My Journey's site

Informasi Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ibukota Provinsi : Mataram

Lokasi Astronomis : 9º 20′ – 6º 20′ LS dan 115º 30′ – 119º 30′ BT

Luas Wilayah :20.153,15 km2

Jumlah Penduduk : 4.496.855

Kepadatan Penduduk : 223,1/km²

Zona Waktu : WITA

Jumlah wilayah administrasi : Kabupaten (7), Kota (2), Kecamatan (94), Desa/kelurahan (762)

Kondisi Geografi Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi yang termasuk wilayah pesisir tingkat provinsi dengan daratan yang tidak luas.Potensi terbesar yang dimiliki oleh NTB untuk mengembangkan kegiatan ekonominya adalah potensi kelautan serta potensi pariwisata.Kegiatan ekonomi ini kemudian mempengaruhi jumlah PDRB NTB secara umum.PDRB provinsi ini cenderung meningkat setiap tahun. Terdapat 5 bidang usaha yang menjadi penyumbang terbesar untuk PDRB NTB, yaitu pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan, pertambangan dan penggalian, perdagangan, hotel, restaurant, pengangkutan dan komunikasi, serta jasa-jasa service. Dari kelima bidang usaha tersebut, yang menjadi penyumbang terbesar PDRB NTB adalah pertambangan dan penggalianj (tahun 2004) serta sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan (pada tahun 2009). Sektor perkenbunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan (PPKP) mengalami peningkatan jumlah PDRB dari tahun 2004 sampai akhirnya memiliki PDRB terbesar pada tahun 2009. Hampir seluruh sektor lapangan usaha mengalami peningkatan PDRB provinsi NTB, kecuali sektor pertambangan dan penggalian. Kegiatan ekonomi yang berkembang secara pesat di NTB selama kurun waktu mulai dari tahun 2004 sampai tahun 2009, adalah usaha pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Sektor ini memang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan di wilayah pesisir.Selain itu, peningkatan PDRB juga terjadi pada sektor Industri pengolahan, jasa-jasa/service serta perdagangan, hotel, dan restoran.Peningkatan pendapatan pada sektor tersebut dapat dijadikan indicator perkembangan industripariwisata di NTB. Berikut ini merupakan data PDRB provinsi atas dasar harga konstan.

PDRB Provinsi Atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha tahun 2004/2009

 

1. Potensi Kelautan NTB

Provinsi NTB terdiri dari dua buah pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dengan presentase luas wilayah lautannya lebih besar (sekitar 59,13 % dari total wilayah NTB) daripada luas wilayah daratannya. Kedua pulau ini kemudian dibagi menjadi tiga SWP (satuan wilayah pengembangan) dengan prioritas pengembangan komoditas yang berbeda.SWP pertama merupakan SWP Pulau Lombok.Komoditas yang menjadi prioritas untuk dikembangkan adalah rumput laut, perikanan air tawar, perikanan air payau, perikanan tangkap dan perairan umum. Sedangkan untuk Pulau Sumb awa di bagi menjadi dua SWP, yaitu SWP Sumbawa bagian barat dengan prioritas budidaya air laut dan air payau serta SWP Sumbawa bagian timur dengan prioritas budidaya perikanan tangkap, budidaya laut, dan perairan umum.

 

2. Potensi Pariwisata NTB

Potensi pariwisata yang ada di NTB juga tersebar secara merata di dua pulau terbesarnya, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.NTB menawarkan sejumlah objek wisata dengan panorama alam yang sangat indah mulai dari pantai (0 mdpl) sampai ke puncak gunung (Gunung Rinjani, 3226 mdpl).Berdasarkan Peraturan DaerahNomor 9 Tahun 1989 tentang pembangunan kawasan Pariwisata di Daerah NusaTenggara Barat, kawasan pariwisata NTB dibagi menjadi 15 kawasan. Enam berada di Pulau Lombok sedangkan 9 lainnya tersebar di Pulau Sumbawa.Salah satu objek wisata yang paling diminati oleh wisatawan adalah Pantai Senggigi dan Gunung Rinjani di Pulau Lombok, serta Gunung Tambora di Pulau Sumbawa. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke objek wisata tersebut akan mempengaruhi pendapatan provinsi NTB di sektorindustri olahan (biasanya pengolahan makanan atau souvenir) serta hotel dan restoran.

