Ditulis Oleh:

Alika Aprilia, Emiko Khoirunnisa, Nurul Husni, Rizka Yulianti, Segy Hanantoko, Zerlinda Siswati Zuhdi

Abstrak

     Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Kementerian pada Kabinet Kerja yang membidangi isu‐isu terkait uapaya‐upaya untuk mewujudkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

     Pada Kabinet Kerja telah ditetapkan VISI yang terkait dengan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak yaitu: Terwujudnya Perempuan dan Anak Indonesia yang berkualitas, mandiri dan Berkepribadian.

     Berdasarkan Visi Kabinet Kerja terkait dengan upaya mewujudkan hal tersebut, maka ditetapkan 3 (tiga) pilar MISI yang tercermin pada tugas dan tanggungjawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu:

  1.       Pemberdayaan Perempuan
  2.       Perlindungan Perempuan dan Anak
  3.       Pemenuhan Hak Anak

     Kabupaten/kota Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Secara umum, KLA  bertujuan untuk memenuhi hak dan melindungi anak. Sedangkan secara khusus, KLA bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.

     Namun ternyata, belum semua provinsi turut menyelenggarakan program ini. Sebanyak 9655 puskesmas dari 34 provinsi di Indonesia, baru sekitar 1000 puskesmas mewujudkan Pelayanan Ramah Anak melalui program Pusekesmas Ramah Anak.

Mengenal Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dan Puskesmas Ramah Anak (PRA)

      Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

      Tujuan KLA secara umum adalah untuk memenuhi hak dan melindungi anak dan secara khusus untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota

KLA menerapkan strategi pemenuhan hak anak (PUHA), yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam:

  1. Setiap proses penyusunan: kebijakan, program dan kegiatan.
  2. Setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
  3. Setiap tingkatan wilayah: nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak antara lain sebagai berikut:

  1. Pengarusutamaan Pemenuhan Hak Anak (PUHA).

Yaitu upaya mengintegrasikan pemenuhan hakdasar anak dalam penyusunan perundang undangan,kebijakan, program dan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak.

  1. Penguatan kelembagaan.

Yaitu upaya untuk memperkuat kelembagaan PP dan PA, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Dunia Usaha di semua wilayah administrasi pemerintahan agar proaktif dalam upaya memenuhi hak anak yang dilakukan melalui advokasi, sosialisasi dan fasilitasi di bidang ketenagaan, anggaran, sarana prasarana, metoda dan teknologi.

  1. Perluasan jangkauan.

Yaitu membangun wilayah percontohan kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa/kelurahan serta kawasan layak anak di sentra pertumbuhan ekonomi kemudian mereplikasikan ke dalam kawasan penyangga dan wilayah perbatasan serta pulau terluar.

  1. Membangun jaringan.

Yaitu membangun kerjasama dan komitmen operasionalisasi kebijakan KLA dengan lemb

aga-lembaga yang bekerja di bidang perencanaan dan pengembangan kota, tata ruang, gugus tugas yang relevan dan substansial dalam membangun KLA.

  1. Pelembagaan dan pembudayaan KLA.

Yaitu upaya melembagakan dan membudayakan sikap dan perilaku ramah terhadap anak dari lingkungan keluarga inti dan keluarga besar (nucleous dan etened families) untuk menjamin adanya interaksi antar generasi yaitu anak, orang dewasa, orang tua dan manusia lanjut usia. Hal ini dimaksudkan agar nilainilai luhur budaya bangsa tidak hilang atau luntur.

  1. Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (PKIE).

Yaitu upaya untuk memanfaatkan media dalam membangun komunikasi dan pemahaman bersama, penyebarluasan informasi dan memberikan edukasi pada masyarakat dalam melembagakan danmembudayakan KLA. Media tersebut diklasifikasikan ke dalam media dalam ruang,luar ruang, cetak, elektronik dan media elektronik berbasis jaringan web atau media sosial.

  1. Sertifikasi dan apresiasi

      Yaitu upaya memberikan sertifikat capaian dan penghargaan atas prestasi dalam mengembagkan KLA. Apresiasi KLA di kategorikan ke dalam kelompok yaitu pratama, madya, nindya, utama dan KLA.

