Eksklusi sosial adalah proses yang menghalangi atau menghambat individu dan keluarga, kelompok dan kampung dari sumber daya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat dengan utuh. Proses ini terutama sebagai konsekuensi dari kemiskinan dan penghasilan yang rendah, tetapi bisa juga dampak dari faktor lain seperti diskriminasi, tingkat pendidikan yang rendah, dan merosotnya kualitas lingkungan. Melalui proses inilah individu atau kelompok masyarakat untuk beberapa periode waktu kehidupan terputus dari layanan, jejaring sosial, dan peluang berkembang yang sebenarnya dinikmati sebagian besar masyarakat (Pierson, 2002).

Somerville (1998) memberikan dua interpretasi eksklusi sosial yaitu (1) status menganggur untuk waktu lama atau terputusnya dari pasar kerja dan (2) penyangkalan hak-hak warganegara. Ada tidaknya pekerjan menjadi variabel yang menandai terjadinya eksklusi sosial. Tidaknya hak sosial warganegara juga menjadi indikator terjadinya proses eksklusi sosial. Proses stigmatisasi, penindasan dan pembatasan melalui kebijakan, dan diskriminasi institusi lainnya membuat individu atau kelompok tereksklusi dari kehidupan sosial, politik, dan budaya.

Ada lima kekuatan yang mendorong terjadinya proses eksklusi sosial yaitu (1) kemiskinan dan penghasilan rendah; (2) tidak ada akses ke pasar kerja; (3) lemahnya atau tidak ada dukungan sosial dan jaringan sosial; (4) efek dari kawasan dan lingkungan sekitar (neighbourhood); (5) terputus dari layanan. Kelima komponen mengeksklusi individu atau kelompok orang (Pierson, 2002).

Menggunakan kerangka eksklusi sosial, perempuan adalah kelompok yang tereksklusi akibat proses pembangunan yang tidak mempertimbangkan gender. Perempuan tereksklusi bukan hanya karena mereka miskin, kelompok perempuan yang berkecukupan juga berisiko mengalami eksklusi sosial akibat pembangunan. Misalnya, perempuan tereksklusi dari kesempatan bekerja di sejumlah bidang yang biasanya dikuasai oleh laki-laki. Konsep pembangunan yang dominan percaya manfaat pembangunan akan menetes pada kelompok perempuan. Keadaan ini memunculkan pemikiran lain yang mewarnai konsep pembangunan. Pendekatan-pendekatan yang ingin memasukkan perempuan ke dalam proses pembangunan berupaya mengangkat perempuan dari keadaan tereksklusi.

Studi persoalan gender di dalam pembangunan, yang terpisah dari teori pembangunan arus utama, sangat dipengaruhi oleh bukunya Esther Boserup melalui bukunya “Women’s Role in Economic Development” pada tahun 1970-an. Bukunya memicu pertanyaan sifat pembangunan dan apakah pembangunan melayani semua kelompok di dalam komunitas. Intinya, Boserup ingin menunjukkan kontribusi perempuan pada pendapatan rumah tangga terus-menerus tidak dihargai dan diabaikan. Misalnya, industri mendapat keuntungan bisa membayar upah buruh murah karena adanya kontribusi perempuan pada pendapatan keluarga. Jika perempuan tidak menyumbangkan pendapatan keluarga, industri tidak akan bisa membayar upah murah.

Buku Boserup mendorong penetapan Agenda Dekade Perempuan PBB tahun 1975 yang bertema “Equality, Development and Peace.” Konferensi ini bertujuan mengintegrasi perempuan dengan adil ke dalam pembangunan ekonomi. Visi ini mendorong kampanye bagaimana perempuan keluar dari hambatan patriarkhi dengan mencapai independensi ekonomi. Perempuan dalam pembangunan (WID – women in development) muncul dari Dekade Perempuan PBB dengan harapan perempuan bisa terikutkan dalam pembangunan. WID adalah produk gerakan feminis liberal Amerika Serikat yang mengadvokasi perubahan pemerintahan dan hukum untuk mencapai integrasi penuh seluruh perempuan ke dalam ekonomi (Bradley, 2006).

