Abstrak

Kesehatan adalah kebutuhan dasar yang paling penting untuk membantu manusia melakukan kegiatan sehari-hari. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bertanggung jawab memelihara  dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui seluruh jajaran kementerian kesehatan seluruh level seperti tenaga kesehata, sarana kesehatan, dan; lain.lain. Analisis ini ini bertujuan untuk mencari fakta mengenai apa yang sebenarnya terjadi sampai bisa beredarnya vaksin palsu. Data yang digunakan untuk mencari bukti adalah menggunakan data sekunder berupa buku-buku yang relevan, dokumen-dokumen instansi terkait yang di publikasikan, media elektronik berupa berita online dan website dari instansi terkait. Dengan metode analisis data kualitatif. Di bagian akhir didiskusikan beberapa rekomendasi solusi dan saran terkait dengan hasil analisis ini.

Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan analisis ini adalah beredarnya vaksin palsu di 28 sarana kesehatan di Indonesia dapat dinyatakan bahwa kementerian kesehatan RI telah lalai mengawasi peredaran vaksin di rumah sakit. Analisis ini dilakukan untuk mencari lebih rinci tentang peran kementerian kesehatan RI  dikaitkan dengan peredaran vaksin palsu pada beberapa rumah sakit.

Analisis

Keterkaitan Kelalaian Kementerian Kesehatan RI Terkait Vaksin Palsu Dengan Konsep Pelayanan Publik.

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kelalaian kemenkes RI terkait kasus vaksin palsu menggunakan konsep pelayanan publik modern yang merujuk pada konsep dari beberapa literatur luar negeri, dengan literatur yang paling dominan adalah New Public Management oleh Denhart. Pelayanan publik modern menyatakan bahwa pemerintah harus terlibat dalam kegiatan yang tidak dapat diprivatisasi, dengan itu mekanisme pasar harus digunakan sebaik mungkin sehingga masyarakat akan disajikan dengan pilihan opsi pemberian pelayanan. Selain itu, New Public Management menunjukkan peran khusus untuk manajer, dalam hal ini Menteri Kesehatan, yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja, efisiensi dan produktivitas. New Public Management berpendapat  bahwa Menteri Kesehatan atau manajer public, lebih mengarahkan daripada memerintah. Menteri Kesehatan bertugas mengarahkan dan menjadi pengawas dalam pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya.

“Therein lies the soul of public administration. What is most significant, and most valuable, about public administration is that we serve citizens to advance the common good. Public administrators are responsible for improving the public health, for maintaining public safety, for enhancing the quality of our environment, and myriad other tasks. Ultimately, for them, for us, what really matters is not how efficiently we have done our jobs, but how we have contributed to a better life for all.”

(Denhart, 2007, hal. 4)

Disinilah letak core business administrasi publik. Apa yang paling penting dan berharga tentang administrasi publik adalah melayani warga untuk memajukan kesejahteraan umum. Administrator publik bertanggung jawab untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, untuk menjaga keselamatan publik, untuk meningkatkan kualitas lingkungan kita, dan banyak sekali tugas-tugas lainnya. Pada akhirnya bagi kita semua apa yang sebenarnya penting adalah bukan seberapa efisien kita telah melakukan pekerjaan kita, tapi bagaimana kita telah memberikan kontribusi untuk kehidupan yang lebih baik bagi semua. Layanan Publik yang didasarkan pada kepentingan publik, dalam cita-cita pemerintahan yang demokratis, dan keterlibatan masyarakat sipil.

Akuntabilitas Kemenkes

Mengetahui akuntabilitas tidak sederhana. Pegawai Kemenkes harus memperhatikannya lebih dari sektor bisnis; Pegawai Kemenkes juga harus hadir dalam hukum-hukum dan konstitusi, nilai-nilai masyarakat, norma politik, standar profesional, dan kepentingan warga negara. Soal akuntabilitas dan tanggung jawab dalam pelayanan publik sangat kompleks. Administrator publik dan harus bertanggung jawab untuk lembaga dan standar operasionalnya, termasuk kepentingan umum; hukum-hukum konstitusi; instansi lain; tingkat pemerintahan lainnya; media; standar profesional; nilai-nilai dan norma masyarakat; faktor situasional; norma-norma demokrasi; dan tentu saja, masyarakat. Seperti yang dikutip dibawah ini,

“Recognize that accountability isn’t simple. Public servants should be  attentive to more than the market; they should also attend to statutory and constitutional law, community values, political norms, professional standards, and citizen interests”

(Denhart, 2007, hal. 119)

Pegawai Kemenkes memang diharuskan untuk responsif terhadap semua norma persaingan, nilai-nilai, dan preferensi dari sistem pemerintahan yang kompleks. Variabel ini merupakan tumpang tindih, poin-poinnya kadang-kadang bertentangan. Akibatnya, ada tantangan yang signifikan terlibat dalam “membangun harapan, memverifikasi kinerja, menjaga respon dari agen, menilai menyalahkan, memilah tanggung jawab, menentukan siapa masters, dan mengelola kondisi dari beberapa sistem akuntabilitas”.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kemenkes

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-base Management) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja.

Upaya penguatan sistem akuntabilitas kinerja di Kementerian Kesehatan dilakukan secara menyeluruh terutama dengan dibentuknya kelompok kerja – kelompok kerja pada 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, salah satunya adalah kelompok kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Kelompok kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja di tingkat Kementerian ini berkoordinasi dengan tim-tim penguatan akuntabilitas kinerja yang berada di unit-unit Eselon I, sebagai upaya meningkatkan dan menguatkan pada beberapa komponen, antara lain Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Dengan kata lain, SAKIP merupakan integrasi sistem secara komprehensif yang dimulai dari sistem perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, pelaksanaan dan evaluasi, dengan demikian tidak hanya meliputi satu komponen saja sehingga penguatannya memerlukan upaya menyeluruh dari seluruh komponen yang dihasilkan dari koordinasi semua unit organisasi yang berada di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Keterkaitan komponen-komponen dalam SAKIP yang menjadi perhatian dalam memperlihatkan suatu proses yang terintegrasi satu sama lain dapat terlihat dari gambar berikut ini:

 

Gambar 9 Keterkaitan Komponen SAKIP

 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dalam salah satu misinya berbunyi “Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera” dengan Sasaran Pembangunan Kesejahteraan Rakyat bidang Kesehatan sebagai berikut:

Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH)

Menurunnya AKI per 100.000 kelahiran hidup

Menurunnya AKB per 1000 kelahiran hidup

Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita.

Sasaran Pembangunan bidang Kesehatan ini merupakan sasaran yang akan dicapai dengan penguatan dan peningkatan koordinasi lintas sektor. Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan berorientasi hasil terhadap Sasaran Pembangunan Kesehatan tersebut.