      Untuk mewujudkan KLA, hal utama yang harus diterapkan adalah Puskesmas Ramah anak. Puskesmas ramah anak yang merupakan salah satu indikator kabupaten/kota layak anak (KLA). pelayanan ramah anak di puskesmas menjalankan fungsi berdasarkan empat prinsip perlindungan anak, yakni non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan kelangsungan hidup, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Tujuannya adalah untuk membangun kesehatan ibu dan anak yang mencakup kualitas hidup anak meningkat, tumbuh kembang optimal baik secara fisik, mental, emosi, dan sosial, serta intelegensi majemuk seusai potensi genetiknya. Puskesmas ramah anak digalakan juga dalam rangka menindaklanjuti Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, undang-undang nomor 5 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, serta Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:1457/MENKES/ SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota.

Perkembangan Penerapan KLA di Indonesia

        Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintergrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. KLA perlu diwujudkan dengan alas an sebagai berikut. KLA mulai dicanangkan pada tahun 2006 dengan melibatkan 5 kota di awal pengembangannya.

2

Gambar 1 Persentase jumlah anak di Indonesia

  • Jumlah anak sekitar sepertiga dari jumlah penduduk.
  • Anak adalah modal investasi dan sumberdaya manusia dimasa yang akan datang, sekaligus sebagai generasi penerus bangsa.
  • Anak harus berkualitas agar tidak menjadi beban pembangunan.
  • Koordinasi dan kemitraan antara pemangku kepentingan terkait. pemenuhan hak hak anak harus diperkuat agar terintegrasi, holistik akan berkelanjutan.

KLA bertujuan membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum kedalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan dalam bent

lulu

Gambar 2 Timeline perkembangan penerapan KLA di Indonesia

uk:  kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Indonesia menyatakan komitmen untuk menjamin setiap anak diberikan masa depan yang lebih baik dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak. Sejak itu tercapailah kemajuan besar, sebagaimana tercantum dalam laporan Pemerintah Indonesia mengenai Pelaksanaan Konvensi Hak Anak ke Komite Hak Anak, Jenewa, lebih banyak anak bersekolah dibandingkan di masa sebelumnya, lebih banyak anak mulai terlibat aktif dalam keputusan menyangkut kehidupan mereka, dan sudah tersusun  peraturan perundang-undangan penting yang melindungi anak. Kondisi ini menjadi point penting dalam mempercepat pembentukan KLA.

Pembentukan KLA harus memiliki pra kondisi yang memungkinkan transformasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.Salah satu indikator terpenting KLA adalah Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar.Pembentukan puskesmas ramah anak adalah pra-kondisi untuk mencapai indikator tersebut.Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar merupakan usaha dalam pemenuhan hak anak untuk memperoleh standar kehidupan yang layak agar bisa berkembang secara optimal, baik fisik, mental, spiritual, moral maupun sosial dengan baik, termasuk hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial.

Puskesmas memiliki peran penting dalam pemenuhan hak anak atas kesehatan sehingga penyelenggaraan puskesmas ramah anak yang merupakan salah satu indikator kabupaten/kota layak anak (KLA), harus di lakukan secara proaktif termasuk di Kabupaten Bogor.Puskesmas Ramah Anak dimana fasilitas pelayanan seperti ruang bermain anak, ruang laktasi, perpustakaan anak telah tersedia.

Pelaksanaan program Puskemas Ramah Anak sebagai pra-kondisi pengembangan KLA yang dilakukan melalui pendekatan Bottom-upkarena dilakukan pada wilayah jangkauan terkecil yaitu keluarga.  Puskemas sebagai tahap persiapan dalam pencapaian indikator kesehatan dan kebutuhan dasar yang menyangkut anak.Adapun tahapan dalam pembentukan KLA secara garis besar yaitu, tahap pembentukan Gugus Tugas KLA dan Pengumpulan Data Basis KLA. Pada tahap selanjutnya KLA akan memasuki tahap perencanaanmelalui Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA.Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan. Mobilisasi Sumber Daya: Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA. Tahap Pemantuan dan Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan KLA.

Bentuk Penerapan Puskemas Ramah Anak di Kabupaten Bogor

Kabupaten Bogor mempunyai misi meningkatan kualitas dalam memenuhi hak anak berkaitan dengan kesehatan dan perlindungan anak, serta menciptakan lingkungan nyaman dan ramah anak. Pemerintah Kabupaten Bogor  melakukan pengembangan Pelayanan Ramah Anak Di Puskesmas, hal tersebut dilakukan melalui kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Penerapan Model Pelayanan Ramah Anak Di Puskesmas.

Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) adalah puskesmas yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan 4 (empat) prinsip perlindungan anak, yakni Non diskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak, Hak untuk hidup dan Kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Hal utama untuk menciptakan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas dimulai dari Sumber Daya Manusia (SDM), Sarpras dan lingkungan, pelayanan, pengelolaan, partispasi anak dan pemberdayaan masyarakat.

Indikator  Puskesmas Ramah Anak, ditunjukan dengan adanya minimal dua orang tenaga kesehatan yang harus paham dan terlatih mengenai Konvensi Hak Anak (KHA), tersedianya media dan materi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), tersedianya fasilitas layanan kesehatan ibu dan anak, tersedianya tempat khusus pemeriksaan anak, ada taman, gizi, pojok ASI, pojok oralit, tempat bermain, tersedia dokter anak, konseling untuk anak, ruang tumbuh kembang anak serta tempat pelayanan korban kekerasan terhadap anak. Tersedianya sanitasi lingkungan Puskesmas yang sesuai standar, dan tersedianya Sarpras bagi anak penyandang disabilitas.

Puskesmas Layanan Ramah Anak adalah Puskesmas lebih mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung ke puskesmas. Upaya Kesehatan di Puskesmas sebagai Puskesmas Layanan Ramah Anak meliputi UKP (Upaya Kesehaan Perorangan), seperti Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit termasuk Manajemen Terpadu Balita Muda, Pelayanan Deteksi Dini Tumbuh Kembang, Pelayanan Kesehatan Mata Anak, Pelayanan konsultasi anak, konsultasi kesehatan lingkungan, gizi,dan psikologi.

Dinamika penduduk Kabupaten Bogor yang menunjukan 1/3 total Penduduk Kabupaten Bogor adalah anak-anak, rentan secara fisik, mental maupun sosial dan masih tergantung pada orang dewasa oleh karena itu Puskesmas Ramah Anak merupakan pengembangan dari Kabupaten Layak Anak (KLA), KLA harus dikembangkan. Data pemerintah Kabupaten Bogor menunjukan bahwa baru ada 15 Puskesmas Ramah Anak di Kabupaten Bogor, berkaitan dengan Pemenuhan Hak Anak Ada lima Kluster dalam Hak Anak antara lain, Hak Sipil dan Kebebasan,Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan,Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya dan Perlindungan Khusus.

Pelaksanaan program KLA pada Kluster Kesehatan dasar dan Kesejahteraan di Kabupaten Bogor, ditunjang oleh Posyandu melalui Pelatihan Kesehatan Reproduksi Remaja melalui kelompok PIK Remaja oleh PLKB dan Dinkes, Puskesmas Ramah Anak. Puskesmas Ramah Anak merupakan puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara ramah, lengkap dan terpadu.Tujuannya untuk membangun kesehatan ibu dan anak yang mencakup, kualitas hidup anak meningkat, tumbuh kembang oftimal mulai fisik, mental, emosi, dan sosial, serta intelegensi majemuk seusai dengan potensi genetiknya.

Permasalahan dalam Penerapan PRA di Indonesia

  • Belum semua indikator dapat dipenuhi seperti ruang bermain anak dan ruang tunggu khusus anak yang terpisah dari orang sakit
  • Belum semua puskesmas di Indonesia terdaftar dalam kla.or.id
  • Dari 9655 puskesmas dari 34 provinsi di Indonesia baru sekitar 1000 puskesmas mewujudkan Pelayanan Ramah Anak
  • Masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap program Puskesmas Ramah Anak

Analisis Peran Organisasi Publik Terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Kementerian pada Kabinet Kerja yang membidangi isu‐isu terkait uapaya‐upaya untuk mewujudkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

Pada Kabinet Kerja telah ditetapkan VISI yang terkait dengan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak yaitu: Terwujudnya Perempuan dan Anak Indonesia yang berkualitas, mandiri dan Berkepribadian. Berdasarkan visi Kabinet Kerja terkait dengan upaya mewujudkan hal tersebut, maka ditetapkan 3 (tiga) pilar misi yang tercermin pada tugas dan tanggungjawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu:

  1. Pemberdayaan Perempuan
  2. Perlindungan Perempuan dan Anak
  3. Pemenuhan Hak Anak

Adapun STRATEGI yang digunakan untuk melaksanakan Misi dan mewujudkan Visi tersebut adalah Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

  • perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat;
  • penetapan sistem data gender dan anak;
  • koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender,perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat;
  • pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab KementerianPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
  • koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan pPuskesmas Ramah anak merupakan suatu wujud pelayanan bidang kesehatan yang memproyeksikan kenyamanan anak saat berada di fasilitas kesehatan. Puskerempuan dan anak berbasis gender;
  • koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  • pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Struktur organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:

  1. Sekretariat Kementerian;
  2. Deputi Bidang Kesetaraan Gender;
  3. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
  4. Deputi Bidang Perlindungan Anak;
  5. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak;
  6. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat;
  7. Staf Ahli Bidang Pembangunan Keluarga;
  8. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
  9. Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan; dan
  10. Staf Ahli Bidang Komunikasi Pembangunan.

Kementerian Kesehatan RI

  1. Visi

Visi misi Kementerian Kesehatan mengikuti visi misi Presiden Republik Indonesia yaitu Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong. Visi tersebut diwujudkan dengan 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

  • Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
  • Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
  • Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
  • Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
  • Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
  • Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
  • Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Gambar 4 Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan RI

Kementerian Kesehatan juga berperan serta dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui agenda prioritas Kabinet Kerja atau yang dikenal dengan Nawa Cita, sebagai berikut:

  • Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
  • Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
  • Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
  • Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
  • Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
  • Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
  • Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
  • Melakukan revolusi karakter bangsa.
  • Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
  1. Nilai-nilai
  • Pro Rakyat

Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan harus menghasilkan yang terbaik untuk rakyat.Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama dan status sosial ekonomi.

  • Inklusif

Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan saja.Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat pengusaha, masyarakat madani dan masyarakat akar rumput.

  • Responsif

Program kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi geografis.Faktor-faktor ini menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penangnganan yang berbeda pula.

  • Efektif

Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien.

  • Bersih

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan, dan akuntabel.

Kementerian Kesehatan RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan.Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2016, pasal 3 dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan fungsi :

  • perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian dan alat kesehatan;
  • koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organsisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
  • pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan;
  • pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan;
  • pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan serta pengelolaan tenaga kesehatan;
  • pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah;
  • pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan;
  • pelaksanaan dukungan substansif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;

Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat memperoleh penghargaan sebagai juara umum pertama Kabupaten Layak Anak tingkat Jabar Tahun 2016, karena dinilai mampu memenuhi hak dasar anak. Indikator penilaian didasarkan pada pengasuhan keluarga dan lingkungan, serta perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan.Menurut dia, penghargaan tersebut merupakan upaya keras tim Pemkab Bogor dalam rangka memenuhi hak anak, dan terus dilakukan melalui berbagai kebijakan dan pembangun seperti pembentukan gugus KLA, pembangunan taman kreativitas yang merupakan pemenuhan hak anak untuk bermain, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, dan peningkatan SDM tentang hak anak.

Pemkab Bogor berkomitmen terhadap pemenuhan hak anak dengan membentuk pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A), Pokja Anak, sistem peradilan pidana anak, gugus perlindungan anak yang disebar hingga tingkat desa melalui Satgas Perlindungan Anak.Kabupaten Bogor menerima penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat madya atau naik peringkat dari tahun sebelumnya yakni KLA tingkat pratama.Penghargaan ini diberikan Presiden Joko Widodo bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional.

Pemkab Bogor sudah membuat produk hukum seperti Peraturan Daerah No 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kekerasan dalam rangka mengimplementasikan hak-hak anak dan memberikan perlindungan dari kekerasan terhadap anak dan perempuan.Hasilnya, di Pemkab Bogor angka partisipasi pendidikan meningkat sebesar 92%, ASI ekslusif 99%, imunisasi 99%.Pemkab Bogor sudah menjadi pilot project implementasi UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang gugus kelompok kerjanya terdiri dari Pengadilan Negeri, Kepolisian, Kejaksaan Negeri, dan semua tim dari lembaga yang ada di masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan hak tentang anak.