 

 

Kemampuan Sustainable Development di Nusa Tenggara Barat dalam konteks menghadapi gejala perubahan iklim

Konsep pembangunan berkelanjutan dari BruntLand adalah proses pembangunan(lahan, kota, bisnis, masyarakat, dll) yang berprinsip “memenuhi memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Berikut ini merupakan syarat-syarat yang telah dirumuskan oleh beberapa ahli sebagai indikato tercapainya proses pembangunan berkelanjutan.

 

Dua jenis potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh NTB dan merupakan sumber pendapatan provinsi ini, tentu saja tidak akan lepas dari kegiatan pembangunan. Permintaan akan fasilitas yang lebih baik dan memadai lambat laun akan menyebabkan adanya proses pembangunan sebagai respon positif agar kegiatan ekonomi berjalan dengan lancar. NTB dengan wisata alam yang menjadi daya tarik wisatawan asing, domestic, maupun lokal pastinya akan melakukan perbaikan atau peningkatan kualitas dari pelayanan jasa maupun fasilitas yang menunjang kegiatan tersebut. Alih fungsi lahan tentunya tidak dapat 100% dihindari.Meskipun pembangunan tidak dilakukan secara besar-besaran.

Mengacu pada syarat-syarat tercapainya pembangunan yang berkelanjutan, NTB sudah hampir memenuhi ketiga aspek/ dimensi yang dirumuskan oleh para ahli.Dalam aspek ekonomi, NTB sudah mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan dapat memeberikan kesejahteraan bagi masyrakatnya.Dalam tulisan mengenai pembangunan wilayah tingkat 1 disebutkan bahwa laju pertumbuhan ekonommi NTB cukup tinggi antara kurun waktu 1987-1992 dengan rata-rata kenaikan 11%. Selain itu, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 1.143.568 jiwa pada tahun 1984 menjadi 776.299 pada tahun 1990. Hal ini dapat menjadi indicator aspek yang pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Aspek yang kedua, mengenai lingkungan yang baik untuk generasi sekarang dan yang akan datang juga telah dicapai oleg NTB. Bupati Kabupaten Bima pada tahun 2011 mengeluarkan kebijakan bahwa lahan pertanian yang telah ada, tidak boleh mengalami perubahan fungsi menjadi bangunan maupun permukiman.Selain itu beliau juga membangun DAM Pelaparado yang berfungsi mengairi lahan pertanian yang telah ada serta akses jalan untuk memudahkan jangkauan hasil pertanian. Hal ini dilakukan demi menjaga ketahanan pangan. Agar masyarakat Bima pada khususnya dan NTB pada umumnya tidak mengalami krisis pangan di masa mendatang.

Laju pertumbuhan ekonomi yang terbilang cukup pesat mampu mempengaruhi kemajuan di berbagai bidang seperti meningkatnya kualitas dari fasilitas pendidikan maupun kesehatan.Kemudian kebijakan untuk tetap mempertahankan lahan pertanian mampu menjaga keseimbangan suplai pangan untuk masyarakat NTB pada umumnya.Dengan ini, aspek ketiga yaitu aspek sosial yang syaratnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar untuk semua telah tercapai.

