Kegiatan

  • FADHILAH DARAINI mengirim sebuah pembaruan 3 minggu lalu

    KEKUATAN ALAT BUKTI PENGETAHUAN HAKIM DALAM PUTUSAN BANDING NO.PUT-109588.25/PP/M.XB TAHUN 2018 DI PENGADILAN PAJAK

    Alat bukti yang diterapkan pada suatu putusan adalah:
    1. Surat atau tulisan;
    2. Pengakuan para pihak; dan
    3. Pengetahuan Hakim.
    Keberadaan ketiga alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang diakui dalam Pengadilan Pajak menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Pajak. Selain alat bukti tersebut, baik berupa keterangan ahli maupun keterangan saksi tidak digunakan. Akan tetapi, keberadaan alat bukti tersebut adalah sah dikarenakan terdapat lebih dari dua buah alat bukti sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-undang Pajak.
    Pada suatu pembuktian perkara tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa itu yang akan menentukan siapa di antara pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau sebaliknya, yaitu pihak tergugat. Dengan perkataan lain Hakim sendiri yang menentukan pihak mana yang akan memikul beban pembuktian. Di dalam soal menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang konkrit harus diperhatikan secara seksama olehnya. Pengetahuan Hakim diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-undang Pajak, dimana pada ketentuan tersebut hanya menjelaskan bahwa Pengetahuan Hakim adalah hal yang diketahui dan diyakini keberanannya menurut Hakim.
    Dalam pengetahuan Hakim menjadi suatu alat bukti dalam Pengadilan Pajak dapat menjadi dasar hukum secara operasional. Akan tetapi, keberadaan Pasal 75 Undang-undang Pajak tidak sepenuhnya dapat menginterpretasikan pengetahuan Hakim yang seperti apa yang dapat digunakan sebagai dasar pembuktian dalam Pengadilan Pajak. Hal ini disebabkan Hakim pada hakekatnya merupakan organ yang memutus perkara dengan seadil-adilnya, akan tetapi dengan adanya Pengetahuan Hakim sebagai alat bukti, Hakim memiliki fungsi selain sebagai pemutus perkara, dimana Hakim berperan untuk meneliti kembali, menafsirkan, menentukan, serta menghitung ulang segala bukti-bukti yang digunakan menjadi objek Pajak yang dikenakan kepada WP sehingga tercapai oleh DitJen Pajak tersebut. Sehingga Pengetahuan Hakim tersebut sering kali berbeda dan justru menguatkan kedudukan dari WP.
    Hakim merupakan salah satu catur wangsa dalam sistem penegakan hukum, yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu seorang Hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum dan keadilan melaluli putusan-putusannya. Sehingga para pencari keadilan selalu berharap, perkara yang diajukannya dapat diputus oleh Hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi sehingga putusannya nanti tidak hanya bersifat legal justice (keadilan menurut hukum) tetapi juga mengandung nilai (moral justice) keadilan moral dan social justice (keadilan masyarakat).
    Begitu pentingnya perah Hakim dalam penegakan hukum, sehingga dalam Hukum acara Hakim dianggap mengetahui semua hukumnya (ius curia novit) yang akan menentukan hitam putihnya melalui putusannya. Namun dalam prakteknya penegakan hukum sering dijumpai ada peristiwa yang belum diatur dalam perundang-undangan. Atau meskipun sudah diatur tetapi tidak lengkap dan tidak jelas, karena memang tidak ada satu hukum atau UU mengatur yang selengkap-lengkapnya mengingat masyarakat yang diatur oleh hukum senantiasa berubah (dinamis).
    Oleh karena itu kekurangan atau ketidaklengkapan aturan hukum atau undang-undang harus dilengkapi dengan jalan menemukan agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwa. Dan subyek yang memiliki wewenang dalam menegakkan hukum yang dapat diartikan sebagai menemukan hukum itu adalah Hakim. Pada hakekatnya semua perkara yang harus diselesaikan oleh Hakim di Pengadilan membutuhkan metode penemuan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya sehingga dapat dihasilkan putusan yang ideal, yang mengandung aspek juridis (kepastian), filosofis (keadilan), dan kemanfaatan (sosiologis).