 Kaitan PRA dengan Pelayanan Publik

Kesehatan anak adalah salah satu unsur utama dalam setiap kehidupan di suatu Negara karena anak merupakan Sumber Daya Manusia dimasa yang akan datang. Kualitas sumber daya manusia dimasa yang akan datang ditentukan dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah yang menjamin kesehatan anak. Pemberian pelayanan yang prima terhadap publik oleh pemerintah dimaksudkan untuk membangun sosial kontrak dimana pemerintah membantu masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Salah satu cara untuk menjamin kesejahteraan tersebut adalah dengan membuat program yang menjamin kesejahteraan masyarakat secara sustainable. Selain sebagai investasi, memberikan pelayanan yang menjamin kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat. Hal pertama yang perlu diwujudkan dalam menjamin kesejahteraan anak adalah kesehatan anak itu sendiri. Puskesmas Ramah Anak merupakan program yang dapat mencapai kedua tujuan diatas. Oleh karena itu, program ini memiliki urgensi yang tinggi untuk segera dilaksanakan.

Dalam mewujudkan pelayanan publik, hal pertama yang harus dilaksanakan pemerintah adalah menciptakan konsep untuk telah disesuaikan dengan kebutuhan masalah yang hendak diselesaikan dan untuk memastikan implementasi akan berjalan sesuai standar yang telah ditentukan. Pada program ini pemerintah menetapkan standard melalui berbagai komponen yang harus terdapat pada setiap puskesmas agar memenuhi syarat sebagai Puskesmas Ramah Anak. Adapun komponen Puskesmas Ramah Anak adalah sebagai berikut:

  1.  Tersedia tenaga medis yang memahami tentang hak dan kesehatan anak
  2.  Tersedia ruang pelayanan khusus untuk anak dan konseling bagi anak
  3.   Tersedia KIE tentang hak kesehatan anak
  4. Memiliki ruang laktasi yang higienis dan melaksanakan IMD untuk puskesmas yang memberikan pelayanan persalinan
  5.  Tersedia ruang bermain bagi anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien
  6.    Poli MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit)
  7.   Pembentukan dan pelaksanaan kelompok pendukung ibu untuk meningkatkan ASI eksklusif
  8.   Merupakan kawasan tanpa rokok
  9.   Sebagian besar (50%) sekolah diwilayah kerja puskesmas UKS-nya minimal mencapai klasifikasi standar
  10.   Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) terkait pemenuhan hak anak diwilayah kerja sebagian besar aktif (Posyandu) 50% minimal mencapai pratama, dan puskesmas melaksanakan PKPR dan pelayanan tata laksana
  11.   Cakupan pelayanan kesehatan anak meliputi;
  12.    Cakupan ASI tinggi
  13.  Peningkatan asupan gizi
  14.   Layanan anak sakit dengan HIV/AIDS
  15.   Imunisasi Dasar Lengkap
  16.   Layanan Kesehatan Reproduksi
  17. Tersedia layanan Therapeutic Feeding Centre (TFC) yaitu pelayanan kesehatan untuk mendukungpenurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita
  18.    Fasilitasi dan advokasi kader kesehatan desa
  19.   Menerima rujukan anak korban kekerasan,ketergantungan obat dan anak hamil
  20.   Sanitasi lingkungan Puskesmas memenuhi ketentuan standar kesehatan
  21. Tersedia data tentang pemenuhan hak anak yang terpilah sesuai usia,jenis kelamin dan permasalahan kesehatan.

Setelah menentukan komponen-komponen diatas, kebijakan tertulis harus dirumuskan. Penyelenggaraan Puskesmas Ramah Anak termasuk di Kota Bogor umumnya merujuk pada Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan undang-undang nomor 5 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Selain kedua peraturan perundang-undangan diatas, terdapat beberapa daerah yang merumuskan Peraturan Daerah dalam menerapkan Kota Layak Anak dan Puskesmas Ramah Anak seperti Yogyakarta dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak dan Kota Depok dengan Perda Kota Depok No. 15 Tahun 2013

Kaitan dengan E-Government

Penerapan program pemerintah saat ini tidak terlepas dari penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi memberikan kemudahan dalam memberikan informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut. Sama halnya dengan program Kabupaten Layak Anak dan Puskesmas Ramah Anak yang saat ini memiliki sebuah website sebagai pusat berbagai informasi mengenai pelaksanaan Kabupaten Layak Anak dan Puskesmas Ramah Anak di Indonesia.

kla

Gambar 3  Website kla.co.id

Website tersebut berisi perkembangan program dari seluruh Indonesia, berita, artikel, dan sebagainya. Selain website yang dikembangkan khusus untuk KLA, berbagai informasi mengenai KLA juga terdapat pada website pemerintah daerah yang berfungsi sebagai sarana edukasi, dan komunikasi.