Intinya para pendukung pendekatan WID berargumen perempuan diabaikan dan tereksklusi dari program pembangunan. Pendekatan WID yakin pembangunan tidak akan terjadi jika perempuan tidak dimasukkan ke dalam proses pembangunan. Pendekatan ini bertentangan dengan penganut modernis yang percaya manfaat dari pembangunan akan menetes pada perempuan.

Pendekatan WID memperjuangkan penerapan proyek pembangunan terpisah atau terintegrasi bagi perempuan. WID yakin perempuan memiliki waktu untuk melaksanakan proyek ini. Proyek terpisah hanya untuk perempuan menjadi solusi mengatasi marjinalisasi perempuan. WID berasumsi jika perempuan mendapatkan akses pada sumber daya, seperti kredit, pelatihan, kegiatan peningkatan penghasilan, mereka mampu meningkatkan posisi sehingga sejajar dengan laki-laki.

Sepertinya WID mengkategorikan perempuan sebagai entitas terpisah dan homogen. Padahal pada kenyataannya, perempuan adalah kelompok-kelompok yang berbeda-beda dalam kelas, suku, sejarah, dan budaya. Pendekatan WID tidak mempersoalkan struktur yang ada dan dampak pada kesetaraan gender. WID tidak mencoba meneliti akar penyebab subordinasi perempuan dan mengapa perempuan ditekan.

Perempuan dari negara berkembang mempertanyakan ideologi kaum feminis Barat (yaitu semua perempuan mengalami tekanan dan marjinalisasi yang sama) tanpa mempertimbangkan aspek budaya dan faktor lainnya. Perempuan Selatan juga mengritik visi hegemoni dari agenda kaum feminis Barat dan bagaimana perempuan dari negara dunia ketiga dikonstruksi dan direpresentasikan oleh para ilmuwan feminis Utara.

WID gagal membawa perubahan struktural jangka panjang. Kegagalan ini membawa pada kebutuhan sebuah pendekatan yang segar untuk memformulasikan dan mengimplementasikan proyek-proyek perempuan.

Keterbatasan WID memunculkan pendekatan WAD (women and development). Para pendukung pendekatan WAD terutama para aktivis dan teoris dari Selatan dan sedikit sekali dari Utara. Mereka mendapati keterbatasan WID dan berpendapat perempuan tidak akan pernah mendapatkan bagian dari manfaat pembangunan yang adil merata kecuali persoalan patriarkhi dan ketidaksamaan global bisa diatasi. Pendekatan WAD menawarkan pandangan lebih kritis mengenai posisi perempuan daripada WID.

Pendekatan WAD berargumen pendekatan pembangunan yang dominan tidak memiliki perspektif perempuan dan perspektif negara berkembang. Mereka melihat mengatasi kemiskinan dan dampak kolonialisme juga penting untuk mempromosikan persamaan gender dalam proses pembangunan.

Pada prakteknya WAD menghadapi persoalan serupa seperti yang dihadapi WID. Faktor umur, suku dan etnisitas semuanya mempengaruhi akses perempuan pada proses pembangunan dan hal ini berbeda dari satu perempuan dengan perempuan lainnya. WAD menawarkan perspektif global subordinasi perempuan yaitu posisi inferior perempuan yang universal di sistem internasional menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan gender. Keduanya gagal menyadari komplesitas hubungan gender dan lebih jauh bagaimana gender melekat di dalam hubungan hegemoni kekuasaan.

