidak memberikan kepuasan kepada pengguna jasa atau pasien BPJS Kesehatan tersebut, dan tidak ada penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam prosedur perujukan ini dimana mengakibatkan tidak menjalankan fungsinya secara prima dalam keadaan seperti pada kasus pelayanan BPJS di RS PMI Bogor ini.

SARAN
a. Untuk pihak manajemen bpjs perlu adanya koordinasi dan komitmen internal antara pihak manajemen, Perlu adanya ketegasan pimpinan terhadap seluruh karyawannya agar melakukan pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dengan rasa tanggung jawab;
b. Untuk RS rujukan, perlu dibentuk emergency contact layanan 24 jam yang komitmen untuk menerima setiap panggilan pra rujukan.Perlu ditetapkan mapping fasilitas alur rujukan dengan berkoordinasi dengan BPJS kesehatan dan juga jejaring yang terkait atau pembuatan sistem terkait untuk mempermudah pasien BPJS Kesehatan.

REFERENSI

Buku
Moenir, H. (2001). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia (Vol. Edisi V). Jakarta: Bumi Aksara

Jurnal dan E-Document
http://e-dokumen.kemenag.go.id/files/62NxKELG1284474158.pdf tentang Standarisai Aplikasi E-Goverment Untuk Instansi Pemerintah

http://journal.unair.ac.id/filerPDF/03_Habib%20JMKB_edited%20moor%20(Tyas).pdf tentang Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government

Pelayanan Publik. (n.d.). Retrieved from Digital Library:
http://digilib.unila.ac.id/6162/130/BAB%20II.pdf

Satria, A. (2015). UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Retrieved from Materi Pelayanan Publik : Teori Pelayanan Publik Menurut Para Ahli: http://www.materibelajar.id/2016/01/materi-pelayanan-publik-teori-pelayanan.html

SUMBER LAIN

https://bpjs-kesehatan.go.id/

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 63 Tahun 2003

http://www.kuliah.info/2015/05/konsep-adalah-apa-itu-konsep-ini.html

Written by Dara Aisyah