Nov 25

Peranan Hukum Dalam Upaya-Upaya Mempertahankan Kelangsungan Usaha Industri Sektor Riil Pada Industri Strategis Jika Harga Minyak Dunia Mengalami Kenaikan Pada Tahun 2008

 

         Hukum merupakan bantalan rel kereta api, sedangkan ekonomi, dan politik adalah kedua rel. Memerlukan suatu “payung hukum”, sebagai dasar pengambilan kebijakan.

         Diperlukan Kebijakan pemerintah yang komprehensif disemua bidang untuk mendorong sektor riil, yaitu bidang keuangan, fiskal, moneter, dan energi.

 

Tindakan pemerintah tahun 2008:

  1. UU No. 16 Tahun 2008 tentang APBN-P Tahun 2008 (7 Mei 2008) merupakan umbrella act kebijakan kenaikan harga BBM dan stimulus fiskal. Diatur dalam Pasal 7 (tambahan alokasi subsidi BBM) dan Pasal 14a (harga diatas 100 dolar/barel, kebijakan harga BBM subsidi, fiskal, kebijakan lain).
  2. PP No. 62 Tahun 2008 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan/atau Di Daerah Daerah Tertentu. Termasuk bidang industri mesin dan pembuatan kapal.
  3. Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (umbrella act) (pencegahan penanganan krisis keuangan).
  4. Perpu Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (2 miliar).
  5. PP No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (peluang investasi industri dg pemerintah)
  6. Inpres No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
  7. Perjanjian-perjanjian bilateral, regional, dan multilateral dalam perdagangan dan investasi. Misal perjanjian bilateral dengan negara tujuan ekspor.

 

Peranan Hukum dalam menarik investasi:

Investasi asing datang ke suatu negara karena:

  1. Economic Opportunity;
  2. Political Stability;
  3. Legal Certainty, dipengaruhi legal substance (perUUan), legal structure (legislatif, eksekutif, dan judikatif), dan legal culture (Aparatur/Investor suap, KKN).

Contoh: Kasus Pailit PT DI (2007)

 

Hukum juga menciptakan stability, predictability, dan fairness.

 

Peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penanaman modal di Indonesia:

          UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan pelaksana;

          UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

          UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN

          UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

          UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua UU No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan;

          UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA;

          Perda-Perda tentang Pajak dan Retribusi, serta Perijinan.

 

Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dan tercipta stability, predictability, dan fairness

          Sinkronisasi peraturan-peraturan perundang-undangan;

          Koordinasi horizontal antar departemen dan koordinasi vertikal antara pemerintah pusat/BKPM dengan pemerintah daerah;

          Mempercepat proses perizinan melalui pelayanan satu atap (ps. 26 UU 25/2007) ;

          Reformasi Birokrasi dan aparat hukum;

          Pemberantasan KKN.

 

Pendanaan lain, industri penunjang dan meningkatkan daya saing

  1.  Pendanaan lainnya
  1. Mengajukan perjanjian kredit/pembiayaan kepada suatu sindikasi kredit/pembiayaan.
  2. Melakukan Penjaminan atas pengajuan pembiayaan/kredit operasional usaha/proyek-proyek pada perusahaan industri strategis oleh pemerintah (letter of support).
  3. Pemerintah Melakukan penyertaan modal/pinjaman secara langsung kepada industri strategis.
  4. Privatisasi perseroan. Dengan masuk ke pasar modal, perseroan akan mendapat dana segar dari penjualan saham.  UU BUMN dan PP No. 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero).

 

b. Meningkatkan jumlah industri penunjang

  1. Perjanjian bilateral antara pemerintah dengan negara lain atau perusahaan asing, misalkan perjanjian pendirian perusahaan joint venture untuk industri hilir pada sektor industri strategis. Misalkan, mendirikan perusahaan besi, mesin, kelistrikan, dll. Hal ini untuk meningkatkan jumlah industri hilir sehingga bahan baku dapat diproduksi di dalam negeri. Perhatikan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 tentang Daftar Negatif Investasi (DNI).
  2. Perjanjian bilateral pengadaan barang perusahaan dengan industri-industri hilir lokal agar tidak bergantung pada bahan baku impor. Misalkan, PT PAL melakukan perjanjian dengan PT Karakatau Steel untuk pengadaan bahan baku rangka baja.
  3. Pemerintah memberi pinjaman kepada perusahaan industri hilir industri strategis yang sudah ada.

 

c. Meningkatkan daya saing

  1. Perjanjian bilateral dengan negara tujuan ekspor dan perusahaan pengimpor bahan baku
  2. Peningkatan kualitas produk dengan peningkatan kualitas bahan baku industri penunjang dalam negeri, sehingga jumlah kebutuhan bahan baku tidak minim
  3. Penerapan strategi on quality, on time, dan on budget.

 

Rekomendasi

 

         Diperlukan suatu “payung hukum” dalam mengeluarkan kebijakan yang menyeluruh dan komprehensif diberbagai sektor untuk mempertahankan kelangsungan usaha industri sektor riil terutama industri strategis, sektor keuangan/perbankan, sektor moneter, dan sektor energi dari pemerintah untuk mengantisipasi krisis di sektor riil karena kenaikan harga minyak dunia di atas 90 dolar AS per barel.

         Untuk masalah pendanaan (aspek hukum), Pemerintah membenahi tingkat keselarasan/kesesuaian beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal, dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal pajak dan retribusi, serta perijinan. Kemudian reformasi birokrasi dan pemberantasan KKN untuk tercapainya kepastian hukum yang akan mendorong investasi masuk.

         Perusahaan di Industri Strategis mengajukan kredit/pembiayaan sindikasi (syndicated loan) dari suatu sindikasi kredit (loan syndication) dalam negeri, hal ini akan lebih menguntungkan karena kredit diberikan oleh suatu sindikasi yang terdiri dari beberapa bank atau lembaga keuangan lainnya. Walaupun ada resesi disektor keuangan, namun fundamental perbankan masih kuat. Banyak keuntungan/manfaat lainnya bagi perusahaan industri strategis jika mendapatkan kredit dari suatu sindikasi kredit. Jaminan untuk kredit adalah proyek itu sendiri.

         Untuk mengatasi kesulitan bahan baku industri strategis, dilakukan upaya dengan melakukan perjanjian oleh pemerintah/perusahaan dengan perusahaan lokal industri hilir, seperti perjanjian dengan PT Krakatau Steel, sehingga tidak bergantung pada bahan baku impor.

         Untuk mengatasi daya saing dengan produk luar negeri, dilakukan upaya peningkatan kualitas barang, tepat waktu penyelesaian dan pengiriman, dan pembiayaan yang tepat sehingga biaya produksi dapat ditekan dan harga produk tidak terlalu mahal tapi dengan kualitas baik walaupun bahan baku juga dari dalam negeri. Terima Kasih.

 

Nov 25

Jembatan dan Pengantin

(Bridge and Bride)

Oleh:

Angga Handian Putra

(25 November 2010)

 

 

            Secara sederhana penulis mengartikan jembatan sebagai suatu struktur bangunan yang dibuat manusia atau terbentuk secara alami oleh alam yang berfungsi untuk menghubungkan daerah yang satu dengan daerah lainnya. Jembatan dalam bahasa inggris adalah bridge, secara etimologi  berasal dari bahasa inggris kuno brycg. Brucke di Jerman dan Brug di Belanda. Jembatan yang terbentuk secara alami oleh alam, misalkan pohon yang tumbang, dan batuan alam yang membentuk jembatan. Sedangkan jembatan yang dibuat manusia memiliki rancangan struktur yang sangat beragam, tergantung kepada fungsi jembatan itu sendiri. Pada mulanya jembatan yang dibuat manusia secara sederhana menggunakan batang-batang pohon atau kayu, dan bambu. Seiring berkembangnya zaman, manusia membangun jembatan dengan berbagai material dan dengan berbagai rancangan serta teknologi sehingga memiliki struktur yang lebih kokoh dan memiliki nilai arstiktik serta nilai estetik yang tinggi. Disini fungsi jembatan pun ikut berkembang, tidak hanya sebagai penghubung antar daerah, tetapi juga sebagai suatu karya seni yang dapat dinikmati oleh siapa pun.

            “Jembatan” dalam arti lain menurut saya ialah suatu “sarana” yang menghubungkan sesuatu hal. Sarana disini dalam bentuk yang abstrak, dan jembatan tidak diartikan hanya sebagai suatu bangunan fisik yang kasat mata. Namun bisa berbentuk apa pun, penulis merasa apa pun bisa menjadi jembatan untuk mencapai sesuatu. Secara filosofis jembatan adalah penghubung. Karena fungsinya sebagai penghubung, jembatan memiliki sifat yang kokoh untuk menahan setiap beban yang melewatinya. Berapa pun berat beban yang melalui jembatan, sebisa mungkin dia tetap berdiri dengan kokoh meski terkadang melewati batas kapasitas. Sesekali mungkin ada jembatan yang bisa roboh layaknya bangunan.

            Dahulu, Nabi Muhammad SAW, menyebarkan agama islam di dunia dengan berbagai perjuangan dan pengorbanan. Sepanjang dakwahnya dalam menyebarkan islam, Rasulullah telah banyak mengalami caci maki, perintah penangkapan, dan percobaan pembunuhan oleh kaum Quraisy. Pernah pada suatu waktu, Rasulullah dalam pengejaran kaum Quraisy, kemudian bersembunyi di Goa Hira, ketika kaum Quraisy memeriksa dan mencoba masuk ke Goa Hira ternyata ada sarang laba-laba yang menghalangi mereka, sehingga mereka menyangka Goa Hira tidak mungkin dijadikan tempat bersembunyi. Berkat kuasa Allah SWT, Rasulullah selamat pada waktu itu. Pernah juga Rasulullah dilempari batu ketika berdakwah, dan percobaan pembunuhan ketika Beliau menunaikan ibadah shalat.

            Sedikit bercerita tentang kisah Rasulullah SAW, menghubungkan penulis dengan kata jembatan. Rasulullah, pada masa penyebaran agama islam, menjadi penghubung antara Allah SWT dengan seluruh umat manusia di dunia untuk menyampaikan dakwah mengenai agama islam. Dengan segala tantangannya, Rasulullah mengemban tugas tersebut dengan segala kekuatannya, menanggung beban, menanggung rasa sakit, dan lainny. Namun, Rasulullah tetap teguh dan kokoh menyampaikan agama Allah SWT kepada seluruh umat manusia didunia.

            Di atas menjelaskan beberapa arti jembatan menurut pandangan penulis. Menyampaikan bahwa kata “jembatan” memiliki arti yang luas tergantung bagaimana kita memandang. Ada jembatan, Jembatan merah, namanya, merah terang warnanya. Secara psikologi warna merah memiliki arti (yang diinginkan penulis) penuh gairah, produktivitas, perjuangan, dan keberanian. Seperti halnya jembatan lainnya, memiliki rancangan struktur, jembatan merah memiliki rancangan yang bagi saya memiliki nilai artistic dan estetik. Fungsinya sama sebagai penghubung daerah yang satu ke daerah yang lain. Jembatan merah menghubungkan daerah yang terpisah karena danau, danau yang luas. Jembatan merah, juga dapat menghubungkan seseorang yang satu dengan seseorang yang lain yang bertemu langsung di jembatan itu. Pertemuan di jembatan, dapat juga dijadikan suatu “jembatan” dalam proses selanjutnya.

            Ketika menyeberang jembatan merah di ketinggian, banyak hal yang bisa terlihat, banyak melihat dengan mata dan hati. Mendengarkan dan berbincang mengagumi, jembatan, danau, dan alam serta seseorang. Berjalan dari ujung yang satu ke ujung yang lain melalui jembatan merah, selesai sudah membicarakan jembatan ini. Kemudian dari jembatan merah akan menciptakan “jembatan” berikutnya.

            Belum banyak mengetahui dan mengenal, namun langsung terasa memerah seperti terangnya merah jembatan merah. Tidak mengharapkan bahwa akan berlanjut sesuai keinginan, tapi berusaha mewujudkan keinginan. Tak berharap tapi berdoa untuk dekatkan dan jauhkan. Conversation, full of sensation. Memang baru sedikit yang muncul dan terlihat. Tapi ini awal, ini “jembatan”. Memiliki fungsi yang sama untuk menghubungkan, mendekatkan, dan menanggung resiko untuk berlanjut.

            Kemudian, tiba-tiba harus membicarakan pengantin wanita (bride). Penulisannya memang hanya berbeda satu huruf dengan bridge, tapi artinya sangat jauh berbeda juga dengan pelafalannya. Bridge (dibaca: bridj), Bride (dibaca: braid). Tapi dalam tulisan ini saya menghubungkannya hanya karena saya ingin menghubungkannya, memang tidak ilmiah atau hanya karangan. Ketika sudah ada “jembatan”, hal selanjutnya yang terpikir ialah bagaimana menyeberangi “jembatan” dengan seseorang dari ujung ini ke ujung itu. Sebelum menyeberangi “jembatan” ini, sangat fundamental ialah untuk membangun “jembatan” dengan struktur rancangan yang kuat, sehingga menjadi pondasi dan “jembatan” yang kokoh yang siap menghantarkan sampai tujuan.

            Dalam suatu site jejaring sosial saya menulis status “I Will Be a “Dark Blue” Man.” Kadang-kadang memang ide datang tanpa harus melalui proses berpikir dan menuangkannya dalam waktu yang lama. Lebih tepat memang spontan ketika dituangkan, tapi terpikir karena ada yang membicarakan psikologi. Yang saya cari ialah arti warna menurut pandangan psikologis, browsing di internet sebentar langsung menemukan. Tidak masalah ketika sumber tulisan tidak ilmiah atau tidak jelas, yang terpenting ketika saya menginginkan maknanya dan bermanfaat untuk memotivasi diri menjadi lebih baik. Hasil pencarian saya bahwa menunjukkan biru tua ialah menunjukkan sifat yang tenang, bijaksana, cerdas, dan ramai kawan. Itu sebuah motivatsi bukan mengharapkan saya menjadi seperti itu (mengharapkan terlalu pasif bagi saya, berusaha menjadi ialah cara yang aktif), untuk bisa menyeberangi “jembatan” untuk menjadikan seseorang menjadi my bride. Masih perlu banyak waktu memang untuk membangun “jembatan” yang menghantarkan ke tujuan itu. Tapi setidaknya kita sama-sama ingin membangun “jembatan”nya. Masalah nanti kita tidak dapat membangun “jembatan” dengan baik karena ternyata masing-masing tidak memiliki rancangan yang bisa disatukan dalam struktur “jembatan” ini, tak akan pernah saya sesali. Yang terpenting proses yang kita lalui dilakukan dengan honest, disclose, and ikhlas, mungkin akan memberikan pelajaran yang berharga.

            Ketika saya membayangkan kita bisa dengan baik membangun “jembatan” ini, maka satu fase kehidupan akan terlewati lagi. Selanjutnya, saya yang akan menjadi “jembatan” berikutnya. Saya adalah “jembatan” pada akhirnya. Saya tidak akan berharap, tapi saya akan berusaha mewujudkan dan berdoa dekatkan dan jauhkan. Setelah saya menjadi “jembatan”, banyak hal lagi yang akan saya tulis.

 

           

           

 

 

 

Oct 18

Status Keuangan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)

Bergulirnya kasus dana talangan (bail out) oleh LPS kepada Bank Century sebesar Rp 6,7 Triliun dalam upaya penyelamatan Bank Century, menjadi salah satu kasus yang paling banyak menyita perhatian masyarakat akhir-akhir ini. Kemudian Dewan Pewakilan Rakyat (DPR) membentuk Pansus yang bertujuan menyelesaikan masalah hukum kasus ini dengan Hak Angket DPR (Pansus Angket Bank Century). Upaya-upaya Pansus Angket ini telah memasuki babak baru dengan memanggil para pejabat-pejabat Negara yang diduga terlibat dalam kasus ini. Panasnya proses penyelesaian kasus ini sampai menimbulkan perseteruan antara salah satu anggota Pansus Angket DPR dengan Menteri Keuangan yang diduga melakukan percakapan dengan Pemilik Bank Century pada saat rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Namun hal ini hanya pemanis dalam kasus ini, karena yang terpenting adalah substansi Angket atau permasalahan hukum dalam pengungkapan dan penyelesaian mengenai apakah ada perbuatan melanggar hukum dalam penyelamatan Bank Century, Kemana sajakah dana penyertaan modal Rp 6,7 Triliun mengalir, Apakah ada indikasi pidana korupsi dan kerugian keuangan Negara dalam penggunaan dana penyelamatan tersebut. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan Komite Koordinasi pada tanggal 21 November 2008 menetapkan Bank Century sebagai Bank Gagal yang berdampak sistemik dan menyerahkan penyelamatannya kepada LPS. Wewenang LPS menyelamatkan Bank Gagal seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (UU LPS), untuk itu penyertaan modal sementara dilakukan LPS sebagai upaya penyelamatan Bank Century. Kelanjutan kasus ini yang mulai menjadi perhatian yang berhubungan dengan permasalahan hukum yaitu mengenai status keuangan yang digunakan LPS dalam penyertaan modal sementara kepada Bank Century. Apakah dana Rp 6,7 Triliun yang digunakan LPS dalam penyertaan modal sementara ke Bank Century merugikan keuangan Negara dan apakah dana tersebut merupakan kekayaan Negara. Artikel ini saya tulis untuk menjawab pertanyaan apakah dana Rp 6,7 Triliun merupakan kekayaan Negara sehingga merugikan keuangan Negara. Hal ini menarik karena beredar pendapat yang bertentangan antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Bank Indonesia (BI). Menurut BPK, dana penyertaan modal sementara yang berasal LPS tersebut merupakan termasuk kedalam kekayaan Negara. Sehingga dapat merugikan keuangan Negara. Dalam hal ini BPK berpandangan kekayaan LPS adalah termasuk keuangan Negara. Sedangkan BI, berpandangan bahwa dana tersebut bukan merupakan kekayaan Negara karena uang yang digunakan berasal dari premi pinjaman para bank peserta penjaminan simpanan. Penjelasan dalam artikel ini, menurut pandangan keilmuan saya dan tidak untuk mendukung pihak mana pun.

A. Bentuk Hukum dan Kekayaan LPS Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (UU LPS). Hal ini diatur dalam Pasal Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) UU LPS. Kemudian ditentukan dalam UU LPS mengenai kekayaan LPS pada Pasal 81 Ayat (2), bahwa “Kekayaan LPS merupakan aset negara yang dipisahkan”, kemudian dalam penjelasan Pasal 81 Ayat (1) bahwa “Modal LPS berasal dari aset negara yang dipisahkan dan tidak terbagi dalam bentuk saham…”, dan pengelolaan dan penatausahaan atas aset kekayaan pada LPS merupakan tanggung jawab LPS . Kekayaan LPS berupa investasi dan bukan investasi. Dalam bentuk investasi LPS hanya dapat ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau Bank Indonesia dan dalam bentuk penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan atau penanganan Bank Gagal. Ada beberapa unsur yang dapat ditarik dari penjelasan di atas, yaitu: 1. Bahwa LPS merupakan Badan Hukum; 2. Kekayaan LPS merupakan aset Negara yang dipisahkan; 3. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset kekayaan LPS menjadi tanggung jawab LPS; 4. Penyertaan modal sementara dalam rangka penyelematan bank gagal adalah investasi.

Bentuk badan hukum LPS berdasarkan UU LPS, oleh karena LPS sebuah badan hukum, maka LPS memiliki kekayaan yang terpisah dari pemiliknya dan menjalankan usaha. Kekayaan LPS sendiri untuk modal awal merupakan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak berbentuk saham. Maksud dari kekayaan yang dipisahkan adalah bahwa kekayaan LPS terpisah pengelolaan dan pertanggungjawabannya keuangan dari sistem APBN. Kekayaan LPS per 31 Juli 2009 sebesar Rp18 triliun, yang Rp14 triliun diantaranya berasal dari premi bank peserta penjaminan dan hasil investasi. Sedangkan yang Rp 4 triliun merupakan modal awal LPS yang merupakan kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan Negara. Investasi yang dilakukan oleh LPS merupakan suatu usaha yang dilakukan LPS untuk meningkatkan kekayaan atau mencari keuntungan. Apabila kita lihat lebih LPS yang dalam bahasa Inggris adalah Indonesia Deposit Insurance Corporation, pemahaman saya bahwa LPS adalah suatu perusahaan asuransi dibidang penjaminan tabungan nasabah. Seperti halnya di Negara-negara yang menganut sistem common law, yang merupakan asal dari sistem penjaminan ini, LPS merupakan perusahaan asuransi. Dalam pemisahan kekayaan Negara yang kemudian menjadi modal awal LPS, terjadi suatu transformasi hukum keuangan Negara menjadi keuangan/kekayaan LPS. Kemudian ketentuan Pasal 83 Ayat (2) bahwa: “Dalam hal akumulasi cadangan penjaminan mencapai tingkat sasaran sebesar 2,5% (dua puluh lima perseribu) dari total Simpanan pada seluruh bank, bagian surplus sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf b merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak”. Dalam hal bahwa LPS menyetorkan PNBP kepada Negara, terjadi transformasi hukum keuangan/kekayaan LPS menjadi keuangan Negara. Proses Taransformasi ini dapat dilihat pada diagram proses transformasi keuangan Negara menjadi keuangan LPS sebagai badan hukum. Apabila dilihat dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh LPS dalam menjamin simpanan, dan mencari keuntungan, maka saya melihat bahwa LPS adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum. Namun demikian tidak tegas apakah LPS termasuk BUMN atau tidak, namun apabila dilihat dari usahanya, maka saya berkesimpulan bahwa LPS salah satu badan usaha milik Negara. Sebagai pemilik melalui penyertaan modal pada LPS maka Negara merupakan pemilik, tetapi karena LPS berbentuk badan hukum, maka keuangan Negara sebagai pemilik terpisah dari keuangan LPS sebagai badan hukum itu sendiri. Doktrin badan hukum “kekayaan bertujuan”, artinya kekayaan badan hukum terpisah dari pemilik dan anggotanya dengan tujuan mencari keuntungan.       

                                                                         

 

Lembaga Penjaminan Simpanan sebagai Badan hukum privat, stelsel, akrual, UU No. 24/2004,

Ps. 1320 BW.

                                                                                    

                                                                                       A

 

Negara sebagai B.H. Publik

Keuangan Negara

Indische Compatibiliteitswet (ICW)

UU No. 17/2003

UU No. 1/2004

 

   

                                                                                     PNBP

 

 

 

 

 

             Penyertaan Modal

                                                                          Negara (PMN)

 

 

 

 

                                                                                      B

 

 

           

                                                                                 

Penjelasan Pasal 84 Ayat (1) menegaskan transformasi keuangan tersebut, bahwa “………….Pendapatan LPS terutama berasal dari penerimaan premi dan hasil investasi. Beban LPS terutama digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan”.

Jan 18

Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia dengan Instrumen Hukum Perdata

CONTOH KASUS

Pencemaran yang dilakukan oleh PT. Toba Pulp Lestari (PT. TPL/eks. PT. Inti Indorayon Utama). PT Indorayon mulai beroperasi pada akhir tahun 1980-an. Pada tahun 1999 perusahaan itu ditutup atas rekomendasi Menteri Negara Lingkungan Hidup yang ketika itu dijabat Sonny Keraf-karena terbukti mencemari dan membahayakan lingkungan. Namun, pada Maret 2002 atas rekomendasi Wakil Presiden RI yang ketika itu dijabat oleh Megawati Soekarnoputri, PT Indorayon dibuka kembali dengan nama PT Toba Pulp Lestari. Selama sepuluh tahun PT Indorayon beroperasi, , masyarakat Porsea merasakan hidup yang serba sulit. Selain mencemari lingkungan, perusahaan itu juga mendatangkan banyak masalah sosial, seperti konflik dan intimidasi aparat terhadap masyarakat yang menolak Indorayon.

<

p class=”MsoNormal” style=”text-align: justify”>Kesehatan masyarakat menurun karena kualitas lingkungan yang buruk. Limbah perusahaan itu tidak hanya mencemari udara yang menyebabkan penyakit ISPA, tetapi juga berpengaruh pada menurunnya hasil panen penduduk. Penduduk khawatir kejadian sepuluh tahun lalu, akan terulang dan mereka alami lagi sejak dibukanya PT TPL. Selain udara yang bikin sesak, dampak lain sejak dibukanya PT TPL adalah menurunnya hasil panen. Hal ini disebabkan banyaknya bulir padi yang tidak berisi atau kosong. Selain itu, penduduk setempat mengaku limbah uap dari operasional pabrik itu cukup mengganggu udara yang mereka hirup sehari-hari. Hampir semua penduduk Desa Amborgang yaitu daerah sekitar PT. TPL yang ditemui, sesudah turun hujan mereka merasakan perubahan udara sehingga menimbulkan rasa sesak dan jarak pandang yang buruk. Berdasarkan data di Puskesmas Porsea, jumlah penderita Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) pada bulan Januari 2001 tercatat 92 orang. Sedangkan pada Januari 2002 tercatat 103 orang dan meningkat menjadi 128 pada Januari 2003. Masyarakat menduga ISPA tersebut merupakan dampak pencemaran udara sejak beroperasinya kembali PT Toba Pulp Lestari pada tahun 2002.

Kemudian Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengajukan gugatan kepada pemerintah in casu BKPM Pusat cs. melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atas dasar Pasal 1365 KUHPerdata gugatan ini diterima karena dengan alasan belum ada peraturan pelaksana Pasal 34 UULH maka upaya hukum yang ditempuh adalah melalui gugatan perdata berdasarkan perbuatan melanggar hukum ex Pasal 1365 KUHPerdata.