Populasi penduduk dunia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Diprediksi bahwa dalam kurun waktu 50 tahun ke depan, Dunia akan semakin sempit akibat adanya ledakan penduduk. Perubahan iklim yang saat ini sedang berlangsung, akan semakin meningkat akibat aktivitas manusia yang merusak lingkungan seperti menebang hutan dan menjadikannya lahan terbangun, menghasilkan emisi gas rumah kaca melalui aktivitas industri maupun asap kendaraan bermotor, dan lain-lain. Akibatnya, perubahan iklim yang di pengaruhi oleh pemanasan global terjadi.Suhu muka bumi meningkat, dan dampak lokal yang akan dihadapi oleh provinsi NTB khususnya dan Indonesia pada umumnya adalah pergeseran pola ilklim maupun cuaca. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan hidup manusia. Produktivitas pertanian berkurang serta kualitas dan ketersediaan air akan menipis. Hal ini mungkin saja kan terjadi jika pembangunan yang berkelanjutan tidak diindahkan oleh seluruh warga bumi.

Berdasarkan hasil analisis dari studi literature yang dilakukan menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dalam konteks menghadapi perubahan iklim. Provinsi NTB mampu melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam sementara di beberapa wilayah lain pembangunan yang tidak mempertimbangkan aspek ekologis terus dilakukan.

 

Referensi:

1. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Resmi Statistik)

Link: http://ntb.bps.go.id/fileupload/BRS_Industri_Februari_2012.pdf, diakses pada tanggal 25/5/12

1. Situs Resmi Pemerintah Nusa Tenggara Barat

Link: http://www.ntbprov.go.id/tentang_pariwisata.php, diakses pada tanggal 25/5/12

1. Situs Resmi Intergovermental of Climate Change Indonesia

Link: http://www.ipcc-indonesia.org/, diakses pada tanggal 25/5/12

1. Situs Resmi Badan Penanaman Modal Provinsi NTB

Link: http://bpmntb.com/promote/gambaran-umum-ntb/ekonomi/http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/75AA37E0-5945-4AAF-A44F-258A0DE9318C/10623/Boks1.pdf, diakses pada tanggal 25/5/12

Perbedaan kualitas air secara spasial dan temporal dapat terjadi akibat pengaruh dari beberapa faktor seperti iklim, topografi, geologi, penggunaan lahan, serta tutupan vegetasi. Secara spasial dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu skala local (lingkup DAS), skala regional, serta skala global (dunia). Sedangkan temporal dapat dikelompokkan menjadi short term (tahunan) maupun long term (ENSO, IOD). Berikut penjelasan mengenai factor-faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya air secara spasial dan temporal.

 

Spasial

Pada skala lokal yaitu lingkup kajian terkecil sumberdaya air, dapat diwakili oleh DAS. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kualitas air pada skala lokal ini, diantaranya topografi, penggunaan lahan, serta tutupan vegetasi. Dalam sebuah DAS dapat dipastikan terdapat variasi topografik (ketinggian dan kemiringan lereng) mulai dari bagian hulu, tengah, sampai hilir. Semakin curam kemiringan lereng di DAS tersebut, maka terjadi pengikisan tanah oleh air hujan dan bisa jadi terjadi longsor sehingga material tanah yang terbawa oleh air akan semakin cepat dan semakin banyak yang masuk ke sungai dan menyebabkan air menjadi keruh. Faktor yang kedua adalah penggunaan lahan yang dapat dibagi menjadi permukiman, petanian, peternakan, serta industri (baik rumah tangga maupun pabrik). Permukiman menghasilkan limbah rumah tangga, baik limbah kimia (dari sabun, dll) serta limbah fisik (sampah plastik, dll). Pertanian menghasilkan limbah kimia dari pestisida atau pupuk kimia yang digunakan dan dapat mempengaruhi kualitas air melalui saluran irigasi ataupun resapan air tanah. Peternakan menghasilkan limbah organik dari kotoran hewan, yang dapat mengakibatkan air memiliki kandungan bakteri E.coli. Sedangkan industri menghasilkan limbah kimia yang serta merta mengurangi kualitas air permukaan dan secara tidak langsung mempengaruhi kualitas air tanah.