    Bilamana ditinjau dari kasus pada putusan Pengadilan Pajak yang dianalisis, seorang Hakim dalam Pengadilan Pajak memainkan perannya selayaknya seorang saksi ahli dimana mengungkapkan pengetahuannya terkait dengan perpajakan dalam memutus suatu perkara pajak yang disengketakan.
    Oleh sebab itu, penulis menganggap bahwa Pengetahuan Hakim dalam Pengadilan Pajak didasarkan oleh adanya penalaran hukum sebagaimana dinyatakan oleh Kenneth J. Vandevelde yang menekankan dua hal setiap kali berbicara tentang penalaran hukum atau berpikir ala ahli hukum. Pertama, Goal Pursued berdimensi aksiologis, sedangkan yang kedua Method Used berdimensi epistemologis. Aspek epistemologis berupa metode yang dimaksud dalam konteks ini adalah hal-hal yang terkait dengan cara-cara penarikan kesimpulan dalam suatu proses penalaran hukum. Pada dasarnya, penalaran hukum (legal reasoning) direpresentasikan dengan mengikuti rangkaian proses bekerja (berpikir) seorang hakim (judicial reasoning). Dengan demikian pengertian penalaran hukum seringkali dipersempit menjadi penalaran Hakim tatkala yang bersangkutan menghadapi suatu kasus konkret. Dengan perkataan lain, penalaran Hakim (judicial reasoning) dipandang sebagai wujud paling konkret dari penalaran hukum (legal reasoning). Hakim dalam hal ini lebih menampilkan bagaimana ia menganalisis suatu permasalahan berdasarkan alat bukti yang diungkapkan berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Pajak. Dengan kata lain, menurut penulis pembuktian dengan menggunakan Pengetahuan Hakim hanyalah berfungsi sebagai penunjang atas alat bukti lainnya (dalam hal ini alat bukti tertulis) yang telah diungkapkan oleh Pemohon Banding dan Termohon Banding.
    Meninjau adanya alat bukti baik berupa dokumen-dokumen tertulis maupun pengakuan para pihak tersebut inilah akhirnya Majelis Hakim dalam Pengadilan Pajak mampu mengungkapkan Pengetahuannya yang akhirnya menjadi suatu dasar untuk memutus perkara. Penulis meninjau bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Hakim adalah pertama, mengindentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Kedua, Majelis Hakim menganalisis sumber hukum tersebut untuk menentukan aturan hukum yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut. Ketiga, mensintesiskan aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheren, yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan yang khusus di bawah aturan umum. Keempat, Hakim menelaah fakta-fakta yang tersedia sebagaimana diuraikan dalam dokumen-dokumen yang disediakan. Terakhir, Hakim menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan bahwa hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu, dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum dalam hal memecahkan kasus-kasus sulit.
    Pengetahuan Hakim akan selalu dibutuhkan pada setiap persidangan. Dalam pengajuan Gugatan maupun Banding, pihak yang memohon kepada Pengadilan Pajak akan menguraikan dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar Gugatan maupun Banding. Sebaliknya pihak yang Tergugat maupun Terbanding juga akan menguraikan data-data tertulis yang digunakan sebagai dasarnya untuk menentukan apa yang menjadi objek sengketa. Dengan demikian, peranan Hakim dalam memberikan pengetahuannya dan keyakinannya sangatlah dibutuhkan untuk menyelidiki dan meneliti perkara yang disengketakan. Hal ini berarti bahwa Hakim akan menjadi juri dalam persidangan disertai dengan penelitian atas objek sengketa untuk meninjau uraian manakan yang seharusnya ditetapkan apakah dari Terbanding, Pemohon Banding, Penggugat, atau Tergugat.