Gugatan ini diterima karena beberapa alasan, yaitu: pertama, gugatan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata merupakan aturan umum (legi generali) sedangkan Pasal 20 UULH adalah lex specialis; kedua, karena peraturan pelaksana Pasal tersebut belum keluar, agar tidak terdapat kekosongan hukum yang dapat menimbulkan tiadanya kepastian hukum, ketentuan legi generali dalam Pasal 1365 KUHPerdata dapat digunakan sebagai upaya hukum; ketiga, adalah berdasarkan rasa keadilan, maka yustisiabelen tidak dapat dibiarkan menunggu terus sampai keluar peraturan pelaksanaan yang tidak dapat ditentukan kapan keluarnya sedangkan kerugian akibat pencemaran sudah banyak terjadi; keempat, adanya Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03/SE/MENKLH/6/1987. Yang dalam bukti ke-9 mengatakan: “Tindakan tersebut di atas tidak menutup kemungkinan diajukan oleh pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” dan kelima, karena belum keluar peraturan pelaksanaan Pasal 20 UULH, sedangkan pencemaran lingkungan sudah banyak menimbulkan kerugian bagi seseorang atau masyarakat maka seharusnya hakim berpedoman pada Pasal 27 UUPKK Kehakiman No. 14 Tahun 1970 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 menyebutkan: “Hakim sebagai penegak hukum dan pengadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”

Organisasi lingkungan dapat melakukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dengan alasan perbuatan yang bersangkutan melanggar kepentingan masyarakat, dalam kasus ini Walhi mewakili masyarakat korban pencemaran PT Indorayon.

Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A.Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” adalah “Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang” .

Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata.

Pasal 1365 KUHPerdata:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Pasal 1366 KUHPerdata:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian ynag disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkankelalaian atau kurang hati-hatinya”

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata:

“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawah-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.

Gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata harus memenuhi sayarat berikut:

1. Kesalahan (schuld);

2. Kerugian (schade);

3. Hubungan kausal (causal verband);

4. Relativitas (relativeit).[1]

1. Kesalahan

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya kesalahan yang pembuat harus mempertanggungjawabkan karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Karena terjadinya perbuatan melanggar hukum yang dalam hal hukum lingkungan, misalnya melanggar ketentuan tentang larangan berdasarkan undang-undang atau tidak mempedulikan ketentuan tentang perizinan. Dipandang pada umumnya melakukan kesalahan jika pembuat menolak telah melakukan perbuatan melanggar hukum, ia harus dapat dibuktikan.[2]

Jadi dalam kasus PT Indorayon ini, Walhi sebagai Penggugat harus membuktikan adanya kesalahan pelanggar (PT Indorayon). Jika Penggugat dapat membuktikan bahwa pelanggar telah melanggar syarat-syarat yang tercantum dalam izin atau tidak mempunyai sama sekali, pelanggar telah dipandang melakukan kesalahan (schuld).

2. Kerugian

Syarat lain yang ditentukan di dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah adanya kerugian (schade). Pada umumnya tuntutan yang diajukan adalah agar hakim menjatuhkan larangan atau perintah misalnya supaya tergugat berhenti melakukan pencemaran atau diperintahkan melakukan pencegahan, sedangkan tuntutan ganti kerugian merupakan perkecualian. Yurisprudensi jelas mengatakan, bahwa dalam aksi larangan, adanya kerugian adalah tidak penting. Dalam kasus PT Indorayon yang telah terjadi pencemaran lingkungan sehingga menimbulkan kerugian masyarakat, maka yang diperlukan adalah ancaman pelanggaran terhadap kepentingan yang dilindungi oleh Pasal 1365 KUHPerdata.

Dalam kasus PT Indorayon kerugian yang dirasakan masyarakat yaitu: timbulnya penyakit ISPA atau gangguan saluran pernapasan masyarakat yang menjadi sesak, hal ini mengakibatkan penduduk Desa Amborgang menjadi sakit artinya ada kerugian, karena masyarakat harus mengeluarkan biaya pengobatan penyakit ini, lebih dari itu kerugian membuat masyarakat tidak dapat melakukan aktifitas ekonominya. Kerugian yang lain adalah akibat pencemaran udara ini padi yang akan dipanen menjadi tidak berisi, sehingga menimbulkan kerugian secara materil bagi masyarakat sekitar PT Indorayon.

Kerugian yang ditimbulkan akibat limbah uap operasional pabrik PT Indorayon dan penanganan yang berlarut-larut antara lain mencakup kerugian atas:

1. hak atas kehidupan yang layak berupa menurunnya kualitas kehidupan penduduk Desa Amborgang yang menjadi korban langsung limbah uap operasional pabrik PT Indorayon,

2. hak atas bebas dari rasa takut yang dialami korban dan potensi korban serta masyarakat di Desa Amborgang dan sekitarnya,

3. hak atas pekerjaan berupa hilangnya mata pencaharian dan pekerjaan akibat limbah uap operasional pabrik PT Indorayon,

3. Hubungan Kausal

Harus ada kaitan atau hubungan kausal antara perbuatan yang melanggar hukum dan terjadinya kerugian. Ini berarti, bahwa adanya kerugian itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.

Adanya hubungan kausal penting jika yang dituntut adalah ganti kerugian dari pelanggar. Tentu harus terjadi hubungan kausal antara perbuatan (yang melanggar hukum itu) dan terjadinya kerugian.

Perbuatan yang dilakukan PT Indorayo yang melakukan pembuangan uap hasil produksi sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan membahayakan masyarakat sekitar dan hasil panen masyarakat, menimbulkan kerugian terhadap masyarakat. Berarti terjadi hubungan kausal antara kegiatan atau perbuatan PT Indorayon dengan kerugian yang diderita masyarakat sekitar.

4. Relativitas (relativeit)

Tidak semua perbuatan atau pengabaian atas suatu norma hukum dan karenanya melanggar hukum dapat dituntut melalui jalur perbuatan melanggar hukum dengan sukses. Yang dapat dituntut berdasarkan perbuatan melanggar hukum hanya jika norma yang dilanggar itu termasuk dalam ruang lingkup pengertian yang dirugikan dilindungi oleh peraturan tersebut. Hal ini biasa disebut syarat relativitas (relativeit).

Gugatan supaya suatu ketentuan larangan berdasarkan undang-undang atau suatu syarat dalam izin dipenuhi, hanya dapat diajukan oleh seorang yang bersangkutan atau terancam suatu kepentingan yang dilindungi oleh ketentuan berdasarkan undang-undang atau suatu ketentuan perizinan. Gugatan dari saingan bahwa suatu perusahaan lain tidak mempunyai izin, bukanlah kepentingan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan lingkungan atau peraturan perizinan lingkungan.

Gugatan atas nama masyarakat yang dilakukan Walhi terhadap PT Indorayon merupakan memiliki suatu kepentingan yang dapat dilindungi oleh undang-undang. Sebenarnya yang berkepentingan adalah masyarakat sekitar PT Indorayon yang menjadi korban pencemaran. Karena relitivitas ini, maka gugatan oleh Walhi ke pengadilan dengan mengatasnamakan masyarakat merupakan hal yang dapat diterima oleh pengadilan.


[1] Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hal 98.

[2] Loc cit.

Jan 18

PERSEROAN TERBATAS

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

Perseroan Terbatas (PT) merupakan persekutuan modal, dalam Pasal 1 butir 1 UUPT, bahwa: ”Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Pengertian PT menurut UUPT memiliki beberapa unsur, yaitu:

1. PT merupakan badan hukum dan melakukan kegiatan usaha;

2. PT merupakan persekutun modal yang terbagi dalam saham;

3. PT didirikan berdasarkan perjanjian;

Perseroan terbatas (PT) merupakan badan hukum, hal ini dikarenakan terdapat unsur-unsur suatu badan hukum dalam PT, yaitu organisasi yang teratur, memiliki kekayaan sendiri, melakukan kegiatan hukum, melakukan hubungan hukum sendiri, mempunyai tujuan sendiri. Perseroan mempunyai organ yang terdiri atas rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, dan komisaris (Pasal 1 butir 2 UUPT). Perseroan memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 31 ayat (1) UUPT) dan kekayaan dalam bentuk lain yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak, serta benda berwujud dan tidak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, gedung perkantoran, barang inventaris, surat berharga, dan piutang perseroan. Perseroan melakukan kegiatan bisnis, tujuan utamanya mengadakan hubungan dengan pihak lain adalah mencari keuntungan atau laba.

Perseroan terbatas (PT) merupakan persekutuan modal, hal ini dikarenakan PT berbentuk badan hukum dan modal PT yang terdiri dalam saham. Tidak seperti Firma (Fa) yang merupakan persekutuan orang, yang sekutunya mempunyai sifat tanggung menanggung terhadap kewajiban Firma (Pasal 18 KUHD). Contoh suatu Firma memiliki utang kepada kreditur, kemudian utang tersebut ditagih kepada Firma. Dalam hal ini sekutu Firma harus tanggung renteng, artinya masing-masing dari sekutu Firma dapat ditagih. Tanggung renteng bukan berarti utang dibagi rata ke masing-masing sekutu. Sehingga sekutu tidak dapat menangkis atas tagihan kreditur tersebut. Jika salah satu sekutu Firma melunasi tagihan, maka utang Firma menjadi lunas.

Sebaliknya dalam PT, persekutuan modal, pemegang saham mendapat bukti surat saham sebagai penyertaan saham pada bagian dalam modal. Sekutu dalam persekutuan modal diwujudkan dengan diterbitkan saham. Tetapi tidak mutlak dikeluarkan sertifikat saham, karena saham atas nama terdaftar dalam daftar pemegang saham (DPS). Kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT mengatur mengenai tanggung jawab pemegang saham. Pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas terhadap saham yang dimiliki (limited liability). Jadi, ketika perseroan merugi, resiko kreditur tidak dapat ditanggung pemegang saham. Hal ini menjadi kekebalan pemegang saham. Namun hal ini tidak mutlak, menurut Pasal 3 ayat (2) UUPT, ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku apabila:

a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Misal perseroan belum disahkan menjadi badan hukum oleh pemerintah.

b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi. Untuk pemegang saham mayoritas tidak ada larangan menjadi pemegang saham pengendali, tetapi tidak boleh disalah gunakan terutama di pasar modal untuk perusahaan publik. Pemegang saham minoritas (biasanya publik) dilindungi oleh BAPEPAM-LK.

c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan. Misalkan, pemegang saham menginstruksikan direksi untuk menggelapkan pajak, sehingga pemegang saham mendapat dividen lebih tinggi. Contoh lainnya misal pencemaran lingkungan.

d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan. Dalam hal ini pemegang saham menganggap harta perseroan merupakan harta pemegang saham.

Akibat hukum ulah dari pemegang saham ini, dalam hal tanggung jawab terbatas pemegang saham (Pasal 3 ayat (1)) dapat dihapuskan dan dimungkinkan menembus harta pribadi pemegang saham. Hal inilah yang disebut menerobos cadar/tabir perseroan (piercing the corporate veil).

Perseroan terbatas (PT) didirikan berdasarkan perjanjian, dengan ancaman kebatalan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT, bahwa: ”Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”. Tanpa ada akta notaris, tidak ada PT, jadi akta notaris merupakan prasyarat adanya Perseroan terbatas (PT). Pada Firma, tidak ada atau adanya akta tidak digunakan sebagai tangkisan oleh firma dalam pengadilan (Pasal 22 KUHD), artinya akta tidak dapat digunakan untuk menyangkal adanya suatu Firma terhadap pihak ketiga yang bukan sekutu Firma. Oleh sebab itu, penting untuk Perseroan terbatas (PT), akta dibuat oleh notaris yang mempunyai wilayah kerja sama dengan domisili perseroan. Hal ini penting untuk menentukan yurisdiksi, karena jika akta pendirian diluar yurisdiksi akta menjadi tidak otentik (Pasal 1868 KUHPerdata). Misalkan perseroan berdomisili di Bekasi, tetapi membuat akta ke notaris yang wilayah kerjanya di Jakarta. Maka notaris yang membuat akta diluar yurisdiksi, akibat hukumnya akta menjadi tidak otentik.

Jul 5

PRIVATISASI PERSERO

 I. PENDAHULUAN

 

A. Latar Belakang

 

Negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang. Salah satu ciri dari negara berkembang adalah pembangunan di segala bidang. Dewasa ini arah dan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah pada dasarnya bertumpu pada Trilogi Pembangunan, dengan penekanan pada segi pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, di samping usaha untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang mantap.

 

Pengembangan dunia usaha merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan berhasilnya pembangunan. Seperti yang telah dituliskan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yang menyebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan pengarahan dan bimbingan dalam rangka pengembangan dunia usaha yang baik yang mendorong ke arah pertumbuhan. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional tersebut, merupakan hasil pelaksanaan atau peran serta berbagai instansi dan semua pihak. Diantaranya peran serta Badan Usaha Milik Negara.

 

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional di samping swasta  dan koperasi. Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Sebagai implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan/atau jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. BUMN disederhanakan menjadi dua bentuk, yaitu Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, memiliki sifat usaha melaksanakan kamanfaatan umum. Perum, walaupun keberadaannya untuk melaksanakan kemanfaatan umum, namum demikian sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perum harus diupayakan juga untuk mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Untuk bentuk usaha Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, sfat usahanya yaitu untuk memupuk keuntungan. Selain itu, Persero juga dituntut untuk dapat memenuhi permintaan pasar melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik di pasar dalam negeri maupun internasional. Dengan demikian, dapat meningkatkan keuntungan dan nilai Persero yang bersangkutan sehingga akan memberikan manfaat yang optimal bagi pihak-pihak terkait. Dengan maksud dan tujuan seperti ini, setiap hasil BUMN, baik barang maupun jasa, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga tujuan BUMN sebagai pendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional dapat tercapai.

 

Dalam kenyataannya, walaupun BUMN telah mencapai tujuan awal sebagai pendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, namun tujuan tersebut dicapai dengan biaya yang relatif tinggi. Kinerja perusahaan dinilai belum memadai, BUMN belum sepenuhnya dapat menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau serta belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis global. Berdasarkan data, dalam rentang waktu antara tahun 1998 hingga 2004 kinerja dan posisi keuangan BUMN pada umumnya kurang sehat dan semakin diperburuk karena dampak krisis moneter tahun 1997 sebagaimana terlihat dari penurunan kinerja pada tingkat yang sangat signifikan. Permasalahan lain yang muncul terkait dengan BUMN adalah kondisi keuangan negara (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang kurang baik terutama sejak krisis ekonomi tahun 1997. Dalam kondisi APBN defisit pemerintah selaku “otoritas” BUMN memiliki wewenang untuk menempatkan BUMN sebagai “buffer” bila mengalami kesulitan anggaran. Mengingat jumlah aset yang dikuasai pemerintah yang berada di bawah kontrol 161 BUMN adalah sangat besar, yaitu sekitar Rp 772,5 triliun maka dimungkinkan untuk menjual sebagian aset BUMN. (Pandu Patriadi, http://www.google.com/privatisasi).

 

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengatasinya pemerintah perlu meningkatkan produktivitas dan efisiensi BUMN. Peningkatan produktivitas dan efisiensi BUMN dapat dilakukan dengan cara restrukturisasi dan privatisasi perusahaan. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Restrukturisasi, dimaksudkan bagi perusahaan yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum. Sedangkan bagi BUMN yang tujuannya memupuk keuntungan dan bergerak dalam sektor yang kompetitif didorong untuk privatisasi. Oleh sebab itu, privatisasi hanya dapat dilakukan terhadap BUMN yang berbentuk Persero. Hal ini dikarenakan selain dimungkinkan oleh ketentuan di bidang pasar modal, juga karena pada umumnya hanya Persero yang telah bergerak dalam sektor-sektor yang kompetitif. Namun demikian, dalam hal Persero melakukan restrukturisasi, maksudnya adalah untuk mempermudah pelaksanaan privatisasi. Selain untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi BUMN, khususnya Persero, privatisasi dilakukan juga karena untuk menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

 

Privatisasi sendiri didefinisikan sebagai penyerahan kontrol efektif dari sebuah perseroan kepada manajer dan pemilik swasta dan biasanya terjadi apabila mayoritas saham perusahaan dialihkan kepemilikannya kepada swasta. Privatisasi mengandung makna sebagai berikut: (a) Perubahan peranan Pemerintah dari peran sebagai pemilik dan pelaksana menjadi regulator dan promotor dari kebijakan, serta penetapan sasaran baik nasional maupun sektoral; (b) Para manajer selanjutnya akan bertanggung jawab kepada pemilik baru. Diharapkan pemilik baru akan mengejar pencapaian sasaran perusahaan dalam kerangka regulasi perdagangan, persaingan, keselamatan kerja dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk kewajiban pelayanan masyarakat; (c) Pemilihan metode dan waktu privatisasi yang terbaik bagi Badan Usaha dan negara mengacu kepada kondisi pasar dan kebijakan regulasi sektoral. (Setyanto P. Santosa, http://www.google.com/privatisasi).

Privatisasi Persero dilakukan tidak mengakibatkan kendali atau kedaulatan negara atau BUMN yang bersangkutan menjadi berkurang atau hilang, karena negara tetap menjalankan fungsi penguasaan melalui regulasi sektoral tempat Persero yang diprivatisasi melaksanakan kegiatan usahanya. Privatisasi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan peran Persero dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum dengan memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero serta untuk menunjang stabilitas perekonomian nasional. Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

 

Privatisasi dinilai berhasil jika dapat melakukan efisiensi, terjadi penurunan harga atau perbaikan pelayanan. Selain itu, privatisasi memang bukan hanya menyangkut masalah ekonomi semata, melainkan juga menyangkut masalah transformasi sosial. Di dalamnya menyangkut landasan konstitusional privatisasi, sejauh mana privatisasi bisa diterima oleh masyarakat, karyawan dan elite politik (parlemen) sehingga tidak menimbulkan gejolak. Munculnya penolakan atau demo dari para stakeholder, dengan demikian terdapat beberapa hal yang belum dipersiapkan dengan matang. Mata rantai dalam proses privatisasi ada yang terlepas sehingga terjadi penolakan dan menimbulkan konflik yang meluas. (Pandu Patriadi, http://www.google.com/privatisasi).

 

Beberapa hal mengenai langkah privatisasi membutuhkan persiapan secara memadai seperti mempertimbangkan langkah-langkah restrukturisasi BUMN sebelum dilakukan privatisasi yang kemudian justru menjadikan BUMN tersebut beralih menjadi perusahaan modal asing. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi sebelum dilakukan privatisasi sehingga tidak menimbulkan gejolak, termasuk mempersiapkan landasan konstitusionalnya yang khusus mengatur mengenai privatisasi.

                                                                                   

Pengaturan mengenai privatisasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut dengan UU BUMN), dan peraturan lebih lanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah. Namun, sebelum berlakunya UU BUMN, privatisasi telah dilakukan dikarenakan kondisi BUMN yang banyak merugi dan defisit APBN akibat dari krisis moneter. Menurut data kementerian BUMN Persero yang telah diprivatisasi dari tahun 1991 hingga 2005 diantaranya, yaitu : PT Telkom Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, PT PGN Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT BRI Tbk, PT Semen Gresik Tbk, PT Pelindo I, PT Pelindo III, PT Kimia Farma Tbk, PT Indofarma Tbk, dan PT Indocement TP Tbk. (www.bumn-ri.com). Belum adanya pengaturan yang khusus tentang tata cara privatisasi dalam kurun waktu 1991 hingga tahun 2003 tersebut menyebabkan pelaksanaan privatisasi tidak transparan, sehingga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Mengingat bahwa pentingnya pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara privatisasi, dan sebagai amanat Pasal 83 UU BUMN, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero).

 

Dengan ditetapkannya PP No. 33 Tahun 2005, bukan berarti Persero yang sudah diprivatisasi sebelum peraturan pemerintah ini menjadi batal karena pada dasarnya peraturan pemerintah ini berfungsi sebagai penegas peraturan pemerintah sebelumnya yang mengatur mengenai privatisasi. Oleh sebab itu diperlukan suatu kajian mengenai perbandingan bagaimana tata cara privatisasi sebelum PP No. 33 Tahun 2005 dengan tata cara privatisasi berdasarkan PP No. 33 Tahun 2005. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah dengan berlakunya PP No. 33 Tahun 2005 pelaksanaan privatisasi akan lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan privatisasi sebelum adanya PP No. 33 Tahun 2005.

 

Berdasarkan uraian di atas, menjadi hal yang menarik untuk mengkaji dan membahas privatisasi Persero dengan mengangkat judul “Analisis Yuridis Privatisasi Perusahaan Perseroan”.

 

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimanakah tata cara privatisasi sebelum diundangkannya PP No. 33 Tahun 2005, dan bagaimanakah tata cara privatisasi berdasarkan PP No. 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero). Untuk itu, pokok bahasannya adalah :

1.      Alasan pelaksanaan privatisasi;

2.      Tata cara privatisasi perusahaan perseroan (Persero);

3.      Akibat hukum terhadap pelaksanaan privatisasi;

Ruang lingkup penelitian ini meliputi lingkup pembahasannya adalah tata cara privatisasi Persero berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan ruang lingkup bidang ilmunya termasuk ke dalam ruang lingkup hukum ekonomi khususnya hukum perusahaan.

 C. Tujuan Penelitian

 

Berdasarkan pokok bahasan di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mendeskripsikan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai alasan privatisasi, tata cara privatisasi, dan akibat hukum pelaksanaan privatisasi.

D. Kegunaan Penelitian

 Kegunaan dari penelitian ini mencakup dari 2 aspek yaitu:

1.      Aspek Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan ilmu hukum perdata ekonomi khususnya untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan tentang privatisasi Persero serta permasalahan yang berkaitan dengan privatisasi seperti: alasan privatisasi, tata cara privatisasi Persero, dan akibat hukum pelaksanaan privatisasi.

2.      Aspek Praktis

 

Aspek Praktis dari penelitian ini adalah:

a.       Sebagai bahan untuk menambah wawasan Ilmu Pengetahuan Hukum khususnya hukum perusahaan dalam bidang privatisasi perusahaan perseroan (Persero).

b.      Sebagai sumber informasi dan bacaan bagi pihak yang ingin mengetahui tentang alasan privatisasi, tata cara privatisasi Persero, dan akibat hukum pelaksanaan privatisasi.

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA

 

A. Badan Hukum

 

Badan hukum adalah subyek hukum selain manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum. Sebagai subyek hukum, badan hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, misalnya mengadakan perjanjian dengan pihak lain, mengadakan transaksi jual beli dan lain sebagainya. Sudah tentu pelaksanaan tindakan hukum dilakukan oleh para pengurus badan hukum tersebut. (Hassanudin AF dkk, 2004: 73).

 

Suatu badan hukum hampir selalu memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1.      Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya.

2.      Memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya secara pribadi.

3.      Memiliki sifat kesinambungan, sebab hak dan kewajiban badan hukum tetap melekat walaupun anggotanya silih berganti.

 

Di samping itu, dilihat dari bentuknya badan hukum dapat berbentuk :

1.      Korporasi (corporation), yaitu sekumpulan orang, yang untuk hubungan hukum tertentu sepakat untuk bertindak dan bertanggung jawab sebagai satu subyek hukum tersendiri. Misalnya : Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan lain sebagainya.

2.      Yayasan (Foundation), yaitu kekayaan yang bukan milik seseorang atau suatu badan hukum, yang diberi tujuan tertentu. Yayasan tidak mempunyai anggota, yang ada hanyalah pengurus yayasan. Yayasan sebenarnya bukan suatu bentuk badan usaha, karena tidak bergerak dalam bidang bisnis melainkan dijlankan untuk suatu maksud dan tujuan idiil dan melakukan kegiatan di bidang sosial. (Hassanudin AF dkk, 2004: 74).

 

Pasal 1653 KUH Perdata menyatakan bahwa selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. (R Subekti dan R Tjitrosudibio, 2004: 433).

 

Berdasarkan pasal di atas terdapat beberapa klasifikasi badan hukum menurut eksistensinya, yaitu :

1.      Badan hukum yang dibentuk atau diadakan oleh pemerintah, seperti perusahaan-perusahaan negara atau BUMN.

2.      Badan hukum yang diakui oleh suatu kekuasaan umum (pemerintah), seperti perseroan terbatas dan koperasi .

3.      Badan hukum yang telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, seperti yayasan.

 

Apabila dilihat dari tujuan keperdataan yang hendak dicapai oleh badan hukum itu, maka badan hukum keperdataan dapat diklasifikasikan menjadi tiga,   yaitu :

1.      Badan hukum yang bertujuan memperoleh laba, misalkan perseroan terbatas, perusahaan perseroan (Persero).

2.      Badan hukum yang bertujuan memenuhi kesejahteraan para anggotanya, misalkan koperasi.

3.      Badan hukum yang bertujuan bersifat ideal di bidang sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, misalkan yayasan. (C.S.T. Kansil, 1986: 12).

 

B. Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perusahaan

 

Perusahaan merupakan istilah ekonomi yang dipakai dalam perundang-undangan, namun tidak ada satu pasal pun yang memberikan pengertian perusahaan secara jelas. Baru setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan), secara resmi pengertian atau definisi perusahaan tertuang dalam pasal. (Abdulkadir Muhammad, 2006: 7).