Pada tahun 1980-an muncul pendekatan GAD (gender and development) sebagai alternatif dari WID dan WAD. GAD diharapkan bisa menjadi jawaban persoalan teoritis yang dihadapi pendekatan WID dan WAD. GAD mengakui pentingnya konstruksi sosial dari produksi dan reproduksi bagi peran dan tugas di masyarakat yang diserahkan pada perempuan. GAD bertujuan mencari mengapa perempuan mendapat peran kelas dua di banyak masyarakat dan GAD mengadopsi pendekatan holistik untuk proyek kerjanya. Subordinasi pada perempuan terjadi di ruang privat di mana perempuan di bawah kendali ayah atau suami mereka. GAD beranggapan dengan meningkatkan akses perempuan pada layanan publik bisa mengatasi persoalan subordinasi ini. Tujuan GAD adalah menolong perempuan mengorganisasi diri di dalam perilaku efektif secara politik agar mereka bisa mengatasi struktur sosial, politik, dan ekonomi yang menghambat dan membatasi hidup mereka. Tujuan akhir GAD adalah mencapai pergeseran hubungan kekuasaan yang akan memberikan perempuan otonomi lebih besar (Bradley, 2006).

Pendekatan GAD mengangkat nilai peran reproduksi perempuan (melahirkan dan merawat), kerja berbayar dan kerja tak berbayar (ibu rumah tangga) yang memberikan manfaat pada rumah tangga maupun industri. Dan yang penting GAD mempertimbangan aspek umur, kelas, status perkawinan, suku, etnisitas, dan agama, GAD tidak melihat perempuan adalah semuanya sama.

Gerakan kesadaran gender dalam pembangunan yang diuraikan di atas berhasil mempengaruhi kebijakan global dan kebijakan lokal di sebagian negara maju. Misalnya, dari butir-butir Millennium Development Goals (MDGs), butir ketiga adalah mempromosikan kesetaraan gender dan penguatan perempuan (Promote Gender Equality and Empower Women).

Apakah pendekatan-pendekatan konsep pembangunan yang mencoba memberi peluang pada perempuan memberikan hasilnya?

Data statistik PBB mengenai pencapaian MDGs menunjukkan di seluruh dunia masih terjadi ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki, bahkan sejak mereka lahir. Seharusnya anak perempuan dan laki-laki mendapatkan perlakuan yang sama sejak mereka lahir. Mereka harus mendapatkan kecukupan nutrisi. Sayangnya, statistik PBB tahun 1998/2006 menunjukkan di Asia Selatan dan Asia Timur, anak perempuan cenderung beratnya kurang dibandingkan anak lak-i-laki.[1]

Di kawasan paling miskin di dunia, kebanyakan perempuan yang bekerja di luar rumah mendapatkan pekerjaan di sektor pertanian. Mereka termasuk pekerja yang tidak berbayar, padahal mereka menjamin keamanan pangan keluarga.

Kebanyakan perempuan dan anak perempuan tidak mendapatkan kompensasi untuk kontribusi kerja setiap hari demi memenuhi kebutuhan keluarga. Misalnya, banyak perempuan maupun anak perempuan di negara berkembang yang miskin harus menghabiskan berjam-jam mengambil air bersih dibandingkan laki-laki. Data statistik tahun 2005/2006 menunjukkan sebanyak 64% perempuan (dewasa) harus mengambil air untuk keluarganya. Bandingkan dengan laki-laki dalam keluarga hanya 25% yang harus mengambil air untuk keluarganya. Kondisi serupa terjadi antara anak perempuan (7%) dan anak laki-laki (4%) yang harus mengambil air untuk keluarganya.

Rupanya kaum perempuan masih harus memperjuangkan posisinya di dalam proses pembangunan. Konsep gender masih belum menyeluruh terintegrasi ke dalam proses pembangunan. Budaya lokal, etnisitas, kesukuan, status sosial, agama, masih menjadi hambatan untuk mempengaruhi kesetaraan perempuan di dalam proses pembangunan.

Referensi

Bradley, Tamsin. 2006. Challenging the NGOs: Women, Religion and Western Dialgues in India. London dan New York: Tauris Academic Studies.

Pierson, John. 2002. Tackling Social Exclusion. London and New York: Routledge.

Somerville, Peter. 1998. “Explanations of social exclusion: where does housing fit in?” Housing Study, Vol. 13, No. 6: 761-780.