Pengukuran Kinerja Kemenkes

Kinerja merupakan bagian suatu proses dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban. Pengukuran kinerja secara khusus merupakan kegiatan memantau, menilai dan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan tingkat kinerja standar, rencana, atau target kegiatan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1099/Menkes/SK/VI/2011. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Kementerian Kesehatan selama tahun 2014 dan kurun waktu 5 (lima) tahun Renstra. Kegiatan pemantauan di Kementerian Kesehatan dilakukan secara periodik melalui media yang dibangun oleh entitas unit organisasi masing-masing untuk kemudian diintegrasikan dalam aplikasi komunikasi data.

Menteri Kesehatan telah melakukan penetapan kinerja sebagai pakta integritas yang harus dipertanggungjawabkan dalam mengemban visi dan misi. Dokumen penetapan kinerja tersebut memuat 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama untuk mencapai 8 (delapan) sasaran strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama untuk mencapai 4 (empat) sasaran program/kegiatan. Sasaran program/kegiatan ini mendukung tercapaianya sasaran strategis Kementerian Kesehatan, beserta target yang akan dilaksanakan pada tahun 2015.

Tabel 2 Data Capaian Realisasi dan Kinerja Indikator Kinerja Utama Kementerian Kesehatan Tahun 2015

Indikator Kinerja Target 2015 Realisasi 2015 Capaian 2015
Persentase ketersediaan obat

dan vaksin

77% 79,38% 103,9%
baby with vaccine

baby with vaccine

 

Vaksin Dan Imunisasi Dalam Rencana Strategis Kemenkes

Kementerian Kesehatan menyusun Rencana Strategis yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan. Dalam rencana strategis tersebut disebutkan bahwa tujuan Kementerian Kesehatan adalah “Terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya” Untuk menunjang pencapaian Rencana Strategis tersebut disusunlah Peta Strategi Kementerian Kesehatan berdasarkan metodologi balanced scorecard yang terdiri dari empat perspektif yaitu financial perspective, learning and growth perspective, business process perspective, dan stakeholders perspective. Peta strategi tersebut terdiri dari 8 (delapan) sasaran strategis, lima sasaran strategis diantaranya merupakan bagian dari stakeholders perspective, satu sasaran strategis pada business process perspective, satu sasaran strategis pada learning and growth perspective, dan satu sasaran strategis pada financial perspective.

 

Gambar 10 Peta Strategis Kementrian Kesehatan

Dari peta tersebut diatas akan dibahas lebih mendetil posisi vaksin. Supaya tidak terlalu luas cakupan pembahasannya, maka yang akan dibahas hanya yang bersinggungan langsung dengan vaksin. Program vaksinasi muncul atau sebagai manifestasi dari Sasaran Strategis, yaitu:

Sasaran Strategis Ketiga “Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender” dengan indikator:

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (RS dan Puskesmas) yang memenuhi standar sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan.

Jumlah kota yang memiliki RS memenuhi standar kelas dunia (world class).

Persentase fasilitas kesehatan yang mempunyai SDM kesehatan sesuai standar.

Jumlah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) beroperasi.

Selanjutnya dikarenakan ada Sasaran Strategis  maka dilanjutkan dengan Sasaran Program, Program yang berhubungan langsung dengan vaksin adalah

Sasaran Program/Kegiatan Keempat  “Meningkatnya pengawasan dan  akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan” dengan indicator Persentase unit kerja yang menerapkan administrasi yang akuntabel.

Untuk mendukung sasaran strategis sebagaimana disebutkan di atas, Kementerian Kesehatan juga menetapkan sasaran program/kegiatan dengan indikatornya sebagai berikut:

Sasaran Program/Kegiatan Kesatu “Terpenuhinya ketersediaan obat dan vaksin” dengan indikator Persentase ketersediaan obat dan vaksin. Setelah dalam Sasaran Program, vaksinasi muncul dalam lingkup yang lebih spesifik lagi, yaitu:

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;

Kegiatan yang akan dilakukan dalam program pengendalian penyakit dan  penyehatan lingkungan, meliputi :

Pembinaan surveilans, imunisasi, dan karantina.

Pengendalian penyakit menular langsung.

Pengendalian penyakit bersumber binatang.

Penyehatan lingkungan.

Pengendalian penyakit tidak menular.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Akuntabilitas pelayanan public kemenkes

Pertanyaan akuntabilitas dalam pelayanan publik adalah sangat rumit, melibatkan keseimbangan norma dan tanggung jawab di dalam jaringan yang rumit dari kontrol eksternal, standar professional, preferensi warga negara; masalah moral; hukum publik; dan kepentingan umum. Jadi pertanyaan kepada siapa kemenkes harus bertanggung jawab mengenai vaksin palsu ini, jawabannya adalah semua orang. Dengan kata lain, administrator publik dipanggil untuk menjadi responsif terhadap semua norma, nilai-nilai, dan preferensi dari sistem pemerintahan yang rumit. Akuntabilitas itu rumit dan tidak dapat dibuat sederhana. Dalam membuat estimasi penyederhanaan sifat akuntabilitas demokratis hanya berfokus ialah dengan mempersempit satu ukuran kinerja. Peran kewarganegaraan dan layanan publik yang didedikasikan untuk melayani masyarakat dan kepentingan umum. Pelayanan Publik modern mengakui bahwa menjadi Pegawai Kemenkes sangat menuntut, menantang, kadang-kadang juga harus melakukan hal-hal heoik yang melibatkan akuntabilitas kepada orang lain, kepatuhan terhadap hukum, moralitas, penilaian, dan tanggung jawab.

Kepentingan Umum Dalam Kasus Vaksin Palsu

Mencoba untuk mendefinisikan kepentingan umum(public interest, dalam bahasa Indonesia interest adalah Kekasih) adalah seperti mencoba untuk mendefinisikan “cinta.” Jelas bahwa cinta berarti hal yang berbeda untuk orang yang berbeda dalam keadaan yang berbeda-beda. Hal ini dapat berubah dari waktu ke waktu baik dalam bentuk dan substansi. Hal ini juga mengubah bagaimana cara berpikir dan berperilaku. Meskipun mungkin sering melihat dampaknya, sulit untuk mengamati secara langsung. Hal ini dapat secara bersamaan dilihat baik sebagai keadaan yang sedang terjadi dan proses yang berkelanjutan. Kualitas dan signifikansi terikat di kedua proses mencari dan realisasi yang harus selalu dicari. Akibatnya kuantifikasi dan pengukuran sulit untuk digunakan dalam beberapa jenis analisis. Seperti dikutip dibawah ini,