 

Dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, menyatakan bahwa Perusahaan adalah setiap bentuk hukum yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Pasal 1 angka 1 ditentukan bahwa, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 

 

Dengan demikian dari definisi di atas dapat dilihat unsur-unsur perusahaan sebagai berikut :

a.       Setiap bentuk usaha, yaitu badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi, mempunyai bentuk hukum perusahaan yang bersifat perusahaan perseorangan, persekutuan dan badan hukum.

b.      Jenis usaha, yaitu kegiatan dalam bidang ekonomi menurut klasifikasi dari jumlah pemilik, status pemilik dan bentuk badan usaha yang dijalankan.

c.       Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus, artinya usaha tersebut dijalankan dalam jangka waktu yang lama yang ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau dalam surat izin usaha dan usaha tersebut dijalankan tidak terputus-putus sebagai mata pencaharian bukan secara sambilan.

d.      Didirikan dan berkedudukan di wilayah Negara Indonesia artinya perusahaan tersebut didirikan dan bekerja berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

e.       Tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, yaitu setiap usaha mempunyai tujuan utama memperoleh keuntungan dan atau laba dari modal perusahaan tersebut. Setiap perusahaan wajib melakukan pembukuan sebagai bukti dan dokumen perusahaan.

 

2. Jenis-jenis Perusahaan

 

Jenis-jenis perusahaan dapat dilihat dari jumlah pemilik, status pemilik, dan bentuk hukumnya. Perusahaan dilihat dari jumlah pemilik dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan, dilihat dari status pemilik, dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan swasta dan perusahaan negara, sedangkan bila dilihat dari bentuk hukumnya, perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan berbadan hukum dan perusahaan bukan berbadan hukum.

 

Berdasarkan klasifikasi tersebut dapat dibedakan menjadi tiga jenis perusahaan, yaitu :

a.       Perusahaan perseorangan yaitu perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan dan bukan berbadan hukum. Misalnya perusahaan dagang, perusahaan jasa dan perusahaan industri.

b.      Perusahaan persekutuan bukan badan hukum, bentuknya seperti Firma dan persekutuan komanditer (CV).

c.       Perusahaan persekutuan badan hukum, perusahaan bentuk ini didirikan dan dimiliki baik swasta maupun Negara. Bentuk perusahaan swasta seperti perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan.

 

 

 

 

 

3. Pengertian Perseroan Terbatas

 

Istilah ”perseroan” menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, sedangkan ”terbatas” menunjuk pada tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas bahwa Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang selanjutnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, serta peraturan pelaksananya

 

Perseroan terbatas (PT) merupakan badan hukum, hal ini dikarenakan terdapat unsur-unsur suatu badan hukum dalam PT, yaitu organisasi yang teratur, memiliki kekayaan sendiri, melakukan kegiatan hukum, melakukan hubungan hukum sendiri, mempunyai tujuan sendiri. Perseroan mempunyai organ yang terdiri atas rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, dan komisaris (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995). Perseroan memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995) dan kekayaan dalam bentuk lain yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak, serta benda berwujud dan tidak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, gedung perkantoran, barang inventaris, surat berharga, dan piutang perseroan. Perseroan melakukan kegiatan bisnis, tujuan utamanya mengadakan hubungan dengan pihak lain adalah mencari keuntungan atau laba. (Abdulkadir Muhammad, 2006: 105).

 

Perseroan terbatas (PT) dikelompokkan berdasarkan peraturan yang dijadikan dasar atau mendasari masing-masing PT, yaitu :

a.       PT yang berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,

b.      PT Persero atau perusahaan perseroan yang berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

 

4. Perseroan Terbatas (PT) Terbuka

 

Perseroan terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal. Yaitu perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal yang disetor sekurang-kurangnya tiga milyar rupiah atau yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Terhadap Persero terbuka berlaku ketetntuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal (Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal). (IG Rai Widjaja, 2006: 122).

 

Penatausahaan kekayaan negara yang tertanam dalam Persero terbuka dilakukan oleh menteri yang mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero terbuka.

C. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dari pengertian tersebut terdapat beberapa unsur BUMN, yaitu :

1.      Merupakan badan usaha.

2.      Seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung.

3.      Kekayaan berasal dari negara yang dipisahkan.

 

Badan usaha merupakan suatu organisasi yang kegiatan usahanya dalam bidang perekonomian, yang meliputi perdagangan, perindustrian, perjasaan, dan keuangan (pembiayaan).  Dalam UU BUMN bentuk usaha badan usaha milik negara, terbagi menjadi dua, perusahaan umum (Perum) dan perusahaan perseroan (Persero).

 

Modal pada Perum tidak terbagi atas saham-saham, dan seluruh modalnya dimiliki negara. Sedangkan pada Persero modal terbagi atas saham-saham dan modalnya dapat seluruhnya atau paling sedikit 51% dimiliki negara.

 

Pemisahaan kekayaan negara untuk dijadikan penyertaan modal negara ke dalam modal BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan langsung negara ke dalam BUMN tersebut, sehingga setiap penyertaan tersebut perlu ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Untuk memonitor dan penatausahaan kekayaan negara yang tertanam pada BUMN dan perseroan terbatas, termasuk penambahan dan pengurangan dari kekayaan Negara tersebut serta perubahan struktur kepemilikan negara sebagai akibat adanya pengalihan saham milik negara atau penerbitan saham baru yang tidak diambil bagian oleh negara, perlu ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

 

Maksud dari dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu meliputi pula proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikelola oleh BUMN dan/atau piutang negara pada BUMN yang dijadikan sebagai penyertaan modal negara.

   

Perum sebagai perusahaan negara lebih mengutamakan pelayanan demi kemanfaatan kepentingan umum berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan dan tidak semata-mata untuk mengejar keuntungan. Namun untuk kelangsungan perusahaan, Perum tetap harus mengejar keuntungan walaupun tidak sebagai tujuan utama.

 

Perusahaan perseroan (Persero) merupakan badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan terbatas, dengan demikian berlaku prinsip-prinsip perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Persero didirikan dengan tujuan menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

 

D. Perusahaan Perseroan (Persero)

 

Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, perusahaan perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

 

Jadi intinya Persero adalah :

1)      Merupakan BUMN (berdasarkan UU BUMN).

2)      Berbentuk PT (sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).

3)      Paling sedikit 51% atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara.

4)      Tujuan utamanya mengejar keuntungan.

 

1. Pendirian Persero

 

Pendirian persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 10 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003).

 

Sebelum mendirikan suatu Persero, terlebih dahulu dilakukan kajian atas perencanaan bisnis dan kemampuan untuk mandiri serta mengembangkan usaha di masa mendatang. Pengkajian dalam hal ini, melibatkan Menteri Teknis sepanjang yang menyangkut kebijakan sektoral. Menteri Teknis adalah Menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan. Sedangkan pelaksanaan dilakukan oleh Menteri mengingat Menteri adalah wakil negara selaku pemegang saham pada Persero dengan berpedoman pada peraturan perundang-undanagan. (Abdulkadir Muhammad, 2006: 147).

 

Mengingat bahwa Persero berbentuk PT, maka terhadap Persero berlaku prinsip-prinsip perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), termasuk juga segala peraturan pelaksanannya. Hal ini juga dikarenakan Persero memiliki sifat dan ciri khas suatu PT. (IG Rai Widjaja, 2006: 106).

 

Maksud dan tujuan pendirian Persero adalah menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan (Pasal 12 Undang-Undang No.19 Tahun 2003). Hal ini dapat dicapai apabila Persero yang bersangkutan dapat memenuhi permintaan pasar melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik di pasar dalam negeri maupun di pasar internasional. Jika keuntungan usaha sebagai hasil kinerja Persero dapat meningkatkan nilai Persero yang bersangkutan, maka hal ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait.

 

Persero dengan sifat usaha tertentu dapat melaksanakan tugas khusus untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Persero. Meskipun Persero didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mencari keuntungan, namun Persero dapat pula didirikan untuk melaksanakan penugasan khusus, yakni Persero yang sifat usahanya untuk melaksanakan pelayanan kepentingan masyarakat luas. Di samping itu, dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugaskan suatu Persero melaksanakan fungsi tersebut adalah pelaksanaan program kemitraan dan pembinaan usaha kecil menengah dan koperasi.

 

2. Organ Persero   

  

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa terhadap Persero berlaku prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Pada Perseroan Terbatas terdapat apa yang disebut organ PT, dengan demikian juga halnya dengan Persero memiliki organ Persero, yaitu :

a.       Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

b.      Direksi, dan

c.       Komisaris.

 

a.       Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

 

Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara (Pasal 14 angka 1 Undang-Undang No.19 Tahun 2003). Maksud dari pasal ini, bagi Persero yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara, Menteri yang ditunjuk mewakili negara selaku pemegang saham dalam setiap keputusan tertulis yang berhubungan dengan Persero adalah merupakan keputusan RUPS. Bagi Persero dan perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki negara kurang dari 100% (seratus persen), menteri berkedudukan selaku pemegang saham dan keputusannya diambil bersama-sama dengan pemegang saham lainnya dalam RUPS.

 

Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS Persero. Yang dimaksud perorangan disini adalah seseorang yang menduduki jabatan  di bawah menteri yang secara teknis bertugas membantu menteri selaku pemegang saham pada persero yang bersangkutan. Namun demikian, dalam hal dipandang perlu, tidak tertutup kemungkinan kuasa juga dapat diberikan kepada badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Meskipun kedudukan menteri selaku wakil pemerintah telah dikuasakan kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS, untuk hal-hal tertentu penerima kuasa wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari menteri sebelum hal-hal dimaksud diputuskan dalam RUPS. Hal ini perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari menteri mengingat sifatnya yang sangat strategis bagi kelangsungan Persero. Hal tersebut dilakukan untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai :

1.      Perubahan jumlah modal,

2.      Perubahan anggaran dasar,

3.      Rencana penggunaan laba

4.      Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Persero,

5.      Kerjasama Persero,

6.      Pembentukan anak perusahaan atau penyertaan,

7.      Pengalihan aktiva,

 

b. Direksi

 

Direksi adalah organ Persero yang bertugas melaksanakan pengurusan Persero untuk kepentingan dan tujuan Persero, serta mewakili Persero baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Persero untuk kepentingan dantujuan perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT.

 

Pasal 82 UUPT disebutkan bahwa : Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

 

Pengangkatan dan pemberhentian direksi dilakukan oleh RUPS, dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS pengangkatan dan pemberhentian ditetapkan oleh Menteri (Pasal 15 UU No 19 Tahun 2003). Dalam hal penetapan, Menteri menetapkan keputusan Menteri. Keputusan Menteri tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS.

Mengingat kedudukan direksi sebagai organ Persero strategis dalam mengurus perusahaan guna mencapai maksud dan tujuan perusahaan untuk mengisi jabatan tersebut diperlukan calon-calon anggota direksi yang mempunyai keahlian, integritas, kejujuran, kepemilikan, pengalaman, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi, serta mempunyai visi pengembangan perusahaan. Untuk memperoleh calon-calon anggota direksi yang terbaik, diperlukan seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan secara transparan, profesional, mandiri, dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

Uji kelayakan dan kepatutan tersebut dilakukan oleh suatu tim yang ditunjuk oleh menteri selaku RUPS dalam hal seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, dan ditunjuk oleh menteri selaku pemegang saham dalam hal sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, khusus bagi direksi yang mewakili unsur pemerintah. Anggota-anggota tim yang ditunjuk oleh menteri harus memnuhi kriteria antara lain profesionalitas, pemahaman bidang manajemen dan usaha BUMN yang bersangkutan, tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan calon anggota direksiyang bersangkutan dan memiliki integritas serta dedikasi yang tinggi. Menteri dapat juga menunjuk lembaga professional yang independent untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon-calon anggota direksi Persero.

 

Anggota direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya (Pasal 17 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003). Pemberhentian sewaktu-waktu tersebut dilakukan apabila direksi antara lain tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen, tidak dapat mejalankan tugasnya dengan baik, melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan, dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, meninggal dunia, dan mengundurkan diri. Yang dimaksud dengan kontrak manajemen adalah statement of corporate intemnt (SCI), yang antara lain berisikan janji-janji atau pernyataan direksi untuk memenuhi segala target-target yang ditetapkan oleh pemegang saham.

 

Direksi dalam melaksanakan tugasnya wajib mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatian secara penuh waktu pada tugas, kewajiban dan tujuan persero. Berkenaan dengan hal direksi memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1.      Direksi wajib menyiapkan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

2.      Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang tersebut.

3.      Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada RUPS.

4.      Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan Persero kepada akuntan publik atau badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) sebagaimana ditetapkan oleh RUPS.

 

Anggota direksi Persero dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, yaitu :

1.      Anggota direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

2.      Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah.

3.      Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

c. Komisaris

 

Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero. Oleh sebab itu dalam melaksanakan tugasnya, komisaris berkewajiban :

1.      Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana kerja dan anggaran perusahaan yang diusulkan direksi.

2.      Mengikuti perkembangan kegiatan Persero, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Persero.

3.      Melaporkan dengan segera pemegang saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Persero.

4.      Memberikan nasihat kepada direksi dalam melaksanakan pengurusan Persero.

5.      Melakukan tugas pengawasan lain yang ditetapkan anggaran dasar Persero dan/atau bedasarkan keputusan RUPS.

 

Selain itu, agar komisaris dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya, komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut :

1.      Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Persero.

2.      Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang digunakan oleh Persero.

3.      Meminta penjelasan dari direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Persero.

4.      Meminta direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan direksi untuk menghadiri rapat komisaris.

5.      Menghindari rapat direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.

6.      Memberhentikan sementara direksi, dengan menyebutkan alasannya.

7.      Wewenang lain yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Persero.

 

Pengangkatan dan pemberhentian komisaris dilakukan oleh RUPS. Dalam hal menteri bertindak sebagai RUPS, pengangkatan dan pemberhentian komisaris ditetapkan oleh menteri (Pasal 27 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003).

 

Anggota komisaris diangkat bedasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha Persero, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Komisaris bertindak secara independen, maksudnya komisaris tidak boleh mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lain dan terhadap direksi.

 

Masa jabatan komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal komisaris terdiri atas lebih seorang anggota, salah seorang anggota komisaris diangkat sebagai komisaris utama.

 

Dalam hal pengangkatan komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian. Pengangkatan komisaris tidak bersamaan dengan pengangkatan anggota direksi dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan jabatan apabila anggota komisaris atau anggota direksi telah berakhir masa jabatannya kecuali pengangkatan pertama kali untuk pendirian Persero.

 

Anggota komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya (Pasal 29 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003). Selain itu anggota komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai :

1.      Anggota direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

2.      Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

E.     Privatisasi

 

Selama ini pelaksanaan privatisasi yang terjadi masih terkesan ruwet, berlarut-larut, dan tidak transparan. Dikatakan ruwet karena tidak adanya aturan yang jelas tentang tata cara dan prosedur privatisasi. Proses dari setiap BUMN dilakukan dengan prosedur dan pelakuan yang berbeda. Pelaksanaan privatisasi juga terkesan berlarut-larut. Keputusan yang sudah diambil pemerintah tidak bisa dengan segera dilaksanakan, karena berbagai alasan. Keputusan untuk menentukan pemenang tender privatisasi juga tidak ada aturan atau formula yang jelas, sehingga terkesan pemerintah kurang transparan dalam proses privatisasi. (Kompas, 9 Januari 2002).  

 

Pelaksanaan privatisasi BUMN yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia ternyata tidak dapat berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan. Misalkan saja pada tahun 2001, pemerintah hanya mampu mencapai 50% dari target pelaksanaan privatisasi. Sembilan BUMN yang harusnya diprivatisasi pada tahun 2001 terpaksa dialihkan (carry over) ke tahun 2002. Demikian juga untuk tahun-tahun berikutnya, pelaksanaan privatisasi seperti tidak ada perkembangan yang berarti. (http://www.kompas.com).

 

Kegagalan pelaksanaan privatisasi juga disebabkan adanya penolakan terhadap privatisasi BUMN. Penolakan terhadap privatisasi BUMN dapat dilihat dari maraknya demo-demo untuk menentang privatissasi BUMN, seperti pada privatisasi Indosat baru-baru ini. Berbagai alasan dikemukakan untuk menolak privatisasi BUMN, antara lain privatisasi dianggap merugikan negara, privatisasi kepada pihak asing dianggap tidak nasionalis, serta belum adanya manfaat yang diperoleh dari privatisasi.

 

Pada tahun 2005, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) yang merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 83 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003. Pemerintah optimis dengan adanya peraturan perundang-undangan ini bahwa pelaksanaan privatisasi ke depan lebih baik lagi.

 

Target privatisasi tahun 2006 senilai Rp 1 triliun. Pemerintah akan menjual aset BUMN sebesar satu persen untuk menjadi perusahaan publik. Dengan cara itu pemerintah menguasai 99%. Tapi itu belum dilaksanakan. Sebelumnya, pemerintah siap melakukan privatisasi 10-20 BUMN tahun ini. Hal ini dilakukan, antara lain, untuk memenuhi target privatisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2006 sebesar Rp 3,4 triliun. (Sekretaris Menteri Negara BUMN Mohammad Said Didu, Koran Tempo, Jumat 06 Januari 2006).

 

Pelaksanaan privatisasi diharapkan BUMN akan mampu beroperasi secara lebih profesional lagi, dengan menjual sebesar satu persen maka kendali dan pelaksanaan kebijakan BUMN tetap pada pemerintah. Tidak demikian jika privatisasi dilakukan diatas 50%, seperti halnya pada kasus Indosat, disini pemerintah hanya memiliki 15% saham, maka kendali dan pelaksanaan kebijakan BUMN akan bergeser dari pemerintah ke investor baru. Hal ini menyebabkan pro dan kontra, bagi pihak yang setuju dengan privatisasi berpendapat bahwa sebagai pemegang saham terbesar, investor baru tentu akan berupaya untuk bekerja secara efisien, sehingga mampu menciptakan laba yang optimal, mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, serta mampu memberikan kontribusi yang lebih baik kepada pemerintah melalui pembayaran pajak dan pembagian dividen. (Purwoko, http:/www.google.com/privatisasi).

 

Pihak yang tidak setuju dengan privatisasi berargumen bahwa apabila privatisasi tidak dilaksanakan, maka kepemilikan BUMN tetap ditangan pemerintah. Dengan demikian segala keuntungan maupun kerugian seluruhnya ditanggung oleh pemerintah. Defisit anggaran tahun 2006 harus ditutup dengan sumber lain, bukan dari hasil penjualan aset BUMN. Apabila BUMN dijual setiap tahun untuk menutup defisit APBN, suatu ketika BUMN akan habis terjual dan defisit APBN pada tahun-tahun mendatang tetap akan terjadi.

 

1. Pengertian Privatisasi

 

Privatisasi didefinisikan sebagai penyerahan kontrol efektif dari sebuah perseroan kepada manajer dan pemilik swasta dan biasanya terjadi apabila mayoritas saham perusahaan dialihkan kepemilikannya kepada swasta. Privatisasi mengandung makna sebagai berikut :

a.       Perubahan peranan pemrintah dari peran sebagai pemilik dan pelaksana menjadi regulator dan promoter dari kebijakan, serta penetapan sasaran baik nasional maupun sektoral.

b.      Para manajer selanjutnya akan bertanggung jawab kepada pemilik baru. Diharapkan pemilik baru akan mengejar pencapaian sasaran perusahaan dalam kerangka regulasi perdagangan, persaingan, keselamatan kerja, dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk kewajiban pelayanan masyarakat.

Pemilihan metode dan waktu privatisasi yang terbaik bagi badan usaha dan negara mengacu kepada kondisi pasar dan kebijakan regulasi sektoral. (Setyanto P. Santosa, http://www.google.com/privatisasi).

 

Dalam peraturan perundang-undangan privatisasi adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan oleh masyarakat.

 

Dari pengertian diatas dapat dilihat unsur-unsur sebagai berikut :

a.       Penjualan saham persero baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain,

b.      Dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat,

c.       Memperluas kepemilikan oleh masyarakat.

 

Maksud dan Tujuan Privatisasi berdasarkan Pasal 74 UU Nomor 19 Tahun 2003 yaitu untuk :

a.       Memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero;

b.      Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan;

c.       Menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik /kuat;

d.      Menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;

e.       Menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global;

f.        Menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro dan kapasitas pasar.

 

Dengan dilakukannya privatisasi diharapkan akan terjadi perubahan atas budaya perusahaan sebagai akibat dari masuknya pemegang saham baru, baik melalui penawaran umum (Go Public) ataupun melalui penyertaan langsung (Direct Placement). Perusahaan akan dihadapkan pada kewajiban pemenuhan persyaratan keterbukaan (Disclosure) yang merupakan persyaratan utama dari suatu proses go public, atau adanya sasaran-sasaran perusahaan yang harus dicapai sebagai akibat masuknya pemegang saham baru.

 

Budaya perusahaan yang berubah tersebut akan dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan yang selanjutnya akan dapat mempertinggi daya saing perusahaan dalam berkompetisi dengan pesaing-pesaing, baik nasional, regional, bahkan global sehingga pada akhirnya akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional dalam bentuk barang dan jasa yang semakin berkualitas dan terjangkau harganya, serta penerimaan Negara dalam bentuk pajak yang akan semakin besar pula.  Dengan demikian, maksud dan tujuan privatisasi pada dasarnya adalah meningkatkan peran Persero dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum dengan memperluas kepemilikan  masyarakat atas Persero, serta untuk menunjang stabilitas perekonomian nasional.

 

Meskipun privatisasi bertujuan efisiensi, sedapat mungkin tidak sampai menimbulkan keresahan bagi karyawan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan privatisasi sejauh mungkin perlu diupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu setelah pelaksanaan privatisasi, kecuali karyawan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum. Selanjutnya, apabila PHK terjadi pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan itu, dalam upaya agar karyawan dan serikat pekerja maupun masyarakat dapat memahami manfaat privatisasi pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang manfaat privatisasi secara terarah dan konsisten.

 

Pelaksanaan privatisasi dilakukan secara transparan, baik dalam proses penyiapannya maupun dalam pelaksanaannya. Proses privatisasi dilaksanakan dengan berpedoman pada prosedur privatisasi yang telah ditetapkan tanpa ada intervensi dari pihak lain diluar mekanisme korporasi serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proses privatisasi juga dilakukan denan berkonsultasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait sehingga proses dan pelaksanaannya dapat dipertanggung jawabkan pada masyarakat.

 

2. Metode Privatisasi

 

Berdasarkan Pasal 78 UU No. 19 Tahun 2003, privatisasi dilaksanakan dengan cara:

a.       Penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;

b.      Penjualan saham langsung kepada investor;

c.       Penjulan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan

 

Penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal antara lain adalah penjualan saham melalui penawaran umum (Initial Public Offering/ Go Public), penerbitan obligasi konversi, dan efek lain yang bersifat ekuitas. Termasuk dalam pengertian ini adalah penjualan saham pada mitra strategis (Direct Placement)  bagi BUMN yang telah terdaftar di bursa.

 

Sedangkan yang dimaksud dengan penjualan saham langsung kepada investor adalah penjualan saham kepada mitra strategis (Direct Placement) atau kepada investor lainnya termasuk Financial Investor. Cara ini, khusus berlaku bagi saham BUMN yang belum terdaftar di bursa.

 

Penjualan saham kepada manajemen (Management Buy Out/MBO) dan/atau karyawan (Employee Buy Out/EBO) adalah penjualan sebagian besar saham atau seluruh saham  suatu perusahaan langsung kepada manajemen dan/atau karyawan perusahaan yang bersangkutan. 

 

Beberapa metode privatisasi berikut ini dapat dijadikan suatu acuan, yaitu :

1.   Privatisasi melalui pasar modal

Privatisasi melalui pasar modal belum tentu dapat memacu pertumbuhan perekonomian. Hal ini terjadi bisa dilihat dari komposisi investor yang membeli saham BUMN di pasar modal. Apabila sebagian besar penyertaan modal dilakukan oleh investor dalam negeri, berarti tidak banyak pertambahan uang beredar di masyarakat, sehingga sulit untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Namun sebaliknya, apabila sebagian besar investor berasal dari luar negeri, maka akan menyebabkan peningkatan uang beredar, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

 

2. Privatisasi Melalui Private Placement oleh Investor Dalam Negeri dengan Penyertaan di bawah 50%.

 

Pada strategi ini, pemerintah menjual sebagian kecil (kurang dari 50%) dari saham yang dimiliki atas BUMN tertentu kepada satu atau sekelompok investor dalam negeri. Calon investor pada umumnya sudah diidentifikasi terlebih dulu, sehingga pemerintah dapat memilih investor mana yang paling cocok untuk dijadikan partner usahanya.

 

Privatisasi dengan private placement oleh investor dalam negeri akan menghasilkan dana bagi pemerintah yang dapat dipakai untuk menutup devisit APBN. Namun dengan penyertaan modal di bawah 50%, investor baru tidak memiliki kekuatan yang dominan untuk ikut menentukan kebijakan perusahaan, sehingga peran pemerintah masih tetap dominan dalam BUMN. Secara umum kebijakan manajemen tidak akan mengalami perubahan, demikian pula teknologi dan budaya kerja yang ada tidak mengalami perubahan yang signifikan. Strategi penyertaan modal dari investor dalam negeri ini tidak menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga perekonomian tidak terdongkrak dengan adanya privatisasi.

3. Privatisasi Melalui Private Placement oleh Investor Dalam Negeri dengan Penyertaan di atas 50%

 

Seperti halnya alternatif sebelumnya, privatisasi melalui privat placement oleh investor dalam negeri dengan penyertaan di atas 50% akan menghasilkan dana bagi pemerintah untuk menutup devisit anggaran. Namun demikian alternatif ini tidak dapat mendongkrak perekonomian nasional, karena dana yang ditanamkan di BUMN berasal dari dalam negeri (sektor swasta). Penyertaan investor di atas 50% akan menyebabkan investor baru memiliki kekuatan untuk ikut menentukan kebijakan dalam menjalankan kegiatan operasional BUMN, sehingga akan terjadi pergeseran peran pemerintah dari pemilik dan pelaksana usaha menjadi regulator dan promotor kebijakan. Visi, misi dan strategi BUMN mungkin mengalami perubahan. Demikian pula pemanfaatan teknologi informasi, proses bisnis internal, serta budaya kerja akan mengalami perubahan. Kemampuan akses ke pasar internasional barangkali masih diragukan, karena sangat tergantung dari kemampuan investor baru untuk menembus pasar internasional.