Pada skala regional, faktor yang mempengaruhi adalah faktor geologi. Faktor geologi tersebut diantaranya susunan batuan, jenis batuan, serta umur batuan. Kita dapat mengambil contoh kualitas air dalam skala regional Jawa. Terdapat perbedaan kualitas air di daerah Gunung Kidul dengan Kualitas air di daerah Pegunungan Halimun-Salak. Gunung Kidul dikenal sebagai daerah pegunungan kapur yang terdapat bukit berbentuk dome akibat proses pengikisan yang berlangsung sangat cepat. Kualitas air di Gunung Kidul lebih rendah akibat struktur batuannya yang terdiri dari batuan kapur. Batuan kapur ini mengandung zat kimia CaCO₃ yang mudah terlarut dalam air sehingga air yang ada di sana menjadi keruh dan mengandung zat kapur. Sedangkan pada pegunungan Halimun-Salak, jenis batuannya adalah batuan sediment klastika gunung api yang proses pengikisannya tidak secepat batuan kapur.

Pada skala global, faktor yang mempengaruhi kualitas air adalah faktor iklim. Di dunia terdapat lebih dari 20 klasifikasi iklim baik regional maupun lokal. Perbedaan iklim ini mempengaruhi proses pelapukan batuan. Indonesia yang merupakan Negara dengan iklim tropis, proses pelapukannya dipengaruhi oleh intensitas curah hujan yang tinggi. Sedangkan Saudi Arabia yang merupakan Negara dengan iklim gurun, proses pelapukannya dipengaruhi oleh angin dan suhu.

 

 

 

Temporal

Dalam jangka waktu tahunan, kualitas air dipengaruhi oleh curah hujan serta musim yang ada pada satu tahun. Di Indonesia dikenal adanya bulan basah (pada musim hujan) dan bulan kering (pada musim kemarau). Bulan basah di Indonesia menyebabkan adanya rejuvenasi dari sumberdaya air melalui siklus hidrologi yang seimbang. Tetapi pada musim hujan air lebih mudah tercemar karena proses erosi dan run off-nya tinggi, sehingga dapat menyebabkan air menjadi keruh. Sedangkan pada bulan kering, air yang tersimpan pada tanah akan mengalami pelapukan dan bercampur dengan mineral yang terkandung di dalam tanah karena tidak terdapat asupan air baru dari curah hujan.

Dalam jangka panjang, curah hujan dapat dipengaruhi oleh fenomena ENSO (El-Nino South Oscilation) yang mengakibatkan adanya bulan basah atau bulan kering yang berkepanjangan. Di Indonesia, El-Nino menyebabkan bulan kering yang berkepanjangan sedangkan La-Nina menyebabkan bulan basah yang berkepanjangan.

1. Informasi Umum Wilayah
   1. Kabupaten Keerom, Papua

Kabupaten Keerom merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Papua. Sebelum resmi menjadi daerah otonom pada tahun 2002, Keerom merupakan bagian dari Kabupaten Jayapura. Di sebelah utara, Keerom berbatasan dengan Kabupaten dan Kota Jayapura, di sebelah selatan dengan Kabupaten Pegunungan Bintang, di sebelah barat dengan Kabupaten Jayapura, sedangkan di sebelah timur berbatasan langsung dengan Negara Papua Nugini. Kabupaten Keerom memiliki 7 (tujuh) kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Arso, Arso Timur, Senggi, Skanto, Towe Hitam, Waris, dan Web.

1. Kota Jakarta Barat, Jakarta

Kota Jakarta Barat merupakan salah satu dari 5 kota administrasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Saat ini Jakarta Barat tengah dirancang menjadi pusat bisnis yang baru untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Di sebelah utara, Jakarta Barat berbatasan dengan Kota Jakarta Utara, di sebelah selatan dengan Kota Jakarta Selatan, di sebelah barat dengan Kota Tangerang, dan di sebelah timur berbatasan langsung dengan Kota Jakarta Pusat. Jumlah kecamatan yang ada di Jakarta Barat adalah sebanyak 8 kecamatan dengan 56 kelurahan yang termasuk di dalamnya.