“In one sense, attempting to define the “public interest” is a little like trying to define “love.” It is clear that love means different things to different people under varying circumstances. It can change over time in both form and substance. It also changes us—how we think and behave. Although seeing its effects is often possible, it is difficult to observe directly. It can be simultaneously seen as both a state of being and an ongoing process. Its quality and significance are bound up in both the process of seeking it and in the realization that it must always be pursued.” (Denhart, 2007, hal. 67)

Beberapa menyimpulkan dari kerumitan dan kesulitan dalam pengukuran kepentingan umum, bahwa cinta bukanlah konsep yang berguna. Orang lain juga mungkin mempertanyakan eksistensi konsep cinta itu sendiri. Sebagian orang mungkin mudah mengakui cinta itu ada, tetapi berpendapat bahwa cinta tidak dapat dan tidak harus menjadi subjek studi empiris dalam ilmu sosial karena tidak dapat tepat dioperasionalkan. Namun, sebagian besar dari kita akan setuju bahwa setiap penjelasan tentang pengalaman manusia, baik itu pribadi, sosial ilmiah, filosofis-akan terasa kurang tanpa menggunakan konsep cinta.

Kepentingan umum, seperti cinta, berarti hal yang berbeda untuk orang yang berbeda, berubah dari waktu ke waktu, memotivasi perilaku, frame pemikiran kita, menentang pengukuran, dan melibatkan kedua substansi dan proses. Sama seperti memahami pengalaman manusia hampir membutuhkan pengakuan peran cinta, sulit jika tidak mustahil untuk memahami kedalaman dan luasnya pelayanan publik tanpa pengakuan peran kepentingan umum. Dengan demikian, kesulitan dan ambiguitas yang dihadapi dalam upaya untuk menentukan dan menempatkan batas-batas konseptual sekitar kepentingan umum lebih dari sebanding dengan kekayaan itu membawa ke pemahaman kita tentang kewarganegaraan, pemerintahan, dan pelayanan publik. Kami mengakui bahwa kepentingan umum adalah ambigu dan cairan pada saat yang sama bahwa kita mengadvokasi sentralitas untuk pemerintahan yang demokratis.

Kepentingan umum, seperti cinta, berarti hal yang berbeda untuk orang yang berbeda, berubah dari waktu ke waktu, memotivasi perilaku, frame pemikiran kita, menentang pengukuran, dan melibatkan kedua substansi dan proses. Sama seperti memahami pengalaman manusia hampir membutuhkan pengakuan peran cinta, sulit dan mustahil untuk memahami kedalaman dan luasnya pelayanan publik tanpa pengakuan peran kepentingan umum. Dengan demikian, kesulitan dan ambiguitas yang dihadapi dalam upaya untuk menentukan dan menempatkan batas-batas konseptual sekitar kepentingan umum lebih dari sebanding dengan kekayaan itu membawa ke pemahaman kita tentang kewarganegaraan, pemerintahan, dan pelayanan publik. Kami mengakui bahwa kepentingan umum adalah ambigu dan cairan pada saat yang sama bahwa kita mengadvokasi sentralitas untuk pemerintahan yang demokratis.

Untuk membahas dan mengaitkan materi ini dengan kelalaian beredarnya vaksin palsu oleh Kemenkes, harus dilihat terlebih dahulu hasil rapat kerja yang dihadiri oleh Kementerian Kesehatan, Komisi IX DPR RI, dan Badan Reserse Kriminal Polri. Seperti diketahui, anggota DPR adalah wakil rakyat yang idealnya membawa kepentingan umum. Berita ini dikutip dari http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/07/15/ini-delapan-poin-kesimpulan-raker-vaksin-palsu-374803.

Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, dan Peraturan Instalasi Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Mutu Obat pada Instalasi Farmasi Pemerintah dalam jangka waktu 15 hari kerja dengan melibatkan Badan POM RI dan berkonsultasi dengan Komisi IX DPR RI.

Sebelum adanya hasil revisi dalam jangka waktu 15 hari, penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, dan Peraturan Instalasi Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Mutu Obat pada Instalasi Farmasi Pemerintah, harus berkonsultasi dengan Komisi IX DPR RI.

Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI untuk meningkatkan kinerja dalam pengawasan peredaran obat dan makanan di Indonesia.

Komisi IX DPR RI mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri dalam penanganan kasus hukum vaksin palsu dan meminta Bareskrim Polri untuk meningkatkan kinerja dalam pengungkapan jaringan pemalsu vaksin dan melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Komisi IX DPR RI mendesak Satuan Tugas Penanggulangan Vaksin Palsu untuk mengintensifkan kinerja dan melakukan penegakan hukum dalam rangka penanggulangan peredaran vaksin palsu di Indonesia serta memberikan laporan secara tertulis kepada Komisi IX DPR RI.

Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pengelolaan limbah rumah sakit secara benar dan aman demi menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian kesehatan RI untuk megkaji usulan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia agar melakukan pemeriksaan antibodi anak terduga penerima vaksin palsu.

Dalam rangka pengawasan terhadap peredaran vaksin dan obat di seluruh Indonesia maka Komisi IX DPR RI akan membentuk Tim Pengawas, Panitia Kerja atau Panitia Khusus Peredaran Vaksin dan Obat yang akan disepakati dalam Rapat Internal Komisi IX DPR RI.

Setelah mendengarkan tuntutan komisi X DPR, memberikan beberapa reaksi, diantaranya adalah dibawah ini,

“Kasus beredarnya vaksin palsu hingga kini masih terus diselidiki penyidik Bareskrim Mabes Polri. Permasalahan ini cukup serius, pasalnya vaksin abal-abal yang sudah beredar sesjak 13 tahun lamanya itu diperuntukkan bagi bayi. Jika sudah beredar bebas sejak 13 tahun lalu, bisa dibayangkan berapa ratus bahkan ribu jiwa bayi yang menjadi korban. Mungkin, jika tidak ada informasi terkait meninggalkan seorang bayi setelah diimunisasi, adanya vaksin palsu yang beredar di dalam negeri ini tak akan terbongkar.

Sayangnya, reaksi dari instansi terkait dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait penyebaran vaksin palsu ini terlalu datar. Dengan lamanya waktu operasi peredaran vaksin yang mencapai 13 tahun, Kemenkes masih bisa meminta penduduk Indonesia agar tidak khawatir. Melalui akun twitter Kementerian Kesehatan @KemenkesRI, dijabarkan alasan kenapa masyarakat tak perlu khawatir akan peredaran vaksin palsu tersebut.

“Pertama, jika anak anda mendapatkan imunisasi di Posyandu, Puskesmas, dan Rumah Sakit Pemerintah, vaksin disediakan oleh pemerintah yang didapatkan langsung dari produsen dan distributor resmi. Jadi vaksin dijamin asli, manfaat dan keamanannya,” tulis akun twitter Kementerian Kesehatan @KemenkesRI, Senin (27/6).