4. Privatisasi Melalui Private Placement oleh Investor Luar Negeri dengan Penyertaan di bawah 50%

 

Alternatif ini akan menyebabkan adanya aliran dana masuk ke Indonesia, yang sangat berarti untuk mempercepat perputaran perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Investor luar negeri pada umumnya menginginkan adanya good corporate government dalam mengelola BUMN. Namun dengan penyertaan kurang dari 50% investor baru tidak memiliki kekuatan untuk memaksakan kehendaknya. Investor luar negeri dapat diharapkan untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi baru kepada BUMN. Keikutsertaan investor luar negeri dalam pengelolaan BUMN diharapkan dapan memberikan suasana baru dalam lingkungan BUMN, dan diharapkan dapat merubah budaya kerja karyawan BUMN menjadi lebih baik. Namun demikian semua harapan tersebut masih tergantung kepada pemerintah Indonesia yang masih memegang mayoritas saham BUMN tersebut.

5. Privatisasi Melalui Private Placement oleh Investor Luar Negeri dengan Penyertaan   di atas 50%

 

Strategi privatisasi melalui private placement oleh investor luar negeri dengan penyertaan di atas 50% akan membawa dampak yang signifikan bagi BUMN dan pemerintah Indonesia. Pemerintah akan memperoleh dana yang diperlukan untuk menutup devisit APBN. Penyertaan modal dari luar negeri akan menyebabkan bertambahnya uang beredar di Indonesia, yang diharapkan dapat mendongkrak percepatan perputaran perekonomian dan penyediaan lapangan kerja. Dengan penyertaan yang lebih besar, investor asing memiliki kekuatan untuk menentukan kebijakan dalam BUMN, sehingga akan terjadi pergeseran peran pemerintah dari pemilik dan pelaksana usaha menjadi regulator dan promotor kebijakan. (Purwoko, http://www.google.com/privatisasi).

 

3. Tata Cara Privatisasi

 

Menurut peraturan perundang-undangan kriteria Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:

a. Industri/sektor usahanya kompetitif; atau

b. Industri/sektor usahanya terkait dengan teknologi yang cepat berubah.

 

Industri/sektor usaha kompetitif adalah industri/sektor usaha yang pada dasarnya dapat diusahakan oleh siapa saja, seperti BUMN maupun swasta. Dengan kata lain tidak ada peraturan perundang-undangan (kebijakan sektoral) yang melarang swasta melakukan kegiatan di sektor tersebut atau sektor tersebut tidak semata-mata dikhususkan untuk BUMN.

Industri/sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah adalah industri/sektor usaha kompetitif dengan ciri utama terjadinya perubahan teknologi yang sangat cepat dan memerlukan investasi yang sangat besar untuk mengganti teknologinya tersebut. Pelaksanaan privatisasi BUMN dengan kriteria tersebut di atas juga harus memperhatikan manfaat eksternalitas dan kinerja dari BUMN yang akan diprivatisasi. BUMN yang memiliki manfaat eksternalitas rendah dan kinerja rendah dapat dijual atau dilikuidasi.

 

Terhadap BUMN yang memiliki manfaat eksternalitas rendah tetapi kinerja tinggi, Pemerintah dapat menjual atau mendatangkan investor baru. BUMN yang memiliki manfaat eksternalitas tinggi dan kinerja tinggi perlu dipertahankan namun Pemerintah tidak perlu memiliki 100%. Terhadap BUMN yang memiliki manfaat eksternalitas tinggi tetapi kinerja rendah, Pemerintah perlu melakukan upaya pemberdayaan atau revitalisasi untuk meningkatkan kinerja.

 

Sedangkan Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah:

a.       Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara;

b.      Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara;

c.       Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

d.      Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

 

Berdasarkan PP No. 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi antara lain sebagai berikut :

a.       Pembentukan Komite Privatisasi,

b.      Penyusunan program tahunan privatisasi oleh Menteri,

c.       Penunjukan lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lain,

d.      Pembiayaan pelaksanaan privatisasi.

 

Untuk membahas dan memutuskan kebijakan tentang privatisasi sehubungan dengan kebijakan lintas sektoral, pemerintah membentuk sebuah Komite Privatisasi sebagai wadah koordinasi. Komite Privatisasi dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidangi perekonomian dengan anggota-anggotanya yaitu Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis tempat Persero melakukan kegiatan usaha. Menteri Teknis sebagai regulator di sektor tempat Persero melakukan kegiatan usaha, menjadi anggota Komite Privatisasi hanya dalam privatisasi Persero yang menjalankan usaha di bidang regulasinya.

 

Kebijakan umum adalah rumusan kebijakan yang berkaitan dengan arah dan peranan privatisasi dalam kerangka ekonomi nasional. Sedangkan persyaratan pelaksanaan privatisasi adalah persyaratan-persyaratan tertentu yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi makro yang perlu diperhatikan oleh Menteri dalam pelaksanaan privatisasi.

Komite Privatisasi bertugas untuk:

a.       Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan Privatisasi;

b.      Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses privatisasi Persero;

c.       Membahas dan memberikan jalan keluar atas pemasalahan strategis yang timbul dalam proses privatisasi Persero termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral Pemerintah.

 

Pasal 12 PP No. 33 Tahun 2005 menerangkan bahwa dalam penyusunan program tahunan privatisasi, tugas Menteri yaitu :

a.       Menteri melakukan seleksi dan menetapkan rencana Persero yang akan diprivatisasi, metode privatisasi yang akan digunakan, serta jenis dan rentangan jumlah saham yang akan dijual.

b.      Menteri menuangkan hasil yang akan digunakan, jenis serta rentangan jumlah saham yang akan dijual dalam program tahunan privatisasi.

c.       Menteri menyampaikan program tahunan privatisasi kepada Komite Privatisasi untuk memperoleh arahan dan kepada Menteri Keuangan untuk memperoleh rekomendasi, selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran sebelumnya. Penyampaian program tahunan privatisasi kepada Menteri Keuangan dapat dilakukan sekaligus dalam kapasitas Menteri Keuangan selaku anggota Komite Privatisasi. Rekomendasi Menteri Keuangan dapat diberikan dalam rapat Komite Privatisasi yang dituangkan dalam keputusan Komite Privatisasi.

d.      Arahan Komite Privatisasi dan rekomendasi Menteri Keuangan harus sudah diberikan selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama tahun anggaran berjalan. Dalam hal jangka waktu tersebut tidak terpenuhi, maka Komite Privatisasi dan Menteri Keuangan dianggap menyetujui.

e.       Menteri wajib melaksanakan program tahunan privatisasi dengan berpedoman pada arahan dan rekomendasi.

f.        Menteri mensosialisasikan program tahunan privatisasi. Sosialisasi program tahunan Privatisasi dilakukan kepada internal perusahaan, masyarakat, dan stakeholder lainnya, antara lain dengan cara langsung, melalui media cetak, atau media elektronik. Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaan sosialisasi dimaksud kepada Direksi Persero.

g.       Menteri mengkonsolidasikan program tahunan privatisasi kepada DPR-RI.

h.       Menteri mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka melaksanakan program tahunan privatisasi. Yang dimaksud dengan langkah-langkah pelaksanaan antar lain penunjukan profesi dan/atau lembaga penunjang, penyusunan konsep perjanjian yang diperlukan, konsep perubahan anggaran dasar, rancangan peraturan pemerintah, dan pelaksanaan RUPS. Termasuk dalam langkah-langkah pelaksanaan, apabila dipandang perlu, Menteri dapat membentuk Tim Privatisasi.

i.         Dalam kondisi tertentu Menteri dapat mengusulkan privatisasi yang belum dimasukkan dalam program tahunan privatisasi setelah terlebih dahulu diputuskan oleh Komite Privatisasi dan dikonsultasikan dengan DPR-RI. Yang dimaksud dengan kondisi tertentu adalah adanya perubahan situasi perekonomian yang fundamental, dan kondisi pasar yang kurang mendukung terhadap Persero yang telah diprogramkan dalam rencana tahunan Privatisasi, sementara kebutuhan pemenuhan APBN sangat mendesak.

 

Pelaksanaan Privatisasi melibatkan lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku (Pasal 13 PP No. 33 Tahun 2005). Dalam hal ini Menteri melakukan seleksi terhadap lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya.

 

Seleksi dilakukan terhadap paling sedikit 3 (tiga) bakal calon untuk masing-masing lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya. Apabila setelah 2 (dua) kali penawaran, bakal calon lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya yang berminat kurang dari 3 (tiga), maka Menteri dapat melakukan penunjukan langsung apabila penawar hanya 1 (satu) bakal calon dan melakukan seleksi apabila penawar hanya 2 (dua) bakal calon. Untuk sektor usaha tertentu yang memerlukan jasa spesialis industri dikecualikan dari ketentuan jumlah.

 

Perjanjian dengan lembaga dan/atau profesi penunjang sekurang-kurangnya memuat klausul yang mewajibkan lembaga dan/atau profesi penunjang:

a.       Melakukan tugasnya hanya untuk kepentingan pemegang saham Persero dan Persero yang bersangkutan;

b.      Menjamin dan menjaga kerahasiaan segala informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya yang dituangkan dalam pernyataan tertulis;

c.       Menggunakan informasi tersebut hanya untuk pelaksanaan tugasnya dalam proses Privatisasi yang bersangkutan dan tidak menggunakannya untuk kepentingan lain.

 

Lembaga dan/atau profesi penunjang dengan bantuan Persero yang bersangkutan melakukan penelaahan dan pengkajian (due dilligence) terhadap perusahaan sesuai dengan bidang profesinya masing-masing. Perjanjian dengan lembaga dan/atau profesi penunjang sekurang-kurangnya memuat klausul yang mewajibkan lembaga dan/atau profesi penunjang:

a.       Menyusun proyeksi keuangan, penilaian perusahaan dan usulan struktur penjualan serta jumlah saham yang akan dijual;

b.      Menyusun persyaratan dan identifikasi calon Investor;

c.       Menyiapkan memorandum informasi dan/atau prospektus;

d.      Menyusun seluruh dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e.        Membantu dalam melakukan negosiasi dengan calon Investor.

 

Pembiayaan privatisasi dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini :

a.       Biaya pelaksanaan privatisasi dibebankan pada hasil privatisasi.

b.      Biaya pelaksanaan privatisasi dipergunakan untuk:

1.      biaya lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya;

2.      biaya operasional privatisasi.

c.       Apabila privatisasi tidak dapat dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya, maka pembebanan atas biaya yang telah dikeluarkan ditetapkan oleh RUPS.

Mengingat hasil privatisasi diperoleh setelah privatisasi dilaksanakan, maka kebutuhan biaya privatisasi dapat ditanggung terlebih dahulu oleh Persero yang bersangkutan yang kemudian diganti setelah privatisasi dilaksanakan. Penetapan biaya privatisasi dilakukan dengan memperhatikan pula market practice yang berlaku pada sektor tempat Persero dimaksud melakukan kegiatan usaha.

 

4. Hasil Privatisasi

 

Hasil privatisasi saham milik negara pada Persero disetorkan langsung ke kas negara. Sedangkan hasil privatisasi saham dalam simpanan disetorkan langsung ke kas Persero yang bersangkutan. Hasil privatisasi merupakan hasil bersih setelah dikurangi dengan biaya-biaya pelaksanaan privatisasi. Pengeluaran yang merupakan biaya privatisasi dilakukan secara efisien dengan tetap mempertimbangkan kepentingan lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya yang diikutsertakan.

 

Pengadministrasian dan pelaksanaan penyetoran hasil Persero dilakukan sebagai berikut:

a.       Penjamin pelaksana emisi atau penasihat keuangan membuka rekening penampungan (escrow account) untuk menampung hasil privatisasi;

b.      Setelah dikurangi biaya-biaya pelaksanaan privatisasi, penjamin pelaksana emisi atau penasihat keuangan wajib segera menyetorkan hasil bersih privatisasi ke kas negara dan/atau kas Persero yang bersangkutan;

c.       Penjamin pelaksana emisi atau penasihat keuangan wajib segera melaporkan penyetoran hasil privatisasi kepada Menteri, Menteri Keuangan dan Direksi Persero yang bersangkutan.

 

Penghasilan lain yang diperoleh dari rekening penampungan hasil Privatisasi diperhitungkan sebagai hasil Privatisasi. Verifikasi atas biaya dan hasil Privatisasi dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Menteri. Yang dimaksud dengan penghasilan lain antara lain berupa bunga atau denda.

 

Pembukaan rekening penampungan (escrow account) oleh penjamin pelaksana emisi dilakukan dalam hal Privatisasi dengan cara Initial Public Offering/IPO, sedangkan pembukaan rekening penampungan (escrow account) oleh penasihat keuangan dilakukan dalam hal Privatisasi dengan cara strategic sales, MBO dan/atau EBO. Segala administrasi keuangan yang berhubungan dengan Privatisasi diselesaikan oleh penjamin pelaksana emisi atau penasihat keuangan, termasuk pemotongan dan pembayaran pajak, dan penugasan tersebut dituangkan dengan jelas dalam perjanjian.

 

F. Saham

 

Saham atau sero adalah laba yang diperoleh oleh perusahaan dagang dan yang dibagikan kepada pemegang saham (pesero). (W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1985).

 

Saham adalah bagian pemegang saham di dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan. Jumlah yang tertulis pada tiap-tiap lembar surat saham itu disebut nilai nominal saham. (IG Rai Widjaya, 2006:193).

 

Nilai nominal saham harus dicantumkan dalam Rupiah dengan lambang Rp (tanpa titik). Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. Dan saham atas tunjuk hanya dapat dikeluarkan apabila nilai nominal saham atau nilai yang diperjanjikan disetor penuh. (IG Rai Widjaja, 2006:196).

 

1. Kepemilikan Saham

 

Setiap pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Bukti pemilikan saham atas tunjuk berupa surat saham, sedangkan bukti pemilikan saham atas nama, diserahkan kepada para pihak pemegang saham dan ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan. (IG Rai Widjaja, 2006:193).

 

Saham berdasarkan undang-undang dipandang sebagai benda bergerak (KUH Perdata Pasal 511 ayat (4)). Sebagaimana halnya dengan benda bergerak lainnya, saham memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Pemegang saham dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya, bisa menjual, menggadaikan sebagai jaminan pinjaman, ataupun mengalihkan. Dalam Pasal 54 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995, juga dinyatakan bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya. Hak dan kewajiban pemegang saham baik terhadap perseroan maupun terhadap pemegang saham lainnya berada dalam hubungan perikatan.

Pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban baik terhadap perseroan, begitu pula dengan pemegang saham lainnya. Misalkan, dia berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa :

a.       Perubahan anggaran dasar,

b.      Penjualan, penjamianan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan, atau

c.       Penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perseroan. (Munir Fuady, 2005:40).

 

Apabila saham yang diminta untuk dibeli tersebut melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh perseroan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Pasal 30 ayat (1), perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham tersebut dibeli oleh pihak lain.

 

2. Pemegang Saham

 

Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang sekurang-kurangnya memuat :

a.       Nama dan alamat pemegang saham,

b.      Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki oleh pemegang saham dan apabila dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham, tiap-tiap klasifikasi saham tersebut,

c.       Jumlah yang disetor atas setiap saham,

d.      Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut, dan,

e.       Keterangan penyetoran atas saham dalam bentuk lain baik berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang.

 

Penilaian harga ditetapkan oleh ahli yang tidak terikat pada perseroan, yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang disahkan oleh pemerintah yang berdasarkan keahlian atau pengetahuannya mempunyai kemampuan untuk menilai harga benda tersebut.

 

Selain daftar pemegang saham, perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota direksi dan komisaris beserta keluarganya, yaitu istri/suami dan anak-anaknya pada perseroan tersebut, dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Daftar khusus tersebut merupakan salah satu sumber informasi mengenai besarnya kepemilikan dan kepentingan pengurus perseroan pada perseroan yang bersangkutan atau perseroan lain, sehingga pertentangan kepentingan yang timbul dapat ditekan sekecil-kecilnya.

 

Dalam hal perseroan mengeluarkan saham atas tunjuk, maka dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus dicatat tanggal, jumlah, dan nomor saham atas tunjuk yang dikeluarkan serta setiap perubahan kepemilikan saham. Daftar pemegang saham dan daftar khusus tersebut disediakan di tempat kedudukan perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham.

 

G. Kerangka Pikir

Gambar 1. Kerangka Pikir Analisis Yuridis Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)

<

p class=”MsoNormal” style=”margin: 0in 0in 0pt 0.25in;text-align: justify”>

         UU No.19 Tahun 2003 Tentang BUMN

         PP No. 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Persero

         Keppres No. 7 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Keppres No. 122 Tahun 2001 Tentang Tim Kebijakan Privatisasi BUMN

Perusahaan perseroan (Persero)

Kebijakan pemerintah (APBN dan Program tahunan Privatisasi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syarat-syarat dan kriteria persero yang dapat diprivatisasi

 

 

 

 

 

 

 

Komite Privatisasi dan lembaga dan/atau profesi penunjang

 

 

 

 

 

<

p class=”MsoNormal” style=”margin: 0in 0in 0pt 0.25in;text-align: justify”>

Metode Privatisasi

 

 

 

 

Pelaksanaan Privatisasi

 

 

 

 

 

 

Hasil Pelaksanaan Privatisasi

 

 

 

 

 

                                                                                                            

Keterangan :

Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi makro, seperti pemenuhan Anggaran Dasar Belanja Negara (APBN) dan program privatisasi tahunan. Selama ini program tahunan privatisasi perusahaan perseroan pemerintah ditujukan sebagai penutup defisit dari APBN, kemudian pemerintah menentukan perusahaan perseroan yang akan diprivatisasi. Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya UU No. 9 Tahun 2003 Tentang BUMN, PP No. 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero), dan Keppres No. 7 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Keppres No. 122 Tahun 2001 Tentang Tim Kebijakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

 

Sebelum pelaksanaan privatisasi Persero, terlebih dahulu harus memenuhi syarat atau kriteria Persero yang dapat diprivatisasi. Kemudian pembentukan komite privatisasi yang bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan privatisasi, menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses privatisasi Persero, membahas dan memberikan jalan keluar atas pemasalahan strategis yang timbul dalam proses privatisasi Persero termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral Pemerintah. Hal tersebut dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga dan/atau profesi penunjang, yang sebelumnya pemerintah melakukan seleksi atau pemilihan lembaga tersebut.

 

Pelaksanaan privatisasi dilakukan melalui pembiayaan privatisasi, penetapan biaya privatisasi dilakukan dengan memperhatikan pula market practice yang berlaku pada sektor tempat Persero dimaksud melakukan kegiatan usaha.

 

 

 

Jul 5

INKONSISTENSI PASAL-PASAL PADA UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

 

1.              Pasal 11 ayat (1) dengan Pasal 12 ayat (1) UUJF

            Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa, “Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan.”

            Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa, “Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.”

            Dari kedua ketentuan ini menimbulkan pertanyaan, apakah yang didaftarkan bendanya atau jaminan fidusianya?

            Pasal 1 ayat (2), “Jaminan Fidusia adalah hak atas jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak Khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UUHT yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.” Kemudian Pasal 1 ayat (4), “Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.”

            Selanjutnya dalam Pasal 4, “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok bukan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.” dan Pasal 5 ayat (1), “Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta …… dan merupakan akta Jaminan Fidusia.”

            Apabila dilihat dari pengertian benda yang terdapat pada pasal 1 ayat (4), bahwa benda yang dapat dijadikan jaminan fidusia dapat benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Kemudian, jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang tertuang dalam akta jaminan fidusia sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu. Jaminan fidusia ini menjadi preferen bagi kreditor apabila jaminan fidusia ini didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini dikarenakan  kedudukan preferen dijamin karena adanya pendaftaran jaminan fidusia.

            Dari pertimbangan di atas, maka menurut saya yang didaftarkan oleh Penerima Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia adalah Jaminan Fidusianya, bukan bendanya. Sesuai dengan pengertian benda pada pasal 1 ayat (4), benda dalam jaminan fidusia dapat benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Kemudian dikarenakan jaminan fidusia merupakan perjanjian, maka seperti dalam praktek bahwa dalam perjanjian memuat klausula-klausula perjanjian. Dalam hal ini dalam akta Jaminan Fidusia mungkin mengatur mengenai benda yang menjadi jaminan fidusia. Oleh sebab itu, akta Jaminan fidusia ini perlu didaftarkan untuk menjamin hak kreditur yang preferen. Secara keseluruhan menurut saya, jaminan fidusia cakupannya lebih luas, artinya mencakup benda yang menjadi jaminan fidusia yang sudah tertuang dalam akta Jaminan Fidusia itu sendiri.     

 

2.              Pasal 15 Ayat (2) dan (3), 29 Ayat (1) huruf a dengan Pasal 29 Ayat (1) huruf b, c.

Pasal 15 Ayat (2) menyatakan bahwa, “Sertipikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pasal 15 Ayat (3) menyatakan bahwa, “Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.”

Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwa, “Apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia

dapat dilakukan dengan cara:

  1. pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh penerima fidusia;
  2. penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
  3. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

 

Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF) mengikuti cara eksekusi barang jaminan yang digunakan oleh UU Hak Tanggungan yaitu memberikan alternatif eksekusi barang jaminan fidusia melalui penjualan secara lelang da penjualan di bawah tangan.[1] Eksekusi jaminan fidusia menurur UUJF sebenarnya hanya mengenal dua cara eksekusi meskipun perumusannya seakan-akan menganut tiga cara. Kedua cara tersebut yaitu:

  1.  
    1. Melaksanakan titel eksekusi dengan menjual objek jaminan fidusia melalui lelang atas kekuasaan penerima fidusia sendiri dengan menggunakan Parate Eksekusi. Arti parate eksekusi menurut kamus hukum, ialah pelaksanaan yang langsung tanpa melewati proses (pengadilan atau hakim). Arti parate eksekusi yang diberikan doktrin adalah kewenangan untuk menjual atas kekuassaan sendiri apa yang menjadi haknya, dalam arti tanpa perantaraan hakim, yang ditujukan atas sesuatu barang jaminan, tanpa harus minta fiat dari ketua pengadilan.[2] Di sinilah letak inkonsistensi dari pasal-pasal tersebut di atas, pengertian Parate Eksekusi di dalam UUJF kurang lebih merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau oleh putusan pengadilan oleh salah satu pihak untuk melaksanakan sendiri secara paksa isi perjanjian atau putusan hakim manakala pihak yang lainnya cidera janji. Pasal 15 ayat (2) dan (3) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a dinyatakan bahwa sertipiakat jaminan fidusia memiliki title eksekusi yang memiliki kekuatan hukum tetap yang setara dengan putusan pengadilan.

 

Menurut saya, pelaksanaan title eksekusi ini tidak memerlukan putusan ketua pengadilan negeri untuk pelaksanaannya, hal ini untuk memudahkan dalam eksekusi barang yang dijaminkan secara fidusia. Walaupun dalam prakteknya, eksekusi barang jaminan fidusia tidak dengan mudah dilakukan karena barang yang menjadi jaminan fidusia dikuasai oleh debitor. Diperlukan tindakan pengambil alihan penguasaan terlebih dahulu karena pada umumnya barang jaminan fidusia adalah barang bergerak, berbeda dengan Hak Tanggungan yang perlu pengosongan terlebih dahulu untuk mengeksekusi.

 

Namun kemudian, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b merumuskan bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) menyatakan bahwa, “…….. Dalam undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi jaminan fidusia melalui lembaga eksekusi.” Jika debitor cidera janji, maka pemegang jaminan fidusia dapat melaksanakan janji tersebut dengan menjual lelang atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi). Pemahaman dari penjelasan Pasal 15 ayat (3) terhadap lembaga parate eksekusi, menunjukkan kehendak pembentuk undang-undang melalui penafsiran otentik untuk mengatur lembaga parate eksekusi, maksudnya pengaturan lembaga parate eksekusi masuk dalam ranah Hukum Acara Perdata. Karena eksekusi barang jaminan fidusia dalam UUJF meniru eksekusi Hak Tanggungan pada UUHT, maka kasus yang dihadapi sama dengan inkonsistensi Pasal 6 dan Penjelasan Pasal 9 UUHT. Ada unsur yang sama dalam eksekusi Hak Tanggungan dengan eksekusi jaminan fidusia, yaitu:

 

 

a.       Debitor cidera janji;

b.      Kreditur penerima jaminan mempunyai hak menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri;

c.       Syarat penjualan pelelangan umum;

d.       Hak kreditur mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

 

Sebelum ada UUJF, eksekusi barang bergerak yang didikat dengan fidusia pada umumya tidak melalui lelang tetapi dengan mengefektifkan kuitansi kosong yang sebelumnya telah ditandatangani oleh pemilik barang jaminan atau debitor.[3] Pada waktu yang lalu, mungkin tidak ada eksekusi jaminan fidusia yang melalui pelelangan umum. Oleh karena itu, seyogyanya eksekusi barang jaminan fidusia yang telah mempunyai titel eksekusi tidak melalui pelelangan umum. Karena secara umum, pelelangan umum diperlukan suatu keputusan ketua Pengadilan untuk melaksanakan lelang. Sehingga menyimpang dari ketentuan titel eksekusi yang tidak memerlukan campur tangan pengadilan atau hakim dalam pelaksanaan jaminan fidusia.