kupang

Gambar 4 Informasi mengenai PRA di website resmi Pemerintah Kota Kupang

bogor

Gambar 7 Informasi mengenai PRA di website resmi Pemerintah Kota Bogor

Hambatan

Terdapat beberapa hambatan dalam proses penerapan program ini yaitu:

  1. Pelaksanaan yang tidak merata diseluruh daerah di Indonesia karena meskipun terdapat peraturan yang spesifik yang mengatur tetapi pelaksanaan yang bersifat Top-Down dan Bottom-Up yang memungkinkan proses penerapan yang terintegrasi tidak dilaksanakan secara. program ini hanya terkesan seperti himbauan sehingga meskipun terdapat daerah yang sukses melaksanakan seperti Bogor namun masih banyak daerah yang masih sangat tertinggal dalam melaksanakan program ini. Hingga saat ini hanya beberapa daerah yang secara individual melaksanakan program ini.
  2. Sama seperti kebanyakan masalah di Indonesia, penerapan digitalisasi masih terbatas pada pemberian informasi terhadap masyarakat dalam bentuk website, bukan suatu sistem terintegrasi yang dibangun untuk secara keseluruhan mengakomodasi program baik pada proses formulasi kebijakan, pelaksanaan, serta pengawasan. Hal ini dapat dilihat dari website-website baik milik pemerintah maupun Non-Governmental Organization yang memuat yang memuat tentang perkembangan KLA dan PRA. Masing-masing organisasi hanya memuat artikel dan berita mengenai KLA dan PRA namun tidak terdapat fungsi yang menunjukkan adanya komunikasi dan koordinasi baik antar organisasi maupun antara organisasi dengan publik. Jika digitalisasi diterapkan, pelaksanaan program dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien karena penggunaan teknologi akan memotong jalur birokrasi yang rumit serta memotong biaya yang akan digunakan.
  3. Meskipun program ini telah berjalan cukup lama namun program ini masih asing bagi masyarakat karena kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pihak pemerintah. Pengetahuan tentang program ini sangat penting bagi masyarakat. Selain itu, sudah merupakan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terbaik melalui program Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang telah diatur dalam perundang-undangan dan peraturan menteri.

Solusi

Setiap program pemerintah memerlukan solusi menyeluruh baik dari sisi fomulasi kebijakan maupun proses implementasi. Berikut merupakan solusi berdasarkan analisis permasalahan yang ada.

  1. Optimalisasi pada proses implementasi program secara bottom-up dan top-down. Dengan melakukan aktifitas sebagai berikut;
  • Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu dilaksanakan mengingat PRA merupakan suatu program yang dicanangkan untuk menjadi langkah pertama dalam  mencapai KLA, dan kemudian Indonesia Layak Anak (Idola)
  • Perumusan masalah oleh pemerintah pusat perlu melibatkan sudut pandang dari pemerintah daerah

2.  Level penggunaan teknologi informasi perlu ditingkatkan tidak hanya sebagai media pemberian informasi namun juga sebagai media koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat serta       sebagai pusat data yang lengkap mengenai perkembangan jumlah puskesmas yang telah memenuhi standar. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibangun suatu sistem e-government yang memenuhi syarat sebagai berikut:

  • Memungkinkan bagi pemerintah daerah untuk melakukan update mengenai jumlah puskesmas keseluruhan, jumlah puskesmas yang telah memenuhi syarat PRA, serta hal-hal lain yang menyangkut perkembangan program PRA di daerah yang bersangkutan.
  • Memungkinkan bagi pihak lain seperti masyarakat, NGO, swasta, universitas dan lain sebagainya untuk memberikan berbagai jenis masukan baik kritik, saran, ide dan lain sebagainya

3.  Untuk mengoptimalkan sistem e-government yang dibangun, diperlukan kebijakan mengatur agar update ke sistem oleh pemerintah daerah bersifat mandatory. Meskipun demikian, mengingat banyak daerah yang belum dapat menjalankan program ini karena memiliki kendala pada APBD, maka mewajibkan daerah untuk sepenuhnya menjalankan program ini belum dapat dilakukan.Namun, dengan mengetahui perkembangan pelaksanaan secara keseluruhan, berbagai pihak dapat membantu dalam mengoptimalkan produktivitas program secara perlahan.