(sumber: https://www.merdeka.com/peristiwa/datarnya-reaksi-menkes-vaksin-palsu-beredar-sejak-13-tahun-lalu.html.  )

Tindakan yang dilakukan menteri kesehatan ini tidak sesuai dengan konsep kepentingan umum yang dianalogikan dengan cinta dan kekasih sebagaimana buku New Public Manajemen. Menteri Kesehatan menjelaskan bahwa tindakannya yang ia ambil adalah untuk meredamkan kekhawatiran dan kecemasan masyarakat. Seharusnya Menkes lebih responsive karena mendahulukan kepentingan umum yang yang butuh data dan informasi yang lengkap. Bukan hanya santai saja menghadapinya dengan membuat status di media sosial.

Pelayan Publik Dalam Pelayanan Publik Modern

“Today the public servant may even be someone who works outside government, perhaps in a nonprofit organization or in a public advocacy role. Wherever public servants are found, they are likely to be motivated by the desire to make a difference, to improve the lives of others, to do something meaningful with their own lives, to do something “significant”

(Denhart, 2007, hal. 54)

Pegawai Kemenkes mungkin seseorang yang bekerja dan melayani di kantor publik, mungkin untuk waktu yang singkat, mungkin sepanjang karier hidupnya; tapi ia bisa juga seseorang yang bekerja di lembaga pemerintah lain-dalam pelayanan sosial, kesehatan masyarakat, perlindungan lingkungan, penegakan hukum, atau salah satu dari berbagai lembaga-lembaga publik dan pemerintah lainnya. Saat ini Pegawai Kemenkes bias saja seseorang yang bekerja di luar pemerintah, mungkin dalam sebuah organisasi nirlaba atau dalam peran advokasi publik. Pegawai negeri adalah mereka yang memiliki motivasi dan keinginan untuk membuat perbedaan, untuk meningkatkan kehidupan orang lain, melakukan sesuatu yang berarti dengan kehidupan mereka sendiri, untuk melakukan sesuatu yang signifikan.

Dengan menerapkan konsep diatas masalah vaksin palsu ini bisa saja dihindari. Karena ketika Kemenkes lalai menjalankan fungsinya dalam mengawasi pembuatan dan pendirstribusian obat dan vaksin maka masyarakat awam dapat menjalankannya. Disinilah dibutuhkan pengawasan oleh masyarakat, masyarakat dituntut menjadi cerdar dan melakukan perannya sebagai masyarakt demokratis. Yang menjadi kendala adalah kebanyakan masyarakat tidak mengerti masalah vaksin, dan sebagian masyarakat yang mengerti vaksin tidak memiliki kepedulian pada hal tersebut. Harusnya juga Kementrian Kesehatan dapat membekali masyarakat dengan pendidikan kesehatan dasar.

Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Adanya Vaksin Palsu

Pemberian vaksin diberikan untuk merangsang sistem imunologi tubuh untuk membentuk antibodi spesifik sehingga dapat melindungi tubuh dari serangan penyakit. Ada beberapa jenis vaksin. Namun apa pun jenis dan tujuannya sama, yaitu menstimulasi reaksi kekebalan tanpa menimbulkan penyakit. Dalam pemberian vaksin harus dilakukan pengawasan ketat agar vaksin yang diberikan kepada balita dan anak-anak tidak menimbulkan efek yang merugikan, seperti kasus yang dialami oleh Rumah Sakit Permata Bekasi, Rumah sakit ini telah memberikan vaksin jenis Pediacel yang biasa digunakan untuk antisipasi penyakit DPT, HiB dan Polio kepada pasiennya, Manajer pelayanan medis RS Permata Bekasi, dr. Siti Yunita mengakui, pihaknya sempat menggunakan vaksin palsu yang dijual CV Azka Medika. Itu terungkap setelah mereka dipanggil Kementerian Kesehatan dan Bareskrim Polri, beberapa waktu lalu, seperti yang dikutip oleh Liputan 6.com pada Hari kamis Tanggal 14 Juli 2016.[1]

Selain itu pihak Rumah Sakit Permata Bekasi, dr. Siti Yunita menegaskan kepada wartawan Liputan 6.com dengan kutipan sebagai berikut:

“Karena saat itu kita tidak tahu, bahwa barang itu palsu. Dari bentuknya sama persis, harganya murah dan terdapat nomor registrasi BPOM, Terus terang selalu beredar bahwa kami mengambil dari distributor yang tidak resmi, padahal kami tidak pernah menerima informasi dari Kemenkes distributor mana saja yang resmi. Dari 8 vaksin palsu yang diumumkan pihak Kemenkes, kita hanya pengadaan 1 vaksin saja, yaitu jenis Pediacel. Itupun sampai bulan Oktober hingga Mei 2016. Alasan kami memilih distributor CV Azka Medika juga dikarenakan sulitnya membedakan vaksin asli dan palsu. Sebab harga tidak jauh berbeda yakni Rp866 ribu per vial yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.”[2]

Pada kutipan tersebut jelas bahwa pihak Rumah Sakit Permata Bekasi tidak mengetahui bahwa Vaksin jenis Pediacel yang dibelinya sebanyak 45 vial (kemasan botol) sejak Bulan Oktober 2015 sampai Bulan Mei 2016 lalu dari salah satu distributor vaksin yaitu CV Azka Medika merupa vaksin palsu dan mengungkapkan bahwa pihak Kementerian Kesehatan belum pernah mengumumkan secara resmi mana distributor vaksin yang asli maupun palsu.

Para pihak pasien yang merasa dirugikan merasa kesal terhadap Manajemen Rumah Sakit Permata Bekasi dan menganggap pihak rumah sakit lalai dalam melakukan pengawasan, seperti yang diungkapkan oleh salah satu ibu dari pasien yang merupakan korban vaksin palsu Rumah Sakit Permata Bekasi kepada wartawan Liputan 6.com:

“Kok bisa, pihak rumah sakit tidak tahu vaksin yang dipakai dari distributornya itu ilegal atau tidak. Alasannya, karena tak ada pemberitahuan dari Kemenkes. Kita ini bukan orang bodoh mas. Yang namanya pemerintah, pasti menginformasikan untuk selalu memakai barang yang asli. Distributor asli, obat asli. Jangan gara-gara mau untung aja dong.”[3]