 

  1.  
    1. Menjual objek jaminan fidusia secara di bawah tangan atas dasar kesepakatan pemberi dan penerima jaminan fidusia. Seperti halnya dalam UUHT, maka UUJF ini penjualan di bawah tangan objek fidusia juga mengandung beberapa persyaratan yang relatif berat untuk dilaksanakan. 

 

3. Pasal 17 dengan Pasal 28 UUJF

            Pasal 17 menyatakan bahwa, “Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.”  Penjelasan Pasal 17, “Fidusia ulang oleh pemberi fidusia, baik debitor maupun penjamin pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia.”

            Pasal 28 menyatakan bahwa, “Apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.”

            Dari Pasal 28 di atas, secara logika bahwa objek yang menjadi jaminan fidusia dapat didaftarkan untuk kedua kalinya. Padahal hal ini bertentangan dengan Pasal 17 yang melarang atas benda yang sama yang menjadi objek jaminan fidusia lebih dari satu perjanjian. Dalam praktek, banyak terjadi fidusia ulang terhadap benda yang menjadi jaminan fidusia. Pasal 17 menjadi bias, karena dalam prakteknya fidusia ulang dapat dilakukan terhadap benda yang menjadi jaminan fidusia tergantung kepada nilai kredit dan jaminan yang ditanggung oleh jaminan fidusia. Misalkan nilai benda yang menjadi jaminan fidusia Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), namun debitor mengajukan kredit dengan jaminan fidusia Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Sisa nilai benda ini pada umumnya dapat di fidusiakan ulang untuk memenuhi nilai tersebut. Namun demikian sesuai ketentuan Pasal 28, maka kreditur yang diutamakan apabila perjanjian fidusia lebih dari satu adalah perjanjian fidusia yang jaminannya didaftar terlebih dahulu di Kantor Pendaftaran Fidusia.

 

 

 

 


[1] Bachtiar Sibarani, Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 11 Tahun 2000,  Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Hal. 21.

[2] Ny. Ari S Hutagalung, Praktek Pembebanan dan Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-38 No. 2 (April-Juni 2008), Jakarta: Badan Penerbit FHUI. Hal. 162.

[3] Bachtiar Sibarani. op.cit, hal. 21.

Jul 5

Konvensi Jual Beli Internasional

I. PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekspor impor didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu Negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap Negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografi, demografi, struktur ekonomi dan struktur sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, kualitas dan kuantitas produk.[1]

Adanya interdependensi kebutuhan itulah yang menyebabkan adanya perdagangan internasional.[2] Perdagangan internasional menjadi suatu kebutuhan yang mendasar untuk kelangsungan dalam interdependensi ekonomi dunia.[3] Perdagangan internasional merupakan transaksi jual beli (atau imbal beli) lintas Negara, yang melibatkan dua pihak yang melakukan jual beli yang melintasi batasan kenegaraan. Pihak-pihak ini tidaklah harus merupakan pihak-pihak yang berasal dari Negara yang berbeda atau memiliki nasionalitas yang berbeda.[4] Dari segi legal, transaksi perdagangan internasional berarti suatu transaksi yang melibatkan kepentingan lebih dari satu hukum nasional.[5] Suatu perdagangan dikatakan sebagai perdagangan internasional, jika transaksi jual beli telah menyebabkan terjadinya pilihan hukum antara dua sistem hukum yang berbeda, dan benda yang diperjualbelikan harus diserahkan melintasi batas-batas kenegaraan, dan keberadaan unsur asing atau elemen asing bagi sistem hukum yang berlaku.[6]

Dalam transaksi perdagangan internasional ini tidak lepas dari suatu perjanjian/kontrak. Perjanjian atau kontrak ini menjadi jembatan pengaturan dari suatu aktivitas komersial ataupun aktivitas bisnis.[7] Karena konteksnya perdagangan internasional, maka kontrak yang digunakan adalah kontrak dagang internasional. Kontrak dagang internasional ini mencakup kontrak jual beli barang, jasa (contohnya, arsitektural, atau jasa telekomunikasi), perjanjian lisensi paten dan perjanjian lisensi Hak Kekayaan Intelektual lainnya, joint ventures, dan perjanjian waralaba.[8] Dalam tulisan ini, saya memfokuskan pada kontrak penjualan barang-barang atau benda yang berwujud.

Pada umumnya masing-masing yang terkait dalam transaksi perdagangan internasional menginginkan agar kontrak yang mereka buat tunduk pada hukum di Negara mereka.[9] Padahal setiap Negara memiliki peraturan mengenai kontrak yang berbeda-beda. Hal ini dapat  menyebabkan suatu perselisihan dalam pelaksanaan kontrak. Dengan begitu menjadi sangat penting peranan perjanjian regional dan internasional dalam perdagangan internasional.[10] Akibatnya, pemerintah harus bekerjasama secara regional (contoh ASEAN, European Community, dan NAFTA), dan internasional (contoh WTO). Tujuan dari diperlukannya kerjasama regional atau internasional adalah untuk mengharmonisasikan dan unifikasi hukum akibat dari adanya perbedaan sistem hukum pada setiap Negara yang warga negaranya melakukan perdagangan internasional.

Pada mulanya upaya harmonisasi dan unifikasi ini dilakukan oleh Institute International pour I’ Unification du Droit atau UNIDROIT. Lembaga ini didirikan tahun 1926 dan dibiayai oleh lebih 50 negara yang menginginkan perlunya unifikasi hukum dalam jual beli internasional.[11] Hal-hal yang mendorong pentingnya harmonisasi dan unifikasi hukum, terutama adalah untuk menyamakan suatu persepsi atau titik pandang yang memudahkan para pihak memenuhi kebutuhan hukum. Akibat dari perbedaan sistem hukum dari berbagai Negara yang pada umumnya menganut Common Law dan Civil Law, sulit menyelesaikan masalah dalam perdagangan internasional. Menyusul munculnya berbagai masalah, dan didasarkan pada usul dan pengalaman dari berbagai Negara, maka harmonisasi dan unifikasi hukum dianggap penyelesaian yang paling cepat dan tepat.[12]

Sebelum adanya harmonisasi dan unifikasi terdapat berbagai problema hukum terkait dengan kegiatan perdagangan internasional, yaitu masalah kompetensi lembaga hukum yang berwenang atau yurisdiksi, masalah hukum mana yang akan dipilih, dan masalah implementasi atau pelaksanaan putusan pengadilan asing.[13] Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut dan hambatan yang dialami dalam praktek hukum, maka lembaga UNIDROIT ini merasa perlu dan berupaya mempersiapkan penyeragaman hukum sehubungan dengan jual beli barang internasional.[14] Harmonisasi dan unifikasi diwujudkan dengan berbagai konvensi internasional antar Negara-negara.

Ada beberapa konvensi internasional yang terkait dengan jual beli barang, yaitu Konvensi Den Haag 1951/1955, Konvensi Hague tahun 1964, dan Kovensi Vienna tahun 1980. Konvensi Den Haag 1951/1955 merupakan Convention on the Law Applicable to International Sales of Goods yang telah diterima pada tahun 1951 di Den Haag, namun baru mulai ditandatangani pada tahun 1955, dengan Belgia sebagai Negara pertama yang menandatangani konvensi ini pada tanggal 15 Juni 1955. Perbedaan waktu penerimaan dan penandatanganan konvensi inilah yang menyebabkan konvensi ini seringkali disebut dengan Konvensi Jual Beli 1951/1955.[15] Kemudian pekerjaan harmonisasi dan unifikasi dilanjutkan pada awal tahun 1960. Namun usaha Unidroit ini baru berhasil empat tahun kemudian yaitu dengan lahirnya Konvensi Hague 1964 (the Hague Convention). Konvensi Hague ini merupakan hasil dari dua draft yang dikenal sebagai: a Uniform Law on International Sale of Goods (ULIS) 1964, dan a Uniform Law on Formation of Contracts for the International Sale of Goods (ULFC) 1964.[16] Anggota delegasi untuk kedua konvensi ini sebagian besar adalah Negara-negara yang sama.[17]

Upaya harmonisasi dan unifikasi yang dicapai the Hague Convention melalui dua unifikasi hukum berkaitan dengan kontrak jual beli barang, telah dirasakan banyak pihak sangat membantu. Namun demikian dalam pelaksanaannya Konvensi Hague ini ternyata belum dapat menampung keinginan dari Negara peserta, karena masih banyaknya perbedaan yang muncul berkaitan dengan konsep hukum. Misalnya, pengertian tentang barang-barang yang masuk kategori jual beli internasional; pengertian istilah internasional itu sendiri belum mampu menampung keinginan peserta konvensi; lalu muncul perbedaan pendapat mengenai lex loci contractus, lex loci solutionis, lex loci rei sitae dan proper law yang harus dipakai dalam hal adanya ketidaksesuaian diantara para pihak.[18] Selain itu konvensi ini dirasa tidak ada koordinasi dengan konvensi 1951/1955.[19] Tujuan untuk harmonisasi dan unifikasi menjadi tidak tercapai, karena selain hal-hal tersebut di atas, konvensi ini tidak mengikat Negara anggota karena prinsip “freedom of contract” yang dianut oleh konvensi.[20] Hal ini menyebabkan Negara anggota dapat mengabaikan konvensi mengenai kontrak jual beli itu sendiri.

Pada tanggal 10 Maret-11 April 1980, diselenggarakan konferensi oleh Perserikatan Bangssa-Bangsa (PBB) yang diprakarsai oleh UNCITRAL. Konferensi ini berhasil menghasilkan kesepakatan mengenai hukum materiil yang mengatur perjanjian jual beli (barang) internasional (contracts for the international sales of goods) yang sering disingkat juga dengan singkatan CISG. Selain itu konvensi ini juga sering disebut dengan konvensi jual beli 1980 (Konvensi Vienna 1980).[21] Konvensi Vienna 1980 ini berlainan dengan konvensi sebelumnya, dimana konvensi ini berlaku untuk kontrak-kontrak jual beli barang antara para pihak yang mempunyai tempat usaha di Negara yang berlainan. adapun perumusan yang diterapkan jauh lebih luas. Konvensi ini telah memperlihatkan unifikasi dengan ukuran internasional yang lebih memadai dibandingkan dengan perumusan dalam Konvensi Hague 1964.[22]

Kelompok kerja dan Uncitral menganut dan menerima prinsip yang berbeda dimana perbedaan tidak menjadi penghambat untuk berlakunya konvensi. Tidak lagi dipakai kedudukan para pihak sebagai unsur subjektif atas wilayah Negara yang berbeda, dan unsure objektif yang berkenaan dengan tempat dilangsungkannya atau pelaksanaan dari kontrak. Konvensi Hague 1951/1955 juga telah dikoordinasikan dengan mengadakan pengkajian dan penelitian terhadap konvensi Hukum Perdata Internasional 1955 di Den Haag, yang membahas jual beli internasional.[23] Dalam Pasal 1 ayat 1 (b) Konvensi Vienna 1980 bahwa jika para pihak mempunyai tempat kedudukan mereka dalam Negara yang berlainan, dan jika Negara merupakan pihak Konvensi Hague, atau kaidah hukum perdata internasional negaranya membuat persyaratan untuk pemakaian hukum dari satu Negara peserta.[24]

Dengan menerima ketentuan ini, maka terlihat konvensi Vienna 1980 telah memperluas berlakunya harmonisasi dan unifikasi yang menjadi tujuan dari konvensi tersebut.[25] Maka dengan berlakunya beberapa konvensi internasional mengenai jual beli internasional, diperlukan suatu pembaharuan hukum kontrak dari Negara peserta dengan konvensi-konvensi tersebut. Indonesia pun menurut Sudargo Gautama bahwa “pembaharuan dari bidang hukum kontrak (termasuk jual beli) harus diselenggarakan sesuai dengan syarat-syarat dan kebutuhan lalu lintas perdagangan internasional.[26] Konvensi ini dipandang sangat penting dalam hukum kontrak internasional. Clive M. Schmitthoff menganggap konvensi ini merupakan karya sentral bagi terciptanya harmonisasi hukum perdagangan internasional (the Centre Piece of International Harmonization of Trade Law).[27] Randall dan Norris berpendapat bahwa konvensi ini merupakan suatu produk unifikasi hukum yang sangat penting artinya dibidang hukum bisnis internasional. Dari perspektif ini, tampak bahwa konvensi berupaya menciptakan suatu unifikasi dibidang hukum kontrak internasional (khususnya). Tujuan ini tidak lain sebagai jalan tengah yang hendak dicapai Negara-negara dalam menghadapi fakta adanya berbagai sistem hukum (nasional) di dunia yang masing-masing memiliki aturan hukum kontraknya masing-masing.[28]

Mengacu pada latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, adanya sejarah panjang mengenai berlakunya beberapa konvensi internasional yang terkait jual beli internasional. Maka, saya memandang perlu membuat suatu tulisan mengenai perbandingan antara konvensi-konvensi internasional tersebut yaitu Konvensi Den Haag 1951/1955 dengan Konvensi Hague 1964 dan Konvensi Vienna 1980.

 

1.2 Permasalahan

Oleh karena luasnya lingkup pembahasan pada perbandingan antara konvensi-konvensi internasional yaitu Konvensi Den Haag 1951/1955 dengan Konvensi Hague 1964 dan Konvensi Vienna 1980. Maka saya membuat suatu pembatasan masalah, sehingga permasalahan yang dibandingkan ialah mencakup ruang lingkup keberlakuan konvensi,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PEMBAHASAN

 

2.1 Perbandingan Konvensi

A. Konvensi The Den Haag 1951/1955

            Konvensi Den Haag 1951/1955 menyatakan dirinya hanya berlaku untuk perjanjian-perjanjian jual beli yang bersifat internasional, namun demikian konvensi ini tidak memberikan suatu rumusan atau pengertian mengenai maksud “yang bersifat internasional” tersebut. Dari pembahasan selama berlangsungnya konferensi tersebut di Den Haag dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan makna “yang bersifat internasional” adalah adanya unsur asing dalam transaksi jual beli yang dilakukan. Suatu pernyataan dari para pihak saja mengenai hukum yang berlaku dalam perjanjian tidak cukup untuk menjadikan jual beli tersebut sebagai jual beli internasional dan karenanya dalam hal tersebut konvensi Den Haag 1951/1955 ini tidak dapat diberlakukan.[29]

            Berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 Konvensi Den Haag 1951/1955 ini, ketentuan-ketentuan pokok yang diatur dalam konvensi ini wajib untuk dimasukkan ke dalam hukum nasional dari seluruh Negara yang telah meratifikasi dan memberlakukan konvensi ini.[30] Konvensi ini secara tegas mengatur mengenai benda yang diperjualbelikan yang menjadikannya sebagai jual beli internasional yang tunduk pada konvensi ini. Jual beli benda tidak bergerak tidaklah masuk kedalam yurisdiksi konvensi ini, oleh karena dalam jual beli benda tidak bergerak sudah diterima secara umum suatu adagium hukum bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dari Negara dimana benda tidak bergerak tersebut berlaku (lex rei sitae). Selanjutnya konvensi ini juga tidak berlaku bagi jual beli benda bergerak yang bersifat “lonlichamelijk”, termasuk didalamnya piutang-piutang, hak-hak kebendaan dan surat berharga. Untuk menentukan apakah suatu benda masuk ke dalam kriteria benda bergerak dan benda tidak bergerak, sehingga tunduk pada ketentuan konvensi ini, diserahkan sepenuhnya kepada lex rei sitae.[31]

            Terkait dengan hukum yang berlaku, dikatakan bahwa jika ada pilihan hukum, maka yang diberlakukan adalah pilihan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak. Dalam hal in para pihak dibebaskan untuk memilih hukum dari Negara mana saja yang mereka anggap cocok, dan tidak perlu semata-mata merupakan pilihan dari dua sistem hukum yang memiliki hubungan dalam transaksi jual beli internasional tersebut, selama pilihan tersebut tidak menyebabkan terjadinya pertentangan dengan asas ketertiban umum, yang merupakan penyulundupan hukum.[32] Pilihan hukum ini harus dilakukan dengan jelas dan tegas.

            Dalam hal tidak dilakukan pilihan hukum, maka yang diberlakukan adalah hukum dari Negara dimana penjual secara de facto berkediaman atau berkedudukan hukum.[33] Pilihan hukum dari Negara penjual didasarkan pada kenyataan bahwa penjual mempunyai karakteristik yang lebih unik dibandingkan dengan pembeli, yang hanya melakukan pembayaran sejumlah uang saja, manakala penjual diwajibkan untuk melakukan penyerahan barang dan hal-hal lain dalam bentuk penjaminan, yang pada pokoknya merupakan esensi dari pelaksanaan suatu jual beli.[34]

            Satu hal yang perlu diberikan catatan disini adalah bahwa jika transaksi jual beli dilakukan atau ditutup oleh penjual yang memiliki kantor perwakilan atau cabang pada suatu Negara lain daripada Negara kantor pusatnya, maka yang diberlakukan adalah hukum dan Negara dimana perwakilan atau cabang itu berada. Hal ini ternyata diterima baik oleh Negara-negara Eropa yang melakukan transaksi jual beli bahan baku dengan Negara berkembang, dengan mengadakan perjanjian jual beli dengan perwakilan atau cabang dari perusahaan-perusahaan penjual yang ada di Eropa.[35] Jika diperhatikan, jelas bahwa perusahaan dari Negara-negara maju ini tidak ingin terhadap mereka diberlakukan hukum dari Negara-negara Asia dan Afrika yang dianggap terbelakang. Jadi masalah hukum Negara tertentu yang berlaku dalam suatu transaksi perdagangan internasional, ternyata masih menyisakan berbagai persoalan hukum, tetapi juga persoalan humanisme, alter ego dan chauvimisme, yang menganggap bahwa suatu tatanan atau sistem hukum tertentu lebih beradab dibandingkan dengan tatanan atau sistem hukum yang lainnya.[36]

            Selanjutnya oleh karena konvensi ini hanya mengatur mengenai hukum yang berlaku bagi suatu transaksi jual beli internasional, segala sesuatu yang terbit dari perjanjian jual beli tersebut dikembalikan pada hukum yang berlaku. Dengan demikian konvensi ini tidak mempersyaratkan apakah suatu perjanjian jual beli wajib untuk dibuat secara tertulis. Hal ini diatur sepenuhnya hukum yang dipilih atan ditentukan sebagai hukum yang berlaku.[37]

                       

B. Konvensi Hague 1964

            Jika Konvensi Den Haag 1951/1955 mengatur mengenai hukum yang berlaku, dalam konvensi ini yang diatur adalah hukum materiilnya, yang wajib dimasukkan sebagai bagian dari hukum positif masing-masing Negara peserta konvensi. Menurut konvensi ini, yang dinamakan jual beli interbnasional adalah jual beli yang:

  1. Pada saat perjanjian ditutup, barang yang diperjualbelikan akan diserahkan akan melintasi Negara, yaitu dari wilayah suatu Negara tertentu peserta konvensi ke wilayah Negara lain yanh juga peserta konvensi;
  2. Penawaran dan penerimaan dilakukan di dua Negara konvensi yang berbeda;
  3. Penyerahan dari benda dilaksanakan berbeda dari Negara dimana penawaran dan penerimaan dilakukan.[38]

 

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam konvensi ini, pengertian jual beli internasional dipersempit. Dalam konvensi ini selanjutnya dikatakan bahwa “Rules of private international law shall be excludes for the purpose of the application of the present law, subject to any provision to the contrary in the said law.” Meskipun demikian dikatakan lebih lanjut: “The parties to a contract of sale shall be free to exclude the application hereto of the present law either entirely or partially. Such exclusion may be express or implied.”[39] Kedua ketentuan ini jelas menunjukkan terhadap isi atau materi konvensi Hague 1964 ini, tidak berlaku ketentuan hukum perdata internasional mengenai pilihan hukum Negara tertentu, namun demikian isi atau materi konvensi Hague 1964 ini dapat disimpangi oleh para pihak dalam perjanjian, baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian.[40]

Yang menarik dari konvensi ini adalah adanya kebebasan dari setiap pihak dalam perjanjian, yang meskipun warga Negara dari Negara yang bukan peserta konvensi ini, berhak untuk memilih dan karenanya menundukkan diri secara sukarela kepada berlakunya konvensi Den Haag 1964 ini untuk mengatur hubungan atau transaksi jual beli internasional yang mereka buat.[41] Namun demikian pemberlakuan yang demikian tunduk pada persyaratan berlakunya hukum memaksa dari sistem hukum yang seharusnya diberlakukan, seandainya para pihak tidak memilih konvensi Den Haag 1964 ini sebagai hukum yang berlaku bagi mereka.[42] Konvensi ini tidak mengatur mengenai pembentukan perjanjian, akibat perjanjian jual beli terhadap benda yang diperjualbelikan dan juga terhadap keabsahan dari perjanjian jual belinya.

 

C. Konvensi Vienna 1980 (CISG)

            Pemberlakuan Konvensi Vienna 1980 memberikan pengaruh besar bagi konvensi Hague 1964. Oleh karena peserta konvensi Vienna 1980 ini adalah juga peserta konvensi Hague 1964, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 99 khususnya paragraph 3 dari konvensi Vienna 1980 yang mewajibkan Negara yang menyatakan diri tunduk pada konvensi Vienna 1980 ini wajib untuk menyatakan penarikan diri dari konvensi Hague 1964 dengan segala bentuk penyimpangan yang diperbolehkan, maka secara praktis konvensi Hague 1964 menjadi hamper tidak memiliki anggota lagi dan karenanya menjadi tidak berarti lagi, kecuali untuk bagian-bagian dari ketentuan-ketentuan tertentu yang masih di “reserved” oleh Negara-negara tertentu, dengan tidak memberlakukan ketentuan yang asama, yang diatur dalam konvensi Vienna 1980. Inipun relatif sangat kecil jumlahnya.[43]

            Convention on Contracts for the International Sales of Goods (CISG) adalah konvensi yang mengatur aturan hukum materiil yang akan diberlakukan pada setiap transaksi perdagangan internasional. Dalam pandangan mereka konvensi yang berkaitan dengan pilihan hukum, bukanlah konvensi yang mengenai aturan hukum dalam transaksi perdagangan internasional, melainkan hanya memberlakukan ketentuan hukum domestik pada suatu transaksi perdagangan internasional. Sedangkan “An international sale is more than a domestic sale with incidental fireign elements”.[44] Dikatakan lebih lanjut bahwa “It entails special problem of communication and transportation, requires the parties to operate in alien legal and environments, and oblige them generally to speak in different language in more than literal sense.”