1. Banjir yang terjadi di Papua dan Jakarta

Secara morfologi Kecamatan Arso yang berada di Kabupaten Keerom (Papua) dan Kelurahan Rawa Buaya di Kota Jakarta Barat, merupakan back swamp atau yang biasa dikenal dengan rawa (genangan belakang). Back Swamp  merupakan daerah di belakang tanggul (baik tanggul alami, ataupun tanggul buatan) yang selalu tergenang air selama musim hujan. Kedua wilayah ini kemudian dijadikan area permukiman dan akibatnya ketika curah hujan meningkat, kedua derah ini tergenang oleh banjir.

 

• Kasus Kec. Arso (Papua)

Kecamatan Arso yang secara administratif terletak di Kabupaten Keerom merupakan salah satu daerah tujuan transmigrasi. Hal ini menyebabkan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Arso dari rawa menjadi lahan terbangun (dalam kasus ini permukiman). Kasus banjir di Kecamatan Arso pada tahun 2007 ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Sungai Tami yang mengalir di Kecamatan Arso memiliki tingkat erosi yang tinggi, tetapi pemerintah tetap membangun sebuah bendungan di sana. Adanya lahan basah (sawah) (yang pada saat itu merupakan program swasembada beras dari pemerintah orde baru) mengakibatkan tingginya proses sedimentasi, sehingga mengurangi fungsi bendungan di Sungai Tami. Selain itu, luas hutan di daerah aliran sungai Tami (DAS Tami) mengalami pengurangan dari tahun ke tahun. Awalnya pada tahun 1996, luas hutan mencapai 90,6 % dari luas DAS. Enam tahun berikutnya, pada tahun 2002 luas hutan berkurang 1,88 % menjadi 88,72 % dari luas DAS. Kemudian saat banjir terjadi pada tahun 2007, luas hutan sudah berkurang sebanyak 2,72 % menjadi 86 % dari luas DAS. Membendung sungai yang memiliki tingkat erosi yang tinggi, memanfaatkan sda yang memperbesar proses sedimentasi, serta berkurangnya luasan hutan yang merupakan daerah resapan air menjadi factor yang mempengaruhi peristiwa banjir di Kabupaten Keerom dalam kasus Kecamatan Arso di Papua.

• Kasus Rawa Buaya (Jakarta)

Rawa Buaya yang saat ini merupakan daerah padat penduduk, sebenarnya merupakan back swamp (rawa) yang mengalami transisi fungsional dari tahun ke tahun. Awalnya pada abad ke-18, daerah Rawa Buaya merupakan lahan basah dan rawa yang selalu tergenang air selama musim hujan. Pada tahun 1980, lahan basah dan sawah tersebut mengalami pengalihan fungsi menjadi lahan kering dan daerah terbangun. Pada tahun 1990, luasan sawah mulai berkurang seiring dengan mulai bermunculannya permukiman penduduk secara massal. Kemudian pada tahun 2002, daerah rawa ini telah didominasi oleh permukiman dengan luas lahan basah yang sangat sedikit. Hingga pada tahun 2007, tidak ada lagi sawah atau lahan basah di Rawa Buaya. Semuanya telah berubah menjadi permukiman padat penduduk dengan luasan lahan kering yang sedikit. Perubahan penggunaan lahan ini menjadi salah satu factor terjadinya banjir di Rawa Buaya. Meningkatnya jumlah permukiman dari tahun ke tahun menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan mengakibatkan tekanan penduduk di Jakarta, khususnya Rawa Buaya. Daerah tanggul yang seharusnya bebas bangunan pun dimanfaatkan sebagai area permukiman. Akibatnya debit sungai yang meningkat ketika musim hujan mengalir ke  Rawa Buaya yang merupakan back swamp, dan terjebak akibat sampah yang mampat di saluran drainase sehingga daerah ini tergenang air dan banjir.