Dalam kutipan diatas Lina selaku ibu dari salah satu korban vaksin palsu mengaku mersa kesal, melihat rumah sakit yang seolah melempar kesalahan dan tidak mau mengakui jika vaksin yang selama ini mereka pakai hanya untuk meraup keuntungan semata dan tidak ada pengawasan yang ketat dari pihak rumah sakit untuk mengawasi limbah pengelolaan medis, serta melakukan pengujian terhadap vaksin yang telah dibeli dari distributor vaksin yaitu CV Azka Medika. Beredarnya vaksin palsu ternyata setelah diselidiki oleh polisi sudah dimulai sejak tahun 2003 oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya memanfaatkan permintaan vaksin imunisasi di luar program pemerintah. Karena banyak masyarakat kalangan menengah ke atas meminta vaksin-vaksin alternatif impor yang lebih murah, mereka cenderung tidak ingin menggunakan vaksin yang telah disediakan oleh pemerintah misalnya vaksin hepatitis. Selain itu vaksin palsu ini diakibatkan oleh karena rumah sakit sembarangan dalam membuang limbah medis, seperti yang diungkapkan oleh Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) kepada pihak Kompas.com pada Hari Jumat 29 Juli 2016:

“Dalam kasus vaksin palsu ini, salah satu kunci faktor penyebabnya kan karena rumah sakit sembarangan dalam membuang limbah. Ini sebenarnya bisa jadi tanggung jawab Kementrian Lingkungan Hidup, untuk menegaskan bahwa ada kewajiban dari pihak rumah sakit menyediakan incenerator untuk membakar limbah-limbah farmasi yang ada di rumah sakit, alat incenerator memang mahal, perawatannya pun mahal. Tapi, tetap tak bisa jadi alasan rumah sakit untuk tidak memilikinya. Rumah sakit tetap harus punya. Caranya bisa dengan gabungan antar rumah sakit, agar biayanya bisa ditanggung bersama. Selain itu, industri farmasi juga harus bertanggungjawab untuk mengatasi limbah farmasi.”[4]

Vaksin palsu terjadi, karena lemahnya pengawasan dari beberapa pihak terkait. Limbah farmasi rumah sakit dalam bentuk ampul bekas vaksin bisa didapatkan dengan sangat mudah. Maka dari itu disini dibutuhkan peran oleh pihak rumah sakit agar cepat tanggap dan tidak ceroboh dalam membuang sisa limbah farmasi agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dan Kementerian Kesehatan diharapakan agar mengawasi peredaran distribusi vaksin dan memanfaatkan E-Governent untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai vaksin mana yang legal ataupun illegal dan yang aman bagi masyarakat. Sehingga pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat akan jauh lebih baik dan berkualitas. Dan juga dapat mencegah agar kasus vaksin palsu tidak terjadi lagi.

Selain rumah sakit sembarangan dalam membuang limbah-limbah farmasi, beberapa rumah sakit pun mengaku lalai dalam melakukan pengawasan dibagian farmasi masing-masing rumah sakit dan tidak ada ketelitian dalam melakukan verifikasi vaksin yang telah dibeli dari distributor illegal. Beberapa rumah sakit mengaku sulit untuk membedakan antara vaksin asli maupun palsu  yang memiliki ciri terdapat batch register, Ditjen POM ,masa kadaluarsa, nomor register dan ketentuan principal. Secara fisik vaksin legal dan illegal sulit untuk dibedakan dengan kasat mata.

Menkes Nila F. Moeloek beserta anggota Satgas penanggulangan Vaksin Palsu yang terdiri dari unsur Kemenkes, BPOM, IDAI, dan Bareskrim menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2016 lalu, pada kesempatan itu Menteri Kesehatan Nila Moloek mengungkapkan alasan yang melatarbelakangi vaksin palsu telah beredar:

“Peredaran vaksin palsu terjadi karena adanya kelangkaan vaksin tertentu di masyarakat yang merupakan vaksin pilihan dan bukan vaksin wajib sebagaimana program pemerintah. Vaksin untuk imunisasi dikelompokkan menjadi imunisasi wajib dan imunisasi pilihan. Vaksin imunisasi wajib disediakan gratis oleh pemerintah. Vaksin imunisasi yang merupakan program pemerintah terdiri dari BCG, Polio, DPT, Campak, Hepatitis B, dan Hib diproduksi dan didistribusikan oleh PT. Biofarma. Penyelenggaraan imunisasi wajib dilaksanakan di Puskesmas, Posyandu, RS pemerintah dan juga dilaksanakan di rumah sakit/Faskes swasta. Dengan presentase 88,1% dilakukan dilakukan di Puskesmas, Posyandu dan RS Pemerintah, serta 11,9% di Faskes swasta. Dalam hal kasus vaksin palsu ini, ditemukan beberapa Faskes swasta yang membeli dari sumber tidak resmi. Selain itu setelah diteliti secara seksama oleh Satgas, tidak ditemukan vaksin palsu di Fakses milik pemerintah karena vaksin yang digunakan disediakan dari pemerintah.”[5]

Berdasarkan pemaparan dari Kementerian Kesehatan bahwa penyebab beredarnya vaksin palsu di Indonesia adalah adanya kelangkaan vaksin jenis tertentu, sehingga menyebabkan oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan pemalsuan pada jenis vaksin tersebut. Beberapa Rumah sakit terindikasi telah membeli vaksin dari distributor tidak resmi dengan alasan tertentu. Tetapi vaksin-vaksin wajib yang telah disediakan oleh pemerintah secara gratis sudah teruji bebas dari vaksin palsu. Kementerian Kesehatan pun tidak hanya diam menghadapi permasalahan yang terjadi di bidang kesehatan ini, seperti menindak tegas para fasilitas kesehatan yang terbukti lalai dalam melakukan pengawasan dengan mencabut izin operasional.