            Dengan demikian jelaslah mengapa konvensi Vienna 1980 diperlukan dan dibutuhkan. Sifat dan karakteristik yang berbeda antara international trade dan domestic trade telah membawa akibat bahwa hukum domestik tidak dengan begitu saja dapat diberlakukan dalam setiap transaksi perdagangan internasional. Belum lagi chauvinistic character yang senantiasa melekat pada diri individu atau pihak-pihak tertentu mengenai keberlakuan hukum domestik dari suatu Negara tertentu terhadap Negara lainnya.[45]

            CISG berlaku untuk perjanjian jual beli antara pihak-pihak dengan domisili usaha yang berada pada Negara yang berbeda yang merupakan anggota Konvensi Vienna 1980 ini atau ketentuan hukum perdata internasional yang berlaku menunjuk pada berlakunya hukum dari Negara yang merupakan anggota konvensi Vienna 1980.[46]

            CISG hanya mengatur mengenai pembentukan perjanjian jual beli, hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli yang terbit dari perjanjian jual beli tersebut, dan tidak mengatur mengenai keabsahan perjanjian dan atau setiap pasal daripadanya atau penerapannya, dan akibat perjanjian terhadap kepemilikan dari benda yang diperdagangkan. CISG juga tidak berlaku terhadap kewajiban penjual untuk kematian atau luka pribadi dari setiap orang yang disebabkan oleh benda yang diperdagangkan.[47]

            Para pihak dalam konvensi ini bebas untuk mengesampingkan pemberlakuan CISG ini, ataupun mengatur secara berbeda ketentuan-ketentuan yang diatur dalam CISG ini, atas kehendak mereka.[48]

            Menurut CISG, keberadaan perjanjian jual beli tidak perlu dibuat ataupun dibuktikan secara tertulis, dan tidak memerlukan formalitas tertentu. Keberadaan jual beli dapat dibuktikan dengan segala macam alat bukti termasuk saksi-saksi. Dikatakan lebih lanjut dalam konvensi Vienna 1980 bahwa suatu pernyataan yang dibuat atau suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak yang menerima penawaran (tidak mutlak harus pembeli) yang mengindikasikan persetujuan terhadap suatu penawaran yang diajukan oleh pihak lainnya diperlukan sebagai suatu bentuk penerimaan, namun demikian “silence” atau “inactivity” tidak diperlakukan sebagai penerimaan.[49] jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perjanjian jual beli baru ada manakala ada penawaran yang disampaikan dan penerimaan yang harus berwujud dalam bentuk tindakan atau perbuatan atau suatu pernyataan yang dilakukan oleh pihak yang menerima penawaran. Sementara itu, saat efektifnya suatu penerimaan adalah pada saat penerimaan ini diterima oleh pihak yang mengajukan penawaran, dengan ketentuan bahwa penerimaan penawaran tersebut haruslah sampai dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pemberi penawaran atau dalam suatu jangka waktu yang secara umum dianggap patut untuk melakukan penerimaan suatu penawaran untuk jual beli.[50]

            Ketentuan Pasal 4 CISG, seperti telah disinggung di atas, tidak mengatur mengenai keabsahan perjanjian jual beli yang dibentuk oleh para pihak. ketentuan ini jelas menerbitkan kesulitan bagi penyelessaian sengketa, dimana salah satu pihak dalam perjanjian jual beli tersebut mendalilkan ketidaabsahan perjanjian jual beli yang dibuat. secara konseptual, sebagai hukum materiil yang berlaku mengatur seluruh isi perjanjian jual beli, jelas tidak mungkin pilihan hukum Negara tertentu untuk menentukan keabsahan perjanjian jual beli yang dibuat. Disamping itu, perlu untuk diperhatikan dan dipertimbangkan dengan seksama, bukankah tujuan para pihak untuk memilih CISG dan karenanya tunduk pada ketentuan CISG adalah untuk mengecualikan pemberlakuan hukum nasional dari Negara tertentu, termasuk hukum dari para pihak dalam perjanjian tersebut. Persoalan akan menjadi rumit jika ternyata ketentuan dalam CISG ini bertentangan dengan huukum nasional (hukum domestic) dari salah satu atau para pihak yang membuat perjanjian jual beli ini, khususnya yang menyangkut keabsahan perjanjian.[51]

            Terkait dengan hal keabsahan dari suatu perjanjian, ada dua hal yang dapat dikemukakan disini. Pertama terkait dengan subjeknya yang berhubungan dengan pihak yang melakukan perjanjian yaitu, masalah kecapakan dan ada tidaknya kewenangan dari pihak yang masuk ke dalam perjanjian jual beli ini, dan masalah ada tidaknya persetujuan bebas dari para pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli ini. Kedua berkaitan dengan objeknya, yaitu yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian jual beli itu sendiri. Dalam permasalahan kedua ini, perlu diperhatikan bahwa dalam hal ketentuan hukum materiil mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli yang diatur dalam CISG bertentangan dengan ketentuan hukum domestic yang berlaku di suatu Negara tertentu yang merupakan Negara salah satu pihak dalam perjanjian jual beli, maka hal ini dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan perjanjian jual beli menjadi tidak sah dan harus dibatalkan.[52]

            Selanjutnya, terkait dengan hal-hal yang meliputi objek perjanjian, khususnya pelaksanaan perjanjian, maka selain benda yang diperjualbelikan haruslah benda yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan di Negara dimana benda tersebut di transportasikan, maka seluruh ketentuan CISG harus dinyatakan berlaku dan sah, manakala terdapat pertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum domestic yang berlaku di suatu Negara tertentu yang merupakan Negara dari salah satu pihak dalam perjanjian jual beli. Dalam konteks ini ketentuan hukum domestik yang diberlaku dalam Negara tertentu yang merupakan Negara dari salah satu pihak dalam perjanjian jual beli yang bertentangan atau berbeda dari ketentuan CISG harus dinyatakan tidak berlaku.[53]

            Dengan demikian berarti untuk menghindari terjadinya permasalahan yang terkait dengan keabsahan perjanjian jual beli yang dibuat berdasarkan CISG dan karenanya tunduk pada ketentuan CISG ini, perlu dikatakan bahwa terhadap masalah kecakapan dan kewenangan subjektif dari para pihak untuk masuk dalam perjanjian jual beli ini dan kesepakatan bebas dalam pembentukan perjanjian jual beli, kedua hal ini tunduk sepenuhnya pada aturan hukum domestik dari Negara dimana para pihak berkedudukan hukum dan atau menjalankan kegiatan usahanya. Dengan demikian persoalan terkait dapat diselesaikan.[54]

              Selanjutnya untuk menentukan berlakunya CISG, ada 4 hal berikut yang perlu diperhatikan:

  1. Mengenai para pihak dalam perjanjian jual beli

1)      para pihak haruslah pihak-pihak yang memiliki tempat yang berada pada Negara yang berbeda yang keduanya telah ikut serta memberlakukan CISG;

2)      para pihak dalam perjanjian jual beli haruslah pihak-pihak yang memiliki tempat usaha pada Negara yang berbeda, dan hanya salah satu pihak yang negaranya telah ikut serta memberlakukan CISG, tetapi kaidah hukum internasional menunjuk hukum dari Negara ini (peserta CISG) sebagai hukum yang berlaku bagi transaksi jual beli tersebut.

  1. Mengenai isi perjanjian

1)      perjanjian jual beli yang diatur dalam CISG adalah perjanjian komersial dan tidak meliputi penjualan kepada konsumen atau pengguna akhir dan;

2)      tidak semua benda-benda yang diperdagangkan dapat tunduk kepada ketentuan CISG. Dalam hal ini dapat diperhatikan ketentuan Pasal 2 CISG.

  1. CISG mengecualikan penjualan barang dimana pembeli memasok sejumlah besar dari barang tersebut untuk keperluan produksi. CISG juga tidak berlaku bagi penjualan dimana kewajiban pokok dari jual belinya adalah pemberian jasa tenaga kerja atau sejenisnya.
  2. CISG mengecualikan

1)      keabsahan perjanjian;

2)      akibat terhadap benda yang diperjualbelikan, termasuk hak pihak ketiga atas benda tersebut;

3)      tanggung jawab terhadap cidera atau kematian yang disebabkan oleh benda yang diperjualbelikan tersebut.[55]

Untuk hal-hal tersebut, penunjukan pilihan hukum tetap disarankan untuk mengisi kekosongan hukum.   

 

2.2 Dampak Harmonisasi dan Unifikasi Hukum Perdagangan Internasional

            Harmonisasi dan unifikasi dari hukum perdagangan internasional, khususnya sistem hukum kontrak membuat Negara-negara peserta dari konvensi internasional mengharmonisasikan hukum nasionalnya dengan konvensi-konvensi tersebut. Indonesia, sepengetahuan saya tidak meratifikasi konvensi-konvensi mengenai jual beli internasional.

Komitmen Indonesia untuk berperan serta secara aktif dalam perdagangan bebas membutuhkan harmonisasi hukum dengan memperhatikan aturan-aturan yang memaksa secara internasional. Berkenaan dengan hal tersebut dalam pembaharuan hukum terkait transaksi bisnis di Indonesia, perlu diperhatikan sejumlah konvensi-konvensi internasional. Harmonisasi hukum juga perlu dilakukan diantara Negara-negara ASEAN, seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan Principles of European Contract Law yang sebagian besar mengadopsi Unidroit Principles of International Commercial Contracts (UPICCs) yang bertujuan mengatasi disparitas sistem hukum antara common law dan civil law agar transaksi bisnis tidak terhalangi oleh kendala perbedaan persepsi.[56] 

           

III. SIMPULAN DAN SARAN

 

            Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka saya mendapatkan beberapa simpulan yaitu:

1.       Adanya interdependensi kebutuhan itulah yang menyebabkan adanya perdagangan internasional. Perdagangan internasional menjadi suatu kebutuhan yang mendasar untuk kelangsungan dalam interdependensi ekonomi dunia. Perdagangan internasional merupakan transaksi jual beli (atau imbal beli) lintas Negara, yang melibatkan dua pihak yang melakukan jual beli yang melintasi batasan kenegaraan. Pihak-pihak ini tidaklah harus merupakan pihak-pihak yang berasal dari Negara yang berbeda atau memiliki nasionalitas yang berbeda. Dari segi legal, transaksi perdagangan internasional berarti suatu transaksi yang melibatkan kepentingan lebih dari satu hukum nasional. Suatu perdagangan dikatakan sebagai perdagangan internasional, jika transaksi jual beli telah menyebabkan terjadinya pilihan hukum antara dua sistem hukum yang berbeda, dan benda yang diperjualbelikan harus diserahkan melintasi batas-batas kenegaraan, dan keberadaan unsur asing atau elemen asing bagi sistem hukum yang berlaku.

2.       Ada beberapa konvensi internasional yang terkait dengan jual beli barang, yaitu Konvensi Den Haag 1951/1955, Konvensi Hague tahun 1964, dan Kovensi Vienna tahun 1980.

3.       Harminisasi dan unifikasi sistem hukum kontrak dalam perdagangangan internasional sangat diperlukan untuk mengatasi perbedaan sistem hukum yang dianut terutama common law dan Civil law.

 

 


[1] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor dan Imbal Beli), Jakarta: (PT RajaGrafindo Persada), 2000, Hal. 1.

[2] Ibid.

[3] William F. Fox, International Commercial Agreement A Primer on Drafting, Negotiating, and Resolving Disputes, Third Edition, The Hague: Kluwer Law International, 1998, Hal. 1.

[4] Gunawan Widjaja, “Aspek Hukum Dalam Kontrak Dagang Internasional: Analisis Yuridis Terhadap Kontrak Jual Beli Internasional”, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 27 No. 4 (Tahun 2008). Hal. 24. 

[5] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op. cit., Hal. 5.                                  

[6] Gunawan Widjaja, Loc. cit.

[7] Ricardo Simanjuntak, “Asas-asas Utama Hukum Kontrak Dalam Kontrak Dagang Internasional: Sebuah Tinjauan Hukum”, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 27 No. 4 (Tahun 2008). Hal. 14.

[8] William F. Fox, Op. cit., Hal 3.

[9] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op. cit., Hal. 5-6.

[10] William F. Fox, Op. cit., Hal 2.

[11]Victor Purba, “Kontrak Jual Beli Barang Internasional (Konvensi Vienna 1980)”, (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2002), Hal. 1.  

[12] Ibid. Hal. 1-2.

[13] Ridwan Khairandy, “Tiga Problema Hukum dalam Transasksi Bisnis Internasional di Era Globalisasi Ekonomi”, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 27 No. 4 (Tahun 2008). Hal. 39.

[14] Victor Purba, Op. cit., Hal. 2.

[15] Gunawan Widjaja, Loc. cit. Hal. 26

 

[16] Victor Purba, Op. cit., Hal. 2-3.

[17] Sudargo Gautama, Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional, Jakarta: Alumni. 1978. Hal 50.

[18] Victor Purba, Op. cit., Hal. 3.

[19] Sudargo Gautama, Op. cit., Hal. 84.

[20] Victor Purba, Op. cit., Hal. 4.

[21] Gunawan Widjaja, Loc. cit. Hal. 29

 

[22] Victor Purba, Op. cit., Hal. 10.

[23] Ibid.

[24] Konvensi Vienna 1980, Pasal 1 ayat 1 (b).

[25] Victor Purba, Op. cit., Hal. 11.

[26] Sudargo Gautama, . Hal. 49

[27] Huala Adolf, “Hambatan Bagi Indonesia Dalam Hukum Kontrak Internasional di Era Global”, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 27 No. 4 (Tahun 2008). Hal. 54.

 

[28] Ibid.

[29] Pasal 1paragraph 4 Konvensi Den Haag 1951/1955

[30] Gunawan Widjaja, Loc. cit. Hal. 27.

[31] Sudargo Gautama, . Hal. 146-148.

[32] Ibid. Hal. 149-151.

[33] Pasal 3 Konvensi Den Haag 1951/1955

[34] Sudargo Gautama, Op. cit., Hal. 157-158.

[35] Ibid.

[36] Gunawan Widjaja, Loc. cit. Hal. 28.

[37] Ibid.

[38] Pasal 1paragraph 1Konvensi Hague 1964.

 

[39] Pasal 2 Lampiran Konvensi Hague 1964.

[40] Gunawan Widjaja, Loc. cit.

[41] Pasal 4 Lampiran Konvensi Hague 1964.

[42] Gunawan Widjaja, Loc. cit. Hal. 29.

[43] Ibid. Hal. 30

[44] Bernard Audit, “The Vienna Sales Convention and The Lex Mercatoria”, www.jus.uio.no/sisu, diunduh tanggal 25 Mei 2009.

[45] Gunawan Widjaja, Loc. cit.

 

[46] Pasal 1 Paragraph 1 CISG.

[47] Pasal 4 CISG.

[48] Pasal 6 CISG.

[49] Pasal 18 Paragraph 1 CISG.

[50] Pasal 18 Paragraph 1 CISG.

[51] Gunawan Widjaja, Loc. cit.Hal. 29-30.

 

[52] Ibid. Hal. 30.

[53] Ibid.

[54] Ibid.

[55] Pasal 2 CISG.

[56] Mahmul Siregar, “Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia”, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 27 No. 4 (Tahun 2008). Hal. 64.

Jul 5

TANDA BERSIFAT DESCRIPTIVE DIDAFTARKAN SEBAGAI MEREK (MEMBANGUN SECONDARY MEANING SUATU MEREK YANG BERSIFAT DESCRIPTIVE)

 

I. Latar Belakang

“Semua prestasi, semua harta kekayaan, berawal dari sebuah ide!”[1]. Kekayaan Intelektual merupakan kreasi manusia. Kreasi manusia dapat berupa naskah (literary), hasil kerja yang memiliki seni (artistics work), dan teknologi. Semua kreasi manusia ini berasal dari sebuah ide. Sejalan dengan dasar teori dari rezim HKI, yaitu kreatifitas akan berkembang jika kepada orang-orang yang kreatif diberikan imbalan ekonomi”.[2]

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia terbagi kedalam empat kategori utama, yaitu paten, merek, hak cipta, dan rahasia dagang. Ketegori lain yang tidak kalah penting dalam perlindungan hukum HKI adalah desain industri, perlindungan atas varietas tanaman, dan tata letak sirkuit terpadu. Masing-masing dari kategori  memiliki karakteristiknya sendiri.[3]

 

Rezim hak paten melindungi penemuan atau invensi dibidang teknologi, rezim hak cipta melindungi ciptaan yang merupakan hasil dari suatu fixation ide dari pencipta seperti rekaman suara, film, naskah dan hasil seni, dan program komputer. Tidak seperti paten, hak cipta tidak memberikan hak ekslusif pada ide, melainkan pada hasil perwujudan dari ide. Rahasia dagang melindungi informasi rahasia, seperti formula rahasia dan proses, metode menjalankan usaha, rahasia informasi bisnis, seperti daftar pelanggan, informasi harga. Rahasia formula Coca Cola adalah salah satu contoh dari rahasia dagang.

 

Selanjutnya rezim Merek melindungi mengenai simbol-simbol, kata, prase, dan nama yang menunjukkan identitas suatu barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan barang dan/atau jasa ini. Kebijakan dasar suatu merek adalah untuk melindungi itikad baik dalam penggunaan dengan tanda yang digunakan oleh suatu badan untuk membedakan identitas barang dan/atau jasa. Dengan kata lain hukum merek memiliki tujuan bahwa setiap tanda yang digunakan sebagai merek memiliki kemampuan untuk membedakan (capable of distinguishing) atau memiliki daya penentu (individualisering) barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya.

 

A trademark, in order to function, must be distinctive. A sign that is not distinctive cannot help the consumer to identify the goods of his choice.[4]Sesuai fungsinya, merek harus memiliki daya pembeda.Tanda yang memiliki daya pembeda tidak dapat membantu konsumen membedakan barang pilihannya.

 

Di Indonesia ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (selanjutnya disebut UUM). Dalam Pasal 1 Angka 1 menentukan: “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”. Jadi ada beberapa unsur dalam pengertian merek yaitu:

  1. tanda
  2. memiliki daya pembeda
  3. digunakan untuk perdagangan barang atau jasa.

 

Tanda yang dikaitkan dengan dengan daya pembeda untuk dapat dilindungi sebagai merek secara teoritis dapat dikategorikan:[5]

  1. Inherently distinctiveness: eligible for immediate protection upon use;
  2. Capable of becoming distinctive: eligible for protection only after development of consumer association (secondary meaning);
  3. Incapable of becoming distinctive: not eligible for trademark protection regardless of length of use.

 

Tanda yang secara inheren memiliki daya pembeda (Inherently distinctiveness) dan dapat segera memperoleh perlindungan yaitu tanda yang dibentuk dari kata temuan (invented words) yang bagus sekali didaftarkan sebagai merek mencakup tanda yang bersifat:

  1. fanciful
  2. arbitrary
  3. suggestive

Merek yang dibentuk dari kata khayalan (fanciful), bahkan kata-kata yang tidak ada dalam kamus paling baik untuk dijadikan merek karena tidak saja baru, tetapi juga secara substansi jelas berbeda dengan kata yang digunakan pada umumnya.  Contohnya, Blackberry untuk merek telepon seluler (handphone), Google untuk mesin pencarian di internet, Dagadu Yogyakarta. Merek yang berubah-ubah (arbitrary) menampilkan merek yang sama bekali tidak terkait dengan produk, contohnya, Apple untuk komputer, Jaguar untuk mobil. Merek yang bermaksud memberikan kesan (suggestive) dikaitkan dengan imajinasi konsumen untuk menerjemahkan informasi yang disampaikan melalui merek dan kebutuhan pesaing untuk menggunkan kata yang sama, contohnya, Facebook untuk jejaring pertemanan di internet.

 

Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. Salah satu contoh Merek seperti ini adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu, tanda itu tidak dapat digunakan sebagai Merek. Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya Merek Kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi[6]. Merek yang secara umun telah diketahui sebagai tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum (public domain) biasanya disebut generic, sehingga sama sekali tidak dapat memiliki daya pembeda (incapable of becoming distinctive), tidak dapat dilindungi meskipun telah digunakan dalam upayanya membangun secondary meaning. Sementara dalam contoh merek kopi yang merupakan deskripsi dari produknya yaitu kopi, hal ini disebut descriptive.   

 

Sering kali ada tumpang tindih antara tanda yang bersifat descriptive yang dapat didaftar sebagai merek dan tanda yang bersifat generic yang sama sekali tidak dapat didaftar sebagai merek. Oleh sebab itu, paper ini membahas mengenai bagaimana merek yang bersifat descriptive dapat didaftarkan.

 

II. Pendaftaran Merek

 

Article 15 (3) dan (4) dan (5) TRIPs menentukan:

Paragraph 1 shall not be understood to prevent a member from denying registration of trademark on other ground, provided that they do not derogate from the provision of the Paris Convention-1967;

 

The nature of goods or services to which a trademark is to be applied shall in no case form an obstacle to registration of trademark.

 

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemenuhan dan pendaftaran merek ditentukan di masing-masing Negara anggota. Negara anggota dapat menentukan alasan untuk tidak mengabulkan pendaftaran. Di Indonesia pendaftaran merek akan diuji dengan prinsip itikad baik (Pasal 4 UUM) dan alasan absolut tidak dapat diterimanya pendaftaran (Pasal 5) serta alasan relatif ditolaknya pelanggaran (Pasal 6).[7]

 

Pasal 4 UUM menyatakan bahwa: “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik”. Pemohon yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya, Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.

 

Selanjutnya Pasal 5 UUM menyatakan bahwa: “Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

  1. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
  2. tidak memiliki daya pembeda;
  3. telah menjadi milik umum; atau
  4. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya”.

 

Merek tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, contohnya merek yang bergambar daun ganja. Merek yang bertentangan dengan moralitas agama, contoh merek menyerupai nama Allah dan Rasul-Nya. Merek yang bertentangan dengan kesusilaan, contohnya merek yang berupa kata-kata sumpah serapah. Merek yang bertentangan dengan ketertiban umum, contoh merek yang mengandung unsur rasis. [8] 

 

Merek juga tidak dapat didaftarkan jika tidak memiliki daya pembeda (capable of distinguishing) atau daya pembeda yang seharusnya menjadi penentu sangat lemah, contohnya tanda yang berupa satu tanda garis atau satu titik saja, ataupun tanda yang terlalu rumit, sehingga tidak jelas. Juga memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahan yang satu dengan perusahaan yang lain.[9] Tidak dapat didaftarkan tanda yang telah menjadi milik umum (generic) dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya (descriptive).  

 

Pasal 6 UUM menetapkan alasan relatif penolakan pendaftaran merek, yaitu:

(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

  1. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.
  2. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.
  3. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

  1. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Yang dimaksud dengan nama badan hukum adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek.
  2. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Yang dimaksud dengan lembaga nasional termasuk organisasi masyarakat ataupun organisasi sosial politik.
  3. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

 

III. Merek Bersifat Descriptive dan Generic

 

“Trademark is a word, phrase, logo or other graphic symbol used by manufacturer or seller to distinguish its product or products from of others”.[10] Kemudian menurut UUM “Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya”.

 

Dari pengertian di atas dapat dilihat beberapa fungsi merek, diantaranya:[11]

  1. Membedakan produk suatu perusahaan dari perusahaan lainnya;
  2. Membedakan kualitas produk;
  3. Identifikasi asal produk;
  4. Alat promosi dalam perdagangan.

 

Seperti penjelasan sebelumnya, merek dapat didaftarkan salah satunya jika ada daya pembeda. Biasanya apabila merek berupa kata yang bersifat descriptive atau generic, maka merek tersebut tidak dapat didaftar. Namun, dalam prakteknya seperti kita ketahui bersama, banyak merek bersifat descriptive yang menjadi sebuah merek dan pendaftarannya diterima atau dikabulkan. Contohnya, Merek Aqua untuk merek minuman air mineral dalam kemasan, Singer untuk mesin jahit, Supermie untuk merek mie.

 

Merek yang menggambarkan produknya (descriptive) sebenarnya masih dapat menjadi merek dengan membangun secondary meaning melalui penggunaan. Dengan demikian, secara teoritis, lebih bersifat deskriptif suatu terminologi yang digunakan sebagai merek, maka harus lebih tinggi upayanya untuk membangun secondary meaning.[12] Secondary meaning dilakukan oleh sebuah merek yang bersifat deskriftif atau merek yang memiliki daya pembeda yang lemah, namun dapat didaftarkan setelah membuktikan melalui penggunaan di pasar yang artinya membangun persepsi konsumen.

 

Penggunaan harus secara layak yang disertai bukti meliputi tempat, waktu, hakikat, dan luasnya penggunaan. Bukti dapat didukung dengan dokumen, dan hal-hal lain yang mendukung seperti pembungkus, label, daftar harga, catalog, foto, periklanan dan pendapat masyarakat dari hasil survei. Selain itu juga dapat ditampilkan bukti pendukung yang diperoleh dari pernyataan di bawah sumpah secara tertulis atau yang memiliki efek yang sama berdasarkan hukum Negara, atau bukti dari ahli perdagangan atau asosiasi.

 

Secondary meaning di Amerika dapat dibuktikan melalui:[13]

  1. Direct evidence: kesaksian konsumen, survei konsumen atau;
  2. Indirect evidence: penggunaan (esklusivitas, lama, dan cara), jumlah dan cara pengiklanan, jumlah penjualan pada konsumen, pangsa pasar, bukti adanya kehendak pihak lain untuk meniru merek.

 

Pembuktian penggunaan untuk membangun secondary meaning ini harus dilakukan sebelum merek didaftarkan untuk menghindari penolakan karena merek tidak memiliki daya pembeda. Dasar acuannya dapat dilihat dari apa yang telah diatur dalam Article 15 (2) dan 16 TRIPs berikut ini:

Article 15 (2): Members may make registrability depend on use. However actual use of trademark shall not be a condition for filling of application of registration. An application shall not be refused solely on the ground that intended to use has not taken place before of the expiry of a period of three years from the date of application;

Article 16: The owner of registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties…. The rights described above shall not prejudice any existing prior right, nor shall they affect the possibility of members making rights available on the basis of use.

 

Merek utamanya berkembang melalui penggunaan (use) untuk melindungi itikad baik melawan produk lain dari produsen pesaingnya, dan tidak merupakan suatu kekayaan jika tidak terkait dengan aktivitas bisnis atau perdagangan. Perlindungan merek justru untuk memastikan bahwa pemegang merek harus menggunakan mereknya.        

 

Dalam Pasal 5 UUM diketengahkan contoh, merek Kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi. Sayangnya tidak disebutkan apakah yang dimaksud dengan “keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa” disini termasuk merek descriptive atau generic. Sebenarnya Pasal 5 UUM mengatur mengenai alasan absolut (absolute ground) tidak dapat didaftarkannya suatu merek dengan melihat kemampuan daya pembeda tanda yang digunakan sebagai merek. Namun pengaturan terkesan agak rancu karena tidak dibedakan antara merek yang bersifat descriptive yang bisa didaftarkan sebagai merek dengan membangun secondary meaning, dan merek generic yang tidak dapat diterima pendaftarannya sebagai merek.

 

Persyaratan yang paling mendasar adalah tanda yang tersebut harus memiliki daya pembeda (capable of distinguishing) yang dalam perkembangannya kriteria ini diterapkan secara sangat luas yakni: “Trademarks which are devoid of any distinctive character should not be registered”. Dengan demikian sebelum masuk pada persyaratan absolut merek harus ditegaskan dahulu prinsip umum tersebut di atas dalam UUM. UUM juga tidak secara tegas menyatakan bahwa merek harus “be visually perceptible”, sebagaimana diatur dalam Article 15 TRIPs.[14]

 

Di Uni Eropa dalam Community Trademark Regulation-CTMR (Aturan Merek Masyarakat Uni Eropa mengatur pedoman pemeriksaan (Examination Guidelines) bahwa merek dengan desain sederhana, seperti garis, titik, bulatan, persegi, baik secara sendiri atau terkait dengan elemen deskriptif lainnya, secara umum dipertimbangkan sebagai tidak berisi (devoid) karakter pembeda, kecuali digunakan barang atau jasa khusus dan pemohon pendaftaran merek dapat membuktikan telah memperoleh daya pembeda melalui penggunaan di pasar yang artinya membangun persepsi konsumen (secondary meaning).

 

Terkait ketentuan ini elemen tiga dimensi bersifat perlambang, gambar, foto, warna, huruf tunggal, simbol dan bentuk dari produk atau bungkus dari produk dapat dinyatakan sebagai figurative element yang secara umum dipertimbangkan tidak memiliki karakter pembeda, kecuali membangun secondary meaning. Suatu merek yang rumit (a complex trademark) yakni yang terdiri atas kombinasi berbagai tipe yang berbeda dari merek yang lazimnya berupa kata dan elemen figuratif, masih mungkin didaftarkan sebagai merek walau secara umum tidak dapat didaftarkan karena:[15] “Where trademark consist of a combination of severals elements which on their own would be devoid of distinctive character, the trademark taken as a whole may have distinctive characters”.  Maksudnya jika merek terdiri dari suatu kombinasi beberapa elemen yang jika elemen tersebut berdiri sendiri mungkin tidak memiliki daya pembeda, namun merek secara keseluruhan mungkin memiliki cirri pembeda.