4. Meskipun e-government telah memuat informasi yang lengkap tentang PRA, sosialisasi langsung oleh pemerintah daerah perlu dilakukan karena target utama pada program PRA ini adalah masyarakat menengah kebawah yang tidak semuanya memiliki akses terhadap teknologi.

Kesimpulan
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) selain memberikan pelayanan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan, puskesmas juga berperan dalam pemberdayaan keluarga agar paham dan mampu memenuhi hak kesehatan anak. Puskesmas juga menjadi pusat informasi kesehatan bagi keluarga maupun anak dan memberi dukungan agar mereka dapat mempraktekkan pengetahuan kesehatan dalam kehidupan. Puskesmas dianggap memiliki peran penting dalam pemenuhan hak anak atas kesehatan. Untuk itu, implementasi terhadap kabupaten/kota layak anak yang difokuskan melalui puskesmasnya semestinya digalakkan, mengingat angka puskesmas yang sudah memenuhi kriteria layak anak hanya 1000 dari 9655 puskesmas di 34 provinsi di Indonesia. Sementara, pada prakteknya, suatu wilayah akan mencapai keberhasilan sebagai KLA adalah
dengan memenuhi strategi sebagai berikut:
1. Pengarusutamaan pemenuhan hak anak (PUHA)
2. Penguatan kelembagaan
3. Perluasan jangkauan
4. Membangun jaringan
5. Pelembagaan dan pembudayaan KLA
6. Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (PKIE)
7. Sertifikasi dan apresiasi
Dimana dapat diketahui bahwa peran pemerintah dan masyarakat umum sangat diperlukan demi terbentuknya pelayanan publik terhadap optimalisasi pemenuhan hak anak tanpa melupakan
prinsip dan fungsi utama perlindungan anak, seperti: nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan kelangsungan hidup, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Saran
Salah satu upaya pencapaian KLA adalah harus menciptakan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana yang memadai di puskesmas ramah anak agar dapat melayani kebutuhan dan keinginan serta memberikan kepuasan kepada publik yang penerapannya harus dilaksanakan oleh semua elemen pemerintahan dengan instansi kesehatan terkait secara komprehensifdan berkelanjutan. Selain itu optimalisasi perwujudan puskesmas ramah anak dapat dicapai apabila:
1. Pemerintah harus turut serta memenuhi kebutuhan kriteria puskesmas layak anak sehingga KLA dapat terwujud karena masa depan bangsa berada pada pundak anak-anak Indonesia yang
sehat dan juga cerdas,
2. Dipangkasnya birokrasi yang berbelit terkait pendaftaran puskesmas pada website kla.or.id, dengan begitu, puskesmas-puskesmas yang sudah memenuhi indikator layak anak dapat meregistrasikan instansinya,
3. Alangkah baiknya apabila puskesmas terus melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarananya demi mewujudkan kebutuhan masyarakat dan anak-anak akan pelayanan kesehatan yang bermutu.
4. Korupsi merupakan masalah klasik yang selalu terjadi pada pendanaan program. Mengingat pentingnya program ini, pemerintah perlu melakukan pencegahan pada proses pengawasan

Referensi

Drs. Hessel Nogi S. Tangkilisan, MSi, “Teori dan Konsep Kebijakan Publik” dalam Kebijakan Publik yang Membumi

http://eprints.uny.ac.id/8530/3/BAB%202%20-%2007401241045.pdf diakses pada tanggal 09 Desember 2016 pukul 09:24 WIB

A.G Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta,PustakaPelajar,2008) hal.22 lib.ui.ac.id/file?file=digital/126333-T-836-Model%20interoperabilitas-Literatur.pdf  teori e-government\diakses pada 09 Desember 2016 pukul 10.11 WIB

Ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36  Tahun 1990.

Laporan Indonesia Pelaksanaan Konvensi Hak Anak Periode I (1990-1992), II (19921997), III dan IV(1997-2007).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B Ayat (2); Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan Undang-Undang lainnya terkait dengan anak.

HandoutKPPA

https://www.edupublik.com/menteri-yohana-puskesmas-ramah-anak-indikatorkotakabupaten-layak-anak/

http://www.transbogor.co/read/9554/30/8/2016/penuhi-hak-hak-anak-pemkab-bogorfokus-bangun-puskesmas-ramah-anak

www.kla.or.id

 

 

Written by Dara Aisyah