Keterkaitan Dengan E-Government

Pada teorinya, TIK telah memfasilitasi pertukaran dua arah dalam pelayanan kesehatan antara komunitas pedalaman dan terisolasi dengan daerah perkotaan, menciptakan sistem pengawasan kesehatan yang efektif, menyediakan akses terhadap penemuan terbaru penelitian kesehatan, dan menyediakan sebuah sistem pendidikan berkelanjutan bagi para profesional di bidang kesehatan. Dari beberapa program tersebut, Kemenkes sepertinya masih kurang jeli untuk melihat program e-government mana yang harus diterapkan di Indonesia. Sehingga, Kemenkes hanya lebih menitik beratkan penerapan TIK melalui upaya memodernisasikan rumah sakit-rumah sakit dan melakukan automasi pada sistem administrasi kesehatan saja. Dengan minimnya penerapan e-government di Kemenkes tersebut, tidak dapat disangkal bahwa peluang untuk kasus seperti Vaksin Palsu yang baru-baru ini terjadi cukup besar. Padahal, banyak sekali program e-government di bidang kesehatan yang masih dirasa kurang dan sangat perlu perhatian dari Kemenkes untuk lebih ditingkatkan. Contohnya saja, untuk mengantisipasi agar tidak terulangnya Kasus Vaksin Palsu Kemenkes dapat menerapkan program e-government pada pengawasan kelayakan alat-alat kesehatan yang akan digunakan di rumah sakit maupun puskesmas, yang nantinya akan digunakan oleh orang-orang banyak. Pengawasan terhadap alat-alat kesehatan yang banyak ini pastinya lebih membutuhkan tenaga pengawas yang lebih banyak, sehingga untuk meringkasnya dapat diterapkan sistem TIK berupa pengawasan alat kesehatan agar lebih aman dan terpercaya. Tidak hanya alat-alatnya, distributor atau penyalur alat-alat kesehatan ini juga harus diawasi dengan menggunakan suatu sistem terpadu agar jika suatu distributor menyalahgunakan izin edar alat kesehatan maupun mengedarkan alat kesehatan yang tidak sesuai standar, Kemenkes dapat menerima peringatan dari sistem dan dapat langsung menindak tegas distributor tersebut. Kasus Vaksin Palsu hanyalah contoh kecil kasus yang terjadi akibat masih kurangnya penerapan program e-government di bidang kesehatan di bawah kebijakan Kemenkes. Jika penerapan TIK yang lebih mumpuni tidak segera dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan kasus-kasus serupa akan kembali terjadi.

Faktanya, Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, di dalam Pasal 106 diatur bahwa “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar” dan Pasal 98 mengatur bahwa “Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau”. Mengacu pada peraturan tersebut, Kemenkes pun sebenarnya sudah memiliki kebijakan untuk melakukan pengawasan terhadap alat-alat kesehatan dengan bantuan sistem yang dikenal dengan Sistem Pengawasan Alkes dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT). Melalui sistem ini Kemenkes berharap dapat mewujudkan peningkatan ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas, mewujudkan kemandirian bahan baku obat, obat tradisional dan alat kesehatan serta menjamin produk alat kesehatan dan PKRT sudah memenuhi syarat di peredaran. Dalam hal ini, terdapat tiga sasaran pengawasan Kemenkes yang utama, di antaranya Sertifikat Produksi, dimana ijin yang diberikan terhadap sarana produksi alat kesehatan dan PKRT telah memenuhi cara produksi yang baik. Lalu, sasaran kedua ialah Ijin Penyalur Alat Kesehatan, dimana ijin yang diberikan terhadap sarana distribusi alat kesehatan telah memenuhi cara distribusi yang baik. Dan yang terakhir ialah Ijin Edar, dimana ijin produk alat kesehatan dan PKRT telah memenuhi persyaratan keamanan mutu dan manfaat. Selain memiliki sasaran pengawasan utama, Kemenkes juga ternyata sudah memiliki sistem pengawasan alat kesehatan online pada setiap  tahap pengadaan alat kesehatan. Seeperti pada tahap pengembangan, tahap ijin edar, tahap produksi dan tahap distribusi sistem online yang dimiliki Kemenkes, di antaranya E-Reg Alkes, E-IPAK, E-Prod, E-Suka dan E-Payment. Sedangkan, dalam tahap penggunaan untuk melakukan monitoring & sampling tersedia E-Info, E-Report dan E-Watch. Terapan manfaat dari adanya sistem online ini juga dapat dirasakan oleh banyak pihak. E-Info menyediakan informasi alat kesehatan apa saja yang telah teregistrasi dan tersertifikasi. Lalu, E-Report yang mengandung manfaat bagi pemerintah, seperti:

Informasi pemetaan produk, sarana penyalur dan daerah.

Mampu menelusuri terkait penyaluran produk, adanya KTD, temuan produk illegal.

Pemetaan perusahaan penyalur yang melakukan distribusi Alkes secara rutin dan perusahaan penyalur yang hanya mengikuti proyek pengadaan.

Dan E-Watch yang merupakan sistem  pengawasan alkes nasional dimana  setiap   kejadian  yang  tidak  diinginkan (KTD)  dari  penggunaan  alat  kesehatan  dapat dilaporkan  oleh  petugas  di  fasilitas kesehatan  agar  dapat dievaluasi  oleh  tim  pengawas  alat  kesehatan nasional untuk ditindak lanjuti.

Melihat pada sistem-sistem pengawasan online yang tersedia, boleh dikatakan bahwa seharusnya Kemenkes sudah dapat melakukan pencegahan terhadap kasus sejenis Vaksin Palsu. Tersedianya sistem pengawasan online yang dapat digunakan untuk menerima keluhan dari masyarakat, memantau distributor mana saja yang sudah memiliki ijin penyalur alat kesehatan serta memeriksa apakah alat kesehatan tersebut sudah memiliki ijin edar merupakan faktor yang kuat untuk memaksa Kemenkes agar tidak lengah terhadap tanggung jawabnya. Selain itu, Kemenkes juga seharusnya lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa setiap kejadian yang mereka alami yang berkaitan dengan kesehatan, seperti pemberian vaksin palsu yang baru-baru ini terjadi, alat kesehatan pendukung yang diberikan tidak sesuai dengan standar, ataupun kelalaian lain yang dilakukan oleh pihak penyedia layanan kesehatan dapat dilaporkan secara online melalui sistem e-government yang dimiliki oleh Kemenkes. Masyarakat juga perlu diberi tahu bahwa mereka dapat memeriksa alat-alat kesehatan apa saja yang sudah memenuhi standar dan aman untuk digunakan.

Untuk lebih dapat meningkatkan sistem pengawasan alat kesehatan yang dimiliki oleh Kemenkes tersebut, diperlukan pula sistem yang dapat mengatur mekanisme yang menghubungkan semua pihak bersangkutan yang terlibat dalam kegiatan mengkonversikan bahan mentah menjadi barang jadi. Kemenkes minimal harus menetapkan kriteria-kriteria sistem pendukung tersebut, seperti sistem ini harus dapat melibatkan Pemasok, Pabrik atau Manufakturer, penyedia logistik dan yang paling penting adalah pelanggan (penyedia jasa layanan kesehatan) untuk dapat saling berhubungan berkenaan dengan ketersedian, waktu distribusi dan/ atau komplain pelanggan (penyedia jasa layanan kesehatan), terhadap alat kesehatan yang dibutuhkan. Data-data yang harus dimasukan dalam sistem pendukung ini juga harus ditetapkan oleh Kemenkes agar dapat bermanfaat bagi semua pihak, seperti:

Distribusi Produksi

Distribusi produk diartikan sebagai penyebaran produk yang dilakukan guna mendapatkan link penjualan yang tersebar merata. Unsur yang terkandung di dalamnya, meliputi jumlah dan lokasi supplier, ketersediaan fasilitas produksi, pusat produksi serta keberadaan gudang dan konsumen di pasaran.