 

Di Indonesia sebenarnya ada yurisprudensi mengenai secondary meaning, Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 127 K/Sip/1972 Mengenai Merek Y.K.K. yang menyatakan bahwa: “Suatu merek meskipun hanya terdiri dari beberapa huruf-huruf dapat diterima sebagai merek karena sudah demikian dikenal luas oleh masyarakat, sehingga dianggap mempunyai daya pembeda.[16] Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan membangun asosiasi konsumen atas daya pembeda yang disebut sebagai pengertian kedua (secondary meaning).

 

Berbeda dengan merek yang bersifat generic, yang terdiri dari tanda yang menunjukkan genus, termasuk tanda yang menunjukkan kelaziman atau kebiasaan terkait dengan bahasa yang digunakan dalam praktik perdagangan yang lazim. Tanda yang seperti ini adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum, seperti contoh pada penjelasan Pasal 5 huruf c berupa gambar tengkorak tanda bahaya. Merek yang menggunakan tanda semacam ini harus tidak dapat diterima pendaftarannya, meskipun telah dicoba membangun secondary meaning. Hal ini mengingat tidak adil untuk memberikan monopoli sesuatu yang menjadi milik umum (public domain). Adapula merek yang menyesatkan (deceptive) dalam menggambarkan ciri, kualitas, fungsi, komposisi, atau penggunaan dari produk. Dengan penggambaran yang salah tersebut menyesatkan perspektif konsumen yang mempercayai bahwa produk sesuai dengan penggambarannya. Tanda juga bersifat menyesatkan jika hal tersebut menjadi sesuatu yang bersifat material bagi konsumen untuk memutuskan membelinya, contoh, Glass Wax untuk pembersih kaca yang tidak berisi lilin (wax), Silkskin untuk merek baju yang tidak terbuat dari sutra. Merek yang menyesatkan secara geografis, contohnya, made in japan. Merek seperti ini harus tidak diterima pendaftarannya, meski berupaya membangun secondary meaning karena dianggap menipu konsumen.

 

Dalam hal tanda tersebut bersifat deskriptif untuk menjelaskan produk, maka dengan membangun secondary meaning berangsur-angsur tanda tersebut dapat memiliki daya pembeda untuk menjadi merek. Hal ini harus memenuhi prinsip penggunaan merek dan memerlukan pembuktian. Sebaliknya seperti yang telah saya singgung mengenai tanda yang bersifat suggestive atau tanda yang secara inheren memiliki daya pembeda dan dibentuk dari kata temuan dapat menjadi descriptive bahkan generic, sehingga dapat dihapus perlindungan hukumnya karena tidak ada lagi ada daya pembeda. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan skema berikut.

Lemah daya pembedanya

Kuat daya pembedanya

Descriptive words:

Contoh:

Aqua                   

Supermie

Singer

Fanciful, arbitrary, suggestive words

Contoh:

 

 

 

 

Aspirin

Thermos

Escalator

Gambar Skema daya pembeda pada merek.[17]

 

Bila ada dua anak panah yang berlawanan arah, yang sisi kiri menunjukkan bahwa istilah atau benda yang menggambarkan produknya (descriptive words) yang pada dasarnya lemah daya pembeda dan tidak layak untuk dijadikan merek, contoh, Aqua, Supermie, dan Singer. Sementara anak panah yang ke kanan adalah menunjukkan kata fantasi (fanciful), berubah-ubah (arbitrary), memberi kesan (suggestive) yang sangat bagus dijadikan merek. Sedangkan garis putus-putus menunjukkan peralihan posisi. [18]

 

Adakalanya kata-kata sisi kiri yang seharusnya kurang memadai dipakai sebagai merek dapat dipakai sebagai merek, apabila membangun secondary meaning melalui penggunaan dan ditulis secara khas, sehingga secara faktual dikenali konsumen, sebagai contoh: Aqua arti utamanya (primary meaning) adalah benda cair yang tidak berasa, tidak berbau dan tidak berwarna, tetapi secara faktul konsumen memiliki asosiasi dan mengakui sebagai pengertian kedua (secondary meaning) Aqua sebagai merek untuk produk air mineral yang diproduksi oleh Danone. Hal yang sama dapat dilihat pada merek Supermie berarti mie dengan kualitas super (primary meaning), tetapi melalui penggunaan dikenal sebagai merek mie produksi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Begitu pula dengan merek Singer artinya alat yang berdesing (primary meaning), melalui penggunaan maka konsumen mengenal sebagai merek mesin jahit.

 

Sebaliknya, garis demarkasi juga menunjukkan bahwa kata-kata sisi kanan yang awalnya bagus dijadikan merek, berangsur-angsur menjadi descriptive bahkan generic words, sehingga tidak layak dijadikan merek. Dalam kasus Bayer v. United Drug Co. (1961 ), kata Aspirin yang awalnya invented word dan bagus sekali dijadikan merek produk perusahaan Bayer telah kehilangan daya pembeda.  Hal yang sama terdapat pada merek Escalator dan merek Thermos.[19]

 

 

 

IV. Secondary Meaning: Doktrin Penggunaan (use) dalam Sistem Konstitutif UUM Indonesia.

 

Bahwa menurut UUM perolehan hak terjadi karena pendaftaran sedangkan secondary meaning harus dibuktikan terlebih dahulu. Pertanyaannya sekarang adalah mana yang didahulukan:

  1. Pemakaian yang akan membuktikan adanya secondary meaning? Atau;
  2. Pendaftaran sesuai UUM?

 

A trademark can be protected on the basis of either use or registration.[20] Pada dasarnya merek dilindungi berdasarkan atas suatu penggunaan atau pendaftaran. Masing-masing memiliki sejarahnya, namun secara umum pada masa sekarang ini perlindungan merek merupakan gabungan atau kombinasi dari kedua sistem tersebut. Negara-negara yang terikat pada Konvensi Paris berkewajiban melaksanakan perlindungan berdasarkan pendaftaran. Lebih dari 150 negara menganut Konvensi Paris. Saat ini, hampir semua Negara-negara menganut sistem pendaftaran dan perlindungan penuh suatu merek dijamin oleh pendaftaran. Artinya pendaftaran menimbulkan hak, maka pendaftaran wajib dilakukan jika ingin mendapat perlindungan atas suatu merek. Sistem perlindungan berdasarkan prinsip pendaftaran, dikenal sebagai sistem konstitutif (first to file).

 

Use does still play an important role, however: first of all, in countries that have traditionally based trademark protection on use, the registration of a trademark merely confirm the trademark right that has been acquired by use.[21] Di Negara-negara yang menganut sistem tradisional, perlindungan merek berdasarkan prinsip penggunaan masih memegang peranan penting. Sebagai konsekuensi dari sistem penggunaan ini, maka pengguna pertama dari suatu merek memiliki prioritas dalam perselisihan suatu merek, bukan kepada pihak yang pendaftar merek pertama. Sistem ini disebut sistem deklaratif (first to use).  

 

Pasal 3 UUM menyatakan bahwa: “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. Hal ini berarti UUM menganut sistem konstitutif, yang artinya bahwa hak eksklusif atas merek diperoleh dengan adanya pendaftaran (first to file). Maksudnya pemegang hak atas suatu merek merupakan pendaftar pertama dari merek yang bersangkutan. Maka menurut sistem ini pendaftaran adalah wajib jika ingin mendapat perlindungan merek oleh negara.

 

Lain halnya dengan prinsip yang dianut pada masa berlakunya UU No. 21 Tahun 1961 yang menentukan bahwa pendaftaran bukan merupakan syarat membuktikan kepemilikan hak merek, tetapi yang menentukan adalah pemakai yang terdahulu.[22] Kasus TANCHO yang diputuskan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677 K/Sip/1972 Tentang Perkara Merek TANCHO bahwa sekalipun tergugat telah mendaftarkan merek itu di Kantor Merek, tetapi pihak penggugat yakni Tancho Kabushiki Kaisa (Tancho Co. Ltd) dalam Tahun-tahun 1962, 1963, dan 1964 sudah memasukkan dan mengedarkan barang-barang dengan memakai merek-merek sengketa di wilayah Indonesia. Hal ini berarti penggugat merupakan pemakai pertama merek tersebut di Indonesia, dan penggugat sebagai pemilik asli merek tersebut yang juga telah mendaftarkannya di Filipina, Singapura, dan Hongkong. Walaupun penggugat tidak mendaftarkannya di Indonesia, ia tetap mendapat perlindungan berdasarkan prinsip pendaftaran deklaratif. Tetapi seandainya kasus tersebut didasarkan ketentuan UUM saat ini, maka yang akan dilindungi justru adalah pihak tergugat yang telah mendaftarkan TANCHO terlebih dahulu.[23] Perubahan sistem deklaratif ke sistem konstitutif adalah untuk lebih menjamin kepastian hukum, karena sistem konstitutif lebih tegas dan formal.[24]

 

Article 15 (3) dan (4) dan (5) TRIPs menentukan:

Paragraph 1 shall not be understood to prevent a member from denying registration of trademark on other ground, provided that they do not derogate from the provision of the Paris Convention-1967.

 

The nature of goods or services to which a trademark is to be applied shall in no case form an obstacle to registration of trademark.  

 

Berdasarkan ketentuan tersebut, Negara anggota dapat menentukan alasan untuk tidak mengabulkan pendaftaran. Di Indonesia pendaftaran merek akan diuji dengan prinsip itikad baik Pasal 4 UUM), dan alasan absolut tidak dapat diterimanya pendaftaran (Pasal 5), serta alasan relatif ditolaknya pendaftaran (Pasal 6).   

 

Pasal 4 UUM menentukan bahwa: “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik”. Pemohon yang beriktikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Dalam hal ini penerapan asas itikad baik dalam beberapa hal agak sulit untuk membuktikan.[25]

 

Dalam Article 15 (2) dan 16 TRIPs, Negara anggota dimungkinkan menggunakan sistem pendaftaran berdasarkan doktrin penggunaan (use). Doktrin ini utamanya melindungi goodwill melawan produk lain dari produsen pesaingnya. Ada dua kategori untuk merek berdasarkan penggunaan.[26] Penggunaan merek deskriptif tidak melanggar hukum ketika penggunaan merek oleh pemohon mendeskripsikan barang, jasa, atau bisnis, atau nama pribadi pemohon atau seseorang yang berhubungan dengan merek digunakan dengan itikad baik. Pengujian pendaftaran merek dengan prinsip itikad baik lebih cenderung sebagai cerminan dari perlindungan merek berdasarkan prinsip deklaratif (first to use), yang memprioritaskan pengguna pertama yang mendapat perlindungan.

 

Dengan demikian, menurut saya bahwa UUM mengkombinasikan perlindungan merek berdasarkan doktrin penggunaan (use) dan pendaftaran (registration). Karena apabila dilihat merek yang didaftarkan perlu diuji dengan itikad baik pendaftar merek dalam mendaftarkan mereknya, yang berarti diperlukan pembuktian oleh pendaftar merek bahwa merek yang didaftarkan tidak disertai dengan itikad tidak baik.

 

Merek deskriptif sejatinya tidak dapat didaftarkan, karena memiliki daya pembeda yang lemah atau bahkan tidak memiliki daya pembeda. Seperti yang diatur dalam Pasal 5 huruf (b) UUM, yang merupakan alasan absolut pendaftaran merek karena alasan daya pembeda. Hal ini untuk mendukung fungsi merek sebagai identitas barang yang mempermudah konsumen memilih barang karena memiliki daya pembeda.

 

 

 

 

 

V. Simpulan dan Saran

 

1. Simpulan

 

A.     Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”. Jadi ada beberapa unsur dalam pengertian merek yaitu:

  1. tanda
  2. memiliki daya pembeda
  3. digunakan untuk perdagangan barang atau jasa.

B.     Dalam Pendaftaran merek dikenal alasan absolut dan relatif. Alasan absolut, merek diterima pendaftarannya adalah memiliki daya pembeda (Pasal 5 UUM).

C.     Merek dengan tanda yang bersifat Arbitrary dan Fanciful, memiliki daya pembeda yang kuat dan dapat didaftarkan sebagai merek. Merek dengan tanda bersifat descriptive memiliki daya pembeda yang lemah atau bahkan tidak memiliki daya pembeda, maka tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Namun, apabila merek yang bersifat descriptive berhasil membangun secondary meaning berdasarkan penggunaan dapat didaftarkan sebagai merek dengan pembuktian. Sedangkan tanda yang bersifat generic tidak dapat didaftar sebagai merek, mengingat tidak adil memberikan monopoli terhadap tanda yang telah menjadi milik umum (public domain).

 

2. Saran

 

Dalam UUM sebaiknya direvisi dengan menambahkan penjelasan mengenai penegasan merek descriptive dan merek generic sebagai persyaratan absolut.

 

 

 


[1] Napoleon Hill, Think and Grow Rich (Berpikir dan Menjadi Kaya) Updated For The Twenty-first Century by Arthur R. Pell. Ph. D. Cetakan I Februari 2007, Ramala Books, Jakarta.

[2] Prof. Dr. Agus Sardjono, disampaikan pada Kuliah Hukum Kekayaan Intelektual, FHUI 2009.

[3]Daniel R. Kimbell, Beverly Hills Bar Association Journal Summer, 1993 Intellectual Property: An Attorney’s Guide.

[4] hal 504. Reading Material. Hak Kekayaan Intelektual. Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana. 2006.

[5] Hal 164. Rahmi Jened. 2007. Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif. Airlangga University Press; Surabaya.

 

[6] Penjelasan UUM Pasal 5 Huruf b, c, dan d Pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131, Tahun 2001.

[7] Hal 20. Ahmadi Miru. 2005. Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek. Rajagindo Persada; Jakarta.

[8] Hal 172, Rahmi Jened. 2007. Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif. Airlangga University Press; Surabaya.

[9] Noegroho Amien S. SH. MSi, Slide Presentasi Hukum Merek.

 

[10] Page 1500, Black’s Law Dictionary Seventh Edition, Bryan A. Garner, West Group, ST. Paul, Minn., 1999.

[11] Prof. Dr. Agus Sardjono, Disampaikan pada kuliah di kelas Hak atas Kekayaan Intelektual, FHUI, 2009.

[12] Hal 164, Rahmi Jened. 2007. Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif. Airlangga University Press; Surabaya.

[13] Ibid. hal 171.

[14] Ibid, hal 174-175.

[15] CTMR Examination Guidelines paragraph 8.3.

[16] Hal. 4. Sudargo Gautama dan Riza Riwanata, Komentar atas Undang-Undang Merek, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

[17] Hal 167, Rahmi Jened. 2007. Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif. Airlangga University Press; Surabaya.

[18] Ibid. Hal 167.

[19] Ibid.

[20] Hal 509. Reading Material. A trademark can be protected on the basis of either use or registration. Both approaches have developed hirostically, but today trademark protection systems generally combine both elements. The Paris Convention places contracting countries under the obligation to provide for a trademark register. Over one hundred and fifty States have adhered to the Paris Convention. Nearly all countries today provide for a trademark register, and full trademark protection is properly secured only by registration.

[21] Hal 509. Reading Material.

[23] Hal. 1-40, Sudargo Gautama, Himpunan Keputusan Merek Dagang, Alumni, Bandung, 1987.

[25] Hal 171. Rahmi Jened.

[26] There are two main categories for trademark fair use.  The first type of “fair use” in trademark law is “descriptive fair use,” which is also referred to as “classic fair use.” Descriptive fair use is a defense to trademark infringement when:

        the term used by the actor is descriptive or geographically descriptive of the actor’s goods, services, or business, or is the personal name of the actor or a person connected with the actor, and the actor has used the term fairly and in good faith solely to describe the actor’s goods, services, or business or to indicate a connection with the named person. Section 33(b)(4) of the Lanham Act recognizes descriptive fair use as a defense to an incontestable mark. Under §33(b)(4) of the Lanham Act, use of an incontestable mark is subject to defense when:

        the use of the name, term, or device charged to be an infringement is a use, otherwise than as a mark, of the party’s individual name in his own business, or of the individual name of anyone in privity with such party, or of a term or device which is descriptive of and used fairly and in good faith only to describe the goods or services of such party, or their geographic origin.

Descriptive fair use has been applied to registered trademarks, unregistered trademarks, common law cases, and under §43(a) of the Lanham Act. Carl Regelmann. Fall 2005.

 

 

Feb 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG

HAK CIPTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

 

 

<

p align=”left”>

bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman

etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan

sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang

memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan

intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut;

 

b.

 

 

<

p align=”left”>

bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai

konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan

intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang

memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum

nasionalnya;

 

c.

 

 

<

p align=”left”>

bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan

investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan

peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait

dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas;

 

d.

 

 

<

p align=”left”>

bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan

Undang-undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk

menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7

Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor

12 Tahun 1997;

 

e.

 

 

<

p align=”left”>

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam

huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dibutuhkan Undang-undang

tentang Hak Cipta;

Mengingat :

 

1.

 

 

<

p align=”left”>

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal

33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

 

2.

 

 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan

Agreement Establishing the World Trade Organization

(Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.

 

 

<

p align=”left”>

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak

untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau

memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan

menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

 

2.

 

 

<

p align=”left”>

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersamasama

yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan

berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan,

keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk

yang khas dan bersifat pribadi.

 

3.

 

 

<

p align=”left”>

Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan

keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

 

4.

 

 

<

p align=”left”>

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta,

atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak

lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima

hak tersebut.

 

5.

 

 

<

p align=”left”>

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran,

penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan

menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau

melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat

dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

 

6.

 

 

<

p align=”left”>

Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik

secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial

dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak

sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau

temporer.

 

7.

 

 

<

p align=”left”>

Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik

bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan

dengan cara dan alat apa pun.

 

8.

 

 

<

p align=”left”>

Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan

dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang

apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca

dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk

melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang

khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi

tersebut.

 

9.

 

 

<

p align=”left”>

Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu

hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan

pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk

memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau

rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat,

memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.

 

10.

 

 

<

p align=”left”>

Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka

yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan,

menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau

memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra,

 

 

folklor

<

p align=”left”>

, atau

karya seni lainnya.

 

11.

 

 

<

p align=”left”>

Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang

pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk

melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik

perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau

perekaman bunyi lainnya.

 

12.

 

 

<

p align=”left”>

Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang

berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu

karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa

kabel atau melalui sistem elektromagnetik.

 

13.

 

 

<

p align=”left”>

Permohonan adalah Permohonan pendaftaran Ciptaan yang

diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal.

 

14.

 

 

<

p align=”left”>

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau

Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan

dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya

dengan persyaratan tertentu.

 

15.

 

 

<

p align=”left”>

Kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana

diatur dalam ketentuan Undang-undang ini.

 

16.

 

 

<

p align=”left”>

Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang

salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi

pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak

Cipta.

 

17.

 

 

<

p align=”left”>

Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh

Menteri.

 

BAB II

LINGKUP HAK CIPTA

Bagian Pertama

Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2

(1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara

otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program

Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang

tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan

yang bersifat komersial.

Pasal 3

(1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.

(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian

karena:

a.

 

 

Pewarisan;

b.

 

 

Hibah;

c.

 

 

Wasiat;

d.

 

 

Perjanjian tertulis; atau

e.

 

 

<

p align=”left”>

Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan.

Pasal 4

(1) Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal

dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta

tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan

hukum.

(2) Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya

meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan

Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara

melawan hukum.

Bagian Kedua

Pencipta

Pasal 5

(1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah:

a. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada

Direktorat Jenderal; atau

b. orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai

Pencipta pada suatu Ciptaan.

(2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan

tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang

berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.

Pasal 6

Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh

dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang

memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal

tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang

menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas

bagian Ciptaannya itu.

Pasal 7

Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh

orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang,

Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu.

Pasal 8

(1) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam

lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk

dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara

kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan

Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Ciptaan

yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam

hubungan dinas.

(3) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan,

pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan

Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal 9

Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya

dengan tidak menyebut seseorang sebagai Penciptanya, badan hukum tersebut

dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Bagian Ketiga

Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

Pasal 10

(1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah,

dan benda budaya nasional lainnya.

(2) Negara memegang Hak Cipta atas

 

 

folklor

<

p align=”left”>

dan hasil kebudayaan rakyat yang

menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad,

lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

(3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2),

orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat

izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 11

(1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum

diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk

kepentingan Penciptanya.

(2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau

pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, Penerbit

memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

(3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya

dan/atau Penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut

untuk kepentingan Penciptanya.

Bagian Keempat

Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 12

(1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam

bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

 

a.

 

 

buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out)

<

p align=”left”>

karya tulis

yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;

 

b.

 

 

ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

c.

 

 

<

p align=”left”>

alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu

pengetahuan;

 

d.

 

 

lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

e.

 

 

<

p align=”left”>

drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan

pantomim;

 

f.

 

 

<

p align=”left”>

seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni

ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni

terapan;

 

g.

 

 

arsitektur;

h.

 

 

peta;

i.

 

 

seni batik;

j.

 

 

fotografi;

k.

 

 

sinematografi;

l.

 

 

terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database,

<

p align=”left”>

dan karya

lain dari hasil pengalihwujudan.

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai Ciptaan

tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk

juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah

merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan

Perbanyakan hasil karya itu.

Pasal 13

Tidak ada Hak Cipta atas:

 

a.

 

 

hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;

b.

 

 

peraturan perundang-undangan;

c.

 

 

pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;

d.

 

 

putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau

e.

 

 

<

p align=”left”>

keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis

lainnya.

Bagian Kelima

Pembatasan Hak Cipta

Pasal 14

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

 

a.

 

 

<

p align=”left”>

Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu

kebangsaan menurut sifatnya yang asli;

 

b.

 

 

<

p align=”left”>

Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang

diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama

Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi,

baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan

pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu

diumumkan dan/atau diperbanyak; atau

 

c.

 

 

<

p align=”left”>

Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari

kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber

sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan

secara lengkap.

Pasal 15

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak

dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

 

a.

 

 

<

p align=”left”>

penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan,

penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan

kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan

kepentingan yang wajar dari Pencipta;

 

b.

 

 

<

p align=”left”>

pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun

sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar

Pengadilan;

 

c.

 

 

<

p align=”left”>

pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun

sebagian, guna keperluan:

(i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu

pengetahuan; atau

(ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan

ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;

 

d.

 

 

<

p align=”left”>

Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan

sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali

jika Perbanyakan itu bersifat komersial;

 

e.

 

 

<

p align=”left”>

Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara

terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa

oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau

pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial sematamata

untuk keperluan aktivitasnya;

 

f.

 

 

<

p align=”left”>

perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan

pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan

bangunan;

 

g.

 

 

<

p align=”left”>

pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh

pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk

digunakan sendiri.

Pasal 16

(1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian

dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan

sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:

 

a.

 

 

<

p align=”left”>

mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri

penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan tersebut di wilayah

Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;

 

b.

 

 

<

p align=”left”>

mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk

memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan

dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara

Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal

Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan

sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana

dimaksud dalam huruf a;

 

c.

 

 

<

p align=”left”>

menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau

Perbanyakan Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta

tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

huruf b.

(2) Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya

Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum

pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

(3) Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:

 

a.

 

 

<

p align=”left”>

3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan

ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di

wilayah Negara Republik Indonesia;

 

b.

 

 

<

p align=”left”>

5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan

buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik

Indonesia;

 

c.

 

 

<

p align=”left”>

7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan

sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara

Republik Indonesia.

(4) Penerjemahan atau Perbanyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik

Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan

huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan

Keputusan Presiden.

(6) Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan

dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),

ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 17

Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan

kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara,

kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak

Cipta.

Pasal 18

(1) Pengumuman suatu Ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk

kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana lain dapat

dilakukan dengan tidak meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta dengan

ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak

Cipta, dan kepada Pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak.

(2) Lembaga Penyiaran yang mengumumkan Ciptaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berwenang mengabadikan Ciptaan itu semata-mata untuk

Lembaga Penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran

selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang

layak kepada Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Hak Cipta atas Potret

Pasal 19

(1) Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak

Cipta atas Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari

orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh)

tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.

(2) Jika suatu Potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk

Perbanyakan atau Pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila

Pengumuman atau Perbanyakan itu memuat juga orang lain dalam Potret

itu, Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap

orang dalam Potret itu, atau izin ahli waris masing-masing dalam jangka

waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia.

(3) Ketentuan dalam Pasal ini hanya berlaku terhadap Potret yang dibuat:

 

a.

 

 

atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;

b.

 

 

<

p align=”left”>

atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret;

atau

 

c.

 

 

<

p align=”left”>

untuk kepentingan orang yang dipotret.

Pasal 20

Pemegang Hak Cipta atas Potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat:

 

a.

 

 

tanpa persetujuan dari orang yang dipotret;

b.

 

 

tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau

c.

 

 

<

p align=”left”>

tidak untuk kepentingan yang dipotret,

apabila Pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari

orang yang dipotret, atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang

dipotret sudah meninggal dunia.

Pasal 21

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, pemotretan untuk diumumkan

atas seorang Pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan umum walaupun yang

bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan.