Strategi Distribusi Yang Dimiliki Distributor

Untuk mengoptimalkan produksi perusahaan dan penyebaran produk perusahaan pada beberapa konsumen, dibutuhkan strategi distribusi yang tepat. Unsur input yang kedua ini terbagi atas metode persebaran desentralisasi dan sentralisasi, melalui bantuan orang ketiga ataupun melalui startegi penjualan langsung.

Manajemen Inventarisasi

Kegiatan pencatatan sangat dibutuhkan guna mendapatkan kuantitas dan lokasi pemasaran yang tercatat secara nyata sehingga produksi berikutnya pada perusahaan bisa terpetakan secara jelas.

Aliran Dana

Input penjelasan data mengenai perusahaan ini dibutuhkan untuk jalannya sistem yang lebih terarah. Pengaturan mengenai aliran dana dilakukan dengan pembuatan syarat pembayaran dan metodologi untuk melakukan aktivitas transaksi produk.

Jika sistem pengawasan alat kesehatan dan PKRT milik Kemenkes digunakan dengan baik, ditambah dengan sistem pendukung yang dapat mengatur mekanisme yang menghubungkan pihak-pihak terkait dalam pengadaan sampai dengan penggunaan alat kesehatan, serta peran masyarakat yang teliti sebelum dan ketika menggunakan alat kesehatan dan juga segera melapor ketika menemukan kejanggalan pada alat kesehatan yang digunakan, maka pencegahan terhadap kasus-kasus serupa Vaksin Palsu akan lebih maksimal.

Hambatan

Hambatan untuk Sistem Pengawas

Kurangnya Sumber Daya Manusia baik dalam segi kualitas SDM maupun kuantitas SDM. Sehingga pengawasan yang dilakukan tidak maksimal.

Regulai atau kebijakan tentang sistem pengawasan kurang relevan untuk menangani kasus yang terjadi saat ini. Sehingga regulasi tersebut perlu dievaluasi dan ditinjau ulang seperti penambahan pasal mengenai hak BPOM yang meruoakan Badan Pengawas dibawah Kemenkes RI untuk melakukan sidak dan penyadapan terhdapap oknum-oknum yang dicurigai melakukan tindak criminal dalam bidang kesehatan khususnya dalam pengawasan obat-obatan.

Kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak pelaku pemalsuan vaksin atau obat-obatan

 

Hambatan Penerapan E-Government

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan Kemenkes RI untuk penerapan dan penggunaan E-gov yang disediakan. Sehingga masih banyak instansi-instasi pemerintah dalam bidang kesehatan yang belum bisa menerapkannya.

Belum adanya evaluasi mengenai E-gov yang dilakukan agar lebih mudah digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan.

Sarana dan Prasarana yang belum memadai. Seperti alat-alat komunikasi seperti computer dan internet.

Terlalu banyak tugas yang berbelit yang menyebabkan para pegawai lalai untuk membuka program e-government yang seharusnya dilakukan.

Solusi Terhadap Kasus Penggunaan Vaksin Palsu

Setelah membahas masalah vaksin palsu dari beberapa aspek, ada beberapa solusi untuk Kementerian Kesehatan agar dapat menyelesaikan permasalahan vaksin palsu ini agar  terhindar bahkan menghentikan peredaran vaksin palsu.

 Solusi Teknis

Kementerian Kesehatan  harus bisa mengendalikan sistem pengadaan vaksin dan obat di rumah sakit dan klinik secara satu pintu. Untuk mencegah masuknya vaksin palsu, Kementerian Kesehatan harus mewajibkan layanan kesehatan seperti rumah sakit dan klinik perlu menerapkan prosedur CDOB dan memiliki orang-orang yang kompeten dalam menyediakan vaksin dan obat yang sesuai standar.

Kementerian Kesehatan melakukan pendataan anak yang terpapar vaksin palsu, verifikasi, melakukan vaksinasi ulang dan memantau tumbuh kembang anak. Melakukan vaksinasi ulang jika terbukti dibutuhkan dan karena vaksinasi sebelumnya tidak berguna atau malah berbahaya.

Kementerian Kesehatan membuat SOP agar Dinas Kesehatan Kabupaten berkolaborasi dengan BPOM lewat balai POM di berbagai daerah untuk melakukan sampling terhadap vaksin dan obat-obatan yang beredar di Rumah sakit, Puskesmas, Klinik, Bidan, maupun Apotik. Karena selama ini obat dan vaksin yang masuk rumah sakit hanya diawasi oeh Dinkes, sedangkan laboratorium yang dimiliki Dinkes terbatas fasilitasnya.

Kementerian Kesehatan harus memastikan vaksin hanya didistribusi oleh pedagang besar farmasi (PBF) yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan sebelumnya. Untuk dapat menjadi distributor vaksin, PBF harus berbentuk PT, memiliki kelengkapan alat seperti pendingin khusus vaksin, serta SOP yang baik.

Kementrian Kesehatan harus membuat sistem yang dikenal dengan Supply Chain Management. Untuk meningkatkan dan produktivitas pendistribusian vaksin dalam rantai penyediaan obat di Rumah Sakit. Yang melibatkan pihak Kemenkes, PBF, dan Rumah Sakit.

Solusi Non Teknis

Footnote:

Peningkatan kinerja sekaligus performa oleh Kementerian Kesehatan

Membuat masyarakat percaya pada pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan agar tidak ditipu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab

[1] Ryan Handika, “Sepi karena Vaksin Palsu, RS Permata Bekasi Bakal Gugat Kemenkes”, Liputan 6, http://news.liputan6.com/read/2554130/sepi-karena-vaksin-palsu-rs-permata-bekasi-bakal-gugat-kemenkes,                    9 Desember 2016

[2] Ibid

[3] Ibid

[4] Andika Pratama, “Buruknya Manajemen Limbah Farmasi Juga Jadi Penyebab Munculnya Vaksin Palsu”, Kompas, http://health.kompas.com/read/2016/07/29/222204923/buruknya.manajemen.limbah.farmasi.juga.jadi.penyebab.munculnya.vaksin.palsu, 9 Desember 2016

[5] Indah Jayanti, “Satgas vaksin Palsu Rapat Bersama DPR”, Website Resmi Kementerian Kesehatan, http://www.depkes.go.id/article/view/16071500003/satgas-vaksin-palsu-rapat-bersama-dpr.html,

10 Desember 2016

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka dapat kami simpulkan bahwa:

  • Kementerian Kesehatan bertanggung jawab penuh atas kesehatan seluruh masyrakat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
  • Kasus pemalsuan vaksin yang menyebar di Indonesia murni dari kesalahan dan kelalaian dari Kementerian Kesehatan RI, karena ketersediaan vaksin sudah masuk kedalam rencana strategis Kemenkes.
  • Kurangnya Responsivitas Kementerian Kesehatan RI dalam menangani penyebaran vaksin palsu di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari proses yang cukup panjang dalam membentuk satgas vaksin palsu. Jadi terkesan mengabaikan kepentingan umum.
  • Setiap lembaga dibawah Kemenkes RI terkesan saling mencari pembelaan agar tidak disalahkan.
  • Kementerian Kesehatan RI mempunyai 3 sistem e-government utama yang diperuntukkan untuk kemudahan distribusi dan pelayanan kepada masyarakat, yaitu : E-Info, E-Report, dan E-Wacth.
  • Faktanya Kementerian Kesehatan sudah memiliki sistem e-government untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran Alkes dan PKRT termasuk vaksin. Namun kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan optimalisasi sistem pengawasan menyebabkan kasus ini terjadi.

Saran

  • Perlu adanya Transparansi produksi dan distribusi vaksin
  • Kemenkes harus memastikan BPOM menerapkan prosedur Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Seperti misalnya, vaksin hanya didistribusikan oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang telah mendapatkan izin dari Kemenkes sendiri. PBF harus memiliki kelengkapan alat seperti pendingin khusus vaksin.
  • Untuk mencegah masuknya vaksin palsu ke rumah sakit, klinik, atau bidan perlu menerapkan CDOB dan memiliki sumber daya manusia yang kompeten . Rumah sakit dan klinik harus bisa mengendalikan sistem pengadaan vaksin ditempatnya secara satu pintu lewat instalasi farmasi rumah sakit. Jadi jika terjadi penyalahgunaan wewenang memasukkan obat kerumah sakit atau klinik dapat dicegah dengan wewenang yang dimiliki instalasi farmasi.
  • Sebaiknya Kemenkes RI menginstruksikan kepada rumah sakit untuk menyediakan alat (incenerator) untuk membakar limbah-limbah farmasi yang ada dirumah sakit.
  • Perlu adanya evaluasi dari setiap instansi terkait untuk mengoptimalkan kinerja dalam pelayanan public.
  • Perlu adanya pelatihan dan pendidikan keagamaan untuk meningkatkan adab dalam pelayanan public.

 

Rujukan 

BUKU

Agus, Dwiyanto.2002. Reformasi Birokrasi Publik. Jogjakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.

Denhart, Janet dan Robert. 2007. The New Public Service. New York: M.E. Sharpe, Inc.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai  Pusaka.

Lee, Nag Yeon. 2009. Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi  untuk Pimpinan Pemerintahan, Modul 3 Penerapan e-Government.

Reddi, Usha Rani Vyasulu. 2009. Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi  untuk Pimpinan Pemerintahan, Modul 1, Kaitan antara Penerapan TIK dan Pembangunan yang Bermakna.

Salim, Peter. 1987. The Contempory English-Indonesia Dictionary. Jakarta: Modern English Press.

Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI). 2004. Memahami Good Government Governance dan Good Coorporate Governance. Yogyakarta : Penerbit YPAPI.

Widiyarta, Agus. 2012. Pelayanan Kesehatan Dari Perspektif Participatory Governance (Studi Kasus Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Dasar Kesehatan Di Kota Surabaya), Disertasi Program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi. Malang: Universitas Brawijaya.

 


 

INTERNET

Al-Asyi, Yusuf Al-Qardhawy. Harian berita online Aceh Tribun. Pelayanan Publik Menurut Islam. http://aceh.tribunnews.com/2015/11/06/pelayanan-publik-menurut-islam. Diakses 2 Desember 2016

Artharini, Isyana. Harian berita online BBC. Penanganan vaksin palsu di Indonesia. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160717_indonesia_penanganan_vaksinpalsu. Diakses pada 5 Desember 2016

Ashari, Muhammad . Harian berita online pikiran rakyat. delapan poin kesimpulan raker vaksin palsu. http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/07/15/ini-delapan-poin-kesimpulan-raker-vaksin-palsu-374803. Diakses pada 5 Desember 2016

Aulianshah, Kiagus. Harian berita online Beritagar. Vaksin palsu beredar negara lalai. https://beritagar.id/index.php/artikel/editorial/vaksin-palsu-beredar-negara-lalai. Diakses pada 5 Desember 2016

Belarminus, Robertus. Harian berita online Kompas. Alasan RS Permata Membeli Vaksin Palsu.

_________________. Alasan rumah sakit permata bekasi membeli vaksin palsu. http://regional.kompas.com/read/2016/07/16/13450081/Ini.Alasan.Rumah.Sakit.Permata.Bekasi.Membeli.Vaksin.Palsu . Diakses pada 5 Desember 2016.

Dewi, Bestari Kumala. Harian berita online Kompas. Buruknya manajemen limbah farmasi juga jadi penyebab munclnya vaksin palsu. http://health.kompas.com/read/2016/07/29/222204923/buruknya.manajemen.limbah.farmasi.juga.jadi.penyebab.munculnya.vaksin.palsu, Diakses pada 5 Desember 2016

 

 

Komunikasi, Tim. Website resmi Kemeneterian Kesehatan. Satgas vaksin palsu rapat bersama DPR. http://www.depkes.go.id/article/view/16071500003/satgas-vaksin-palsu-rapat-bersama-dpr.html. Diakses pada 5 Desember 2016

Purba, Fernando. Sepi Karena Vaksin Palsu, Rumah Sakit Permata Bekasi Bakal Gugat Kemenkes. http://news.liputan6.com/read/2554130/sepi-karena-vaksin-palsu-rs-permata-bekasi-bakal-gugat-kemenkes . Diakses pada 5 Desember 2016

______________. Harian berita online Liputan 6. Sepi karena Vaksin Palsu, RS. Permata Bekasi Bakal Gugat Kemenkes.  http://news.liputan6.com/read/2554130/sepi-karena-vaksin-palsu-rs-permata-bekasi-bakal-gugat-kemenkes .  9 Desember 2016

Sari, Henny Rachma . Harian berita online Merdeka. Datarnya reaksi menkes atas vaksin palsu yang sudah beredar sejak 13 tahun lalu. https://www.merdeka.com/peristiwa/datarnya-reaksi-menkes-vaksin-palsu-beredar-sejak-13-tahun-lalu.html. Diakses pada 5 Desember 2016

LAMPIRAN MAKALAH DALAM BENTUK PDF

KLIK DISINI : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B97RQzI-XmY3UHl4eHd3VjU5MXM

Written by Dara Aisyah