Pasal 22

Untuk kepentingan keamanan umum dan/atau untuk keperluan proses peradilan

pidana, Potret seseorang dalam keadaan bagaimanapun juga dapat diperbanyak

dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 23

Kecuali terdapat persetujuan lain antara Pemegang Hak Cipta dan pemilik

Ciptaan fotografi, seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat dan/atau hasil seni

lain, pemilik berhak tanpa persetujuan Pemegang Hak Cipta untuk

mempertunjukkan Ciptaan di dalam suatu pameran untuk umum atau

memperbanyaknya dalam satu katalog tanpa mengurangi ketentuan Pasal 19

dan Pasal 20 apabila hasil karya seni tersebut berupa Potret.

Bagian Ketujuh

Hak Moral

Pasal 24

(1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya

nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.

(2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan

kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan

persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap

perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama

atau nama samaran Pencipta.

(4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai

dengan kepatutan dalam masyarakat.

Pasal 25

(1) Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh

ditiadakan atau diubah.

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

(1) Hak Cipta atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama

kepada pembeli Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Cipta dari Pencipta

itu.

(2) Hak Cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk

kedua kalinya oleh penjual yang sama.

(3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama

atas suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih

dahulu memperoleh Hak Cipta itu.

Bagian Kedelapan

Sarana Kontrol Teknologi

Pasal 27

Kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak

Pencipta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi.

Pasal 28

(1) Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi,

khususnya di bidang cakram optik

 

 

(optical disc),

<

p align=”left”>

wajib memenuhi semua

peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi

yang berwenang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang

memproduksi cakram optik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Pemerintah

 

BAB III

MASA BERLAKU HAK CIPTA

Pasal 29

(1) Hak Cipta atas Ciptaan:

a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;

b. drama atau drama musikal, tari, koreografi;

c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;

d. seni batik;

e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

f. arsitektur;

g. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;

h. alat peraga;

i. peta;

j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai,

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh)

tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

(2) Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2

(dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang

meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun

sesudahnya.

Pasal 30

(1) Hak Cipta atas Ciptaan:

a.

 

 

Program Komputer;

b.

 

 

sinematografi;

c.

 

 

fotografi;

d.

 

 

database;

dan

e.

 

 

<

p align=”left”>

karya hasil pengalihwujudan,

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

(2) Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50

(lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.

(3) Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

Pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu

badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali

diumumkan.

Pasal 31

(1) Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara

berdasarkan:

 

a.

 

 

Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;

b.

 

 

<

p align=”left”>

Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh)

tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.

(2) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh Penerbit berdasarkan Pasal

11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut

pertama kali diterbitkan.

Pasal 32

(1) Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang diumumkan bagian

demi bagian dihitung mulai tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.

(2) Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang

terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang

diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid atau

ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Pasal 33

Jangka waktu perlindungan bagi hak Pencipta sebagaimana dimaksud dalam:

 

a.

 

 

Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu;

b.

 

 

<

p align=”left”>

Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya

jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali

untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran

Penciptanya.

Pasal 34

Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang

dihitung sejak lahirnya suatu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan

bagi Ciptaan yang dilindungi:

 

a.

 

 

selama 50 (lima puluh) tahun;

b.

 

 

<

p align=”left”>

selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima

puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dimulai sejak 1

Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut

diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah

Pencipta meninggal dunia.

 

BAB IV

PENDAFTARAN CIPTAAN

Pasal 35

(1) Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat

dalam Daftar Umum Ciptaan.

(2) Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai

biaya.

(3) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari

Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.

(4) Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.

Pasal 36

Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti

sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang

didaftar.

Pasal 37

(1) Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas

Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta

atau Kuasa.

(2) Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2

(dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau

penggantinya dengan dikenai biaya.

(3) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat

Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan

terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap.

(4) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar

pada Direktorat Jenderal.

(5) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan

terdaftar sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur

lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Permohonan ditetapkan

dengan Keputusan Presiden.

Pasal 38

Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan

hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan, Permohonan

tersebut dilampiri salinan resmi akta atau keterangan tertulis yang membuktikan

hak tersebut.

Pasal 39

a.

 

 

Dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat, antara lain:

b.

 

 

nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta;

c.

 

 

tanggal penerimaan surat Permohonan;

d.

 

 

tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37; dan

e.

 

 

<

p align=”left”>

nomor pendaftaran Ciptaan.

Pasal 40

(1) Pendaftaran Ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya

Permohonan oleh Direktorat Jenderal dengan lengkap menurut Pasal 37,

atau pada saat diterimanya Permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37

dan Pasal 38 jika Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau satu

badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita

Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 41

(1) Pemindahan hak atas pendaftaran Ciptaan, yang terdaftar menurut Pasal 39

yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh Ciptaan

yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak.

(2) Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas

permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan

dikenai biaya.

(3) Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam Berita Resmi

Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 42

Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal

39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan

gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.

Pasal 43

(1) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan hukum yang

namanya tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta atau

Pemegang Hak Cipta, dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permintaan

tertulis Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mempunyai nama dan

alamat itu dengan dikenai biaya.

(2) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat tersebut diumumkan dalam

Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 44

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena:

 

a.

 

 

<

p align=”left”>

penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang

namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

 

b.

 

 

<

p align=”left”>

lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30,

dan Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32;

 

c.

 

 

<

p align=”left”>

dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap.

 

BAB V

LISENSI

Pasal 45

(1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain

berdasarkan surat perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk

seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

(3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti

kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.

(4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh

penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Pasal 46

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri

atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 47

(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan

akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan

yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian

Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.

(3) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang

memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan

Keputusan Presiden.

BAB VI

DEWAN HAK CIPTA

Pasal 48

(1) Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan

pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta, dibentuk Dewan Hak Cipta.

(2) Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil

organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di

bidang Hak Cipta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul

Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata kerja,

pembiayaan, masa bakti Dewan Hak Cipta ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah.

(4) Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dibebankan kepada anggaran belanja departemen yang melakukan

pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

BAB VII

HAK TERKAIT

Pasal 49

(1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak

lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan

rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

(2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau

melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau

menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.

(3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau

melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak,

dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau

tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

Pasal 50

(1) Jangka waktu perlindungan bagi:

a.

 

 

<

p align=”left”>

Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut

pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media

audio atau media audiovisual;

 

b.

 

 

<

p align=”left”>

Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun

sejak karya tersebut selesai direkam;

 

c.

 

 

<

p align=”left”>

Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak

karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

(2) Penghitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah:

 

a.

 

 

<

p align=”left”>

karya pertunjukan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan ke

dalam media audio atau media audiovisual;

 

b.

 

 

karya rekaman suara selesai direkam;

c.

 

 

<

p align=”left”>

karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.

Pasal 51

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6,

Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 huruf b dan huruf c,

Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28,

Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42,

Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, Pasal 53,

Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61,

Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70,

Pasal 71, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 berlaku

 

 

<

p align=”left”>mutatis mutandis

terhadap Hak Terkait.

BAB VIII

PENGELOLAAN HAK CIPTA

Pasal 52

Penyelenggaraan administrasi Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undangundang

ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 53

Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan

informasi Hak Cipta yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi

tentang Hak Cipta seluas mungkin kepada masyarakat.

BAB IX

BIAYA

Pasal 54

(1) Untuk setiap pengajuan Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum

Ciptaan, pencatatan pengalihan Hak Cipta, pencatatan perubahan nama

dan/atau alamat, pencatatan perjanjian Lisensi, pencatatan Lisensi wajib,

serta lain-lain yang ditentukan dalam Undang-undang ini dikenai biaya yang

besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara

pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Keputusan Presiden.

(3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan

dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 55

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi

hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

a.

 

 

meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;

b.

 

 

mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;

c.

 

 

mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau

d.

 

 

<

p align=”left”>

mengubah isi Ciptaan.

Pasal 56

(1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada

Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan

terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu.

(2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar

memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang

diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan

atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

(3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang

lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan

pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau

Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak

Cipta.

Pasal 57

Hak dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak

berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik

memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak

digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang

berkaitan dengan kegiatan komersial.

Pasal 58

Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas

pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 59

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 wajib

diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan

didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan.

Pasal 60

(1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan

Niaga.

(2) Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada ayat (1) pada tanggal gugatan

diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama

dengan tanggal pendaftaran.

(3) Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling

lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan.

(4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan,

Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.

(5) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama

60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Pasal 61

(1) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari

setelah gugatan didaftarkan.

(2) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari

setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga

puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

(3) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat

secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut

harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta

dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut

diajukan suatu upaya hukum.

(4) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib

disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat

belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.

Pasal 62

(1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal

61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi.

(2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling

lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan

kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan

mendaftarkan kepada Pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut.

(3) Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang

bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima

tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama

dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pasal 63

(1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera

dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi

didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).

(2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling

lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.

(3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera

paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi

menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan panitera

wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling

lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.

(4) Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan

kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 64

(1) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan

hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi diterima

oleh Mahkamah Agung.

(2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi mulai dilakukan paling lama

60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah

Agung.

(3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan

puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan

tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

(5) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi

kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan atas permohonan

kasasi diucapkan.

(6) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling

lama 7 (tujuh) hari setelah putusan kasasi diterima oleh panitera.

Pasal 65

Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal

56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau

alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 66

Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55,

Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan

tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.

 

BAB XI

PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 67

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat

menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk:

a.

 

 

<

p align=”left”>

mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya

mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta

atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan

importasi;

 

b.

 

 

<

p align=”left”>

menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta

atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya

penghilangan barang bukti;

 

c.

 

 

<

p align=”left”>

meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan

bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak

atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak Pemohon tersebut

memang sedang dilanggar.

Pasal 68

Dalam hal penetapan sementara pengadilan tersebut telah dilakukan, para pihak

harus segera diberitahukan mengenai hal itu, termasuk hak untuk didengar bagi

pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut.

Pasal 69

(1) Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan penetapan sementara

pengadilan, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah,

membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 67 huruf a dan huruf b dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

sejak dikeluarkannya penetapan sementara pengadilan tersebut.

(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan sementara

pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 70

Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat

menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas

segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara tersebut.

 

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 71

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai

Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan

tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual diberi

wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undangundang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk

melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a.

 

 

<

p align=”left”>

melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;

 

b.

 

 

<

p align=”left”>

melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang

diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;

 

c.

 

 

<

p align=”left”>

meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan

dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;

 

d.

 

 

<

p align=”left”>

melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan

dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak

Cipta;

 

e.

 

 

<

p align=”left”>

melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat

barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;

 

f.

 

 

<

p align=”left”>

melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian

terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat

dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta;

dan

 

g.

 

 

<

p align=”left”>

meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat

Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan

ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1

(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta

rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan,

atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran

Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan

untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49

ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal

55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp

1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 73

(1) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau

Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana

tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat

unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Dengan berlakunya Undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan

di bidang Hak Cipta yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini,

tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru

berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 75

Terhadap Surat Pendaftaran Ciptaan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat

Jenderal berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir

diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, masih berlaku pada saat

diundangkannya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku untuk selama sisa

jangka waktu perlindungannya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Undang-undang ini berlaku terhadap:

a.

 

 

<

p align=”left”>

semua Ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum

Indonesia;

 

b.

 

 

<

p align=”left”>

semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk

Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan

untuk pertama kali di Indonesia;

 

c.

 

 

semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG

HAK CIPTA

I.

 

<

p align=”left”>I. UMUM

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang

sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama

yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan

seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan

perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan

budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang

perdagangan dan industri yang melibatkan para Penciptanya. Dengan demikian, kekayaan

seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi

para Penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota

dalam

 

<

p align=”left”>Agreement Establishing the World Trade Organization

(Persetujuan Pembentukan

Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula

 

<

p align=”left”>

Agreement on Trade Related

Aspects of Intellectual Property Rights

 

<

p align=”left”>TRIPs

, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun

1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi

 

<

p align=”left”>

Berne Convention for the Protection of Artistic

and Literary Works

 

<

p align=”left”>

World Intellectual Property Organization

Copyrights Treaty

 

<

p align=”left”>TRIPs

, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu

disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak

Cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal

dari keanekaragaman seni dan budaya tersebut di atas. Dari beberapa konvensi di bidang

Hak Kekayaan Intelektual yang disebut di atas, masih terdapat beberapa ketentuan yang

sudah sepatutnya dimanfaatkan. Selain itu, kita perlu menegaskan dan memilah

kedudukan Hak Cipta di satu pihak dan Hak Terkait di lain pihak dalam rangka

memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas dipandang perlu untuk mengganti Undang-undang

Hak Cipta dengan yang baru. Hal itu disadari karena kekayaan seni dan budaya, serta

pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan

hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan

dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi

 

<

p align=”left”>(economic rights) dan hak moral (moral rights)

. Hak

ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak

Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak

dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak

Terkait telah dialihkan.

Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus

memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan

yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat

dilihat, dibaca, atau didengar.

Undang-undang ini memuat beberapa ketentuan baru, antara lain, mengenai:

 

1. 1.

 

<

p align=”left”>database

merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi;

2. 2. penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel,

termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik

 

(optical disc)

 

 

melalui media audio, media audio visual dan/atau sarana

telekomunikasi;

3. 3. penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau

alternatif penyelesaian sengketa;

4. 4. penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih

besar bagi Pemegang hak;

5. 5. batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak

Terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;

6. 6. pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana

kontrol teknologi;

7. 7. pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap

produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;

8. 8. ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;

9. 9. ancaman pidana dan denda minimal;

10. 10. ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan Program

Komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan

hukum.

II. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata

diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh

memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

Dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak, termasuk kegiatan

menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual,

menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada

publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui

sarana apa pun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Beralih atau dialihkannya Hak Cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi

harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notariil.

Hurufa

Cukup jelas

Hurufb

Cukup jelas

Hurufc

Cukup jelas

Hurufd

Cukup jelas

Hurufe

Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan,

misalnya pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 4

Ayat (1)

Karena manunggal dengan Penciptanya dan bersifat tidak berwujud, Hak Cipta

pada prinsipnya tidak dapat disita, kecuali Hak Cipta tersebut diperoleh secara

melawan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal

terjadi sengketa di pengadilan mengenai Ciptaan yang terdaftar dan yang tidak

terdaftar sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b serta

apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya,

hakim dapat menentukan Pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian

tersebut.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan bagian tersendiri, misalnya suatu Ciptaan berupa film serial,

yang isi setiap seri dapat lepas dari isi seri yang lain, demikian juga dengan buku, yang

untuk isi setiap bagian dapat dipisahkan dari isi bagian yang lain.

Pasal 7

Rancangan yang dimaksud adalah gagasan berupa gambar atau kata atau gabungan

keduanya, yang akan diwujudkan dalam bentuk yang dikehendaki pemilik rancangan.

Oleh karena itu, perancang disebut Pencipta, apabila rancangannya itu dikerjakan

secara detail menurut desain yang sudah ditentukannya dan tidak sekadar gagasan

atau ide saja. Yang dimaksud dengan di bawah pimpinan dan pengawasan adalah

yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari orang yang

memiliki rancangan tersebut.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara

pegawai negeri dengan instansinya.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Hak Cipta yang dibuat oleh

seseorang berdasarkan pesanan dari instansi Pemerintah tetap dipegang oleh

instansi Pemerintah tersebut selaku pemesan, kecuali diperjanjikan lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hubungan kerja atau berdasarkan pesanan di sini adalah

Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar

pesanan pihak lain.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka melindungi

 

<

p align=”left”>folklor

dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah

dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang

merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia

sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari

tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.

 

Folklor

 

 

dimaksudkan sebagai sekumpulan Ciptaan tradisional, baik

yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat,

yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar

dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun,

termasuk:

a. a. cerita rakyat, puisi rakyat;

b. b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;

c. c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional;

d. d. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran,

pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen

musik dan tenun tradisional.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan status Hak Cipta dalam hal suatu

karya yang Penciptanya tidak diketahui dan tidak atau belum diterbitkan,

sebagaimana layaknya Ciptaan itu diwujudkan. Misalnya, dalam hal karya tulis

atau karya musik, Ciptaan tersebut belum diterbitkan dalam bentuk buku atau

belum direkam. Dalam hal demikian, Hak Cipta atas karya tersebut dipegang oleh

Negara untuk melindungi Hak Cipta bagi kepentingan Penciptanya, sedangkan

apabila karya tersebut berupa karya tulis dan telah diterbitkan, Hak Cipta atas

Ciptaan yang bersangkutan dipegang oleh Penerbit.

Ayat (2)

Penerbit dianggap Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang diterbitkan dengan

menggunakan nama samaran Penciptanya. Dengan demikian, suatu Ciptaan yang

diterbitkan tetapi tidak diketahui siapa Penciptanya atau terhadap Ciptaan yang

hanya tertera nama samaran Penciptanya, Penerbit yang namanya tertera di

dalam Ciptaan dan dapat membuktikan sebagai Penerbit yang pertama kali

menerbitkan Ciptaan tersebut dianggap sebagai Pemegang Hak Cipta. Hal ini

tidak berlaku apabila Pencipta di kemudian hari menyatakan identitasnya dan ia

dapat membuktikan bahwa Ciptaan tersebut adalah Ciptaannya.

Ayat (3)

Penerbit dianggap Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang telah diterbitkan tetapi

tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama

samaran Penciptanya, Penerbit yang pertama kali menerbitkan Ciptaan tersebut

dianggap mewakili Pencipta. Hal ini tidak berlaku apabila Pencipta dikemudian hari

menyatakan identitasnya dan ia dapat membuktikan bahwa Ciptaan tersebut

adalah Ciptaannya.

Pasal 12

Ayat (1)

Hurufa

Yang dimaksud dengan perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim

dikenal dengan

 

<

p align=”left”>“typholographical arrangement”

, yaitu aspek seni pada

susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format,

hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara

keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

Hurufb

Yang dimaksud dengan Ciptaan lain yang sejenis adalah Ciptaan-ciptaan yang

belum disebutkan, tetapi dapat disamakan dengan Ciptaan-ciptaan seperti

ceramah, kuliah, dan pidato.

Hurufc

Yang dimaksud dengan alat peraga adalah Ciptaan yang berbentuk dua

ataupun tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur,

biologi atau ilmu pengetahuan lain.

Hurufd

Lagu atau musik dalam Undang-undang ini diartikan sebagai karya yang

bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan

aransemennya termasuk notasi.

Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut

merupakan satu kesatuan karya cipta.

Hurufe

Cukup jelas

Huruff

Yang dimaksud dengan gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa,

logo dan bentuk huruf indah, dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan

desain industri.

Yang dimaksud dengan kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari

berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, kayu) yang ditempelkan pada

permukaan gambar.

Seni terapan yang berupa kerajinan tangan sejauh tujuan pembuatannya

bukan untuk diproduksi secara massal merupakan suatu Ciptaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan arsitektur antara lain meliputi: seni gambar bangunan,

seni gambar miniatur, dan seni gambar maket bangunan.

Hurufh

Yang dimaksud dengan peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam

dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan

bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.

Hurufi

Batik yang dibuat secara konvensional dilindungi dalam Undang-undang ini

sebagai bentuk Ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh

perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada Ciptaan motif atau

gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni

batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa

Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat, dan

lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.

Hurufj

Cukup jelas

Hurufk

Karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak

(

 

<

p align=”left”>moving images

) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase

atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya

sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video,

cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di

bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya. Karya

serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau

perorangan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan bunga rampai meliputi: Ciptaan dalam bentuk buku

yang berisi kumpulan karya tulis pilihan, himpunan lagu-lagu pilihan yang

direkam dalam satu kaset, cakram optik atau media lain, serta komposisi

berbagai karya tari pilihan.

Yang dimaksud dengan

 

<

p align=”left”>database

adalah kompilasi data dalam bentuk apapun

yang dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain, yang karena

alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi

intelektual. Perlindungan terhadap

 

<

p align=”left”>database

diberikan dengan tidak

mengurangi hak Pencipta lain yang Ciptaannya dimasukkan dalam

 

<

p align=”left”>database

tersebut.

Yang dimaksud dengan pengalihwujudan adalah pengubahan bentuk,

misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama,

drama menjadi sandiwara radio, dan novel menjadi film.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ciptaan yang belum diumumkan, sebagai contoh sketsa, manuskrip, cetak biru

 

<

p align=”left”>

(blue

print),

 

a. a. dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam Ciptaannya

ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara

umum;

b. b. mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk

perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan,

perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta

yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi Pencipta.

Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama

Penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat Pencipta berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan informasi manajemen hak Pencipta adalah informasi yang

melekat secara elektronik pada suatu Ciptaan atau muncul dalam hubungan

dengan kegiatan Pengumuman yang menerangkan tentang suatu Ciptaan,

Pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor

atau kode informasi. Siapa pun dilarang mendistribusikan, mengimpor,

menyiarkan, mengkomunikasikan kepada publik karya-karya pertunjukan, rekaman

suara atau siaran yang diketahui bahwa perangkat informasi manajemen hak

Pencipta telah ditiadakan, dirusak, atau diubah tanpa izin pemegang hak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Pembelian hasil Ciptaan tidak berarti bahwa status Hak Ciptanya berpindah

kepada pembeli, akan tetapi Hak Cipta atas suatu Ciptaan tersebut tetap ada di

tangan Penciptanya. Misalnya, pembelian buku, kaset, dan lukisan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan sarana kontrol teknologi adalah instrumen teknologi dalam

bentuk antara lain kode rahasia,

 

password, bar code, serial number, teknologi dekripsi

(decryption)

 

 

dan enkripsi (encryption)

yang digunakan untuk melindungi Ciptaan.

Semua tindakan yang dianggap pelanggaran hukum meliputi: memproduksi atau

mengimpor atau menyewakan peralatan apa pun yang dirancang khusus untuk

meniadakan sarana kontrol teknologi atau untuk mencegah, membatasi Perbanyakan

dari suatu Ciptaan.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketentuan persyaratan sarana produksi berteknologi

tinggi, misalnya, izin lokasi produksi, kewajiban membuat pembukuan produksi,

membubuhkan tanda pengenal produsen pada produknya, pajak atau cukai serta

memenuhi syarat inspeksi oleh pihak yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggal 1 Januari sebagai dasar perhitungan jangka

waktu perlindungan Hak Cipta, dimaksudkan semata-mata untuk memudahkan

perhitungan berakhirnya jangka perlindungan. Titik tolaknya adalah tanggal 1 Januari

tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum,

diterbitkan atau Penciptanya meninggal dunia. Cara perhitungan seperti itu tetap tidak

mengurangi prinsip perhitungan jangka waktu perlindungan yang didasarkan pada saat

dihasilkannya suatu Ciptaan apabila tanggal tersebut diketahui secara jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pendaftaran Ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta atau

Pemegang Hak Cipta, dan timbulnya perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak

Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu

Ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi.

Pasal 36

Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan tidak bertanggung

jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang terdaftar.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yaitu

orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara

khusus memberikan jasa mengurus permohonan Hak Cipta, Paten, Merek, Desain

Industri serta bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual lain dan terdaftar sebagai

Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengganti Ciptaan adalah contoh Ciptaan yang

dilampirkan karena Ciptaan itu sendiri secara teknis tidak mungkin untuk

dilampirkan dalam Permohonan, misalnya, patung yang berukuran besar diganti

dengan miniatur atau fotonya.

Ayat (3)

Jangka waktu proses permohonan dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum

kepada Pemohon.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menyiarkan termasuk menyewakan, melakukan

pertunjukan umum

 

(public performance), mengomunikasikan pertunjukan langsung

(life performance),

 

 

dan mengkomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman

Pelaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan menggunakan penerimaan adalah penggunaan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan sistem dan mekanisme

yang berlaku. Dalam hal ini seluruh penerimaan disetorkan langsung ke kas

negara sebagai PNBP. Kemudian, Direktorat Jenderal melalui Menteri mengajukan

permohonan kepada Menteri Keuangan untuk menggunakan sebagian PNBP

sesuai dengan keperluan yang dibenarkan oleh Undang-undang, yang saat ini

diatur dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara

Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687).

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Ketua Pengadilan Niaga adalah Ketua Pengadilan

Negeri/Pengadilan Niaga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dengan panitera pada ayat ini adalah

panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi,

konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-undang

yang berlaku.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Huruf a

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak

yang haknya dilanggar, sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan

untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya

pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak

Terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penghilangan barang bukti oleh pihak

pelanggar.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah pegawai

yang diangkat sebagai penyidik berdasarkan Keputusan Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan memperbanyak penggunaan adalah menggandakan, atau

menyalin Program Komputer dalam bentuk kode sumber

 

<

p align=”left”>(source code)

atau

program aplikasinya.

Yang dimaksud dengan kode sumber adalah sebuah arsip

 

<

p align=”left”>(file)

program yang

berisi pernyataan-pernyataan

 

<

p align=”left”>(statements)

pemrograman, kode-kode

instruksi/perintah, fungsi, prosedur dan objek yang dibuat oleh seorang pemrogram

 

(programmer)

 

 

.

Misalnya: A membeli Program Komputer dengan hak Lisensi untuk digunakan

pada satu unit komputer, atau B mengadakan perjanjian Lisensi untuk pengunaan

aplikasi Program Komputer pada 10 (sepuluh) unit komputer. Apabila A atau B

menggandakan atau menyalin aplikasi Program Komputer di atas untuk lebih dari

yang telah ditentukan atau diperjanjikan, tindakan itu merupakan pelanggaran,

kecuali untuk arsip.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bersifat unik” adalah bersifat lain daripada yang lain, tidak

ada persamaan dengan yang lain, atau yang bersifat khusus.

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Diberlakukan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan dimaksudkan agar

Undang-undang ini dapat disosialisasikan terutama kepada pihak-pihak yang terkait

dengan Hak Cipta, misalnya, perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi di bidang Hak Cipta,

dan lain-lain.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4220

 

 

 

 

 

« Previous Entries